Ditemukan 673 data
248 — 79
Lokasari Blok.A No.9, Gambar Situasi tanggalsebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11111987), Nomor 54/4933/1987, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meterpersegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaBarat,Tanah dan Bangunan diatas terletak di Provinsi Daerah KhususKotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki,setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9,Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya KELLY GEWANG/TERGUGAT Il.16.4
1.NURMA BR HUTAURUK
2.ALPON SITUMORANG
3.NIMROT PURBA
4.ESRON SAGALA
5.TARULI BR. SIREGAR
6.HORMAT SHP NABABAN
7.REBEKKA HUTAJULU
8.MARSITA ULI BR TAMBUNAN
9.E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA
10.POSMA ULI SIMAMORA
11.NUNUT SIPAHUTAR
12.KISMAN MANALU
Tergugat:
1.PT. HUTAMA KARYA
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.GUBERNUR SUMATERA UTARA
116 — 15
,M.Kn. pemilik 2 SHM yakni nomor SHM 314 dan SHM: 315ganti kerugian Rp.1.749.687.866 (satu miliar tujuh ratusempat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuhribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);16.4 ENY MAHLINA SINAGA, SH kuasa waris dari MANGARAPASARIBU,SH pemilik SHM 351 ganti kerugian Rp.1.795.513.024 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh limajuta lima ratus tiga belas ribu dua puluh empat rupiah);16.5 HARDI TANUTAMA pemilik SHM 1007 ganti kerugianRp.1.126.882.304 (satu miliar
53 — 28
Souw Tjong Boen/So Agussebagaimana didalilkan Para Penggugat, karena sesuai fakta hukumpembangunan apartemen dimaksud dilaksanakan di atas tanah milik Tergugat sebagaimana Sertipikat HGB No. 128 Tanggal 16 Mei 1990;Bahwa berdasarkan poin 16.1. s/d 16.4. di atas, terbukti secara nyatanyata Para Penggugat justru tidak mampu membuktikan kebenarandalilnya tersebut, oleh karena itu harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;17.Bahwa dalil Para Penggugat halaman 11 (sebelas) Posita
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
196 — 59
Halaman 57 dari 122ada, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskandasardariargumen PMH yang didalilkannya, maupun menguraikan unsurunsur dari Pasal 1365 KUH Perdata berserta kerugian yangdiderita oleh PENGGUGAT.16.4 Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI No. 1954/K/PDT/1987 Tanggal 31 Agustus 1992,disebutkan jika:Gugatan yang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum harusdibuktikan oleh Judex Factie adanya unsur kesalahan dankerugian.16.5 Bahwa karena PENGGUGAT sama sekali tidak dapatmenguraikan
93 — 76
Bahwa Akta Perjanjian Pengalinan, AJB Saham No. 86 dan Akta Kuasa No.2 adalah akta notaris yang merupakan akta otentik, dan dibuat sesuai dengantata cara dalam UU Notaris;16.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf (6) UU Notaris, maka notarissecara hukum wajib untuk memastikan kecakapan suamiPenggugat sebelum membuat Akta Perjanjian Pengalihan dan AktaKuasa No. 2.
71 — 34
Muhammad (Pemohon III/ Cucu laki-laki dari anak Laki-laki) ;
16.4. Latifah Hanum binti Tgk. Muhammad (Pemohon IV/Cucu perempuan dari anak perempuan) ;
16.5. Hj. Nurhayati binti H. M. Zain (Pemohon V/Cicit perempuan dari cucu laki-laki) ;
16.6. Hj. Azizah binti H. M. Zain (Pemohon VI/Cicit perempuan dari cucu laki-laki) ;
16.7. Hj. Zuriati binti H. M.
1442 — 1455 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) harisetelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai ini, makaMajelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggungjawabPengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapatPengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktudan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;16.4.
49 — 19
(foto copy legalisir).16.4 (empat) lembar keputusan Bupati Garut Nomor : 990/Kep.1061 BKD/2017, tanggal 29 Desember 2017 an. RUDI RUDIANTO, SE.(Fotocopy Legailisir)17.2 (dua) lembar keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.502BKD/2017, tanggal 31 Juli 2017 an. RIAL WELLYDA, S.STP., MSi(Fotocopy Legailisir)18.3 (tiga) lembar keputusan Bupati Garut Nomor : 821.1/Kep.649BKD/2017, tanggal 29 September 2017 an. IRFAN RUSYERAHMAWAN, S.Sos.
69 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal21 Desember 2007 (Surat Pengantar) (Asli) ;16.4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal21 Desember 2007 (Ringkasan) (Asili) ;16.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal21 Desember 2007 (Rincian) (Asli) ;16.6.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal21 Desember 2007 (Surat Pengantar) (Asli) ;16.4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal21 Desember 2007 ( Ringkasan) (Asli) ;16.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal21 Desember 2007 ( Rincian) (Asli) ;16.6.
46 — 19
Tengku Kelana Jaya (anak laki-laki) 2/15 bagian x (59.302 M - 7.413 M) = 6.919 M (dibulatkan) = 2,12 % dari harta warisan.16.4. Tengku Dewasyah Putra (anak laki-laki) 2/15 bagian x (59.302 M - 7.413 M) = 6.919 M (dibulatkan) = 2,12 % dari harta warisan.16.5. Tengku Husinsyah (anak laki-laki) 2/15 bagian x (59.302 M - 7.413 M) = 6.919 M (dibulatkan) = 2,12 % dari harta warisan.16.6.
238 — 110
(foto copy legalisir).16.4 (empat) lembar keputusan Bupati Garut Nomor : 990/Kep.1061BKD/2017, tanggal 29 Desember 2017 an. RUDI RUDIANTO, SE.(Fotocopy Legailisir)Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.Bdg17.2 (dua) lembar keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.502BKD/2017, tanggal 31 Juli 2017 an. RIAL WELLYDA, S.STP., MSi(Fotocopy Legailisir)18.3 (tiga) lembar keputusan Bupati Garut Nomor : 821.1/Kep.649BKD/2017, tanggal 29 September 2017 an. IRFAN RUSYERAHMAWAN, S.Sos.
ALFIAH YUSTININGRUM,S.H
Terdakwa:
ALEKSIUS MAKUNG alias ALEKS
120 — 46
gagangnya terbuat dari kayu.12.4 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu besertasarung parang yang terbuat dari kayu.13.4 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari sengdrum dengan gagangnya terbuat dari kayu.Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.14.4 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu besertasarung parang yang terbuat dari kayu.15. 4 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari sengdrum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.16.4
135 — 102
Amagq Sinari (saudara kandung lakilaki)16.4. Rumijam (saudara kandung lakilaki)16.5. Rumilam (saudara kandung laki)Menetapkanahli warisHalimah adalah :17.1. Amaq Rumejam (saudara seayah lakilaki)17.2. Inaq Rumenah(saudara seayah perempuan)17.3. Amagq Sinari (saudara seayah perempuan)17.4. Rumijam (saudara seayah lakilaki)17.5. Rumilam (saudara seayah lakilaki)17.6. Ahli waris Pengganti Naim (saudara seayah lakilaki)Menetapkanahli warisRumijam adalah :18.1.
45 — 18
Han/44/l/2013/Reskrim, sejaktanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 ;Perpanjangan oleh penyidik, tanggal 25 Pebruari 2013 No.PRINT01/N.2. 16.4/Fd.1/02/2013 sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013 ;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 08 April2013 No.320/Pen.Pid/2013/PN.RAP sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 11Mei 2018 ;.
79 — 31
SYAMSULBAHRI. 16.4 (empat) lembar foto copy Formulir Aplikasi tabungan Norek : 60696655 An.SYAMSUL BAHRI, yang sudah dilegalisir.
206 — 128
Pasal 4 ayat (3) paragraf 2(dua) dan 3 (tiga) menentukan bahwa, apabila perseroan hendakmelakukan penambahan modal dengan cara mengeluarkan sahamdalam simpanan (saham portepel), maka harus ditawarkan terlebihdahulu kepada pemegang saham lama secara seimbang sesuai porsikepemilikan saham masingmasing.16.4.Selain itu, Keputusan RUPS tanggal 25 Agustus 2006 yang langsungHal 12 dari 1388 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKImenawarkan saham dalam simpanan portepel!)
52 — 12
persidangan,namun karena berhalangan hadir, PenuntutUmum membacakan hasil berita acara yang Ahli terangkan di Penyidik, serta Terdakwamenyetujui nya, inti keterangan ahli di Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut;Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan surat permintaandari Polres Kepulauan Mentawai Nomor : B/30/IX/2012/Res Mtw Tanggal 24September 2012 dan kemudian berdasarkan hal tersebut di tunjuk oleh Unandmenjadi ahli dengan mengeluarkan Surat perintah Tugas nomor : 1425/UN,16.4
183 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
Freshklindo ' tidakpernah melakukan komunikasi dengan peserta lainselam proses lelang, sehingga tidak adaberencana bersekongkol dan saya menjaminketerangan ini;16.4. Angka 59, tidak pernah terpikir oleh PT.Freshklindo untuk mengatur dan atau menentukanpemenang lelang ;16.5. Angka 60.1, bahwa PT. Freshklindo tidakmengetahui bahwa PT. NIS adalah penawarterendah ;16.6. Bahwa PT.
101 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Riau Nomor SK.212.421.23 413, tanggal 22April 2000 tentang Penunjukan Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKabupaten Rohul dan Pelalawan;15.3 (tiga) lembar SK Kepala Badan Pertanahan Daerah KabupatenPelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/48tanggal 27 Maret 2008, tentang Pembentukan TIM Inventarisasi LokasiTanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan PemerintahKabupaten Pelalawan (berikut lampiran nama petugas dan instansi);16.4 (empat) lembar SK.
703 — 2233 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danfaktanya, Menteri Pemuda dan Olahraga pada masa pemerintahan RIKabinet Kerja tahun 20142019 yang baru pun sudah menyatakan dimedia massa bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga akanmelanjutkan pembangunan P3SON Hambalang, dan memanfaatkansarana dan fasilitas yang telah dibangun;16.4 Sehingga terlihat jelas bahwa metode perhitungan kerugian keuanganNegara yang dilakukan oleh BPK dapat dikatakan tidak bersifat nyatadan pasti sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 22 UU PerbendaharaanNegara;Berdasarkan