Kegiatanini dibuktikan dengan foto kegiatan (Bukti P27) dan dibenarkanoleh saksisaksi yang mengikuti kegiatan ini, yaitu: Darus Salamdan Yuda Permata;Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat di Kecamatan Babat Toman, Desa MangunJaya.

Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P26) dandibenarkan oleh saksi yang mengahdiri acara tersebut, yaitu:Darmawansyah;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat di Kecamatan Lawang Wetan.

Kegiatan inidibuktikan dengan foto (Bukti P26) dan dibenarkan oleh saksiyang menghadiri acara tersebut yaitu: Darmawansyah;Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat di Bayung Lencir.

(Bukti P26) dan dibenarkan olehsaksi yang mengikuti kegiatan, yaitu: Darus Salam dan YudaPermata;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat di Kecamatan Babat Supat, Desa Tj, Kerang.Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P 26), dandibenarkan oleh saksi Darmawangsa yang menghadiri acara ini;Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat

Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P26);Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat di Kecamatan Sungai Keruh, Desa PandanDulang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P26) dandibenarkan oleh saksi Darmawansyah yang menghadiri acaratersebut;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Para Penggugat telahmengadakan kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi MerahPutih bertempat di halaman DPC.

Aksi MenyelamatkanIndonesia Kota Medan;1 (satu) lembar Undangan Deklarasi Kami Medan Koalisi AksiMenyelamatkan Indonesia Kota Medan Kepada Yth.

Mdn10.1 (satu) lembar Undangan Deklarasi KAMI Medan Koalisi AksiMenyelamatkan Indonesia Kota Medan kepada Yih. Ir.H.

Proposal Deklarasi KAMI Medan Koalisi Aksi Menyelamatkan IndonesiaKota Medan;8. 1 (satu) lembar Undangan Deklarasi KAMI Medan Koalisi AksiMenyelamatkan Indonesia Kota Medan Kepada Yth. KAMI Sumut,tertanggal 10 September 2020;9. 1 (satu) lembar Undangan Deklarasi KAMI Medan Koalisi AksiMenyelematkan Indonesia Kota Medan Kepada Yth. Ir. H.

Sus/2021/PN.Mdndi komunitas KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).

Proposal Deklarasi KAMI Medan Koalisi Aksi Menyelamatkan IndonesiaKota Medan;9. 1 (satu) lembar Undangan Deklarasi Kami Medan Koalisi AksiMenyelamatkan Indonesia Kota Medan Kepada Yth. KAMI Sumut,tertanggal 10 September 2020;10.1 (satu) lembar Undangan Deklarasi KAMI Medan Koalisi AksiMenyelamatkan Indonesia Kota Medan kepada Yth. Ir.'H.

Halaman 3 dari 25 PutusanNo.20/Pid.Sus/2021/PN Bit Kalimat tersebut diatas kemudian Terdakwa posting di GroupFacebook Manguni Manado, Group Facebook berita Bitung danGroup Facebook Koalisi Aksi Selamat Indonesia dengan maksuddan tunjuan agar yang berteman Facebook dengan Terdakwadan anggota Group Facebook dengan Terdakwa dapatmembaca postingan Terdakwa tersebut dan memberitahukankepada Kapolri dan pengdam Jaya agar jangan lagi dengankekuasaannya menembak para pejuang Islam atau mujahid.Perbuatan

AksaiSelamatkan Indonesia (Kami);Bahwa postingan yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat inidipersidngan, Terdakwa mengenal karena tulisan/kalimat dalampostingan tersebut Terdakwa yang ketik dan posting sendiri padaGrup Facebook Manguni Manado, Facebook Berita Bitung danfacebook Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (Kami);Bahwa akun Facebook yang Terdakwa gunakan mempostingnyaadalah JheLove Silangen, namun nama email Terdakwa sudah lupadan jika akan login Facebook Terdakwa menggunakan nomorHandphone

Girian, Kota Bitung, dengan cara mengetikstatus pada grup facebook Manguni Manado dan setelahterposting, Terdakwa mengkopi dan memposting tulisan tersebutpada grup facebook Berita Bitung dan selanjutnya pada Grupfacebook Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (Kami);Bahwa postingan tersebut Terdakwa tujukan kepada Kapolri danPangdam Jaya karena postinga tersebut Terdakwa tulis Kapolri danPangdam Jaya;Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kapolri dan Pangdam Jayamemiliki kekuasaan untuk menembak para pejuang

agamaIslam/Mujahid setelah Terdakwa menonton video pada youtubeyang sesuai pemahaman Terdakwa bahwa video. tersebutHalaman 13 dari 25 PutusanNo.20/Pid.Sus/2021/PN Bitmerupakan video penembakan terhadap para mujahid oleh polisiyang tidak bersegaram/Intel.Bahwa postingan tersebut dapat dilihat/dibaca orang lain, baikyang merupakan anggota grup facebook Manguni Manado, grupfacebook Berita Bitung dan grup facebook Koalisi Aksi SelamatkanIndonesia (Kami);Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis pada

Bahwa Terdakwa memposting tulisan/kalimat tersebut dengancara mengetik status pada grup facebook Manguni Manado dansetelah terposting, setelah itu) Terdakwa mengkopi danmemposting tulisan tersebut pada grup facebook lain yaitu grupBerita Bitung dan selanjutnya pada Grup facebook Koalisi AksiSelamatkan Indonesia (Kami);Halaman 15 dari 25 PutusanNo.20/Pid.Sus/2021/PN Bit Bahwa sebelum membuat berita/kalimat pada akun tersebut,Terdakwa terlebih dahulu) menonton video pada yuotubemengenai penembakan

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dasar hukum terakhirtentang Pilkada, melalui Pasal 176 telah mengatur mekanismepengusulan penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerahsebagai hak pnvillege dari partai koalisi pendukung kepala daerahdan wakil kKepala daerah yang mengusulkan dan mendaftarkan diKPU sejak Pilkada, sehingga tidak diperlukan lagi adanya koalisibaru untuk pengusulan penggantian kepala daerahwakilnya melaluiDPRD;Bahwa Pemohon jelas keberatan dengan Pasal 39 ayat (2)disebabkan

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Pemilu terkahir di tahun 2019 lalu, maka koalisi partal pengusung inidianggap tidak pernah ada dan kemudian partaipartai yang memilikikursi di DPRD membentuk koalisi baru lagi dengan dukunganminimal 20 persen kursi.

Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

Akan tetapi karena Hanura tidak memperolehkursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu tahun 2019, maka koalisi partalpengusung ini dianggap tidak pernah ada dan kemudian partaipartai yangmemiliki kKursi di DPRD membentuk koalisi baru lagi dengan dukunganminimal 20 persen kursi.

LUDOFIKUS dan Wakil KepalaDaerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama PAKETTUNTAS yang diusung oleh gabungan Partai Politik antaralainPartai Bulan Bintang (PBB) :Partai Merdeka ;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Partai Bintang Reformasi (PBR) ;Bahwa ..........Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI) ;Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB) ;yang tergabung dalam KOALISI

TALUL LUDOFIKUSsebagai Calon Kepala Daerah dan LEONARD SAKA, SH sebagaiCalon Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PartaiUrum.........Politik KOALISI TTU BERSATU tidak memenuhi syaratpencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Timor TengahUtara Tahun 2010 ;Bahwa dengan demikian maka pengajuan aquo masih dalamtenggang waktu dan dibenarkan oleh Undang Undangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia

Pengadilansupaya pemeriksaan sengketa dipercepat ;Bahwa untuk menggunakan hak sebagai Warga Negara RepublikIndonesia, Penggugat memiliki hak memilih dan dipilih,maka dengan kebulatan tekad untuk Pengadilan didalamkasusnya mengabdikan dirinya dalam membangun Bangsa danNegara pada umumnya dan khususnya di Kabupaten TimorTengah Utara, maka pada tanggal 18 Juli 2010 Penggugattelah mendaftarkan diri di Komisi' Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Timor Tengah Utara yang diusung 14 (EmpatBelas) Partai Politik KOALISI

penyerahan berkas pencalonan oleh Penggugat kepadaTergugat tanggal 18 Juli 2010, Tergugat setelah dilakukanpenelitian terhadap' Berkas Pencalonan Penggugat hasilnyadikembalikan kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2010, gunamelengkapi dan / atau memperbaiki Surat Pencalonan sesuaiBerita Acara Pleno tentang penelitian Surat Pencalonanbeserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor TengahUtara tanggal 24 Juli 2010 yang diusung gabungan PartaiPolitik KOALISI

Tim Koalisi Penggugat serahkan kepadaTergugat tanggal O05 Agustus 2010, namun Tergugat tidakmenerima lagi keterangan tersebut, dengan demikianalasan ini digunakan Tergugat untuk mengugurkanPenggugat 5Bahwa Berita Acara Pleno tentang penetapan Pasangan Calonyang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan UmumKepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat baru menerima dariTergugat tanggal 24 Agustus 2010 dimaksud dalam BeritaAcara Pleno penetapan tersebut,

Orang atauBarang, yaitu berupa Baliho berikuran 4 x 8 meter, spanduk berukuran 4 x 1 meter, (satu) unitsepeda motor Yamaha jenis MIO Nomor Polisi DG 5566 K dan 1 (satu) unit sepeda MotorHonda Supra warna hitam nomor polisi DG 2641 CA yang mana perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa Ivan Usman aliasFando bersamasama dengan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang selesaimelaksanakan kegiatan silaturahmi koalisi

berukuran 4 x 1 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenisMIO Nomor Polisi DG 5566 K dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam nomorpolisti DG 2641 CA yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa Ivan Usman aliasFando bersamasama dengan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang selesaimelaksanakan kegiatan silaturahmi koalisi

Tanah Raja Kecamatan KotaTernate Tengah tepatnya didepan kediaman calon Gubernur Maluku Utara AhmadHidayat Mus ; === === Bahwa waktu itu Terdakwa baru saja selesai mengikuti acara konfrensi pers dari salahsatu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kelurahan Stadiondan banyak massa koalisi dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara, setelah acara tersebut selesai, pasangan calon Gubernur Maluku Utarayaiut Abd.

Gani Kasuba lalu pulang Terdakwa ikut mengantarkan berjalan kaki melewatikediaman Ahmad Hidayat Mus yang berada di Kelurahan Tanah Raja, waktu Terdakwadan massa koalisi tersebut berjalan dan melihat sebuah balho milk Bapak Syamsir10Andili yang sudah dalam keadaan sobek dan massa pun menanyakan kepada massasimpatisan Ahmad Hidayat Mus yang kebetulan berada didepan kediaman AhmadHidayat Mus, mereka tidak menjawab karena kesal dan marah Terdakwa kemudianmenendang ban sebuah sepeda motor yang diparkir

Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah tepatnya didepan kediamancalon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, waktu itu Terdakwa baru saja selesaimengikuti acara konfrensi pers dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara di Kelurahan Stadion dan banyak massa koalisi dari 4 (empat) pasangan calonGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, setelah acara tersebut selesai, pasangan calonGubernur Maluku Utara yamt Abd.

PTUNJKT.PIB Untuk Akal Sehat telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI untuk membatalkan hasil Kongres Partai PerjuanganIndonesia Baru pada tanggal 12 Juli 2012; Bahwa Wakil Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru, Drs.Fachzenil telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI pada tanggal 30 Juli 2012, Perihal Permohonan untukmenyatakan bahwa Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) adalahPartai yang tidak sah secara hukum (illegal) ; Bahwa Koalisi

Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan Indonesia Barumelalui Surat Nomor: 01/Koalisi.DPD PPIB/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012Perihal : Permohonan Pembatalan dan Keberatan Hasil Kongres PartaiPerjuangan Indonesia Baru tahun 2012 dari Koalisi DPD Partai PIB UntukDemokrasi telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI untuk membatalkan hasil Kongres Partai Perjuangan Indonesia Bahwa meskipun Tergugat telah menerima surat dari Aliansi Dewan PimpinanCabang Partai Perjuangan Indonesia

Baru, Nomor: 01/Aliansi.DPC PPIB/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, Surat dari Wakil Sekjend Partai PerjuanganIndonesia Baru tanggal 30 Juli 2012 dan surat dari Koalisi Dewan PimpinanDaerah Partai Perjuangan Indonesia Baru melalui Surat Nomor: 01/Koalisi.

Surat Koalisi DPD Partai PIB Nomor 01/Koalisi.DPD PPIB/VII/2012 tanggal 30IU, QA, mm nnn I EI Bahwa indakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.MH.14.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 2Agustus 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga, Nama, Lambang, Logo, Tanda Gambar dan SusunanKepengurusan Partai Perjuangan Indonesia Baru Menjadi Partai KedaulatanBangsa Indonesia Baru, telah menimbulkan kerugian terhadap ParaPenggugat

Padawaktu itu, Tergugat secara pribadi menyatakan bersedia menalangilebih dulu uang biaya koalisi yang akan diserahkan kepada PDP DPCSumenep tersebut, sehingga tanggal 27 Maret 2010 Penggugat menandatangani kuitansi utang sebesar Rp 140.000.000, kepadaTergugat tersebut atas permintaan Tergugat.

BELI KOSONGLIMA GARING AJB GARING ANGKA ROMAWI SATU GARINGSATU GARING DUA RIBU SEBELAS/ SEBESAR RP 58 JUTARUPIAH ;Bahwa selain membayar utang dalam bentuk tanahtersebut,Penggugat juga menambah uang tunai sebesar Rp 40.000.000,kepada Tergugat, sehingga disepakati bersama bahwa utang Penggugat kepada Tergugat menjadi selesai dibayar dan lunas ;Bahwa di kemudian hari, setelah Penggugat gagal menjadi BupatiSumenep, Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat secarapiibadi tidak pernah membayar uang koalisi

untuk membayar biaya koalisi denganHalaman 4 dari 13 halaman putusan No. 590/PDT/2015/PT.SBY.DPC PDP Sumenep lebih dulu, sehingga Penggugat bersediamenandatangani kuitansi utang kepada Tergugat sebesar Rp140.000.000, pada tanggal 27 Maret 2010 tersebut ;Bahwa dengan peristiwa tersebut Penggugat telah dirugikan yaknikehilangan tanah bersertifikat Hak Milik No. 3240/Desa/Kelurahan Kolor,Kota Sumenep, seluas 341 M2, Surat Ukur tgl. 18122003 No.1999/Kolor/2003 atas nama Hairun Isnani (Penggugat II) dan

Sedangkan Pasal 1453KUH Perdata menentukan, "Dalam halhal tersebut dalam Pasal 1446dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataanbatalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya,kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk ;Bahwa dengan dasardasar hukum tersebut di atas, karenaternyata Tergugat tidak membayar uang biaya koalisi kepada DPCPDP Sumenep sebesar Rp 140.000.000,tersebut maka berartiPenggugat sesungguhnya tidak mempunyai utang kepadaTergugat, sehingga perjanjian

Bahwa berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KotaMedan, luas Tanah Lapang Merdeka Medan hanya tinggal seluas28.800 m2 atau 2,88 Ha. Padahal, pada awalnya Tanah LapangMerdeka Medan memiliki luas 48.877 m2 atau 4,88 Ha. Hampirsebagian luas Lapangan Merdeka dialihfungsikan demi modernisasidan pendapatan kas daerah. Pengalihan fungsi ini, telah terjadi secarabertahap sejak awal tahun 2000 an;.

Bahwa berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KotaMedan, luas Tanah Lapang Merdeka Medan hanya tinggal seluasHal 17 dari 50 halaman putusan perdata citizen lawsuit Nomor756/Pdt.G/2020/PN Mdn28.800 m2 atau 2,88 Ha. Padahal, pada awalnya Tanah LapangMerdeka Medan memiliki luas 48.877 m2 atau 4,88 Ha. Hampirsebagian luas Lapangan Merdeka dialihfungsikan demi modernisasidan pendapatan kas daerah.

Pengalihan fungsi ini, telah terjadisecara bertahap sejak awal tahun 2000 an;Sekarang menjadi.7.Bahwa berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KotaMedan, luas Tanah Lapang Merdeka Medan hanya tinggal seluas28.800 m2 atau 2,88 Ha. Padahal, pada awalnya Tanah LapangMerdeka Medan memiliki luas kurang lebih 48.877 m2 atau 4,88Ha. Hampir sebagian luas Lapangan Merdeka dialihfungsikan demimodernisasi dan pendapatan kas daerah.

Penggugat s/d Penggugat VI)bertindak selaku pribadi Warga Negara Indonesia sebagaimanaposita sub B angka 1, ataukah;> Para Penggugat selaku koalisi yang secara maknanyamerupakan suatu perkumpulan sebagaimana posita sub Bangka 12 tersebut. Dalam perkumpulan mempunyai strukturdan kelembagaan tersendiri sebagai ciri dari perkumpulandimaksud.

(ic. posita sub B angka 12)seharusnya yang bertindak bukanlah selaku pribadipribadi/individu, namun secara kolektif melalui perwakilandalam komonitas koalisi dimaksud yakni ketua atau perwakilanlain yang ditunjuk dari kelompok (ic. koalisi) tersebut untukmewakili Kepentingan hukum dari suatu koalisi.a.4.Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan (obscurelibels) dalam bertindak selaku Penggugat, maka membawakonsekwensi hukum terhadap gugatan yang demikian secarahukum dinyatakan tidak dapat

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yangdiusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai AmanatNasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan1c.

sesuai dengan jadwal dan tahapan tentang perbaikan persyaratanpencalonan dan persyaratan calon tanggal 47 Agustus 2015, Penggugat telahmelakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan pencalonan dan persyaratancalon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Tergugat (P9, P10, P11);Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugat sekalilagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagai bagian daripartai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagian dari koalisi

selanjutnya ikut mengantar pendaftaran Pemohon keTermohonpada tanggal yang sama; h Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukungan DPP PartaiGolongan Karya kepada Termohon, namun ditolak karena Termohon menyatakanPemohon terlambat menyerahkan rekomendasi dimaksud; 8 Bahwa perbaikan berkas atau adminitrasi pencalonan dilakukan tanggal 47Agustus 2015, namun Tergugat tetap menolak untuk mengakomodir PartaiGolongan Karya sebagai pengusung dari Pemohon; 9 Bahwa berulangkali Penggugat bersama koalisi

NBR.33.21/IX/2015 tanggal 8 September 2015; sehinggaGugatan Penggugat mengenai dukungan Partai Golongan Karya terhadap PenggugatTidak dimasukan sebagai Partai Politik dalam Koalisi yang mendukung Penggugat.Bahwa dengan tidak dimasukannya Panwas Kabupaten Nabire sebagai pihakdalam perkara ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAKsehingga konsekuensi hukumnya gugatan penggugat harus dditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NietOnvankelijkeVerklaard);3 Gugatan Kabur (Obscuur

No. 5/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSKarena Panwas Kabupaten Nabire adalah pihak yang harus ikut digugat dalam perkaraini karena peranan Panwas sangat besar dalam mengeluarkan Keputusan SengketaPanwas Nomor : 01/KS/PSWL.NBR.33.21/IX/2015 tanggal 8 September 2015sehingga dukungan Partai Golongan Karya terhadap Penggugat tidak dimasukkansebagai partai politik dalam koalisi yang mendukung Penggugat;3.

Puspanegara, berdasarkan somasi Nomor:0178/RR/I1/2005 tanggal 22 Februari 2005; Koalisi Anti Penindasan Pekerja Media (KAPPM),berdasarkan tanggapan atas somasi dan somasi Nomor:0179/RR/I1/2005 tanggal 22 Februari 2005; Jansen E.

Put No. 1201K/Pdt/200814didampingi oleh Koalisi Anti Penindasan Pekerja Media(KAPPM) mengajukan somasi dan meminta Penggugat untuk: Menghentikan tindakan pemutusan hubungan kerja secarasewenang wenang; Membayar segala hakhak karyawan sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku; Menghentikan tindakan penggelapan atas dana Jamsostekmilik Karyawan PT.

Cakrawala Andalas Televisi (Antv);Bahwa somasi yang diajukan oleh para Tergugat yangdidampingi oleh Koalisi Anti Penindasan Pekerja Media(KAPPM) tidak ditanggapi oleh Tergugat secara positifmalah Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dari Ramly danRekan menilai bahwa tindakan dari para Tergugat telahmencemarkan nama baik Penggugat dan mensomasi balik paraTergugat untuk memperlihatkan bukti bukti dan dalam pointdi atas disebutkan bahwa dalam waktu 7 hari sejak tanggal22 Februari 2005 dengan ancaman

Bahwa awalnya para Pemohon Kasasi' telah memahamibahwa permasalahan ini adalah permasahan internalantara perusahaan dan karyawan sehingga Pemohon KasasiIl yang merupakan Ketua Serikat Pekerja memintapenyelesaian masalah ini secara internal, akan tetapipermintaan Pemohon Kasasi I tersebut tidak ditanggapioleh Perusahaan sehingga karyawan yang diwakili olehKetua Serikat Pekerja Antv Tian Bachtiar memintabantuan hukum ke KAPPM (Koalisi Anti PenindasanPekerja Media) yangiterdiri dari PBHI, AspekIndonesia

Bahwa Judex Facti telah = keliru apabila menilaikeberadaan KAPPM (Koalisi Anti Penindasan Media) danPolda Metro Jaya sebagai pihak ketiga, karena KAPPMadalah tim advokasi yang merupakan = advokat yangmemberikan jasa bantuan hukum bagi para Pemohon Kasasisesuai dengan Undangundang Advokat No. 18 tahun 2003Tentang Advokat.

Mamberamo Raya dengan maksud membicarakanmengenai penyerahan uang Tim Distrik Roufaer selanjutnya saksi pergimenghadiri pertemuan tersebut dan sesampai disana saksi melihatsudah ada beberapa masyarakat perwakilan Distrik yang saat itu saksiketahui antara lain Distrik Tengah Timur dan Distrik lwaso yang sudahmendahului untuk memenuhi panggilan dari saksi BANNI KUJIRO selakuKetua Tim Koalisi Nomor Urut 3;Bahwa saat itu bersama Sekretaris Kampung Tayai antara lain saksiAYUB FOl, saksi KORES SIO, Saudara

;Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN JapBahwa benar Tim Kerja Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK)yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Kerja.;Bahwa benar Ada penyerahan uang kepada terdakwa sebagaiKoordinator Distrik Roufaer Tim Kerja Distrik Roufaer, dan saksi yangmenyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang nantinya digunakanuntuk kebutuhan Tim Kerja.

;Bahwa benar maksud dari pertemuan tersebut adalah penyerahanuang sebesar Rp. 550.000.000 dari saksi KRISTIAN WANIMBO kepadasaksi BANNI KUJIRO (Ketua Koalisi Paslon nomor urut 3) dankemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai TimRelawan Pemenangan Pasion nomor urut3 di Distrik Roufaer.;Bahwa benar masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitupenyerahan uang kepada ketua tim distrik Rufaer yaitu terdakwa darisaksi BANNI KUJIRO.

;Bahwa benar Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer memilikiSurat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai TimPemenangan/Kampanye tetapi belum diserahkan kepada TimPemenangan/Kampanye termasuk terdakwa sendiri selaku koordinatorTim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer.;Bahwa benar Ada penyerahan uang dari saksi BANNI KUJIRO kepadaterdakwa selaku koordinator Tim Pemenangan/Kampanye DistrikRoufaer, yang nantinya digunakan untuk kebutuhan TimPemenangan/Kampanye.

;Bahwa benar yang merekrut terdakwa untuk masuk sebagai TimRelawan adalah saksi BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi PaslonBupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya.;Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut pada tanggal 30November 2020 tidak ada lagi aparat kampung yang hadir selainterdakwa sebagai Bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer.

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupatiyang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD),Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;1c.

Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugatsekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagaibagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagiandari koalisi partai yang mendukung Penggugat;.

Bahwa berulangkali Penggugat bersama koalisi Partai Pengusung danpengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire mendatangi danmenjelaskan permasalahan ini kepadaTergugat, namun Tergugat tetap padaputusannya untuk tidak mengakomodir Partai Golongan Karya sebagai PartaiPengusung;Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai obyekpermohonan yang menurut Penggugat terjadi pelanggaran yang dilakukanTergugat, karena Tergugat bertindak dengan tidak adil, diskriminatif danmemperlakukan pasangan

Bahwa dari Dalildalil posita seperti yang dikemukakan oleh Penggugattersebut di atas nampak jelas bahwa Panwas Kabupaten Nabire adalahPihak yang harus ikut digugat dalam perkara ini karena peranan Panwassangat besar dalam mengeluarkan Keputusan Sengketa Panitia PengawasPemilihan Umum (panwaslu) Kepala Daerah Nomor 01/KS/PWSL.NBR.33.21/IX/2015 tanggal 8 September 2015; sehingga GugatanPenggugat mengenai dukungan Partai Golongan Karya terhadapPenggugat Tidak dimasukan sebagai Partai Politik dalam Koalisi

;Bahwa maksud dari pertemuan tersebut adalah penyerahan uang sebesarRp. 550.000.000 dari terdakwa KRISTIAN WANIMBO kepada saksi BANNIKUJIRO (Ketua Koalisi Paslon nomor urut 3) dan kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi MAKS KRAKUKO sebagai Tim RelawanPemenangan Paslon nomor urut 3 di Distrik Roufaer.;Bahwa masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu penyerahanuang kepada ketua tim distrik Rufaer yaitu saksi MAKS KRAKUKO darisaksi BANNI KUJIRO.

;Bahwa benar Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer memiliki SuratKeputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai TimHalaman 19 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jap.Pemenangan/Kampanye' tetapi belum diserahkan kepada TimPemenangan/Kampanye termasuk saksi MAKS KRAKUKO sendiri selakukoordinator Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer.

;Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO jelaskan yang merekrut saksiMAKS KRAKUKO untuk masuk sebagai Tim Relawan adalah saksiBANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi Paslon Bupati dan Wakil BupatiKab. Mamberamo Raya.;Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut pada tanggal 30November 2020 tidak ada lagi aparat kampung yang hadir selain saksiMAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer.

;Bahwa benar Tim Kerja Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK)yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Kerja.;Bahwa benar Ada penyerahan uang kepada saksi Maks Krakuko sebagaiKoordinator Distrik Roufaer Tim Kerja Distrik Roufaer, dan saksi yangmenyerahkan uang tersebut kepada saksi Maks Krakuko yang nantinyadigunakan untuk kebutuhan Tim Kerja.

BANI KUJIRO adalah sebagai Ketua Tim Koalisi kamiSdr. MAKS KRAKUKO adalah anggota dalam tim kerja kami dan sdr.MaksKrakuko yang mengenal masyarakat yang punya babi, speed boat dan tarianadat yang kami gunakan selama kampanye kami sebelumnya dan untukbiaya operasional tim kerja kami di Distrik Roufaer.

Bahwa secara factual, Penggugat Ill telah secaraberkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadapperlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyataditengah masyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun, dengan aktivitas 2(dua) tahun terakhir yakni;Halaman 9 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG=>10 April 2018, Tergabung dalam Koalisi Masyarakat untukPelestarian Hutan Sumsel, Penolakan Pembangunan JalanTambang di Areal Kawasan Hutan Harapan Propinsi Sumsel;=>27 Maret Tahun 2019, Tergabung dalam Koalisi

:(fotokopi dari hasil prin out);Kliping media, Gatra.cim degan judul Koalisi AntiPerusakan Hutan Aksi Tolak jalan Tambang Batubara.(fotokopi dari hasil prin out);Berita pada Media online pada Berita pagi.co.id tanggal 15Oktober 2019 dengan judul Koalisi NGO Sumsel danJambi: ada yang janggal dengan Permen LHK. (fotokopi darifotokopi);Perda Kota Palembang No. 15 tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Palembangtahun 2012.2032 pasal 11 ayat 2 huruf p.

NGO seSumatera Selatan itu salah satunya SumselBadget Center yang terwakili oleh kKetuanya Abdul Haris Alamsyah;Saksi menerangkan semua fosil dan Sumsel Badget Center adadidalamnya semua terlibat yang lain bentuknya koalisi waktu itu kader18 sampai 19 itu namanya koalisi NGO Sumsel ada didalamnyaserikat Indonesia mapala muhamadiyah dari unsri kurang lebih 18organisasi yang bergerak isu lingkungan pada 2018;Saksi menerangkan bahwa aktifitas dari kongkrit itu untuk diawal 2018kita mulai koalisi NGO

Masyarakat untuk Pelestarian Hutan Sumsel, PenolakanPembangunan Jalan Tambang di Areal Kawasan Hutan Harapan PropinsiSumsel dan 27 Maret Tahun 2019, Tergabung dalam Koalisi AntiPerusakan Hutan SumselJambi, Tolak Pembangunan Jalan KhususAngkutan Batubara yang Melalui Hutan Alam Dataran Rendah SumateraSelatan & Jambi serta adapun kerugian yang didalilkan pada pokoknyapenerbitkan objek gugatan juga telah merampas hak dan kepentingan ataspendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi

&Jambi (Vide Bukti P20, Bukti P21 dan Bukti P22); Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 melalui surat nomor:01/KAPH/SS/VIII/2019 hal penolakan izin jalan tambang di hutandtaran rendah sumseljambi yang ditujukan kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan pada halaman ke 3 diketahui bahwaPerkumpulan Sumsel Budget Center termasuk dalam salah satuanggota Koalisi Anti Perusak Hutan Sumatera Selatan telahmemintaMenteri LHK untuk menolak usulan izin oinjam pakai kawasanhutan pada hutam produksi terbatas

dan peraturan Anggaran Dasar aquo jelasjelas dilanggar TergugatI danTergugatI;Bahwa Rapat Pimpinan Nasional Partai GOLKAR III Bogor telah memutuskanTergugatI selaku Calon Presiden RI dari Partai GOLKAR dan memberiWewenang memilih sendiri Wakil Presiden dalam Pemilu Pilpres tahun 2014,bahkan juga dengan Keputusan Rapimnas VI Jakarta memberi kesempatan danwewenang kepada TergugatI untuk mencalonkan diri di samping Calon Presidenjuga dapat menjadi Calon WAKIL PRESIDEN dan memberi wewenangmenentukan Koalisi

MERAHPUTIH (KMP) secara PERMANEN yang beranggotakan Partai Politik pendukungCalon Presiden PrabowoHatta;iBahwa TergugatI dan TergugatII tidak mempunyai dasar hukum bahkanmerupakan PELANGGARAN terhadap konstitusi Partai GOLKAR, dimanaTergugatI dan TergugatII mengikatkan Partai GOLKAR dengan KMP secaraPERMANEN, karena wewenang yang diberikan Rapimnas VI Partai KOLKARyaitu Keputusan Rapimnas VI Partai GOLKAR tahun 2014 Nomor: 0O1/RAPIMNASVI/GOLKAR/V/2014 tanggal 18 Mei 2014, bahwa koalisi yangdimaksud

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR dalam Pemilu Legislatif2014 tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan sendiri pasangan CalonPresiden dan Calon Wakil Presiden sehingga membutuhkan koalisi dengan partaipolitik lain, jadi jelas TergugatI maupun TergugatII telah MELANGGARKeputusan Rapimnas VI dengan membentuk KOALISI PERMANEN yangdisebut KMP;Bahwa dengan KEGAGALAN TergugatI menjadi calon Presiden maupun CalonWakil Prasiden, maka setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Presiden dan WakilHalaman I

Partai Golkar;Poin 6 : Tergugat I dan Tergugat II membawa Partai GolkarMendukung CapresCawapres PrabowoHatta;Poin 7 : Tergugat I dan Tergugat IT menggagas Koalisi Merah Putih(KMP) secara permanen;Poin 8 : Tergugat I dan Tergugat II dianggap melanggar KonstitusiPartai Golkar dan Keputusan Rapimnas VI Partai Golkar karenamengikatkan Partai Golkar Koalisi Merah Putih (KMP) secarapermanen.Apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam poin 5 sampai dengan 8 diatas, semuanya didasarkan pada:Keputusan Rapat

Rapimnas GOLKARVI Jakarta mengamanatkan Tergugat I menjadi CALON PRESIDEN ATAUWAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA MEMBERIKANMANDAT PENUH UNTUK MENGAMBIL KEBIJAKAN POLITIK DANMENENTUKAN KOALISI DALAM PEMILU PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA 2014.

Bahwa secara factual, Penggugat Ill telah secaraberkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadapperlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyataditengah masyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun, dengan aktivitas 2(dua) tahun terakhir yakni;Halaman 9 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG=>10 April 2018, Tergabung dalam Koalisi Masyarakat untukPelestarian Hutan Sumsel, Penolakan Pembangunan JalanTambang di Areal Kawasan Hutan Harapan Propinsi Sumsel;=>27 Maret Tahun 2019, Tergabung dalam Koalisi

:(fotokopi dari hasil prin out);Kliping media, Gatra.cim degan judul Koalisi AntiPerusakan Hutan Aksi Tolak jalan Tambang Batubara.(fotokopi dari hasil prin out);Berita pada Media online pada Berita pagi.co.id tanggal 15Oktober 2019 dengan judul Koalisi NGO Sumsel danJambi: ada yang janggal dengan Permen LHK. (fotokopi darifotokopi);Perda Kota Palembang No. 15 tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Palembangtahun 2012.2032 pasal 11 ayat 2 huruf p.

NGO seSumatera Selatan itu salah satunya SumselBadget Center yang terwakili oleh kKetuanya Abdul Haris Alamsyah;Saksi menerangkan semua fosil dan Sumsel Badget Center adadidalamnya semua terlibat yang lain bentuknya koalisi waktu itu kader18 sampai 19 itu namanya koalisi NGO Sumsel ada didalamnyaserikat Indonesia mapala muhamadiyah dari unsri kurang lebih 18organisasi yang bergerak isu lingkungan pada 2018;Saksi menerangkan bahwa aktifitas dari kongkrit itu untuk diawal 2018kita mulai koalisi NGO

Masyarakat untuk Pelestarian Hutan Sumsel, PenolakanPembangunan Jalan Tambang di Areal Kawasan Hutan Harapan PropinsiSumsel dan 27 Maret Tahun 2019, Tergabung dalam Koalisi AntiPerusakan Hutan SumselJambi, Tolak Pembangunan Jalan KhususAngkutan Batubara yang Melalui Hutan Alam Dataran Rendah SumateraSelatan & Jambi serta adapun kerugian yang didalilkan pada pokoknyapenerbitkan objek gugatan juga telah merampas hak dan kepentingan ataspendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi

&Jambi (Vide Bukti P20, Bukti P21 dan Bukti P22); Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 melalui surat nomor:01/KAPH/SS/VIII/2019 hal penolakan izin jalan tambang di hutandtaran rendah sumseljambi yang ditujukan kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan pada halaman ke 3 diketahui bahwaPerkumpulan Sumsel Budget Center termasuk dalam salah satuanggota Koalisi Anti Perusak Hutan Sumatera Selatan telahmemintaMenteri LHK untuk menolak usulan izin oinjam pakai kawasanhutan pada hutam produksi terbatas

Sebab akar persoalan yang terjadi sesugguhnya adalahpersaingan koalisi di DPRD Kabupaten Karo dimana PDI Perjuangan,Golongan Karya, Gerindra dan PAN tergabung dalam satu koalisi,sedangkan Para Penggugat yang terdiri dari Demokrat, Hanura dan PKPIPutusan No : 114/G/2018/PTUNMDN Halaman 1612.13.14.dalam satu koalisi.

Perebutan pimpinan alat kelengkapan menjadirebutan juga antar koalisi;bahwa Tergugat selaku pimpinan DPRD Kabupaten Karo selalu berupayauntuk menjembatani dan memfasilitasi pembicaraan antar koalisi untukmencapai keputusan DPRD yang bermartabat dan berdaulat. Namundalam rotasi alat kelengkapan dewan sangat mendesak karena telahterlambat melakukan rotasi yang seharusnya dilakukan padapertengahan masa jabatan yaitu 2,5 tahun.

Terdakwa mengatakan Bapak Ibu semua saya datang kesini karena perintah KOMNAS HAM, karena katong sudah selesai rapat dengan ibuSekda, Wakil Gubernur, KOMNAS HAM, Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) danDinas Sosial Provinsi Maluku ada sisa dana pengungsi Rp17.000.000.000,00 tapibelum ada data yang masuk dan Pemerintah sudah siap bayar 3.500 kepala keluargasebelum pemilihan Walikota Ambon. Selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesarRp100.000,00 dari warga Dusun Wailisa untuk biaya pendaftaran.

Apakah Terdakwabenarbenar orang yang ditunjuk Pemerintah untuk mengurus pengungsi.Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksiyang saling bersesuaian, Terdakwa datang ke Dusun Jakarta Baru, Dusun Waeldan Dusun Wailisa mengaku sebagai Koordinator Pengungsi dan Bendahara/Pengurus Komnas HAM, sedangkan kenyataannya Terdakwa hanyalah seorangSukarelawan Pengungsi yang tidak terdaftar di Koalisi Pengungsi Maluku (KPM)maupun Komnas HAM yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai

Majelis Hakim dalampertimbangannya mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan segala tindakandan kegiatan dalam upaya memperjuangkan bantuan pengungsi bagi ketiga Dusuntersebut dengan mendatangi Koalisi Pengungsi Maluku, Kepala Dinas Sosial Kab.SBB serta meminta advokasi KOMNAS HAM, mendatangi pemerintah PropinsiMaluku bahkan berulang kali melakukan pressure melalui aksi unjuk rasa bersamadengan temanteman relawan pengungsi agar segera dicairkan anggaran untukpengungsi.e Bahwa Majelis Hakim, dalam

PieterPattiwaelapia yang adalah Ketua Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) yangmengatakan secara tegas di depan persidangan bahwa pendataan ditutup padaNovember 2011 selebihnya tidak ada lagi pendataan. Artinya bahwa untukpendataan pengungsi sudah ditutup bulan November 2011.

mengangkat fakta yangmenguntung Terdakwa, tidak dengan arfmempertimbangkan fakta persidangan berdasarkanketerangan saksi yang bersesuaian antara satudengan yang lain.Sesuai dengan fakta persidangan, para saksi dengan jelas dan tegas mengatakanbahwa Terdakwa datang di ketiga Dusun yakni Dusun Jakarta Baru, Dusun Waeldan Dusun Wailisa mengaku sebagai Koordinator Pengungsi dan Bendahara/Pengurus Komnas HAM, sedangkan kenyataannya Terdakwa hanyalah seorangSukarelawan Pengungsi yang tidak terdaftar di Koalisi

Nor, M.Pd periode tahun 20102015 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor :dan TII 01/FR/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat Tingkat KabupatenIntv.230 Bima Nomor : 02/FR/II/2010, tanggal 17 Maret 2010, (copy sesuaiasli) ; 63 Mukti TH Berita Acara Rapat Pimpinan Partai Koalisi Fersy Rakyat, Pasangan Calon Bupati/Wakil BupatiIntv.131 Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dengan Drs. H.

NOR, M.Pd. periode tahun 2010 2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT TingkatKabupaten Bima No.

NOR, M.Pd. periode tahun 20102015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT TingkatKabupaten Bima No. 01/FR/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 berubah menjadi SuratKeputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST.Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M.

NOR, M.Pd. periode tahun 2010 2015 tentangPembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT Tingkat Kabupaten Bima No.02/FR/TII/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang menyebutkan bahwa SUAEB HUSEN(Terdakwa) / Partai Pelopor (bidang Keamanan) tidak tercatat lagi sebagai salah satuanggota dalam Struktur Organisasi Team Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat; (vide buktiMenimbang.....Menimbang, bahwa dari bukti bukti sebagaimana telah disebutkan di atas makaPengadilan memperoleh faktafakta hukum bahwa eksistensi

NOR, M.Pd. periode tahun 2010 2015102tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT Tingkat Kabupaten BimaNomor : 02/FR/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang menyebutkan bahwa SUAEB HUSEN(Terdakwa) / Partai Pelopor (bidang Keamanan) tidak tercatat lagi sebagai salah satu anggota dalamStruktur Organisasi Team Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat; Hal ini tentu membawa konsekuensiyuridis adanya perubahan pada Surat Keputusan di atas terkait dengan Putusan Pengadilan NegeriRaba Bima Nomor : 300