melawan hukum dan/atau melangar hukum, maka menuruthukum sertifikat tersebut harus dibatalkan atau tidak mempunyaikekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;Bahwa atas tindakan Tergugat I, I, IJ dan IV yang telah menimbulkankerugian bagi Penggugat, maka wajarlah kalau kemudian Penggugatmengajukan tuntutan ganti rugi materi kepada Tergugat I, I, II dan IVsebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yangharus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng secara tunaidan tuntas

dengan melakukan pengrusakkan atas objeksengketa merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan333435normanorma agama Islam dan melanggar tata krama kehidupan seharihari, sehingga mengakibatkan citra dan nama baik atau kehormatanPenggugat dan keluarga Penggugat menjadi tercemar di tengahtengahmasyarakat, sehingga wajarlah secara hukum Penggugat mengajukantuntutan ganti rugi atas perbuatan Tergugat I sebesarRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harusdibayar secara tunai dan tuntas

melaksanakan lelang atas objek sengketa di luar prosedur dan menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 2370 atas nama Tergugat I tanpa ada persetujuan tertulis dariPenggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan atau negara sebesar Rp225.000.000,00(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);Menghukum Tergugat I, II, II dan IV untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yangdialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai dan tuntas

saya (Pemohon) tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam menyampaikankesimpulannya, diantaranya menyatakan bahwa untuk pengasuhan hak atas anak dariperkawinan antara Pemohon dan Termohon, (Bianca Putri Isbantoro), Pemohon padakesimpulan ini mohon agar dapat diberikan putusan yang seadiladilnya dengan tidakmengurangi kedudukan Pemohon selaku ayah kandungnya;Menimbang, bahwa salah satu azas putusan adalah hakim harus menjatuhkanputusan yang seadiladilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas

jaminan atas kelalaianpembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon/ Pembanding;Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Termohon/Pembandingmengetengahkan pula mengenai tanah dan bangunan rumah yang terletak di KecamatanPondok Gede, Propinsi Jawa Barat adalah sebagai harta bersama (gono gini);Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak mengajukanbuktibukti yang berkaitan dengan harta bersama (gonogini) tersebut, lagi pula dalampersidangan Pengadilan Agama tidak dibicarakan secara tuntas

) Bulan pernikahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulanJuli 2018 yang semula harmonis berubah jadiberantakan karena seringterjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan masalahpekerjaan Tergugat yang tidak tetap dan Tergugat malasmalasandalam bekerja kurang giat sehingga Penggugat sering menegurTergugat yang sering memilihmilin pekerjaan dan apabila keluargaPenggugat memberikan pekerjaan kepada Tergugat namun olehTergugat pekerjaan tersebut tidak sampai tuntas

Bulan pernikahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulanJuli 2018 yang semula harmonis berubah jadi berantakan karena seringterjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan masalahpekerjaan Tergugat yang tidak tetap dan Tergugat malasmalasandalam bekerja kurang giat sehingga Penggugat sering menegurTergugat yang sering memilihmilin pekerjaan dan apabila keluargaPenggugat memberikan pekerjaan kepada Tergugat namun olehTergugat pekerjaan tersebut tidak sampai tuntas

Sda tersebut.Pasal 4Dengan telah dibayar limas hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, disertalpenyerahan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 733 / desa Tropodobeserta asli suratsurat / dokumen lain yang terkait dengan hutang piutangtersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Para pihak sepakatuntuk menyatakan masalah hutang piutang diantara keduanya telah selesaisecara tuntas, dan tidak akan saling menunutut satu sama lin baik secarakeperdataan maupun pidana terkait masalah hutang

Pasal 5Bahwa, bilamana Pihak Pertama telah melaksanakan kewajibannyasebagaimana yang ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, maka PerselisihanHubungan Industrial antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah selesaisecara tuntas dan hubungan kerja dinyatakan berakhir / atau putus ;Pasal 6Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Pertama denganPinak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 diatas,maka Para Pihak sepakat mencabut segala tuntutan tuntutannya, laporan laporannya

asuhan Tergugat,dan Ajeng Amalia Sukma tanggal alhir 16 April 2000 yang sekarang anaktersebut berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2000 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang pemarah, sepertiTergugat sering marah pada Penggugat dan anakanak, sehingga setiapada masalah datang tidak terselesaikan dengan tuntas

Junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Junctis Pasal 7ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorangpemarah, seperti Tergugat sering marah pada Penggugat dan anakanak,sehingga setiap ada masalah datang tidak terselesaikan dengan tuntas;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak

(Tergugat Il) dan haruslah penggugat dan Tergugat IImenyelesaikan sampai tuntas, maka perjanjian gugatan yang demikiangugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan batal demi hukum.3.

Majelis Hakim telahmemerintahkan para Pemohon untuk hadir di persidangan, namun pada harisidang yang ditetapkan tersebut, tanpa adanya kejelasan alasan ketidakhadiranpara Pemohon;Menimbang, bahwa dengan prosedur yang telah dilakukan MajelisHakim untuk terlaksananya persidangan yang telah ditetapkan, dan telahternyata tidak menampakkan kejelasan mengenai alasan ketidakhadiranPemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat perkara voluntairadalah perkara yang bersifat kepentingan sepihak dan tuntas

sekarang dan salah satudiantara keduanya tidak pernah murtad.Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahanPemohon dan Pemohon Il, karena pernikahan Pemohon denganPemohon Il telah diketahui dan diresmikan kepada masyarakatbanyak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.Bahwa keperluan Pemohon dan Pemohon II mengurus pengesahannikah karena pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidakmemiliki bukti nikah.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II ada mengurus administrasipernikahan tapi tidak sampai tuntas

MKU/VIII/18/001 tanggal 18 Agustus 2018 sah menurut hukum dan mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,

FloresPos dan saksi Muhamad Arif Darmawan, reporter TVRI Pusat yang saat ituberada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;Bahwa dalam selebaran yang berisi Pres Release yang dibagibagikanoleh Terdakwa kepada Wartawan yang saat itu berada di Kantor KomisiPemberantasan Korupsi, tercantum kalimat yaitu " Keresahan dan kesengsaraan rakyat Kabupaten Manggarai Barat yang sangat miskin dalam berbagaiaspek menjadi sumber inspirasi bagi DPRD Kabupaten Manggarai Barat untukmenghentikan, mengikis tuntas

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapatyang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapatDPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten/kota yangberkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.Bahwa meskipun ketentuan tersebut secara formal baru berlaku setelahperkara ini terjadi, akan tetapi relevansi materilnya sangat kuat denganperasaan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakatbahwa korupsi memang sesuatu kejahatan yang harus dikikis tuntas

Bahwaapa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam press release itu haruslahdipandang sebagai suatu tindakan yang tepat dan benar untuk mengikissetiap bentuk korupsi itu, sehingga adalah sangat mencederai perasaankeadilan hukum masyarakat jika karena berbuat baik, benar dan tepat untukmengikis tuntas korupsi yang merajalela di bumi pertiwi tercinta ini, yangmelakukannya harus dihukum ;Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berharap bahwa, jikaPengadilan Negeri Ruteng dan Pengadilan Tinggi Kupang sudah

CLG 222202 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn nneSalah satu petitum dalam gugatan tersebut dinyatakan menghukumTergugat , II,Ill, IV dan Tergugat V untuk tidak melaksanakan RUPSPT.CLS atau RUPS LB PT.CLS atau rapat PT.CLS sampai putusanperkara ini mempunyai hukum yang tetap.10.Bahwa disamping itu juga Penggugat mengetahui adanya perjanjianTgl. 1 Maret 2005 antara PT.CLS dan PT.Rokan Erasubur Plantationsyang belum ada penyelesaian secara tuntas, maka adanya rencanaTergugat untuk membuat RUPSLB

membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugatmengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 dan tidak mengajukansaksi;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II tertuanggugatan rekonpensi yang isi masih ada relevansinya dengan gugatan in cassu.Karena dalam gugatan sederhana tidak dikenal gugatan rekonpensi, sehinggagugatan rekonpensi tidak dapat diperiksa, hal tersebut akan berakibat perkaranyatidak dapat diperiksa secara seksama, yang berakibat penyelesaian perkaranyamenjadi tidak tuntas

Bahwa dengan tidak terikutsertanya keuntungan (modal)yang diharapbkan kedalam perputaran usaha para Penggugat maka profitmaking yang seharusnya telah diperoleh para Penggugat menjadi hilang;Dengan demikian adalah adil dan berdasar hukum jika Tergugatdiwajibkan selain membayar kerugian sebesar Rp 9.323.300.000, juga dibebanimembayar kompensasi interessen sebesar 5 % (lima prosen) per bulan,terhitung mulai bulan Januari 2001 hingga saat Tergugat melaksanakan isiputusan ini dengan sempurna dan tuntas

No. 76 K/Pdt/2009 Menghukum Tergugat membayar kompensasi interessen sebesar 5 % (limaprosen) per bulan dari nilai kKerugian tersebut, tehitung mulai bulan Januari2001 hingga saat Tergugat telah melaksanakan isi putusan perkara inidengan sempurna dan tuntas; Menyatakan sah dan berharganya pelaksanaan sita jaminan (conservatoirbeslag) yang telah dijalankan Pengadilan dalam perkara ini; Menghukum Tergugat termasuk semua orang yang disuruh dan/atau yangmemperoleh hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan

sengketa a quo, sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal1365 BW);Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti kerugiankepada para Penggugat sebesar Rp 4.661.650.000, (empat milyar enamratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat membayar kompensasi interessen sebesar 2,5 %/bulan (dua koma lima prosen) per bulan dari nilai kerugian tersebut, tehitungmulai bulan Januari 2001 hingga saat Tergugat telah melaksanakan isiputusan perkara ini dengan sempurna dan tuntas

sengketa a quo, sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal1365 BW);Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti kerugiankepada para Penggugat sebesar Rp 4.661.650.000, (empat milyar enamratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat membayar kompensasi interessen sebesar 2,5 %/bulan (dua koma lima prosen) per bulan dari nilai Kerugian tersebut, tehitungmulai bulan Januari 2001 hingga saat Tergugat telah melaksanakan isiputusan perkara ini dengan sempurna dan tuntas

Purwakarta padahalaman 26 disebutkan antara lain menimbang, bahwa setelah majelismeneliti dari apa yang telah Penggugat dan TergugatTergugat sepakatidalam kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan dengan suatuputusan pengadilan, bahwa apa yang telah disepakati tersebut adalahputusan yang bersifat positif, hal mana dapat terlihat bahwa penjatuhanputusan positif atas perkara menyebutkan apa yang disengketakan sudahbersifat /itis fini opertet yaitu masalah yang disengketakan telah berakhirdengan tuntas

pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandunghalaman enam alinea kesatu disebutkan menimbang dari seluruh faktafakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat dan menilai bahwa upaya hukum yang seharusnya ditempuholeh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini yang tuntutannya atas dasarputusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengajukanpermohonan eksekusi kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakartasehingga pelaksanaan putusan/eksekusi menjadi tuntas

TERGUGAT telah menunjuk tim independen dari kantor hukumAndreas Mudiarjo & Co Attorney At Law, untuk melakukanPemeriksaan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) sertamemberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas Transaksi(Hasil Uji Tuntas). 16.

Semua informasi dan data yang disediakan oleh PENGGUGATkepada MDS Investment Holding Limited (dalam hal iniTERGUGAT) selama uji tuntas adalah akurat dan lengkap.Bahwa TERGUGAT kembali menegaskan janji dan komitmennya untuksegera menjalankan Transaksi Tahap 2 dalam pertemuanpertemuandengan PENGGUGAT yaitu:a.

Ibaratnya urusan dapur dan keuangan rumah tanggaseseorang yang (maaf kata) sudah ditelanjangi (melalui Hasil Appraisaldan Hasil Uji Tuntas dari dokumendokumen yang diserahkanPENGGUGAT kepada TERGUGAT yang bersifat pribadi dan rahasia),disebarsebar kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya.

Uji Tuntas dan Eksklusifitasc. Selama periode eksklusifitas, Investor akan melakukan uji tuntaskomersial, hukum, keuangan dan pajak yang biasa dilakukandan karenanya akan memerlukan akses penuh ke bisnis danmanajemen Perusahaan dan anak perusahaannya. Investorakan bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran dariseluruh uji tuntas yang dilaksanakan.18.

Bahwa terdapat kasus/sengketa hukum di GPRA dan/atau anakperusahaan yang baru diketahui oleh Tergugat pada saatdilaksanakannya uji tuntas, antara lain:il. PT PerdanaGapuraprimaTbk Pengadilan Negeri Bogor.Berdasarkan Surat Keterangan No. 17/Ket/Hk.PR/2014/PN.Bor.yang dikeluarkan oleh Hj.

IVmemohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSukoharjo, dalam Putusan Sela untuk dapat memutuskan Menyatakan tidakberwenang untuk mengadili gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya gugatanPenggugat aquo ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(nietontvankelijke verklaard);Eksepsi Tergugat II:1.Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik PihakPenggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik yuridis yangharus diselesaikan secara tuntas

dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih(Over laping) dan saling bertentangan kelak yang memungkinkan semakinkompleknya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo, secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalampermasalahan dimaksud dan guna menetapkan hakhak pihak lain yangterlibat atas obyek tanah terperkara pihakpihak terkait adalah sangat esensiildan

merupakan conditio sine quanon dengan penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkara a quo;Bahwa mengingat sengketa Perdata harus dapat menyelesaikan suatusengketa antara pihakpihak yang terlibat di dalamnya.

Secara sesuaimenurut hukum (Acording to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo;Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libell) sebagaimanaketentuan hulum acara yang berlaku gugatan harus dibuat secara Jjelas,secara cermat, benar dan lengkap

Bahwa PARA PIHAK dengan ini mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk menyepakati, menyetujui dan menanda tangan Akta Perdamaian yang bersifat final dengan menyelesaikan seluruh permasalahan akibat Permohonan Cerai Talaq (IDDAH, MUTAH dan HARTA BERSAMA) yang ada diantara kedua belah pihak secara tuntas dengan melakukan kewajiban masing-masing seperti dibawah ini:PASAL 1PENGAKUAN PERDAMAIAN OLEH PARA PIHAKPARA PIHAK dalam perjanjian ini menyetujui dan mengakui bahwa Perjanjian perdamaian

Tanpa mengurangi setiap ketentuan lainya didalam perjanjian ini, dengan ini disetujui secara tegas diantara PARA PIHAK didalam perjanjian ini bahwa seluruh tuntutan dari PIHAK PERTAMA baik dimasa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang dinyatakan telah selesai dengan tuntas.2. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka PARA PIHAK memohonkan penetapan perdamaian ini pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon.

No.378 /Pdt.G/2014/PA.Clgyang bersifat final dengan menyelesaikan seluruh permasalahan akibatPermohonan Cerai Talaq (IDDAH, MUTAH dan HARTA BERSAMA) yangada diantara kedua belah pihak secara tuntas dengan melakukankewajiban masingmasing seperti dibawah in1:PASAL 1PENGAKUAN PERDAMAIAN OLEH PARA PIHAKPARA PIHAK dalam perjanjian ini menyetujui dan mengakui bahwa Perjanjianperdamaian ini merupakan suatu Akta Perdamaian atau (Akte Van Dadding)sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1851 Kitab UndangUndangHukum

No.378 /Pdt.G/2014/PA.Cligyang bersifat final dengan menyelesaikan seluruh permasalahan akibatPermohonan Cerai Talaq (IDDAH, MUTAH dan HARTA BERSAMA) yangada diantara kedua belah pihak secara tuntas dengan melakukankewajiban masingmasing seperti dibawah ini:PASAL 1PENGAKUAN PERDAMAIAN OLEH PARA PIHAKPARA PIHAK dalam perjanjian ini menyetujui dan mengakui bahwa Perjanjianperdamaian ini merupakan suatu Akta Perdamaian atau (Akte Van Dadding)sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1851 Kitab UndangUndangHukum

Bahwa PARA PIHAK dengan ini mengikatkan diri satu dengan yang lainuntuk menyepakati, menyetujui dan menanda tangan Akta Perdamaianyang bersifat final dengan menyelesaikan seluruh permasalahan akibatPermohonan Cerai Talaq (IDDAH, MUTAH dan HARTA BERSAMA)yang ada diantara kedua belah pihak secara tuntas dengan melakukankewajiban masingmasing seperti dibawah ini:PASAL 1PENGAKUAN PERDAMAIAN OLEH PARA PIHAKPARA PIHAK dalam perjanjian ini menyetujui dan mengakui bahwaPerjanjian perdamaian ini merupakan

Tanpa mengurangi setiap ketentuan lainya didalam perjanjian ini, denganini disetujui secara tegas diantara PARA PIHAK didalam perjanjian inibahwa seluruh tuntutan dari PIHAK PERTAMA baik dimasa lampau,masa kini maupun masa yang akan datang dinyatakan telah selesaidengan tuntas.2.

sekarang dan salah satudiantara keduanya tidak pernah murtad.Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahanPemohon dan Pemohon Il, karena pernikahan Pemohon denganPemohon Il telah diketahui dan diresmikan kepada masyarakatbanyak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.Bahwa keperluan Pemohon dan Pemohon II mengurus pengesahannikah karena pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidakmemiliki bukti nikah.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II ada mengurus administrasipernikahan tapi tidak sampai tuntas

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II ada mengurus administrasipernikahan tapi tidak sampai tuntas oleh kakak saksi sehingga aktanikahnya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Batang Anai. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II terakhir membina rumahtangga di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah Timur, KecamatanBatang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Hal tersebutmengakibatkan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baikantara Penggugat dan Tergugat, sehingga masalahmasalah yang timbultidak dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas;7. Puncaknya, sejak 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugatdan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu kamar.Kalaupun terpaksa satu kamar adalah ketika ada keluarga Penggugat atauTergugat yang datang menginap di rumah;8.

Putusan No.3448/Pdt.G/2020/PA.Dpktersebut mengakibatkan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baikantara Penggugat dan Tergugat, sehingga masalahmasalah yang timbul tidakdapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. dan puncaknya pada tahun 2018Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawabanTergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk