berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, patut didugabahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonislagi karena masingmasing pihak sudah tidak melaksanakan hak dankewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 33, 34 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, apatah

Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnyauntuk bercerai, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisinan dan pertengkaran apatah lagi sudah berlangsung hampir4(empat) tahun lamanya;

sebagai berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

masih terikat dalam perkawinan sirri dengan seorang perempuansebelumnya ; Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il,Pemohon Il masih terikat dalam perkawinan dengan seoranglakilakisebelumnya ;Menimbang, bahwa dalil Al Quran surah Al Bagarah ayat 235 yangartinya : Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah,sebelum habis iddah.Menimbang, bahwa larangan ayat diatas ditujukan terhadap perempuanyang telah melakukan perceraian, namun belum habis masa iddahnya,apatah

sesungguhnya sudah tidakharmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, seiringsejalan dalam satu visidan misi ;Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalamkebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berbahagia.Oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanyaketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasanyang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apatah

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapatdipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaranyang simultan yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akanrukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah lagi sejak (satu) tahun yang lalu antara keduanya sudahpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal

sebagai berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

Bahwa, Pemohon bertetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;Menimbang, bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah antaraPemohon dan Termohon sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah lagi sudah berlangsung selama 00 lamanya;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalamrangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi padaawal bulan April 2020 penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamakarena tidak tahan lagi dengan tingkah laku tergugat apatah lagi kekerasanfisik (KDRT) yang telah dilakukan tergugat mengakibatkan luka pecah padabagian bibir penggugat yang membuat penggugat trauma dengan kejadiantersebut;7.

Apatah lagi di dalam SuratPernyataan dan Kuasa tanggal 10 Agustus 2015 tersebut juga isinyasebagai pemberian kuasa kepada Penggugat/Terbanding. Kuasa manasecara hukum telah berakhir dengan meninggalnya Hj. Baratyya bintiKalepu.Bahwa terlepas dari alasanalasan keberatan sebagaimana dikemukakandi atas, perkenankanlah kami selaku Pembanding pada kesempatan ini untukHal. 7 dari 19 hal. Pts.

Bukansepertiga dari Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).Apatah lagi uang sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh duajuta rupiah) tersebut terdiri dari 7 (tujuh) nomor rekening yaitu 1 (Satu) nomorrekening untuk tabungan Simpedes dan 6 (enam) nomor rekening untukDeposito.

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

sesungguhnya sudah tidakharmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, seiringsejalan dalam satu visidan misi ;Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalamkebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berbahagia.Oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanyaketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasanyang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apatah

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapatdipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaranyang simultan yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akanrukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah lagi sejak Juni2012 antara keduanya sudah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi layaknya pasangansuamiistri ;Menimbang, bahwa pasal

pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwaperkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan untuk membentuk' keluarga yang kekal danbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan jikaantara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangansuami istri sudah tidak dapat melaksanakan hak dankewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 33, 34 UUNomor 1 Tahun 1974 serta Penggugat sudah tidakberkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangga denganTergugat apatah

saksi tersebut satu sama lainSaling berkesesuaian sebagaimana telah dicatat dalam beritaacara persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruhdalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta Hukum tersebutdi atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohondengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masingmasing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannyasebagai paSangan suami istri sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 33, 34 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,apatah

Apatah lagi sistem pajak PBBPedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana yang didalilkan Penggugatd.K. berlakunya nanti melalui UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah. Jadi bagaimana mungkin orang tua Penggugat d.K. (Lel.Abbade) telah melakukan pembayaran PBB P2 atas tanah sengketa? Sunguhironis ...?

Karena itu, Sangatlah aneh jika Penggugat d.K.mendalilkan bahwa SHM yang terbit atas nama Penggugat d.K. adalahberdasarkan pada PBB (P2) atas nama Abbade (orang tua Penggugat d.K.).Sementara Abbade apatah lagi Penggugat d.K. sama sekali tidak pernahmenguasai dan/atau mendapatkan manfaat dari tanah sengketa;Pertanyaannya kemudian adalah kapan dan atas dasar apa SPPT PBB (P2)atas tanah sengketa dapat berubah dari semula yaitu atas nama Tergugatd.K. menjadi atas nama Abbade?

Apatah lagi, dwangsomtidak berlaku pada perkara yang objek perkaranya dapat dilaksanakan melaluieksekusi rill Sebagaimana halnya dalam perkara ini. Dalam YurisprudensiMARI Nomor 307K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, dengan tegas dinyatakanbahwa Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan denganeksekusi riil;Berdasarkan realitas dan kaedah hukum tersebut di atas, maka dwangsomyang dituntut Penggugat d.K. pada perkara a quo tidak dapatdipertimbangkan.

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

/Pdt.G/2015 /PA.Trk. hal. 5diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah lagi sudah berlangsung selama 5(lima) tahun lamanya; Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 UndangUndang Nomor 1 tahun

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah