DPPA TA. 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)

10.

DPPA TA. 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)

11.

DPPA TA. 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)

12.

DPPA TA. 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)

14.

DPPA TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)

36.

DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)

37.

DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)

38.

DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)

39.

Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2009 (asli)

40.

TA. 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir)DPPA TA. 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir)DPPA TA. 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir)DPPA TA. 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir)Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2009 (asli)Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2010 (asli)Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2011 (asli)Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2012 (asli)Lampiran Perbup (Belanja

DPPA TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Aijr danPertambangan (Fotokopi)36. DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Aijr danPertambangan (Fotokopi)37. DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Aijr danPertambangan (Fotokopi)38. DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Aijr danPertambangan (Fotokopi)39. Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2009 (asli)40. Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2010 (asli)41. Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2011 (asli)42.

) DPPA TA. 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir) 11.DPPA TA. 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir) 12.DPPA TA. 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopylegalisir) 13.

DPPA TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)36. DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)37. DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)38. DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (Fotokopi)39. Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2009 (asli)40. Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2010 (asli)41. Rekomendasi/UsulanUsulan Reses TA. 2011 (asli)42.

Merangin diadakankegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan pekerjaanBelanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional DPRD (DoubelGardan) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.20.04.01.02.05.5.2. yang diatur dalam PerdaNomor : 13 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan PerbubNomor : 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2015;.

Merangin Tahun 2015 tidak ada tanggal bulanDesember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopi dari fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Merangin Tahun 2015, selanjutnyadiberi tanda bukti P5;Fotocopi dari fotocopy Rekapitulasi RUP Sekretariat DPRD Kab.

Merangin dan sekaligus sebagai Pegguna Anggaran danPengguna Barang terhadap pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BelanjaLangsung; Bahwa didalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) ada kegiatan pengadaan kendaraandinas double gardan, akan tetapi saksi tidak mau menanda tangani SPPdan SPM LS untuk pembayaran kendaraan tersebut dengan alasanpengadaan kendaraan dinas double garda tidak dibahas dalam APBD

DPPA SKPD :1.20.04.01.02.05.5.2. yang diatur dalam Perda Nomor : 13 Tahun 2015 tentangAPBD Perubahan Tahun 2015 dan Perbub Nomor : 47 Tahun 2015 tentangPenjabaran APBD Perubahan Tahun 2015;Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN BkoBahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang di SekretariatDPRD, Bupati Kab.

Merangin Tahun 2015, tidak ada tanggal bulan Desember2015;e Bukti P5 adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPDSekretariat DPRD Kab. Merangin Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda buktiP5;Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Bkoe Bukti P6 adalah Rekapitulasi RUP Sekretariat DPRD Kab.

SumberDaya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor 01/PJUTS/ESDM/2018, oleh Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;1 (satu) lembar fotokopi Form Checklist PemeriksaanBerkas Pengadaan Tahun Anggaran 2018, oleh UnitLayanan Pengadaan Barang/Jasa Biro LayananPengadaan Sekretariat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung;1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA

SKPD)Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor DPPASKPD 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 22 Juni 2018;1 (satu) buah asli Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomot DPPASKPD 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2018;Hal. 4 dari 19 hal.

AcaraKesepakatan Hasil Pasca Musrenbang PenyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, besertalampirannya;1 (satu) bundel fotokopi Dokumen PelaksanaanAnggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2018;1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPASKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.05.01Tahun Anggaran 2018;1 (satu) map kuning Usulan DPPA

2018 yang berisiSurat Nomor 903/2087/BAKUDA tanggal 24 Oktober2018 + Perihal: Penyusunan dan PenyampaianRancangan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018 (asli)beserta lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2018;1 (satu) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung AkhirHal. 11 dari 19 hal.

No. 3193 K/Pid.Sus/20203.10.59.3.10.60.3.10.61.3.10.62.3.10.63.3.10.64.3.10.65.Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Tahun 2019;5 (lima) lembar fotokopi Rincian Perubahan APBDMenurut Urusan Pemerintan Daerah, Organisasi,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran2018, Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018;1 (satu) map kuning DPA 2018 Pendahuluan yang berisiDokumen Pelaksanaan Perubahan Angggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran2018, Nomor 3.05 O01

1 (satu) bundel Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kel. Buluminung TA 2013. 1 (satu) bundel Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2013 Kel. Buluminung.

PPU TA 2013; 1 (satu) bundel surat edaran Bupati Penajam Paser Utara No.900/092/Keu/II/2013 tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah pada SKPD TA 2013; 1 (satu) Bundel Surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 0167/SP2D/UP/II/2013 1 (satu) buah stempel toko Cahaya Baru 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA 2013; 1 (satu) Bundel fotocopy rekening Koran Bank Pembangunan

Daerah Kaltim; 1 (satu) bundel formulir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA 2013; 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.

Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA 2013;e 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Kab.

RUSMAH YULIANI Binti MASKUNI Rincian belanjayang ada pada DPPA 2013. Mana yang terdakwa sebagai PPTK dan SKtim yang terrealisasi Rincian belanja pada DPA TA 2013, DPPA TA 2013dan realisasi belanja pada Kelurahan Buluminung yaitu: No URAIAN DPATA 2013 DPPA TA REALISASI20131. Belanja tidak langsung Rp. Rp. Rp. 298.578.183362.561.537 298.291.141 Belanja Pegawai Rp. Rp. Rp. 298.578.183362.561.537 298.291.1412. Belanja langsung Rp. Rp. Rp. 604.529.884603.185.475 1.602.581 .632a.

PPU Endang Suharto; Bahwa semua pencairan DPA dan DPPA Kelurahan Buluminung TA2013 melalui Bag. setda PPU untuk uang persediaan; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya..

Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA 2013;1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Kab.

rupiah) sesuai dengan perhitungan DPPA tahun 2009 sebagai acuan yangterdiri dari:e CPNSD golongan I dan II sebanyak 206 (dua ratus enam)orang peserta; NO.

Gol IT sebanyak 88 orang Rp. 306.256.280,X @Rp.3.480.185,TOTAL JUMLAH Rp. 806.130.730, e CPNSD golongan III sebanyak 88 (delapan puluh delapan)orang peserta;Dengan perincian sebagai berikut :Sehingga terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009 untuk 294 orang pesertayaitu sebesar Rp.806.130.730, (delapan ratus enam juta eratus tiga puluh ribu tujuhratus tiga puluh rupiah), oleh karena terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009sehingga kontribusi terhadap Peserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa

294 (dua ratus sembilan puluh empat) Peserta DiklatGol I, If dan II tahun 2009 yang tidak masuk dalam pembiayaan anggaran DPA/DPPA Badan Diklat Litbang tahun anggaran 2009 yakni sebesar Rp.806.130.730, (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tigapuluh rupiah) sesuai dengan perhitungan DPPA tahun 2009 sebagai acuan yangterdiri dari:e CPNSD golongan I dan II sebanyak 206 (dua ratus enam)orang peserta; NO.

Derawan, serta mengingatberdasarkan DPPA SKPD Bidang Pertanahan TA 2013 untuk LahanLapangan Sepakbola Rinding Kec.

Teluk Bayur pada TA 2013yang pada saat itu masih masuk dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah KabupatenBerau sejumlah Rp470.466.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empatratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan luasan lahan yang hendakdibebaskan Terdakwa tidak tahu persis karena Terdakwa lupa, akan tetapiTerdakwa memang mengetahui bahwa usulan mengenai pembebasanlahan sebagaimana yang termuat di dalam DPPA Bagian

Sl; Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BagianPertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013(selanjutnya disebut DPPA TA 2013 Bagian Pertanahan) tanggal 8November 2013 kegiatan pembebasan lahan di Kelurahan RindingKecamatan Teluk Bayur telah dianggarkan dengan anggaran sebesarRp470.466.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluhenam ribu rupiah); Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA

DPPA SKPD1815.16.17.18.1.010101201652 Kegiatan PenyediaanBOS Daerah, jumlahnya sebesar Rp.49.510.090.000, (empat puluh sembilanmilyar lima ratus sepuluh juta sembilanpuluh ribu rupiah);Foto Copy Dokumen PelaksanaanAnggaran Lanjutan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah KotaSamarinda (DPPA SKPD) TA. 2010 NomorDPAL SKPD: 1.010101208052 L KegiatanPenyediaan BOS Daerah (Lanjutan Tahun2009) dengan jumlah sebesar Rp. 33.272.495.000, (tiga pulu tiga milyar duaratus tujuh puluh dua juta empat ratusSembilan

puluh lima ribu rupiah);Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA.2010, belanja Langsung Nomor DPPASKPD: 1. 010101222552, KegiatanPenyediaan BOS Daerah, dengan jumlahsebesar Rp. 25.739.050.000, (dua puluhlima milyar tujuh ratus tiga puluhSembilan juta lima puluh ribu rupiah);Foto copy Dokumen Pelaksaan PerubahanAnggaran Satua Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA. 2009, Belanja LangsungNomor DPPA SKPD: 1.0101012174852Kegiatan BOSDA SMA/ SMK/ MA (BantuanKeuangan Provinsi

DPPA SKPD1.010101222452 Kegiatan BOSDA SMA/SMK/MA 26.497 siswa (Bantuan KeuanganProvinsi Tahun 2010), jumlahnya sebesarRp. 33. 121.250.000, (tiga puluh tigamilyar seratus dua puluh satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Foto copy Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Samarinda Nomor:900/015/DP. IB/ O2/ 2009, tanggalFebruari 2009;Foto cipy Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/1985/ DP.

SKPD) TA. 2009, Belanja Langsung, No.DPPA SKPD : 1.010101201652 Kegiatan Penyediaan BOS Daerah,jumlahnya sebesar Rp. 49.510.090.000, (empat puluh sembilanmilyar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah);16.Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda (DPPA SKPD) TA.2010 Nomor DPAL SKPD: 1.010101208052 L Kegiatan PenyediaanBOS Daerah (Lanjutan Tahun 2009) dengan jumlah sebesar Rp. 33.272.495.000, (tiga pulu tiga milyar dua ratus

tujuh puluh dua jutaempat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA. 2010, belanja Langsung Nomor DPPA SKPD: 1.010101222552, Kegiatan Penyediaan BOS Daerah, dengan jumlahsebesar Rp. 25.739.050.000, (dua puluh lima milyar tujuh ratustiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);18.Foto copy Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran Satua KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009, Belanja Langsung NomorDPPA SKPD: 1.0101012174852

SKPD) = 1.13.02 BadanPenanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tercantumdalam Kode DPPA SKPD 2.2 untuk rekontruksi rumah warga korbanbencana sebesar Rp. 9.000.000.000, dan tercantum dalam DPPA SKPD 2.2.1 untuk Belanja Barang yang akan diserahkan kepadamasyarakat sebesar Rp. 9.000.000.000,1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasikeuangan tahap sebesar Rp. 3.600.000.000, tanggal 10 september20141 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasikeuangan

Majalengka1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat saerah (DPPA SKPD) = 1.13.02 BadanPenanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2014 programperbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial kegiatan fasilitasbahan penunjang kontruksi akibat bencana tercantum dalam DPPA SKPD 2.2.1 kode rekening 5 2 2 25 03 Belanja Jasa KontruksiPengawasan rekontruksi rumah warga pasca bencana sebesar Rp.50.000.000,SPK Nomor 510.2/1034/SPK/BPBD tanggal 24 Oktober 2014Pekerjaan Belanja

Surat Bupati Majalengka Nomor 005/1283/BPBD tanggal 2 September2014 perihal Undangan Peletakan Batu Pertama PembangunanRumah Relokasi Korban Bencana Cigintung17.1 (Satu) Berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA SKPD) 1.13.02 BadanPenanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tercantumdalam Kode DPPA SKPD 2.2 untuk rekontruksi rumah wargakorban bencana sebesar Rp. 9.000.000.000, dan tercantum dalamDPPA SKPD 2.2.1 untuk Belanja Barang yang akan diserahkankepada

Majalengka23.1 (Satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat saerah (DPPA SKPD) 1.13.02 BadanPenanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2014 programperbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial kegiatan fasilitasbahan penunjang kontruksi akibat bencana tercantum dalam DPPA SKPD 2.2.1 kode rekening 5 2 2 25 03 Belanja Jasa KontruksiPengawasan rekontruksi rumah warga pasca bencana sebesar Rp.50.000.000,24.SPK Nomor 510.2/1034/SPK/BPBD tanggal 24 Oktober 2014Pekerjaan

dalam DPPA SKPD 2.2.1 Kode rekening 5 2 102 05 uang saku sebesar Rp. 70.000.000,27.1 (Satu) berkas surat tugas nomor : 094 / 526 / BPBD satuan tugaspenanggulanagan bencana, berikut daftar penerimaan uang saku28.Buku tabungan BRI dengan No.

TU/LS ) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal ringkasan.25.Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS ) Nomor : 03/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal rincian rencana penggunaan dana.26.Fotocopy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 02, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan. 27.DPPA

SKPD KDH/WKDH Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 .28.DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.29.DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.30.DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010. 31.DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.32.DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun

2010. 33.DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010. 34.DPPA SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.

DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten SolokSelatan tahun 2010.29. DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.30. DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagar Sekretariat Daerah Kabupaten SolokSelatan tahun 2010.31. DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.32. DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.33.

DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat DaerahKabupaten Solok Selatan tahun 2010.34. DPPA SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai BarangBukti dalam Perkara Lain atas nama Drs. H. ADRIL DATUAK BANDARO KUNIANG6. Membebankan agar terdakwa ERIFAL ZESKIN, SE Pgl.

DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.30. DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagar Sekretariat Daerah Kabupaten SolokSelatan tahun 2010.31. DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.32. DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.33. DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat DaerahKabupaten Solok Selatan tahun 2010.34.

SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten SolokSelatan tahun 2010.DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagar Sekretariat Daerah Kabupaten SolokSelatan tahun 2010.DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatantahun 2010.Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 15/TIPIKOR /2018/PT PDG32.

DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.33. DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat DaerahKabupaten Solok Selatan tahun 2010.34. DPPA SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun2010.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Buktidalam Perkara Lain atas nama Drs. H. Adril Datuak Bandaro Kuniang.4.

Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 4 Januari 2016;

2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Nopember 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.

,M.Si. bersama Lampiran DPPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah Rp. 4.830.000.000,00, pengguna anggaran JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M.

, dari yang Saksiketahui semua dilaksanakan sesuai dengan DPA serta DPPA karena anggaransebagaimana DPA dan DPPA sudah habis untuk kegiatan pemeliharaan tersebutpas Bulan Desember 2016, adapun sesuai dengan DPA dan DPPA seharunyaanggaran digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantoradalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian: Program: 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturKegiatan: 1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor: Volu Satu HargaUraian

Lambuyasebagaimana dokumen DPA dan DPPA yang pemeriksa perlihatkan yaknia. Nomor DPA SKPD 1.01.01.02.22.5.2b. Nomor DPPA SKPD 1.01.01.01.02.22.5.2C. Jumlah Anggaran Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala sekolah sebanyak 7 SD yang Saksi bawakan SPJnyatermasuk Saksi untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan saranadan prasarana Aparatur yang melekat pada DPASKPD Dinas PendidikanKab.

Konawe Ta. 2016 Saksi barumengetahui pasti terkait dengan anggaran yang seharunya diperolehsebagaimaana DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Ta. 2016 yakni :Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2Nomor DPPA SKPD > = 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran > Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala Sekolah yang saksi bawakan SPJnya termasuk Saksiuntuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yangmerupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasaranaAparatur

Konawesebagaimana DPA dan DPPA Dinas pendidikan Kab.

Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2c.

Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009(Fotokopi dilegalisir);Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang

legalisir);=DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);11.

DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);12. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(fotocopy legalisir);13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentangHal. 47 dari 84 hal. Put.

Tahun Anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air3dan Pertambangan (fotokopi);DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airdan Pertambangan (fotokopi);DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airdan Pertambangan (fotokopi);DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airdan Pertambangan (fotokopi);Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2009 (asli);Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2010 (asli);(asli)Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran

Tahun Anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air33))dan Pertambangan (fotokopi);DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airdan Pertambangan (fotokopi);DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airdan Pertambangan (fotokopi);DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airdan Pertambangan (fotokopi);Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2009 (asli);Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2010 (asli);Hal. 75 dari 84 hal.

Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 31 Januari 2017;

Aceh Timur karena seluruh kegiatan tersebutterdapat dalam DPA/DPPA Dinkes Kab. Aceh TimurBahwa jumlah anggaran untuk setiap item pembelanjaan berdasarkanDPA/DPPA Dinas Kesehatan Kab.

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas KesehatanKab.Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 1.02.01.02.24.5.2 dan DokumenPerubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kab.AcehTimur Tahun 2017 Nomor 1.02.01.02.24.5.2b. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 900 / 08 / 2016, tanggal 25Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan LangsungBendahara Langsung Bendahara pada Dinas Kesehatan Kab.

AMINselaku PPTK tersebut telah direkayasa namun tetap dilakukan agar dana yangtersedia didalam DPA/DPPA tersebut dapat dicairkan. Hal tersebut dibuktikandengan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untukkegiatan belanja jasa servis, penggantian suku cadang dan biaya BBM/gas danpelumas jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditarik dariDPA/DPPA.

AMIN selaku PPTK tersebut direkayasa namun tetap dilakukan agardana yang tersedia didalam DPA/DPPA tersebut dapat dicairkan. Hal tersebutdibuktikan dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaranuntuk kegiatan belanja jasa servis, penggantian suku cadang dan biayaBBM/gas dan pelumas jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan anggaranyang ditarik dari DPA/DPPA.

Hal ini bertujuanagar dana yang terdapat didalam DPA/DPPA dapat terserap seluruhnya ;Menimbang, bahwa Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 31 Januari 2017;

Muhammad Ali mencetak bon/faktur kosongtersebut untuk melengkapi dokumen pengamprahan agar jumlah yangdibayarkan dapat ditulis sendiri dan disesuaikan dengan besarnya jumlahanggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Kemudian bon/faktur kosongtersebut ditulis oleh Muhammad Ali dengan dibantu beberapa staf denganmenyesuaikan besarnya jumlah dana dengan jumlah anggaran yangterdapat didalam DPA/DPPA.

Aceh Timur karena seluruh kegiatan tersebutterdapat dalam DPA/DPPA Dinkes Kab. Aceh TimurBahwa jumlah anggaran untuk setiap item pembelanjaan berdasarkanDPA/DPPA Dinas Kesehatan Kab.

AMIN selakuPPTK tersebut telah direkayasa namun tetap dilakukan agar dana yangtersedia didalam DPA/DPPA tersebut dapat dicairkan. Hal tersebut dibuktikandengan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untukkegiatan belanja jasa servis, penggantian suku cadang dan biaya BBM/gas danpelumas jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditarik dariDPA/DPPA.

Hal ini bertujuanagar dana yang terdapat didalam DPA/DPPA dapat terserap seluruhnya ;Menimbang, bahwa Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 31 Januari 2017;

05 Januari 2016 dan Daftar PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh TimurNomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 24 November 2016.

Bnatersebut untuk melengkapi dokumen pengamprahan agar jumlah yangdibayarkan dapat ditulis sendiri dan disesuaikan dengan besarnya jumlahanggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Kemudian bon/faktur kosongtersebut ditulis oleh Muhammad Ali dengan dibantu beberapa staf denganmenyesuaikan besarnya jumlah dana dengan jumlah anggaran yangterdapat didalam DPA/DPPA.

Muhammad Ali mencetak bon/faktur kosongtersebut untuk melengkapi dokumen pengamprahan agar jumlah yangdibayarkan dapat ditulis sendiri dan disesuaikan dengan besarnya jumlahanggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Kemudian bon/faktur kosongtersebut ditulis oleh Muhammad Ali dengan dibantu beberapa staf denganmenyesuaikan besarnya jumlah dana dengan jumlah anggaran yangterdapat didalam DPA/DPPA.

AMIN selakuPPTK tersebut telah direkayasa namun tetap dilakukan agar dana yangtersedia didalam DPA/DPPA tersebut dapat dicairkan. Hal tersebut dibuktikandengan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untukkegiatan belanja jasa servis, penggantian suku cadang dan biaya BBM/gas danpelumas jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditarik dariDPA/DPPA.

Hal ini bertujuanagar dana yang terdapat didalam DPA/DPPA dapat terserap seluruhnya ;Menimbang, bahwa Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)melebihi dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp 6.142.947.000, (enam milyarseratus empat puluh dua sembilan ratus empat puluh tujuh riburupiah).Halaman 24 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2014/PN Kpg Bahwa kelebihan pengajuan dana belanja langsung dari yang sudahditetapkan dalam DPA/ DPPA rinciannya antara lain : Jumiah JumiahNo.

ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)melebihi dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp 6.142.947.000, (enam milyarseratus empat puluh dua sembilan ratus empat puluh tujuh riburupiah).Bahwa kelebihan pengajuan dana belanja langsung dari yang sudahditetapbkan dalam DPA/ DPPA rinciannya antara lain: Jumiah JumiahNo.

Bahwa sesuai dengan anggaran dalam DPA/DPPA untuk Belanjalangsung kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas/Operasional adalah sebesar Rp. 28.000.000 akan tetapiberdasarkan perintah Terdakwa Drs. Joseph E.

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.12;Bahwa Kemudian setelah perubahan berdasarkan DPPA SKPD No.20.05.02.00.4.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.7.204.431.128 terdiri dari :a. Belanja langsung sebesar Rp 6.142.947.000, b.

JOSEPH E.BAKKER, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihidari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA).

agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp45.988.426,21 apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Menyatakan barang bukti berupa:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

) DinasKesehatan Tahun 2010:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan Tahun 2014:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan Tahun 2012:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan Tahun 2013:Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Meitahun 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke BankSulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat PermintaanPembayaran

benda untukmembayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;Menetapkan uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)yang dikembalikan oleh Terdakwa dan telah disita oleh Penuntut umum,dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembaliankerugian keuangan Negara;Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan supaya barang bukti berupa: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

) DinasKesehatan Tahun 2010:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan Tahun 2014: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan Tahun 2012: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan Tahun 2013: Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Meitahun 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke BankSulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat PermintaanPembayaran

Alias JAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ; Memerintahkan agar barang bukti berupa : - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun

2010.- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013

Menyatakan barang bukti berupa :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2010.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2014.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2012.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2013.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat SetoranKebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan

Memerintahkan agar barang bukti berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2010. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2014. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2012.Hal. 24 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS .TPK/2017/PT.Mks Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2013.

AliasJAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;Memerintahkan agar barang bukti berupa :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2010.Hal. 32 dari 37 hal, Put.No.35/

PID.SUS .TPK/2017/PT.MksDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2014.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2012.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2013.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, SuratTanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D), Surat PerintahMembayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP)

SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00Sisa >: Rp.

Lambuyasebagaimana dokumen DPA dan DPPA yang pemeriksa perlihatkan yaknia. Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2b. Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2on Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala sekolah sebanyak 7 SD yang Saksi bawakan SPJnyatermasuk Saksi untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan saranadan prasarana Aparatur yang melekat pada DPASKPD Dinas PendidikanKab.

Abuki saat itu dansebagaimana dokumen DPA yang baru kami ketahui didalamnya, anggaran yangseharusnya kami terima sesuai DPA dan DPPA.

Kdipernah tahu jumlah anggaran kegiatan tersebut, akan tetapi setelah diperlihatkanoleh Pemeriksa berupa DPA dan DPPA bahwa terdapat anggaran :Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa didalamnya saksi melihat adanya anggaran kegiatan tsb sebelum dansetelah perubahan yakni : Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)Uraianne pre DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000.0 4.830.000.Gedung dan oo

Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2c.