Ditemukan 797 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT. ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
15244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/202010.dan tumit terlihat mata) dapat dikategorikan sebagai alas kakiwaterproof sebagaimana dimaksud pada Pos 64.01;Bahwa berdasarkan Canada Border Services Agency: Statement ofReason 421423 September 10, 2009: Additional Information 24yang diinformasikan oleh PT Pujima Goarna diketahui bahwa ciri knasdari alas kaki tahan air adalah bahwa kedua bagian sol dan bagianatas alas kaki, sufficient to give waterproof protection to the foot, yangterkait komponen bahan pembuat waterproof
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13579
  • daysince the issuance of the verdict on this lawsuit is legally binding (inkrachtvan gewi/sde);Berdasarkan hal hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, dengan iniPENGGUGAT mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan Perkara ini berkenanmemberikan Putusan sebagai berikut;Based on the matters that have been described above, the PLAINTIFF herebyasks the Denpasar District Court Panel of Judges to examine, hear and decidethis case is pleased to give
Putus : 05-03-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 5 Maret 2014 — PT OHANA MANDIRI SEJAHTERA VS 1. CV. SURYA PERDANA MOTOR, DK
15999 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata,halaman 72 menyatakan terdapat dua buah acuan terkait asas tersebut,yang salah satunya ialah persidangan harus mendengarkan kedua belahpihak secara proporsional, sebagaimana yang dapat dikutip sebagaiberikut:Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan wajibmemberi kesempatan yang sama (fo give the same opportunity to eachparty) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masingmasing, sesuaidengan acuan berikut: Persidangan harus mendengarkan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It istherefore not possible to give further meaning to this term ina general manner. Recommendations in this area thereforecompletely lacking in the OECD model convention;e The Netherland takes the viewpoint that a person cannot beconsidered the beneficial owner if he is, for example,Halaman 31 dari 39 halaman.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
35493 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/202010.atas alas kaki, sufficient to give waterproof protection to the foot, yangterkait komponen bahan pembuat waterproof yang terbuat dari karet,dan TPR / atau plastik.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 21 September 2016 — AGUNG SINDORO VS NILFISK A/S (Dahulu Bernama NILFISK-ADVANCE A/S),
19093 Berkekuatan Hukum Tetap
  • duta=kompe;Very often, dealers or distributors register the trademarks of themanufacturer, mostly to make sure that no other does it, which in the endcould have as a consequence that the dealer cannot open the particularbusiness;We are sure that you registered Viper in order to prevent others to do it;However, the trademark is the property of the proprietor, and according tothe international trademark convention called the Paris Convention, thedealer must give the trademark back when requested;..
Putus : 31-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BATU HITAM PERKASA
6641 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Commentary on Article 11 Paragraph 9 :"....the State of source is not obliged to give up taxing rights overinterest income merely because that income wasimmediatelyreceived by a resident of a State with which the State ofsource had concluded a convention.
Putus : 21-10-2013 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 100/PDT.G/2013/PN.CBN
Tanggal 21 Oktober 2013 — YOHANES ANDI NORMAN LAWAN ANITA HUTAPEA
9348
  • beradadalam keadaan tertekan dan membuat PENGGUGAT merasa tidak mampulagi mempertahankan rumah tangga dalam ikatan perkawinan denganTERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT menyeragkan kembali TERGUGATkepada orang tua TERGUGAT dengan mengatakan bahwa PENGGUGATsudah menyerah menjadi suami TERGUGAT;17.Bahwa setelah kejadian tersebut, TERGUGAT selalu mengirimkan SMSkepada PENGGUGAT dengan bahasa dan katakata yang sangat tidaklayak diucapkan oleh seorang Ibu Rumah Tangga :e SMS tanggal 16 April 2011 Jam 12:13Andi, give
Register : 26-08-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-01-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 3961/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 19 Januari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
164
  • Vga je Cl 4Artinya: Dan jikakamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Serta doktrin hukum yang termuat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fithThalaag Juz halaman 83 yang berbunyi ;dis galcY gaunilguiedival give 9 MNoliny eciis Set Lalbiasuy Lid sad gSata g Haale lLSarilalineg pila 9) pried ) guarding ilAdes) leatAleta 9 lip Lie 9. gallinnsArtinya : Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggapgoncang nasehat dan saran
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646/B/PK/PJK/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
9247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Commentary on Article 11 Paragraph 9..the State of source is not obliged to give up taxing rights overinterest income merely because that income wasimmediatelyreceived by a resident of a State wth which the Stateof source had concluded a convention.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berproduksi, pihak pembeli telahmenyatakan komitmennya untuk membeli produk Pemohon Banding denganjumlah tertentu untuk jangka panjang;bahwa oleh karena itu sangatlah masuk akal bagi Pemohon Banding, yangmana investasi untuk proyek Batu Hijau menelan biaya sekitar USD 2 milyar,untuk mendapatkan kepastian mengenai penjualan atas produk yang dihasilkan.Oleh karena itu dalam menandatangani kontrak tersebut Pemohon Bandingtentunya telah mempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi (unsur takeand give
    belum berproduksi,pihak pembeli telah menyatakan komitmennya untuk membeliproduk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangkapanjang;bahwa oleh karena itu sangatlah masuk akal bagi PemohonBanding, yang mana investasi untuk proyek Batu Hijau menelanbiaya sekitar USD 2 milyar untuk mendapatkan kepastianmengenai penjualan atas produk yang dihasilkan, oleh karena itudalam menandatangani kontrak tersebut Pemohon Bandingtentunya telah mempertimbangkan unsur tarikulur dan untungrugi (unsur take and give
    awal tahun 2000 dan sudah mendapatkanpersetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), kontrak tersebut antara lain mengatur halhal sebagaiberikut: bahwa adanya komitmen jangka panjang untuk pembeliankonsentrat dalam jumlah tertentu, mengingat investasiPemohon Banding menelan biaya sekitar USD 2 milyarsehingga Pemohon Banding perlu mendapatkan kepastianpenjualan atas produk yang dihasilkan, dan PemohonBanding telah mempertimbangkan unsur tarikulur danuntung rugi (unsur take and give
    Mineral (ESDM), kontrak tersebut antara lain mengaturhalhal sebagai berikut: bahwa adanya komitmen jangka panjang untuk pembeliankonsentrat dalam jumlah tertentu, mengingat investasi PemohonBanding menelan biaya sekitar USD 2 milyar sehingga PemohonBanding perlu mendapatkan kepastian penjualan atas produkyang dihasilkan, dan Pemohon Banding telahmempertimbangkan kepastian penjualan atas produk yangdihasilkan, dan Pemohon Banding telah mempertimbangkanunsur tarikulur dan untung rugi (unsur take and give
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20473 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berproduksi, pihak pembeli telahmenyatakan komitmennya untuk membeli produk Pemohon Banding denganjumlah tertentu untuk jangka panjang;Bahwa oleh karena itu sangatlah masuk akal bagi Pemohon Banding, yangmana investasi untuk proyek Batu Hijau menelan biaya sekitar USD 2 milyar,untuk mendapatkan kepastian mengenai penjualan atas produk yang dihasilkan.Oleh karena itu dalam menandatangani kontrak tersebut Pemohon Bandingtentunya telah mempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi unsur takeand give
    belumberproduksi, pihak pembeli telah menyatakan komitmennyauntuk membeli produk Pemohon Banding dengan jumlahtertentu untuk jangka panjang;Bahwa oleh karena itu sangatlah masuk akal bagi PemohonBanding, yang mana investasi untuk proyek Batu Hijaumenelan biaya sekitar USD 2 milyar untuk mendapatkankepastian mengenai penjualan atas produk yang dihasilkan,oleh karena itu dalam menandatangani kontrak tersebutPemohon Banding tentunya telah mempertimbangkan unsurtarikulur. dan untung rugi (unsur take and give
    awal tahun 2000 dan sudahmendapatkan persetujuan dari Departemen Energi danSumber Daya Mineral (ESDM), kontrak tersebut antara lainmengatur halhal sebagai berikut: Bahwa adanya komitmen jangka panjang untuk pembeliankonsentrat dalam jumlah tertentu, mengingat investasiPemohon Banding menelan biaya sekitar USD 2 milyarsehingga Pemohon Banding perlu mendapatkan kepastianpenjualan atas produk yang dihasilkan, dan PemohonBanding telah mempertimbangkan unsur tarikulur danuntung rugi (unsur take and give
    Mineral (ESDM), kontrak tersebut antara lainmengatur halhal sebagai berikut: Bahwa adanya komitmen jangka panjang untuk pembeliankonsentrat dalam jumlah tertentu, mengingat investasiPemohon Banding menelan biaya sekitar USD 2 milyarsehingga Pemohon Banding perlu mendapatkan kepastianpenjualan atas produk yang dihasilkan, dan PemohonBanding telah mempertimbangkan kepastian penjualan atasproduk yang dihasilkan, dan Pemohon Banding telahmempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi (unsurtake and give
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
8660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Commentary on Article 11 Paragraph 9...the State of source is not obliged to give up taxing rights overinterest income merely because that income was immediatelyHalaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/20158. 2.received by a resident of a State with which the State of sourcehad concluded a convention.
Putus : 19-11-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647/B/PK/PJK/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
19187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerima pembayaranDividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yangmembayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukanpemotongan PPh Pasal 26 sesuai UndangUndang Pajak Penghasilan Indonesiadengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan.8 Bahwa beberapa pengertian tentang Beneficial Owner dapat juga kamisampaikan sebagai berikut:1 OECD Commentarya Commentary on Article 11 Paragraph 9the State of source is not obliged to give
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
20364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • membeli produk Pemohon Banding denganjumlah tertentu untuk jangka panjang;Bahwa oleh karena itu sangatlah masuk akal bagi Pemohon Banding, yangmana investasi untuk proyek Batu Hijau menelan biaya sekitar USD 2 milyar,untuk mendapatkan kepastian mengenai penjualan atas produk yang dihasilkan.Oleh karena itu dalam menandatangani kontrak tersebut Pemohon BandingHalaman 8 dari 159 halaman Putusan Nomor 1592/B/PK/PJK/2017tentunya telah mempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi (unsur takeand give
    berproduksi, pihak pembelitelah menyatakan komitmennya untuk membeli produk PemohonBanding dengan jumlah tertentu untuk jangka panjang;Bahwa oleh karena itu sangatlah masuk akal bagi PemohonBanding, yang mana investasi untuk proyek Batu Hijau menelanbiaya sekitar USD 2 milyar untuk mendapatkan kepastianmengenai penjualan atas produk yang dihasilkan, oleh karena itudalam menandatangani kontrak tersebut Pemohon Bandingtentunya telah mempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi(unsur take and give
    awal tahun 2000 dan sudah mendapatkanpersetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), kontrak tersebut antara lain mengatur halhal sebagaiberikut: Bahwa adanya komitmen jangka panjang untuk pembeliankonsentrat dalam jumlah tertentu, mengingat investasiPemohon Banding menelan biaya sekitar USD 2 milyarsehingga Pemohon Banding perlu mendapatkan kepastianpenjualan atas produk yang dihasilkan, dan Pemohon Bandingtelah mempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi(unsur take and give
    PJK/2017(ESDM), kontrak tersebut antara lain mengatur halhal sebagaiberikut: Bahwa adanya komitmen jangka panjang untuk pembeliankonsentrat dalam jumlah tertentu, mengingat investasiPemohon Banding menelan biaya sekitar USD 2 milyarsehingga Pemohon Banding perlu mendapatkan kepastianpenjualan atas produk yang dihasilkan, dan Pemohon Bandingtelah mempertimbangkan kepastian penjualan atas produkyang dihasilkan, dan Pemohon Banding telahmempertimbangkan unsur tarikulur dan untung rugi (unsurtake and give
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627/B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, the timelimit for its issue, charges in invoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirementto give the name and address and reference of both seller andbuyer, as well as the other statutory details should be strictlyenforced.
    The law and reglations of each countrylay down the forms of invoice, the time limit for its issue, charges ininvoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount to printingmoney and the classic way to evade VAT), requirement to give thename and address and reference of both seller and buyer, as well as theother statutory details should be strictly enforced. "Halaman 74 dari 77 halaman.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It is therefore not possible to give furthermeaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completelylacking in the OECD model convention;e The Netherland takes the viewpoint that a personcannot be considered the Beneficial Owner if he is, forHalaman 30 dari 38 halaman.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If either party commits a material breach of its obligationsunder this Agreement, and in the case of such material breach, ifcapable of remedy, the defaulting party fails to remedy such breachwithin 30 days after receiving written notice thereof from the party, suchorder party may give written notice of its decision immediately toterminate this Agreement.Bahwa WKS menerbitkan Debit Note Nomor 003/WKSDN/07/07tanggal 31 Juli 2007 (salinan terlampirBukti P7), Debit Note NomorHalaman 14 dari 39 halaman
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD
10655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A part from what may be regarded as ordinaryexpenses, there are some classes of expenditure that give rise to specialproblems.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1020/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
23988 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Commentary on Article 11 Paragraph 9the State of source is not obliged to give up taxing rights overinterest income merely because that income wasimmediatelyreceived by a resident of a State with which the State ofsource had concluded a convention.