adalah merupakan milik Negara; Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDG12.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaaan Umum (PERUM) Kereta Api, maka instansi PJKAmenjadi bubar, dan kegiatan usaha nya diteruskan oleh PERUMKA,; 13.Bahwa dengan terjadinya perubahan status badan usaha milik pemerintahini, maka terjadi pula perubahan dalam hak penguasaan dan atau pemilikanterhadap kekayan

Status karyawannya adalah bukan pegawai negeri, melainkanpegawai perusahaan; 18.Bahwa merujuk pada bunyi pasal (8) ayat (4) jika seandainya ada terdapat/terjadi kekayaan negara lain nya yang ditambahkan sebagai modal kedalambadan usaha berbentuk 'PERUM' tersebut diatas, maka hal demikiandilakukan dan karenanya dibuktikan dengan peraturan pemerintah; 19.Bahwa hingga kini tidak terdapat suatu peraturan pemerintah yang dibuatdan yang telah diundangkan yang menyatakan adanya tambahan modal dariharta kekayan

tahun 1975, yang saatini objek perkara aquo telah dikuasai oleh Saudara BARITA SIMBOLONdan Saudara DJAFAR berdasarkan eksekusi tersebut.Bahwa sebagai bukti objek perkara aquo sebagaimana Sertipikat HakPakai No. 76 tahun 1975 yang telah dilakukan eksekusi oleh SaudaraBARITA SIMBOLON dan Saudara DJAFAR melalui Pengadilan NegeriDumai dengan adanya keberatan yang disampaikan oleh Negara melalui :1) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Direktorat Piutang Dan Kekayan

PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 95PK/PDT/2002, sebagaiBarang Milik Negara.2) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Direktorat Piutang Dan Kekayan Negara LainLainkepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : S47/KN.4/2019tanggal 20 Februari 2019 perihal Objek Perkara Perdata PutusanPengadilan Negeri Dumai No. 13/PDT.G/1994/PN.Dum Jo.

Chevron PacificIndonesia.4) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Direktorat Piutang Dan Kekayan Negara LainLainkepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : S51/KN.4/2019Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN.Dum5)6)7)tanggal 22 Februari 2019 perihal Perlawanan Terhadap PelaksanaanSita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai atas ObjekPerkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.13/PDT.G/1994/PN.Dum Jo.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 95PK/PDT/2002.Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Direktorat Piutang Dan Kekayan Negara LainLainkepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor : S63/KN.4/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal Permintaan TidakMenerbitkan HakHak Atas Tanah (Sertipikat Hak Atas Tanah) olehKantor Pertanahan Negeri Dumai Berdasarkan Amar PutusanPerkara Perdata Pengadilan Negeri Dumal No.13/PDT.G/1994/PN.Dum. Jo.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 95PK/PDT/2002.Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Direktorat Piutang Dan Kekayan Negara LainLainkepada Walikota Dumai Nomor : S77/KN.4/2019 tanggal 15 Maret2019 Perihal Permintaan tidak Menerbitkan Izin MendirikanBangunan di atas Tanah Berdasarkan Amar Putusan Perkara PerdataPengadilan Negeri Dumai No. 13/PDT.G/1994/PN.Dum Jo. PutusanPengadilan Tinggi Riau No. 41/PDT/1995/PTR, Jo.

Bank Negara Indonesia, TBK Cabang Gorontalo
2.Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Kota (BPN) Gorontalo
2.Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo (BPN)

Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku KPKNL Sorong
Terbanding/Tergugat III : Tuan MUHAMAD KABES

Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku KPKNL Sorong
3.Tuan MUHAMAD KABES

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Ruko GoldenBoulevard Blok S 5253 Jalan Pahlawan Seribu, BSDTangerang, yang diwakili oleh Pegawai Negeri Sipil padaKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangSerpong, Nenden Maya Rosmala Dewi, beralamat diKantor Pelayanan Kekayan dan Lelang Serpong, JalanBhayangkara, Komplek Ruko Crystal Lane Nomor 55,Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam halini memberi kuasa kepada Theresia Lestari Indrawati, dankawankawan

Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunyahukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140 menyebutkanbahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yang menyebabkanbahva seseorang membava sebagian dari harta kekayan orang lain ke dalamkekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskanhubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari hartakekayaannya itu.Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa DAVIDBUDIARGO Als DAVID Bin SLAMET

Gorontalo akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai penyebutan Terbanding VII semulaTergugat VII adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo,Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Para Pembanding semula ParaPenggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan itu hanya merupakankesalahan ketik yang tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena yangdimaksud oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannyaadalah memang Kantor Pelayanan Kekayan

atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sitajaminan atas harta kekayaan tidak bergerak (tetap) dari Tergugat dan TergugatIl dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supayamemberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :Primair :Dalam Provisi : Mohon diadakan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebin dahulu ataskekayaan Tergugat dan Tergugat Il, baik berupa barangbarang tetapmaupun barangbarang harta kekayan

Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku KPKNL Sorong
2.Yulius Bandaso

(Sesuai dengan turunan )2, Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Acvokad Ferry Satariyanto,SH.Perihal Permohonan Pembatalan dan Penghapusan Merek Kerbau Jaya (buktiP.2).3, Foto copy Surat dari Kemkum dan Ham RI Perihal Pemberitahuan usulanPenolakan (Bukti P.3) (copy dari asli) ;4, Foto copy surat sanggahan atasusulan Penolakan Pendaftaran (bukti P.3a) (copydari asli)5, Foto copy Surat dari Kemkum dan Ham RI Derektorat Jendral Kekayan IntlektualPetikan Resmi (Bukti P.5) (copy dari asli

) ;6, Foto copy Surat dari Kemkum dan Ham RI Derektorat Jendral Kekayan IntlektualPetikan Resmi (Bukti P.6) (copy dari asli )7, Foto copy Surat dari Kemkum dan Ham RI Derektorat Jendral Kekayan IntlektualPetikan Resmi (Bukti P.7) (copy dari asli )Foto copy Kutipan akta kematian No.096/2002 (bukti P.8); (copy dari asli )9.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

• Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum proses lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 pukul 14.00 Wib dengan objek lelang

Menetapkan harta kekayan berupa:

a. Benda tidak bergerak.

1. Sebidang tanah dengan luas 466 m2 terletak di Rt.003 Rw.003 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten atas nama Moh BADRUN MUNTAKI ( Pemohon);

2. Sebidang tanah dengan luas 70 m2 terletak di Rt.003 Rw.003 Bobosan Kecamatan Putrwokerto Utara kabupaten Banyumas atas nam Moh BADRUN MUNTAKI ( Pemohon );

b.

tersebut sah menurut hukum,karena diperoleh dari jual beli pemenang lelang yang dilakukan oleh KantorPelayan Kekayan Negara dan Lelang Semarang dan dapatdipertanggungjawabkan serta diijinkan menurut hukum, sehingga Tergugatmenguasai tanah sawah dan tanah pekarangan yang menjadi obyeksengketa tersebut tidak dapat dikategori perobuatan melawan hukum dansuatu tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepadaYth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukansita jaminan terhadap harta benda atau kekayan Tergugat dan atau hakhakkebendaan yang diperoleh dan menjadi hak bagiannya Tergugat, yang secaraterperinci akan Penggugat sampaikan dalam surat permohonan sita jaminanmenyusul;Bahwa oleh karena gugatan ini dijadikan atas dasar bukti yang jelas dan pastikebenarannya, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verset, banding maupunkasasi

HAFID;Bahwa selain mempunyai keturunan, SAETONG bin SAKARIA jugamempunyai harta kekayan yang sebelum meninggal SAETONG bin SAKARIAtelah membagibagikan hartanya kepada anakanaknya berupa : Persil 27 S.lIll,luas 074 Ha No.631 CL an.

Bahwa untuk menghindari harta bersama dikuasai atau dialinkan kepadapihak lain dan/atau untuk menjamin gugatan harta bersama tidak illusoirmaka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama JakartaTimur Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo meletakan sita hartabersama (marital beslag) terhadap harta kekayan milik Penggugat danTergugat yaitu berupa :a.Tanah dengan ukuran seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi)atas nama pemegang hak EAS terletak di Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta berdasarkan

pada angka 15 dan 16diatas, maka sudah sepatutnya dan wajar menurut hukum TERGUGATINTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI Il, untuk mengembalikanMobil Merek Honda, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) danmembayar ganti kKerugian baik materiil maupun immaterial kepadaPENGGUGAT INTERVENSI;Bahwa untuk menjamin gugatanintervensi tidak illusoirPENGGUGATINTERVENSI, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur CqMajelis Hakim pemeriksa perkara a quo meletakan sita milik (revindicatoirbeslag) terhadap harta kekayan

Bachrudin NasoriOman Hajarudin := Idan Drajat, BA ;= Mohamad Daud B.M Zaenudin ;Pengurus :=> Ketua Umum : Encep Sopandi ;5 Watt = Dn Udang Safeswat H Hasan Ds pwndimana dikatakan YPPM telah menerima penyerahan dan pengalihan hakpengelolaan dan izin penyelengaraan pendidikan dari Yayasan PendidikanMuslimin ; 22 Bahwa dalam Akta Serah Terima Kekayan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan No. 10tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung (Bukti P21),menyebutkan : Il Pihak Pertama : bertindak

Jenal, dalam surat pernyataannya tanggal 25 April 2012 yang telahdidaftarkan No. 103/W/TV/2012 di Notaris Denny Herman Budimana di Notaris diBandung, menyatakan apa yang termuat dalam Akta Serah Terima Kekayan Sisa HasilLikuidasi Yayasan No. 10 tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, SH., Notaris diBandung tersebut tidak benar dan sebenarnya adalah mereka bukan pemilik objektanah yang terletak di Jl. Palasari No. 9/Jl.

Pemisahan kekayaan tersebut ditegaskan dalam Pasal26 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 yang mengatakan : Kekayaan Yayasanberasal dari sejumlah kekakayan yang dipisahkan dalam bentuk uang danbarang ;5 Bahwa kekayan Tergugat II, selain terpisah dengan aset pendiri dan organnya,juga tidak ada kaitannya dengan Penggugat, termasuk dengan yayasanyayasanlainnya. Lagi pula Tergugat II secara yuridis formal tidak mempunyai hartakekayaan seperti yang didalilkan Penggugat.

Hasanah.D st.Dimana dikatakan YPPM telah menerima penyerahan dan pengalihan hakpengelolaan dan izin penyelengaraan pendidikan dari Yayasan PendidikanMuslimin ; 22 Bahwa dalam Akta Serah Terima Kekayan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan No. 10,tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung (Bukti P21),menyebutkan : 1 Pihak Pertama . bertindak untuk dan atas nama Para Pembina YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) yang terdiri dari : Sutisna, K. HMahmud Sofyan, H.

Jenal, dalam surat pernyataannya tanggal 25 April 2012 yang telahdidaftarkan No. 103/W/ IV/2012 di Notaris Denny Herman Budiman di Notaris diBandung, menyatakan apa yang termuat dalam Akta Serah Terima Kekayan Sisa HasilLikuidasi Yayasan No. 10 tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, SH., Notaris diBandung tersebut tidak benar dan sebenarnya adalah mereka bukan pemilik objektanah yang terletak di Jl. Palasari No. 9/J1.

Menderang PlantaKarpusa merupakan badan hukum yang memiliki personalitas hukum yang berdirisendiri dan memiliki kekayaan yang terpisah antara kekayaan badanhukum/perseroan dengan kekayan pribadi sebagai salah satu ciri dari sebuahPerseroan ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 98 UUNomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas pada pokoknya menerangkanDireksi diberikan kewenangan bertindak dan untuk atas nama Perseoran baikdidalam maupun diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa

DalamEnsiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah hartabersama milik Suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juga mengatur tentang harta kekayan antara lain dalam pasal:Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjangperkawinan menjadi harta bersama.