M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joseph Maulas Paloma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

, melakukan penangkapan ikan di ZEEI, yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Kapal FB FB.

HIU 05 sedang melakukan patroli di wilayah ZEEI Laut. Sulawesi,mendeteksi keberadaan Kapal FB FB. HANADOREA FIVE dan kapal CRV 02(yang sedang stand by menunggu ikan berkumpul dan menyiapkanpenangkapan ikan berikutnya) pada posisi 03 15.448' LU 120 53.879' BT.Melihat keberadaan KP.

Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;3. Unsur tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI );1.

Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia ( ZEEI);Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing menurutMajelis adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki ataumengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memilikiSIPI telah

pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;3.

SOLENN dantiba di ZEEI Perairan Laut Sulawesi pada hari Selasa tanggal 9 Februari2018 sekitar pukul 07.00 Wita. Saat itu FB FB. HANADOREA FIVE , yangsebelumnya sudah berada di posisi tersebut untuk menyiapkan rumpon danmengumpulkan gerombolan ikan guna ditangkap. Kemudian terdakwalangsung menggantikan Nakhoda Kapal FB FB.

Keesokan harinya tanggal 17 Mei 2018, pada saat KP.HIU 05sedang melakukan patroli di wilayah ZEEI Laut Sulawesi, mendeteksikeberadaan Kapal FB FB.HANADOREA FIVE dan kapal CRV 02 (yangsedang stand by menunggu ikan berkumpul dan menyiapkan penangkapanikan berikutnya) pada posisi 03 15.448" LU 120 53.879' BT.

Melihatkeberadaan KP.HIU 05 terdakwa selaku nakhoda kapal FB FB.KHANADOREAFIVE berusaha lari dan mengemudikan kapalnya keluar dari wilayahperairan ZEEI Laut Sulawesi, namun setelah dilakukan pengejaran, akhirnyapada posisi 03 18.563 LU 120 55.788' BT KP.HIU 05 dapat menghentikankapal FB FB. HANADOREA FIVE .Dari pemeriksaan yang dilakukan atas kapal FB FB. HANADOREA FIVE ,diketahui bahwa kapal FB FB.

dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI, yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perouatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa Kapal FB FB.

Menyatakan terdakwa JOSEPH MAULAS PALOMA telahterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan republikIndonesia (ZEEI) yang tidak memiliki surat jin penangkap ikan (SIPI),sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) JoPasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.

Menyatakan terdakwa DANG NGOC QUY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perikanan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memiliki SIPI ;-----------------------------------------------------------------------2.

(BV. 75169 TS) padahari Sabtu. tanggal 01 Agustus 2015 sekira jam 15.45 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwkatu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2015, bertempat diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), Perairan Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 03 14 542 LU105 04 309?

(BV. 75169 TS) padahari Sabtu. tanggal 01 Agustus 2015 sekira jam 15.45 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwkatu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di4Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRD), Perairan Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 03 14 542 LU105 04 309?

BV.75169 TS yangberbendera Vietnam dan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia(ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) perairanIndonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut hemat MajelisHakim, unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asingtelah terpenuhi pula;Putusan Nomor. 23/Pid.Sus/Prkn/2015/PN.TPg.Ad.3.

LU105 04 309BT, adalah bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WWPRI)yaitu Zona Ekslusif Indonesia (ZEEI); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Le Xuan De, Hendri Hamzah danketerangan Terdakwa, Nahkoda Kapal Motor KM BV.75169 TS, tidak,memiliki dokumen yang disyaratkan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia,Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ( ZEEI ), seperti Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) ;Putusan Nomor. 23/Pid.Sus/Prkn/2015/PN.TPg.Menimbang, bahwa

ZEEI,dan c.

GARLIN 888)pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2016bertempat di perairan ZEEI Laut Sulawesi pada posisi 0555'858LU 12656'225"BT atau setidaktidaknya Pada Suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain diperairan Yurisdiksi Indonesiayang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung padaPengadilan Negeri

Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ijin (SIPI),Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Berawal dari hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 jam 14.00waktu Philipina terdakwa selaku Nakhoda bersama 11 (Sebelas) AnakBuah Kapal yang keseluruhannya berkewarganegaraan Philipinaberangkat

) LautSulawesi, Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan danpemeriksaan terhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama12 (dua belas) orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpaSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) telah melakukan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI sehingga kapal tersebut ditarikmenuju ke Pangkalan PSDKP Bitung.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2)Pasal 102 UndangUndang RINomor 45

Pada saat itu Kapal PengawasORCA 03 sedang melakukan patrol di perairan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEl) Laut Sulawesi pada posisi 0556'858LU 12656'225"BT yangmasih termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Sulawesi,Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan dan pemeriksaanterhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama 12 (dua belas)orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpa Surat PersetujuanBerlayar (SPB) telah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEI

Menyatakan Terdakwa BINI QUIMPAN iterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EkslusifHalaman 5 dari 11, halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT MND.Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINI QUIMPAN denganpidana denda sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);3.

PDM98/RNI/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018, Terdakwadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PBRKESATUBahwa ia terdakwa PHAM PHUONG selaku Nahkoda KIA BV 0627 TSyang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasama dengansaksi HUYNH CONG MUOP (penuntutan dilakukan terpisah) selaku NahkodaKIA BV 5643 TS pada hari Rabu tanggal 06 Juni tahun 2018 sekira pukul 14.10WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di perairanNatuna / ZEEI

Laut Natuna Utara pada posisi 04 43 44 LU 110 00 33 BTyang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan, turutserta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa ketika KRI BUNG TOMO 357 melaksanakan kegiatan patroli disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Rabu tanggal 06Juni tahun 2018 sekira pukul 12.45 WIB dengan menggunakan radarmendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 04 46 44 LU 109 59 54 BT.

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa PHAM PHUONG selaku Nahkoda KIA BV 0627 TSyang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasama denganHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PBRsaksi HUYNH CONG MUOP (penuntutan dilakukan terpisah) selaku NahkodaKIA BV 5643 TS pada hari Rabu tanggal 06 Juni tahun 2018 sekira pukul 14.10WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di perairanNatuna / ZEEI

Menyatakan Terdakwa PHAM PHUONG tersebut di atas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimanadakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PHAN PHUONG, oleh karena itudengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

DELLA PENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250.000.000,00 (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
3.

ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPPNRI717 Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahlidan setelah ahli memploting posisiposisi tersebut di peta laut, maka dapatdikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02 57.796 LU 133 46.042 BT dantertangkap pada posisi 03 18.327 LU 133 46.027 BT kapal FB. VMC 188 /FB. DT.3 berada di ZEEI WPPNRI 717 Samudera Pasifik. kapal FB. VMC 188 / FB.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5. Tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yangselanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorialIndonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentangperairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnyadengan

ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPPNRI 717Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautDinas Hidro Oceanografi dan hasil ploting posisiposisi tersebut di peta laut, maka dapatdikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02 57.796 LU 133 46.042 BT dantertangkap pada posisi 03 18.327 LU 133 46.027 BT kapal FB. VMC 188 / FB.DT.3 berada di ZEEI WPPNRI 717 Samudera Pasifik. kapal FB. VMC 188 / FB.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang dimaksud adalah wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia);Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada perjanjian antarapemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenaikesepakatan untuk pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI (Zona Ekonomi EksklusifIndonesia) dan penerapan hukuman badan apabila terjadi tindak pidana pemanfaatansumber

Lakilaki;Kebangsaan : Philipina;Tempat Tinggal : Di atas KMN KAWIL/Dermaga PangkalanPengawasan SDKP Bitung;Agama : Kristen Katholik;Pekerjaan : Nahkoda KMN KAWIL;Terdakwa berada di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karenadidakwa :KESATU :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa JOVANIE ADVENTAJADO pada hari Selasatanggal16 Oktober 2012, sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Perairan Indonesia,tepatnya di Perairan ZEEI

pada hari Rabu tanggal 10November 2012 sekitar pukul 03.00 Wita menuju ke Perairan Makalehi, setelahitu kapal Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alatpancing (Hand Line) selama 6 (enam) hari dan telah mendapatkan hasiltangkapan berupa 1 (satu) ekor ikan Tuna dan 1 (satu) ekor ikan Marlin,kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Witasaat kapal berada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mildari Barat Pulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI

Bitung pada hari Rabu tanggal 10November 2012 sekitar pukul 03.00 Wita menuju ke Perairan Makalehi, setelahitu kapal Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alatpancing (Hand Line) selama 6 (enam) hari dan telah mendapatkan hasiltangkapan berupa 1 (satu) ekor ikan Tuna dan 1 (satu) ekor Marlin, kemudianpada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita saat kapalberada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mil dari BaratPulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI

Kegiatan Perikanan (TPKP) serta Surat Persetujuan Berlayar(SPB);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 93 jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa JOVANIE ADVENTAJADO pada hari Selasa tanggal16 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu. lain dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Perairan Indonesia,tepatnya di Perairan ZEEI

No.1330 K/Pid.Sus/2014pancing (Hand Line) selama 6 (enam) hari dan telah mendapatkan hasiltangkapan berupa 1 (satu) ekor ikan Tuna dan 1 (satu) ekor Marlin, kemudianpada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita saat kapalberada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mil dari BaratPulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI Laut Sulawesi datang kapalKP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan Terdakwaselaku Nakhoda KMN Kawil tidak dilengkapi dengan Dokumen

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN HUU TIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan

BD 31163 TS semuanyaberada di wilayah ZEEI Laut Natuna;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah warga negara Vietnam;Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal Ikan Asing KM.

) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurutMajelis Hakim, unsur melakukan penangkapan ikan di ZEEI, telah terpenuhimenurut hukumAd.4.

BD 31163 TS tidak memiliki dokumen yangdipersyaratkan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitupada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), seperti Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) ;Menimbang, bahwa KM. BD 31163 TS ketika tertangkap Kapal PatrolliKP.

ZEEI, c).

Menyatakan Terdakwa NGUYEN HUU TIEN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidana perikanan,Mengoperasikan kapal penangkap' ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat 1zin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;2.

No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan DitambahDengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009,maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul20.00

Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di PorokMalakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwamemasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diperairan Laut Sulawesi pada posisi 03 2 30' 58 U 122 30 18 Tguna melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapalpenangkap ikan yang lainnya dimana Kapal FB SAN JOSE bertugassebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagian dari kapalpenangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerahsekitar rumpon

) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03 2 30' 58U 1222 30 18 T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untukmenangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawamenuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnyakapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikansebagai kapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00Wita ketika Kapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu gunamengumpulkan ikan pada rumpon di wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI

milik Lagodas yang beralamat di PorokMalakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwamemasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diperairan Laut Sulawesi pada posisi 03 2 30' 58 U 1222 30 18 Tguna melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapalpenagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FB SAN JOSE bertugassebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagian dari kapalpenangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerahsekitar rumpon agar ikan berkumpul

Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan/atau laut lepas/Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia(ZEEI);4. Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DO DUOC telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Menyatakan terdakwa DO DUOC selaku Nahkoda KM BTH 97744 TS terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidanamemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo.

; Bahwa Ahli menerangkan cara mengukur batas perairan Laut Zona EkonomiEksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulaupulau terluar padasaat surut terendah yang lebarnya 200 (dua ratus) mil laut ke arah laut lepasdimana ZEEI diawali 12 (dua belas) mil sampai 200 (dua ratus) mil ke arah lautluas ; Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (PulauPulauAnambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh TentaraNasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi

BTH 97744 TS dengan nahkoda DO DUOC pada saat diperiksa KN.Belut Laut 4806 pada tanggal 12 April 2017 pada posisi 0640'112" LU 10901'900" BT berada di perairan Natuna (ZEEI) wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ;Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alatpenangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM.

Unsur Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ; 195.

ZEEI, dan 3.