berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;

Bank Maluku Cabang Dobo sebesar Rp3.110.548.000 tersebut pertanggal 30 November 2012 adalah sebesarRp.16.291 juta.Bahwa, Pemegang Saham adalah pemerintah Propinsi Maluku danMaluku Utara serta Kota & Kabupaten di kedua Provinsi.Bahwa, RUPS tahun buku 2012 dilaksanakan tanggal 4 April 2013sedangkan RUPS tahun buku 2013, dilaksanakan tanggal 6 Mei 2013.Bahwa presentasi pembagian deviden bagi pemegang saham PT.

Ratu SediaNugraha adalah sebuah badan hukum yang harus tunduk pada UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang manadalam Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007disebutkan : Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

No. 362 K/Pid.Sus/2014Nugraha tanpa melalui RUPS dan pengangkatan tersebut ternyata jugadimasukkan dalam Anggaran Dasar PT. Ratu Sedia Nugraha, Terdakwajuga tidak menjalankan tugas sebagai Direktur Keuangan dan menerimagaji sebagai Direktur Keuangan, maka pengangkatan Terdakwa selakuDirektur Keuangan PT. Ratu Sedia Nugraha adalah tidak sah menuruthukum, sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwaselaku Direktur PT.

Hasta Mulya Tata Konsultan (Aprraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24April 2007.204 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.205. ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.206 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.

Hasta Mulya Tata Konsultan (Aprraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24April 2007.204 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.205 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.206 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.

bahwa korporasi bisa melepaskan diri jika korporasimengajukan alasan pemaaf, antara lain korporasi tidak mendapatkeuntungan dari perbuatan tersebut, atau bahkan menimbulkan kerugianbagi korporasi, adanya pengawasan serta penjatuhan sanksi;Bahwa Pengurus dapat melepaskan diri jika pengurus juga telahmengajukan alasan pemaaf, namun disini karena pengurus adalah organyang melaksanakan pengurusan korporasi, pengurus baru dapatmelepaskan diri apabila telah mengajukan kepada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

) untuk mengajukan tidak bertanggung jawablagi apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) halhal yangdimintakan direksi tidak dilaksanakan jadi direksi kalau jadi seperti itutidak ada sarana dan biaya yang dikeluarkan, maka harusmengundurkan diri.

PatutPatuh Patju, juga ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Patut Patuh Patju No.17 tanggal 19 Maret 2013 bersamasama denganHalaman 109 dari 316 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MTRABDURRAZAK, AMd.AKt. selaku Manager Keuangan dan Akunting PT.Patut Patuh Patju (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tahun2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun

Namun demikian, meskipun utangnya belum lunas, PT.Angin Ribut ternyata membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmeningkatkan modal dan menambah pemegang saham, dan Kementerian Hukumdan HAM (Kemenkumham)32a2mengeluarkan............mengeluarkan putusan TUN untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.Angin Ribut yang berkaitan dengan peningkatan modal dan penambahanpemegang saham ini. Bank CBA tentu saja merasa dirugikan karena PT.

jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yangdibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugiankorporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindakdengan itikad buruk (te kwader trouw) memanfaatkan korporasi untukkepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan korporasi dengansegala akibat hukumnya (rechtsgevolg).Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Kemudian ditindak lanjuti tahun 1999 ada RUPS luarbiasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah, kemudian terdakwa memberi kuasa padaBambang Setiawan dan Saifudin untuk menjual sesuai surat kuasa tahunBahwa tindakan dari mereka Bambang Setiawan dan Saifudin hasilnya HGB No.653 dijual pada Philip Priasmoro dari kuasa Erry M.

.75.000.000.000, (Tujuhpuluh lima milyar Rupiah), faktanya hanya tertulis Rp.50.000.000.000, (LimapuluhMilyar rupiah) saja dalam Bilyet Deposito di Bank Syariah Mandiri (Tergugatlll);Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan yang merugikan perusahaan, selanjutnya berdasarkan SalinanPernyataan Pemegang saham Perseroan Terbatas di luar Rapat Umum pemegangsaham PT Pos Properti Indonesia No. 26 tanggal 15 Mei 2015 (Vide bukti P4)menjelaskan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

yang pada intinya adalah mengawasi pekerjaan Direksi.Tugas atau kewenangan dan tanggung jawab sebagai Komisaris mungkintidak terlalu dilaksanakan karena keterbatasan yang Saksi miliki dariketerbatasan waktu dan keterbatan pengetahuan yang serta keterbatasanlainnya yang mungkin menjadi kelemahan Saksi.Saksi dan terdakwa NANA SUHERNA sebagai pemegang saham denganpembagian persentase 60%:40% namun tidak ingat jumlah nominalnya.PT NUSA KITA CEMERLANG tidak pernah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

keluarga ;Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni.Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik.35Bahwa saksi adalah Dewan Pengawas BKK Kendal Kota .Bahwa dasar saksi sebagai Dewan Pengawas adalah hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS

Tindakanterdakwa tidak dipermasalahkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamselaku organ tertinggi dalam Perseroaan tersebut.Menimbang bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenangan dalammewakili perusahaan perseroan yang berbadan hukum dalam menjalankanpengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannyaperseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluaran keuangan perusahaan,dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RlNomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisaris notariesTommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN

Saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan dugaantindak pidana korupsi Pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD GorontaloUtara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan JaringanAir Bersih) TA 2011 di Polda Gorontalo, dan Saksi menyatakan keteranganyang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa JUNANGSIH adalah benar; Bahwa Sesuai akta perubahan No. 6 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuatNoris Hasna Mokoginta, SH, perihal RUPS

KuasaDirektur Utama kepada Terdakwa agar saat penawaran harga sudah ada SuratKuasa Direktur;Hal. 320 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoBahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih TA 2011 yaitu berdasarkanAkta Notaris TOMY OROH, SH di Gorontalo:Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa diminta oleh ibu ELISABETH MOPILIuntuk datang ke Notaris TOMMY OROH guna menandatangani : Akte No. 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS

KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisarisnotaries Tommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN

Kharisma IndorayaSukses yakni Akte Nomor 6 tanggal 05 Mei 2011 dan Berita Acara RUPS PT.Kharisma Indoraya Sukses mengenai Perubahan Susunan Direksi & KomisarisAkta No. 5 tanggal 05 Mei 2011, mengikuti proses lelang pekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Gorontalo Utara (PembangunanPagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) TA 2011,dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada kewenangan Terdakwa untukmenandatangani Kontrak, tetapi kenyataannya Terdakwa menandatanganKontrak Nomor

Rapat...SK No 052112A10.ok)" PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 609 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnyadisebut RUPS, adalah Organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun

dasar, dan keterangan lainberkaitan dengan pendirian Perseroan.Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteridengan mengisi format isian.Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataanpendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danformat isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 153CPerubahan pernyataan pendirian Perseroan untukUsaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 153A ditetapkan oleh RUPS

yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar

kemampuanBUMN.Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yangbersangkutan dengan Pemerintah Pusat.Apabila penugasan tersebut secara finansial tidakfisibel, Pemerintah Pusat harus memberikankompensasi atas semua biaya yang telahdikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk marginyang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaransesuai dengan penugasan yang diberikan.Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan RUPS

aset perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sitapidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atashak istimewa pihak manapun kecuali disepakati olehpemilik hak.Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badanusaha milik negara kepada Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau kepada perusahaanpatungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Pasal 40 Peraturan PemerintahNo.17 Tahun 1999, maka:a) Hanya BPPN yang berwenang mewakili perusahaan yangdiserahkan ke Pemerintah RI atau perusahaan yang tergolongdalam ASSETS DALAM RESTRUKTURISAS .b) DIREKSI KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM danRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaanyang diserahkan ke pemerintah atau Assets DalamRestrukturisasi SUDAH TIDAK BERWENANG DAN TIDAKHal. 15 dari 1653 hal. Put.

No. 2446 K/Pdt/2009maka semua hak dan kewenangan dari Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS dariPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 menurut Pasal 40 Jo. 146 PP No. 17Tahun 1999 TELAH BERALIH KE BPPN, dan hanyaBPPN yang berwenang membuat dan menandatanganisemua dokumen perjanjian hutang, jaminan dan suratsurat tersebut di butir 9.1.7 (Bukti P7a s/d P35b).AtauSemua kewenangan Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dalam Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan

Hasil RUPS telah diketahuioleh PT Garuda Pancaarta (TERMOHON KASASI 5,dahulu TERBANDING 5/ PENGGUGAT 5).F. "Waiver" atau pengenyampingkan yang diberikan oleh PTHoldiko Perkasa (dalam Likuidasi) (dahulu TERGUGAT 46)adalah:1.

Sebagai bahan perbandingan, Pasal 102 ayat (4)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yangmenggantikan UU No. 1/1995) menggarisbawahi bahwa perbuatan hukumyang dilakukan tanopa mendapatkan persetujuan RUPS (walaupun UU No.40/2007 mewajibkan persetujuan tersebut) tidak serta mertamengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut sepanjang perbuatantersebut dilakukan dengan itikad baik.

Untuk jelasnya, SMBC kutip Pasal102 ayat (4) UU No. 40/2007 sebagai berikut :(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihaklain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Bahkan, sesuai hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian yang tidaktertulis atau tidak ditandatanganipun demi hukum dianggap sebagai suatuperjanjian yang sah.

(satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01
1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/I/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang