Ditemukan 607 data
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3440 K/Pdt/2012berkaitan dengan waris adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlahmerupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakankewenangan dari Peradilan Agama;Bahwa tarhadap gugatan Penggugat dalam posita poin 57 dengan petitumpoin 8 tidak ada keterkaitan hukumnya seharusnya antara posita denganpetitum harus berkaitan sehingga apabila tidak berkaitan maka akan terjadipertentangan, dalam hal ini poita poin 5 menyatakan Tergugat Il bukanmerupakan nasabah malah dalam petitumnya
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 609 k/Padt.SusPHI/2017wewenang dan tanggung jawab tarhadap kantor cabang, akan tetapiuntuk di Lhokseumawe tidak ada kepala cabang yang menjalankanperusahaan untuk mewakili direksi dalam hal menjalankan perusahaantersebut di Lhokseumawe;2.
132 — 51
truk untuk membuang sendimen dan tempatpembuangan ada beberapa tempat di kota Sawahlunto;Bahwa Pernah dilakukan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak rekanan;Bahwa saksi mengetahui LPJK melakukan pemeriksaan tapi saya tidak tahuhasilnya;Bahwa saksi mengetahui adanya desakan dari masyarakat untuk pembuangansendimen;Bahwa saksi kenal dengan Hardiman karena rumahnya dekat dengan lokasikegiatan;Bahwa Pekerjaan pemasangan batu kosong ada dikerjakan oleh rekanan yangberfungsi sebagai penahan sementara tarhadap
truk untuk membuang sendimen dan tempatpembuangan ada beberapa tempat di kota Sawahlunto;Bahwa Pernah dilakukan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak rekanan;Bahwa saksi mengetahui LPJK melakukan pemeriksaan tapi saya tidak tahuhasilnya;Bahwa saksi mengetahui adanya desakan dari masyarakat untuk pembuangansendimen;Bahwa saksi kenal dengan Hardiman karena rumahnya dekat dengan lokasikegiatan;Bahwa Pekerjaan pemasangan batu kosong ada dikerjakan oleh rekanan yangberfungsi sebagi penahan sementara tarhadap
truk untuk membuang sendimen dan tempatpembuangan ada beberapa tempat di kota Sawahlunto;Bahwa Pernah dilakukan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak rekanan;Bahwa saksi mengetahui LPUK melakukan pemeriksaan tapi saksi tidak tahuhasilnya;Bahwa saksi mengetahui adanya desakan dari masyarakat untuk pembuangansendimen;Bahwa saksi kenal dengan Hardiman karena rumahnya dekat dengan lokasikegiatan;Bahwa Pekerjaan pemasangan batu kosong ada dikerjakan oleh rekanan yangberfungsi sebagi penahan sementara tarhadap
PT. INDOSAT, Tbk
Tergugat:
AGUNG PONANG PAMUNGKAS
143 — 31
Nomor 121/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby71ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUUIX/2011 yangmenegaskan bahwa perusahaan hanya bisa melakukan pemutusanhubungan kerja karena alasan efisiensi apabila perusahaan tutup permanen;Menimbang, bahwa dari perbedaan dalil tersebut di atas, maka yangperlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah reorganisasi tersebutjuga mengakibatkan tarhadap fungsi dan jabatan tempat kerja Tergugatdihapuskan
diajukan Tergugat tersebut hanya merupakan transaksi email saja danbukan merupakan bukti yang dapat membuktikan apabila fungsi dan jabatanTergugat sebagai Sr Officer Core & Backbone, Office of Chief Sales &Distribution di Madiun tersebut tidak akan dihapuskan, oleh karenanya dalilTergugat tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap reorganisasi yangdilakukan oleh Penggugat tersebut juga mengakibatkan tarhadap
Terbanding/Penggugat : NURANI SYAMSUDIN
Terbanding/Tergugat I : Drs. Eli Suhaeli
Terbanding/Tergugat II : SUMPENO
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : YUDHA PERMANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA DESA KARYASARI KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT
Turut Terbanding/Turut Tergugat IV : CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA PPATS
50 — 29
Syamsudin telah terblokir sejak tahun 2011,dan pada bulan Mei 2016 Penggugat melakukan pembayaranterhadap SPPT dan/atau PBB objek tanah tersebut sehinggapembekuan/blokir tarhadap tanah a quo telah dibuka kembali,faktanya SPPT dan/atau PBB tanah a guo tidak pernah di blokir danlebih jauhnya lagi sejak tahun 2014 SPPT dan/atau PBB tersebutsudah atas nama Syaiful Anwar sehingga Turut Tergugat II merasabingung dengan dalil Penggugat yang mengaku telah melakukanpembayaran terhadap SPPT dan/atau PBB tanah
266 — 58
Tergugat dan TurutTergugat juga menolak semua dari yang dikemukakan oleh para Penggugat,Kecuali tarhadap dalildalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan TurutTergugat I.Bahwa sebelum menjawab gugatan para Pengggat, perlu kami sampaikankepada Majelis Hakim yang terhormat mengenai fakta hukum serta kasus posisifakta sebagai berikut:Bahwa turut Tergugat (Ibu Kasni) mempunyai tanah waris dari peninggalanorang tua yang bemama bapak Singoredjo Seno sebagaimana tercatat dalambuku C Desa Nomor 561
203 — 294
hukum.Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.Menolak ganti kerugian/kompensasi yang diajukan oleh PENGGUGAT.Menolak tuntutan Penggugat untuk membongkar 3 tiang listrik.Menolak sita jaminan yang diaju&kan PENGGUGAT.Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT.Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, maka mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa tarhadap
26 — 12
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuanPasal 132 ayat (1) HIR Tergugat/Termohon (sekarang Penggugat Rekonvensi)dengan ini mengajukan Gugatan Balik tarhadap Defendi,S.Pdi bin mahyusaryang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;2.
RICHARD ANDRY HARRISON
Tergugat:
1.NY. LENNY SORAYA LEANG
2.IWAN DARMAWAN TANDIAWAN
47 — 13
Bahwa tidak benar tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan turuttergugat melakukan perbuatan wanprestasi tarhadap penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana yang termuat dalamperjanjian nomor 6 tanggal 12 Januari 2016, karena tergugatkonvensi/penggugat rekonvensi, telah memenuhi semua prestasidalam perjanjian tersebut dan tidak ada yang tidak di penuhi ataukeliru di penuhi dan atau terlambat di penuhi.3.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
61 — 50
Tergugat menolak tuntutan provisi agar tidak melakukan lelangeksekusi Hak Tanggungan sampai putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap tarhadap SHM No. 567/Dadimulya.12. Tergugat menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000, (Lima ratus ribu Rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isiputusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap untuk dilaksanakan.13.
80 — 46
Atas dasar hal tersebutdi atas maka penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan tarhadap diriTerdakwa.Menimbang.....Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan SaptaMarga.
124 — 34
yang diberi tanda bukti P1 sampaidengan bukti P10 dan 1 (satu) orang saksi, demikian juga Para Tergugat untukmembuktikan dalildalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T1 sampai dengan bukti T6 dan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebin dahulu Petitum Keempat gugatan Para Penggugat yang memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yangHalaman 51 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN.Bgrsah tarhadap
1.MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
1.AHMAD ROZI
2.SAHDI
19 — 19
Bertais Selatan,Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;Bahwa Saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saatkejadian penangkapan tarhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI saya sedangduduk bersama Terdakwa I. AHMAD ROZI. Saat itu saya berkunjungkerumah Terdakwa .
MARJONIS
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI
756 — 2020
Undang undang No.9 Tahun 2004, antara lain: Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;Bahwa semua rangkaian sejak proses Pemeriksaan awal, Sidang pemeriksaan Kode Etik Polri, sidang Komisi Banding Etik Polri, PenerbitanKeputusan sebagaimana telah diuraikan di atas Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tarhadap Diri Penggugat, karenatelah menghilangkan
92 — 38
Bahwa ternyata Para Penggugat tidak menerima Berita AcaraVerifikasi dan Rekapitulasi tarhadap jumlah dukungan PasanganCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika di tingkat Distrik oleh PPD dan PPS, dengan demikian tergugattelah melanggar ketentuan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan PPS danPPD menyampaikan salinan Berita Acara Verifikasi kepadapasangan calon;.
Terbanding/Penggugat : AGUS PURWANTO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
77 — 44
Oleh sebab itu tidak terbantahkanTerbanding melakukan kekerasan adalah dibantah keras dan tidak benar aquo sepanjang penguasaan tarhadap tanah a quo Pembanding tidakbenar melakukan kegiatan berdasarkan asas perlekatan (natrekking) dilokasi tanah milik Terbanding.Bahwa memperhatikan Bukti T 1 dan T 2 berasal dari tanah milikM.
117 — 44
., M.H.berdasarkan laporan Madiator tertanggal 21 Mei 2019 mediasi telahdilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian ataukesepakatan;Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinyadipertahankan Penggugat;Bahwa, tarhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikanjawaban sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.
82 — 25
Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tarhadap orang;Menimbang, bahwa S. R.
59 — 64
Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon jika perceraian tidak dapat dihindarisebagainana termuat dalam jawaban lerdahulu (maskan, kiswah, iddahdan nutah) dan dibayar tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkandimuka persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon totap padajawaban terdahutu dan sangatlah menolak Replik TergugatRekanvenai/Pemohon Konvensi pada Dalil point 7 dolam Rekonvensiyang mengetakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dianggapNusyuz tarhadap
58 — 17
Apabila TERGUGATmenghendaki, silahkan saja diambil oleh TERGUGAT ;Bahwa tarhadap replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik dansekaligus replik atas gugatan rekonpensi Tergugat / Penggugat Rekonpensiyang pada intinya tetap berpegang teguh pada dalildalilnya;Bahwa dari jawab menjawab tersebut pada intinya kedua belah pihaktetap berpegang teguh pada dalil masingmasing;Bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan dan sekaligusmengajukan gugat rekonpensi, maka kedua belah pihak terkena wajib