Ditemukan 6291 data
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
151 — 117
Harum Jaya No. 78, tanggal 24 November2005 dan Akte Penegasan Risalah Berita Acara Rapat RUPS LuarBiasa PT. Harum Jaya terakhir Nomor 06, tanggal 05 Juni 2020, yanguntuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahuluPENGGUGAT;Melawan:1. Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa SekretariatDaerah Aceh pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung KantorSumber Dana APBD Aceh Tahun 2020, yang beralamat Kantor BiroPengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Jalan T.
75 — 33
Membuat laporan kegiatan perusahaan secara periodic dan laporantahunan perusahaan kepada RUPS.5. Mengawasi penggunaan dana untuk kebutuhan PT. Tulang BawangJaya secara keseluruhan.Bahwa sumber dana yang dikelola PT.
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
IRFAN RAKHMADANI , S.STP, MSi BIN ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
197 — 78
Bahwa bunga yang seharusnya diterima Bank Mandiri yang kami hitunghanya sampai dinyatakan macet, kalau dihitung sampai saat ini mungkinjumlahnya lebih;Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri ini merupakan kerugiannegara dasarnya sesuai dengan Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 103 dari 199, Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2019/PN JmbTindak Pidana Korupsi, Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2huruf g;Bahwa pada saat dilakukan RUPS
Bank Mandiri akan dihadiri olehpemerintah selaku pemegang saham dan masyarakat;Bahwa dalam RUPS laba tidak langsung dibagi persaham, biasanya akandisisinkan untuk investasi, tergantung kesepakatan, kalau untuk investasidan ternyata ada keuntungan maka dalam keuntungan tersebut terdapatjuga bagian untuk pemerintah;Bahwa sepanjang audit kami temukan uang pinjaman tersebut dinikmatioleh Irfan, Farida dan ada oleh Debitur.
67 — 34
Membuat laporan kegiatan perusahaan secara periodic dan laporantahunan perusahaan kepada RUPS.5. Mengawasi penggunaan dana untuk kebutuhan PT. Tulang BawangJaya secara keseluruhan.Bahwa sumber dana yang dikelola PT.
Pembanding/Penggugat II : HJ. LIENA RUMSIAH Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat III : LILY SUCIATI SUJONO Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat IV : H. HAERUDDIN HAMID, DRS Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat V : ADINATA FEBIAN WIJAYA, ST Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VI : JODIUS PAUNDU Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VII : MANISI AYAWAILA Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VIII : HJ. HASNAH S. ARIFIN Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat IX : HJ. UMRAH TAKDIR Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat X : ELISABET TANDI Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat XI : H.M. SIRADJUDDIN IDRUS, DRS Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat XII : HASAN HUDJI Di
163 — 147
Putusan No. 170/PDT/2018/PT MKSPendiri perusahaan adalah negara/ pemerintah;Pemerintah mengadakan penyertaan modal minimal sebesar51%, berupa saham;Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;Mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaanNegara;Setiap terjadi penambahan pengurangan penyertaan modal daripemerintah harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah;Apabila selurunh saham dimiliki pemerintah, maka menteriberlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagaipemegang
113 — 25
menandatangani dokumen sesuai dengan tugas dantanggungjawab saksi ;Bahwa saksi tahu sewaktu adanya permintaan pembayaran ;Bahwa yang saksi kerjakan hanya otorisasi pembukuan ;Bahwa saksi menerma dokumen dari bagian tehnik ;Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan di kebun, maka sebagaipenanggungjawab pengawasan adalah menager kebun dan managerdistrik;Bahwa Dana pembuatan jalan baru Colleting tersebut bersumber dari DanaRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
562 — 312
Great Egret Capital tidak dipermasalahkan dalam Rapat UmumPemegang Saham selaku organ tertinggi dalam Perseroaan tersebut.Menimbang bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenang dalam mewakili perseroan yangberbadan hukum dalam menjalankan pengurusan perseroanuntuk mencapal maksuddan tujuan didirikannya perseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluarankeuangan perusahaan, dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana
378 — 1585
oleh pelaku usaha di bidang PBK dan SRG untuk wilayah Sumatera,Kalimantan, Banten dan DKI Jakarta dikembalikan kepada AGUSALFIANTO.458 6 (enam) lembar SOP nomor: MOT05.07.CFM.03.SOP.01.IK.01(Bappebti.2), Nama SOP: Pelaksanaan Penyidikan terhadap perusahaan yangmenjalankan praktek perdagangan berjangka yang dilarang dan praktek ilegal dibidang perdagangan berjangka dan SRG untuk wilayah Sumatera , Kalimantan,Banten dan DKI dikembalikan kepada AGUS ALFIANTO.459 Satu Outner Warna biru bertuliskan RUPS
pelaku usaha di bidang PBK dan SRG untuk wilayahSumatera, Kalimantan, Banten dan DKI Jakarta dikembalikan kepadaAGUS ALFIANTO.6 (enam) lembar SOP nomor: MOT05.07.CFM.03.SOP.01.IK.01(Bappebti.2), Nama SOP: Pelaksanaan Penyidikan terhadap perusahaanyang menjalankan praktek perdagangan berjangka yang dilarang dan459.b)Cc)d)e)8)h)praktek ilegal di bidang perdagangan berjangka dan SRG untuk wilayahSumatera , Kalimantan, Banten dan DKI dikembalikan kepada AGUSALFIANTO.Satu Outner Warna biru bertuliskan RUPS
dilakukan oleh pelaku usaha di bidang PBK dan SRG untuk wilayahSumatera, Kalimantan, Banten dan DKI Jakarta dikembalikan kepadaAGUS ALFIANTO.6 (enam) lembar SOP nomor: MOT05.07.CFM.03.SOP.01.IK.01(Bappebti.2), Nama SOP: Pelaksanaan Penyidikan terhadap perusahaanyang menjalankan praktek perdagangan berjangka yang dilarang danpraktek ilegal di bidang perdagangan berjangka dan SRG untuk wilayahSumatera , Kalimantan, Banten dan DKI dikembalikan kepada AGUSALFIANTO.Satu Outner Warna biru bertuliskan RUPS
Terbanding/Tergugat I : P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN
132 — 93
./2021/PT MDNRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggarandasar.91.
178 — 102
RUPS Pengurus Bani,apabila itu sudah dilakukan sesuai aturan, maka BANI tidak dapatdikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka seluruh unsur yang adadidalam Pasal 1365 KUHPerdata harus sepenuhnya dipenuhi secarakumulatif, satu Saja tidak teroenuhi maka menyebabkan seseorang tidakbisa dimintakan pertanggungjawaban dengan dalil Perbuatan MelawanHukum,;Bahwa, apabila ada pihak yang merasa kepentingannya tidakdiakomodir maka boleh saja para pihak untuk mengajukan
522 — 400
INTARAN PERMAI didalam dan diluar Pengadilan, Dalam melaksanakantugas, saksi bertanggung jawab kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),Bentuk pertanggungjawaban saksi dalam bentuk laporan tertulis yang saksi buatsetiap akhir tahun dan bilamana ada perubahan yang mendasar di PT. INTARANPERMAI;Legalitas kegiatan usaha PT. INTARAN PERMAIterkait kegiatan perkebunan danpemanfaatan kayu adalah telah memperoleh:a.
101 — 13
Prabu Mutu Mulia selaku Pengelola VilabetaResidence, No. 103/UndRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/BM/PMM/III.2003 yang ditujukan kepada Buhanuddin Bur Maras, tertanggalbalikpapan 26 Maret 2003, Perihal : Undangan RUPS Luar Biasa, (diberitanda bukti TI/PR31);Foto copy Surat No.S103/WPUJ.14/KP.0106/2003 tanggal 30 April 2003Perihal Penjelasan Data Perpajakan PPH Pasal 21 Tahun 2001 (April s/dDesember dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV KaltimKalsel,Kantor Pelayanan pajak balikpapan
344 — 95
asas "Vicarious liability" atau pertanggungjawabanpengganti artinya apabila suatu korporasi melawan hukum pidana karena suatu organisasi/perseroan terbatas yang melakukan perbuatan adalah pengurusnya maka pengurusnyalahyang harus bertanggungjawab, begitu juga apabila bawahan melakukan suatu perbuatanpidana seopanjang perbuatan tersebut atas perintah atasan maka atasan juga dapatdimintakan pertanggungjawabanya.e Bahwa secara umum pemegang saham hanya memiliki suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
272 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Energy Spectrum;Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhoul Enginepesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihalSurat Minat Pembelian pesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembardisposisi direksi perihal lap.penyesuaian Kolektibilitas pembiayaan PT.Energy Spectrum;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/I/2011tanggal 27 Januari 2011 perihal Pointers Bahan Presentasi RUPS ttg PT.Energy Spectrum;Copy Surat Premier Oil No.L/48249 /ASD/U/2011 tgl 28 Feb
181 — 405
photocopy sesuai dengan aslinya );Akta Jual Beli Saham Nomor : 61 tanggal 19 Pebruari 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 60 tanggal 19 Pebruari 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 59 tanggal 19 Pebruari 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 38 tanggal 4 Mei 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 37 tanggal 4 Mei 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Berita Acara RUPS
314 — 91
Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang UndangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2014ada 2 atau lebih wilayah hukum kewenangannya adalah di DisnakerProvinsi selaku Mediator berdasarkan fungsi dan koordinatif;Bahwa dalam Permenaker Nomor 17 tahun 2014 mengatur tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa Ahli berpendapat Peleburan Perseroan Terbatas cukup denganAkta Notaris tetapi harus ada RUPS
dengan entitas yang lainnya atau juga bisa apabila di dalamsuatu perseroan tersebut dirubah anggaran dasar baik mungkin karenaperubahan organ, perubahan tujuan dan lain sebagainya maka perubahanHalaman 417 dari 450 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik perubahan di dalam anggaran dasar tersebut harus juga disahkan olehMenteri Hukum dan HAM sejak saat itu pula anggaran dasar tersebutmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas RUPS
suatu Perseroanmaka si pemisah harta tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan hartayang telah di split/telah dipisahkan dalam suatu perseroan (separateentity/separate legal entity) atau hartanya telah terpisah antara perserodan pemegang saham;Bahwa pertama ada juga Pemegang Saham itu yang mensplitkan HartaKekayaannya secara individu, kedua tapi ada kalanya juga suatuPerseroan atau PT yang mungkin ia mengakusisi perusahaan lain itu jugabisa, P.T tersebut apabila akan ikut memisahkan harus ada RUPS
2340 — 3764
Kelengkapan administrasi disiapkansetelah RUPS dan saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa RANDYsudah masuk menjadi pemegang saham; Bahwa saat pertemuan di rumah Terdakwa sebelum penyerahan uangTerdakwa tidak menjelaskan bagaimana cara mentransfer, tidak adaAGUS BN saat itu, AGUS BN ada saat di kantor.
Bupati, dekat yang saksi maksud adalah saatmenghadap dan lain sebagainya AGUS yang menfasilitasi; Bahwa pemegang saham di PT AIRAN ada 20 orang, sebagian besaradalah para dokter, yang masuk dalam saham PT AIRAN adalah anakTerdakwa RANDY ZENATA; Bahwa hak pemegang saham adalah bersamasama ingin membangunrumah sakit, tujuan untuk mengembangkan Rumah Sakit dan akanberdampak baik bagi pemegang saham, belum ada pembagiandeviden/keuntungan Rumah Sakit; Bahwa besaran persentase deviden akan di bahas dalam RUPS
,pembagian deviden apabila ada keuntungan, baru disepakati berapayang akan dibagikan dan berapa yang akan disimpan sebagaikeuntungan, besaran deviden tidak dibahas sebelum orang akanmemasukan saham; Bahwa RUPS diadakan setiap tahun, sudah dua kali diadakan RUPS; Bahwa untuk pemegang saham atas nama RANDY ZENATA RUPSdihadiri langsung oleh RANDY ZENATA; Bahwa semua modal yang disetorkan untuk saham RANDY ZENATAtelah dikembalikan melalui rekening KPK; Bahwa bukti kepemilikan saham atas nama RANDY ZENATA
Tjk Bahwa Saksi pernah betemu Terdakwa satu kali bersama pengurusAIRAN MEDIKA RAYA lain tahun 2018 dalam rangka silaturahmi.Pengurus AIRAN yang datang ke kantor Terdakwa, dalam pertemuantersebut membicarakan sharing RUPS, saat itu saham RANDY ZENATAsudah masuk, prosesnya saksi tidak mengetahui, hanya mengetahui adapemegang saham baru atas nama RANDY, saksi pernah bertemuRANDY, namun tidak ada yang dibicarakan; Bahwa RANDY ZENATA menyetor saham dua kali, di tahun 2017 awaldan pertengahan 2018.
tidakmengetahui izin konsesi hutan dan jabatan ZULKIFLI HASAN saat izintersebut keluar; Bahwa pajak saksi dibayar oleh perusahaan, saksi diberitahu oleh PTBCMP ada pembayaran pajak; Bahwa setelah ada pemberitahuan pajak, saksi tidak ada protes kepadaTerdakwa terkait gaji, karena sudah ada hubungan baik; Bahwa saksi suka meminjam uang kepada Terdakwa, tidak mengetahuiresiko; Bahwa selain penyerahan KTP, saksi tidak pernah dihadapkan kepadanotaris untuk dijadikan komisaris, saksi tidak pernah datang ke RUPS
1.DIPIRIA, SH.
2.MAYANG TARI, SH.
3.SUBARDI, SH.
Terdakwa:
HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN
192 — 113
Holmes Shipping tanggal 18 Maret 2016
18. 1 (Satu) lembar copy Nota Dinas Divisi Pembiayaan No 920/N-PB/2016 tanggal 15 April 2016 perihal permohonan Pembiayaan an PT Holmes Shipping
19. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) No 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 an PT Holmes
20. 2 (Dua) lembar copy RUPS-LB PT.
set copy Invoice Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping
95. 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00
96. 1 (Satu) set copy Keputusan Direksi Nomor 241/SK/DIR-PS/ 2016 tentang Urain Tugas untuk Pemimpin Group Komersial
97. 1 (Satu) set copy Berita Acara RUPS
TAUFIQ FAUZIE,S.H
Terdakwa:
DARADJAT DJUARDI SURJAMAN
72 — 59
- 1 (satu) bundel Print Out Dokumentasi penandatanganan RUPS PT.
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
268 — 218
:Pasal 14(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh sahamPersero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegangsaham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara.Halaman 40PutusanPerkara Nomor : 270/G/2019/PTUNMDN.Maka dalam kedudukannya tersebut, sudan semestinya ParaPenggugat menarik Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaipihak dalam perkara ini.