Menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DutaPermata Properti (PT DPP) dengan agenda rapat sebagai berikut:a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 neraca akhir tahun bukuyang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan aruskas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut;b.

Menetapkaan kuorum~ kehadiran untuk melaksanakan rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPPadalah paling sedikit 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dariseluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT DPP dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurangHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Nomor 1429 K/Pdt/2020kurangnya 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dari jumlah seluruhsaham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT DPP untuk seluruh agenda rapat:5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidaktermasuk waktu hari pemanggilan;6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT DPP yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPP berdasarkan penetapan ini;8. Memerintahkan direksi dan komisaris PT DPP untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikanseluruh dokumen PT DPP kepada seluruh pemegang saham;9.

Pernyataan Sirkuler di luar RUPS PT. Sungai Deras Sejahtera Nomor 05tanggal 14 Maret 2018 dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS, M.HNotaris di Kabupaten Tangerang, Bukti P1213. Keputusan KemenkumHam Nomor AHU00059994.AH.01.02. Tahun2018 tanggal 15 Maret 2018, Bukti P1314.1 Bundel permintaan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1415. Panggilan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 pada koran Sindo terbitantanggal 13 Mei 2020 halaman 2, Bukti P1516.

Risalah hasi RUPS tanggal 21 Mei 2020 beserta Undangan dan Tandaterima, Bukti P1617. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 8 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1718. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 15 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1819. Panggila RUPS untuk tanggal 20 Januari 2021 pada Koran Sindo terbitan6 Januari 202221 halaman 2, Bukti P1920.

Berita Acara RUPS Nomor 42 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2021. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHUAH.01.030042354 tanggal24 Januari 2021, Bukti P21Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Padt.G/2021/PN Ptk22. Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2223.

Berita Acara RUPS Nomor 54 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2425. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHU0006267.AH.01.02 Tahun2021 tanggal 31 Januari 2021 Tentang pengesahan Rapat RUPS a quo, BuktiP2526. Laporan Penilaian Aset dari Kantor jasa penilai Publik Nirboyo Adputra,Dwi Apriyanti dan Rekan, Bukti P2627.

Bahwa ketidak hadirandan ketidak perdulian Tergugat atas perseroan dan tidak menyetorkansahamnya sesuai dengan hasil RUPS merupakan pengabaian tanggung jawabTergugat sehingga telah menghambat segala usaha perseroan, sehinggadengan demikian demi memperlancar semua kegiatan perseroan makaPenggugat perlu diberikan jjiin dan kuasa oleh Pengadilan untuk menjualkepada Penggugat atau orang lain seluruh saham Tergugat Charly Lamsebanyak 27 lembar saham @ Rp1.000.000,00 senilai Rp.27.0000.000,00,(duapuluh

Keberatan demikianharuslah dikesampingkan karena tidak melanggar Undangundang.Bahkan berdasarkan buktibukti dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan olehTergugat telah mengundang Penggugat yang mengetahuitentang penyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagianHalaman 20 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKIbesar diantaranya dihadiri oleh Penggugat dapat dilihat daridokumen akta notaris, antara lain sebagai berikut :1)2)3)RUPS yang diselenggarakan pada

Berdasarkan contohcontoh di atas, terlinat dengan jelas bahwaPenggugat diundang untuk menghadiri RUPS Tergugat . Terlinat denganjelas pula bahwa Tergugat i pernah menghadiri RUPS Tergugat i. Terlihatjuga bahwa Tergugat i sendiri yang pernah menolak menghadiri langsungdan kemudian diwakili Kuasanya dalam RUPS Tergugat I.

RUPS Tergugat. dimana di dalam RUPS tersebutlaporan tahunan Tergugat telah dibahas dan disetujui, bagaimanamungkin Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahuilaporan tahunan Tergugat .Halaman 62 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKISebagai Pemegang Saham, Penggugat Juga Tidak Menggunakan HaknyaUntuk Memeriksa Laporan Tahunan Sebelum RUPS Diadakan53.

Berdasarkan kedua undangundang tersebut, RUPS tahunan dan RUPS lainnya, besertapemanggilannya diselenggarakan oleh direksi perseroan. Hal ini diaturdalam Pasal 66 ayat (1);0. Pasal 68 ayat (1) UU PT 1995 dan Pasal 79ayat (1) jo.

RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS.Pasal 81 UUPT 2007Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;

Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hokum;

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusanRUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019tersebut adalah batal demi hukum.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali Undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.12.

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

Bentuk RUPS;Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1)mengklasifikasi rapat Perseroan (types of company meeting);a. RUPS Tahunan;Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan: Sifatnya wajib diadakan setiap tahun; Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dikutip isi dari ketentuan hukum dimaksud;Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UUPT:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Secara lengkap bunyi Pasal 79ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;c.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

Pada RUPS Pertama;Bahwa, sehubungan dengan belum adanya ijin usaha dari Otoritas JasaKeuangan untuk PT.

Pengawas menyelenggarakan RUPS";Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kKewenangan untuk mengajukanpenyelenggaraan RUPS = adalah merupakan kewenangan DewanPengawas yang diajukan kepada pemilik modal.

tentuakan menimbulkan pertanyaan:Bagaimana kekuatan hukum dari Rapat Koordinasi dibandingkan denganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

melaksanakan RUPS padatanggal28 September 2015, kalau Kabupaten Bogor Saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Keputusan Kabupaten Bogor; Bahwa Akta Notaris adalah wewenang Direksi; Bahwa RUPS Luar Biasa adalah dihadiri oleh pemegang saham dankomisaris harian;2.

Hal ini berarti Kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapunkecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggarakta pendirian PT/anggaran dasar;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat !

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

Bahwa RUPS Luar Biasa di Hotel Pangeran Beach tanggal 11 Juli 2011tersebut dipimpin oleh Drs. Ibrahim Hassan (almarhum) dan NotulenRUPS Luar Biasa dibuat oleh Setiawan, S.H., in casu Tergugat III;4. Bahwa kemudian hasil RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011oleh RUPS Luar Biasa dikuasakan kepada Tergugat untuk diaktanotariskan yang kemudian oleh Tergugat Ill diterbitkan Akta Nomor 4,tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 15November 2010 yang dibuat oleh Drs. Hamzah (versi Hamzah) incasu Tergugat II halaman 2 butir 2 antara lain disebutkan bahwa YBSsedang menghadapi kesulitan likuiditas berat dalam membiayaikelangsungan hidup STIEPI dan semakin berat karena PT AMT tidaklagi mampu membantu YBS dalam hal pendanaan.:c. Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa tanggal 11 Juli 2011 yangdibuat oleh Drs.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011yang dibuat oleh Drs. H.

Bahwa dasar RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 30 Juli 2012 adalah AktaNomor 8, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Notaris di Padang, bukan Akta Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2011:2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT AMT pada tanggal 30 Juli 2012 diadakandengan agenda:a.

Bahwa peristiwa rapat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli2011 diadakan RUPS Luar Biasa PT Andalas Merapi Timber bertempat diHotel Pangeran Beach Jalan Ir. H.

Notulen RUPS Luar Biasa PT. Samudra Rasaki Teknindo tertanggal 26Mei 2014 di Kantor Notaris Doddy Chandra Eriawan (Turut Tergugat ll)di Ruko Air Mas Blok E No. 16, Batam Centre, kota Batam (Vide Bukti P19 Penetapan PN Batam No. 52/Pdt.P/2015/P.BTM)adalah palsu ataudipalsukan dan sengaja digunakan oleh Tergugat sebagai alat bukti dalampermohonan pembatatalan PT. Samudra Rasaki Teknindo tertanggal 05Februari 2014b. Notulen RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa fakta yang terungkap yakni RUPS Luar Biasa yang digunakansebagai syarat utama pembubaran Perseroan yang digunakan oleh Tergugatadalah palsu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari DoddyChandra Eriawan, SH (Turut Tergugat Ill) Notaris di kota Batam, tertanggal19 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Turut Tergugat Ill tidak pemahmembuat Notulen RUPS Luar Biasa PT. Samudra Rasaki Teknindotertanggal 26 Mei 2014 dan Notulen RUPS tertanggal 5 Juni 2014(Bukti Terlampir) ;7.

Bahwa menurut Pasal 87 ayal (1) dan Pasal 89 UUPT, pembubaranPerseroan dimulai sejak saat yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS.Sedangkan RUPS Luar Biasa yang digunakan oleh Tergugat adalah palsuatau sengaja dipalsukan sehingga bisa dignnakan sebagai syarat utamauntuk membubarkan PT. Samudra Rasaki Teknindo. Padahal, Tergugattahu dan sadar bahwa Penggugat sedang berada di dalam penjara,sehingga tidak akan mungkin bisa mengikuti RUPS Luar Biasa.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusann yang sah,Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT PBRmisalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau ;d.

Sebabfaktanya, Penggugat tidak sedang berada di penjara pada waktu yangdimaksud oleh Penggugat adanya RUPS Luar Biasa. Hal ini mengulanglagi sesuai bantahan Tergugat pada poin 4 di atas;. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dalam gugatan Penggugat adalahasumsi negatif semata dari Penggugat dan tidak berdasarkan faktahukum.

serta pemegang sahamTerguat III pada kepengurusan yang sebelumnya, yang dianggap hadir hadirdalam RUPS LB Tergugat III pada Tanggal 25 Maret 2017, yangmelepaskan sahamnya kepada Tergugat dan tidak lagi menjabat sebagaiKomisaris Tergugat III;Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat IIuntuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Agenda RUPSLB Tergugat Il adalah Persetujuan atas penghibahan/peralihan sahamdalam perseroan, dan Persetujuan perubahan susunan anggota

dilakukan RUPS LB Tergugat IIIyang dihadiri oleh Tergugat selaku undangan dan Tergugat II selakuDirektur dan Pemilik 24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluhlima) saham Tergugat Ill, serta Tn.

LB Tergugat III Tanggal 25 Maret 2017 tidak pernahsungguhsungguh diadakan, Penggugat dan Il tidak pernah menerimaundangan RUPS LB Tergugat III bahkan sepngetahuan Penggugat dan IItidak pernah ada pertemuan antar pemegang saham (tidak pernah adarapat) dalam artian RUPS LB Tergugat III tidak pernah ada, sehingga haltersebut dapat diajukan pembatalannya sebagaimana yag diatur dalampasal 1449 KUHPerdata yang berbunyi : perikatanperikatan yang dibuatdengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan

Bahwa agenda RUPS Tergugat Ill Tanggal 25 Maret 2017 adalah 1).Persetujuan atas penghibahan/peralinan saham dalam perseroan, 2).Persetujuan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan anggotadewan direksi perseroan, sehingga pengurus Tergugat III menjadi :Direktur Utama : Ny.

Bukti PI.Il1, Akta RUPS LB PT. Surya Sukmana Leather No. 24 tanggal 25Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Susanti Kusuma Dewi, SH. (copy daricopy);2. Bukti P.I.Il2, Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI. No. AHU0007563.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 30 Maret 2017 beserta lampiran,(copy dari copy);3. Bukti P.I.Il3, Tiket Pesawat dari Jakarta ke Brisbane Australia tanggal 25Pebruari 2017 (print asli dari email);4.

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

) merupakan salah satu OrganPerseroan disamping Direksi dan Komisaris yang diatur dalam Pasal 75sampai dengan Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas; pengaturan mana menurut pendapat ahli harus dilihatsecara utuh dan merupakan satu kesatuan;e Undangundang menyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Lainnya, akan tetapi dalam praktek istilah RUPS Lainnya disebutdengan RUPS Luar Biasa;e Bahwa disamping RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusandiluar

RUPS melalui sistem circular resolution atau Usul Keputusan yangdiedarkan;e Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS, menurut UU No.40 Tahun 2007terlebih dahulu harus dilakukan pemanggilan secara patut kepada pemegangsaham.

Menurut penjelasan Pasal 81 ayat (2) untuk melakukan RUPS, Direksiyang harus melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, namun tidakmenutup kemungkinan pemanggilan untuk melakukan RUPS dari DewanKomisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri, dengan ketentuan :1 Pemanggilan RUPS oleh DewanKomisaris :Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) dan penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam keadaan :e direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam tempo 15 hari dari tanggalpermintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris;2 Pemanggilan RUPS oleh Pemegang SahamPemegang Saham diberikan hak untuk melakukan pemanggilan RUPS, denganterlebih dahulu melakukan dan atau mengajukan permohonan kepada KetuaPutusan No.: 669/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 10 Februari 2014 Page 23 ofPengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan untuk melakukan pemanggilanRUPS, dengan ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris

tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal diterimanya suratpermintaan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1).

TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIl7) terjadi ambivalensi yakni apakah maksud dari undangan rapattersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakanrapatahli waris Alm. DR. TD Pardede;Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilanrapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU.

Danau Tobayang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasukmelakukan panggilan untuk mengadakan masingmasing RUPStersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yangdilakukan oleh Ny.

HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa danmelakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No.1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede(Termohon Kasasi l) selaku Presiden Komisaris PT. HDT1;Bahwa tindakan Ny.

Sariaty Pardede(Termohon Kasasi lI) selaku Presiden Komisaris (Vide bukti T. s/d VIII7) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dankeputusan RUPS tersebut juga tidak sah;3.

UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januatri 1991 telahberakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M.

Sampang Mandiri Perkasa(selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

ditolak;e Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, pada RUPS luar biasasaksi mendapat rekomendasi dari Bupati secara tertulis No. 500/504/434/2011tentang pengangkatan Badan Usaha Milik Daerahy, namun saat RUPS saksi tidakhadir;Halaman 83 dari 220 Putusan No: 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBy8484Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalanan ada perubahansetelah akta No. 15;Bahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Utomo, pertama di RUPS bulan April2012, kemudian di RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;e Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksi lupa;e Bahwa tahun 2012 PT.

ada pint deviden jangan dibagi dullu, saat RUPS belumdibagi karena ada keputusan tersebut, point 4 minta dana talangan yang esensinyapinjaman yang nantinya akan diperhitungkan, karena PT GSM pemegang saham 51% semenamena naruk orang tidak bisa dan itu tertera dalam RUPS dan muncul 3nama maupun RUPS tangga 30 Desember yang memecat jawahir, kami menaruhdireksi juga tidak boleh, kami sebagai minoritas tidak bisa apaapa;Bahwa dana pinjaman dari PT Asa itu adalah setelah RUPS;Bahwa saksi tidak pernah

Sampang MandiriPerkasa (selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

DimanaTerdakwa yang memimpin rapat tersebut dan dalam melakukanrapat RUPS tersebut' tidak dihadiri oleh kedua saksitersebut seharusnya berdasarkan UndangUndang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 79 ayat 1direksi melakukan pemanggilan sebelum penyelenggaraan RUPSkemudian padapasal 82 = ayat (1) disebutkan bahwapemanggilan dilakukan selambat lambatnva 24 hari sebelumtanggal penyelenggaraan RUPS namun kenyataannya Terdakwatidak memberitahukan kepada saksi Paul Chan dan Tat HoiAndrew

selaku pengurus perusahaan atau melakukanpemanggilan terhadap kedua saksi tersebut di atas karenadalam RUPS pada tanggal 30 Juni 2007 telah menghasilkanperubahan susunan pengurus perseroan dan persetujuan ataspengalihan aset perseroan terbatas PT.

yang diuraikan dalam surat ukurtanggal 20 Februari 1986 Nomor 13/1986;Kemudian setelah melakukan RUPS tersebut Terdakwamenerangkan dalamAkta Notaris Slamet Soepratikno, SH JI. Pucang Anom No. 25Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2007 Nomor : 16mengenai : pernyataan keputusan rapat umum luar biasapemegang saham PT.

Tat Hoi Andrew Chan merasadirugikan disebabkan karena RUPS tersebut tanpa kehadirankedua saksi sehingga Paul Chan al, Chan Tam Hoi dan Sadr.Tat Hoi Andrew Chan sudah tidak lagi menjabat sebagaidireksi perusahaan tersebut (dihentikan dari jabatannya)juga karena salinan akta pernyataan keputusan rapat umumluar biasa pemegang saham PT. New Surabaya Nomor: 16tanggal 30 Juni 2007 (hasil notulen RUPS luar biasa yangtelah dinotariilkan oleh Sdr.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 bendel foto copylegalisir notulen RUPS dibawah tangan tanggal 20 Juni2007 dan 1 bendel fotocopy legalisir minute akta tgl 30Juni 2007 No.16 terlampir dalam perkara;4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.190/PID.B/2010/ PN.SBY. tanggal 19 Juli 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.