Peraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap

Moechtar Talib,Jakarta (19931994);Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni AkademiAkuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (19941999);Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (19942000);Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia/AASI, Jakarta(20002002);Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan PengambanganKebijakan Publik CRESDEPY, Jakarta (19982002);Direktur Ekesekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik /PKSKP(CeFORDES), Jakarta, (2007sekarang).Bahwa Riwayat Pengalaman lainlain :a.b.C.d.e.f.Tenaga

H.ICHSAN SUAIDI.Halaman 101 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.25262728Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistim Fiskal : HERMAN HALIM.Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERY SOEGIONO,SH, MH.Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi : terdakwa H.DIAR KUSUMA PUTRA, SE.Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis :H.

ICHSAN SUAIDI.Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistim Fiskal : HERMAN HALIM.Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERY SOEGIONO,SH, MH.Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi: H. DIARKUSUMA PUTRA, SE.Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis : H.

Tarumanegara, Jakarta dan pernah mengajarFakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta;c Anggota Forum Komunikasi Lembagalembaga Gerejawi ArasNasional (Forkom LGAN) (20032005);d Anggota tim kerja sama Pemda DKI dan FH UKI dalammelakukan kajian ilmiah terhadap Perda No. 11 tahun 1998tentang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah DKI Jakarta(20032005);e Yayasan lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusiapada persekutuan gereja gereja di Indonesia (PGI) (20042005);f Anggota Tim Pengkajian tentang Kebijakan

Publik KementerianPendayagunaan dan Aparatur Negara (2006);g.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum;Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

No. 2446 K/Pdt/2009Perkasa tidak termasuk kategori ADR dalam PP No. 17/1999 videJawaban BPPN tanggal 5 April 2007, butir 8 pada bagian pokok perkara.MSAA ADALAH PERJANJIAN PERDATA BIASA DAN MSAATIDAKMENGIKAT SMBC SEBAGAIPIHAK KETIGA DI LUAR MSAA.6.10.Judex Factie telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan hukumdengan mengatakan bahwa MSAA adalah kebijakan publik sebagaiberikut:"Menimbang bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR.

Propenas dan UndangundangNomor 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim TingkatPertama bahwa MSAA adalah kebijakan publik".vide hal. 221 dan 222 dari Putusan Pengadilan TinggiPertimbangan hukum tersebut jelas tidak bisa dipertahankan karena TapMPR No.

Kelalaian memenuhi MSAA memberikan hak kepada pihak yangberkepentingan untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadappihak yang lalai vide Pasal 1240 KUH Perdata.Seandainyapun MSAA hendak dianggap sebagai kebijakan publik, SMBCberkeyakinan bahwa MSAA tidak dapat mengesampingkan peraturanperundangundangan, seperti KUH Perdata.

Badan PenyehatanPerbankan Nasional dengan Keluarga Salim sebagaimana didalilkanoleh Para Tergugat ataukah suatu kebijakan publik sebagaimanadidalilkan oleh Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat:Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari latar belakang timbulnyaMSAA adalah kebijakan Pemerintah untuk mengatasi Krisis Perbankan(krisis moneter) pada tahun 1998 dimana BCA mengalami Rushkarena masyarakat telah panik dan kepercayaan terhadap PerbankanNasional telah runtuh.

., dan rekanrekan yang masingmasing merupakan Advokad padaLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik LBH SIKAP Lembata yangberalamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan,Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK.007/LBH SIKAP/LBT/III/2021, tertanggal 16 Maret 2021, dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 17 Maret2021 dibawah Register Nomor 24/SKK/PID/2021/PN Lbt;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca

dimintapendapat sesuai keahliannya dipersidangan.Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan TerdakwaBahwa surat Penugasan Ahli adalah dari Direktur PenangananPermasalahan Hukum, Deputi Bidang Hukum dan PenyelesaianSanggah LKPP RI, No. 5913/D.4.3/07/2020 dan No. 5910/D.4.3/07/2020tanggal 13 Juli 2020.Bahwa Ahli adalah Instruktur bersertifkat LKPP dan Konsultan PBJPemerintah (Sampai sekarang).Bahwa riwayat jabatan Ahli adalah Direktur Ekesekutif Pusat Kajian danStudi Kebijakan

Publik (CeFORDES tahun 2007 sekarang), bahwasaksi adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan AbhiPengadaan Indonesia (IAPI) Jambi (2014 2018).Bahwa Ahli menerangkan, LKPP adalah salah satu dari 28 LembagaPemerintah Non Departemen (LPNK) yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Presiden.Bahwa tugas LKPP sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor106 Tahun 2007, yaitu :(1) LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan danPutusan Nomor : 6/Pid.SusTPK/2021/PN Jmb halaman 123 dari 223perumusan

SLAMET SUDARYO, M.Si, Di muka persidangan di bawah sumpah,pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut :Bahwa Abhli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan TerdakwaBahwa surat Penugasan Ahli adalah dari Direktur PenangananPermasalahan Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian SanggahLKPP RI, No. 5913/D.4.3/07/2020 dan No. 5910/D.4.3/07/2020 tanggal 13Juli 2020.Bahwa riwayat jabatan Ahli adalah Direktur Ekesekutif Pusat KajiandanStudi Kebijakan Publik (CeFORDES

ICHSAN SUAIDI.Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistim Fiskal : HERMAN HALIM.Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERYSOEGIONO, SH, MH.Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi : H.DIAR KUSUMA PUTRA, SE.Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis : H.

Putusan No. 413 K/PID.SUS/2017hukum administrasi negara ataukah hukum pidana, khususnya dalamperkaraperkara tindak pidana korupsi;Saya sendiri berpendapat bahwa kebijakan publik yang dibuat dan dijalankandengan itikad baik, pastilan tidak dapat dikriminalisasikan.

administrasi, kalau ini yang terjadi maka ranahnyaadministrasi.Bahwa pendapat ini konstruksinya keilmuan masingmasing, ahli tetapkonsisten dengan pendapat ahli sepanjang dalam koridor legal drafting makaranahnya adminitrasi.Bahwa dalam hal ini ada dua institusi yaitu Kejaksaan Agung dan MahkamahAgung menurut ahli satu ranah pemikiran dengan ahli.Bahwa formulasi kebijakan menurut Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung,berkaitan dengan hal ini agar direnungkan bersama, untuk menjamin keadilan,kriminalisasi kebijakan

publik dikhawatirkan jalannya pemerintah akan mandul.Bahwa sekali lagi ahli konsisten dengan kaidahkaidah Hukum Tata Negaraperbuatan legal drafting merupakan ranah administrasi.Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa H.

Kami tidakyakin/percaya bahwa ada pertimbangan kebijakan publik Indonesiayang dapat menyebabkan pengadilan tersebut untuk tidak mengakuidan mengesahkan pilihan hukum demikian";Selanjutnya, dalam opini hukum dari Fred B.

Kami tidak yakin/percayabahwa ada pertimbangan kebijakan publik Indonesia yang dapatmenyebabkan pengadilan tersebut untuk tidak mengakui danmengesahkan pilihan hukum demikian.Selanjutnya, dalam opini hukum dari Fred B.

Adapun sebetulnya RKAPadalah hal administrative yang merupakan bagian dari administrasipenganggaran.Bahwa RKAP itu merupakan instrumen anggaran dan menjadi Jjustifikasikegiatan suatu kebutuhan suatu program dianggarkan sehingga itu pentingnamun disisi lain yang tak kalah penting adalah aktor kebijakan publik itumemastikan ketika ada kebutuhan publik dia harus respon cepat.Bahwa apabila kontrak dimajukan ke tahun depan itu mungkin saja tetapiyang terpenting proses kesalahan administratif itu koreksinya

Kami tidak yakin/percayabahwa ada pertimbangan kebijakan publik Indonesia yang dapatmenyebabkan pengadilan tersebut untuk tidak mengakui danmengesahkan pilihan hukum demikian.";.

Pelaksana kebijakan publik; b. Pelayan publik; dan c. Perekat danpemersatu bangsa. Kemudian Pasal 11 UU ASN menyebutkan bahwaPegawai ASN bertugas a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat olehPejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Fungsi dan tugas tertentu tersebut diberikan secara atribusi.

Yk.Bahwa benar yang diusulkan Pimpinan DPRD ikut dibahas di prapembahasan , tetapi dalam pembahasan itu lebih mementingkan kebijakan publik; Bahwa benar Sekretariat DPRD merupakan mitra kerja Komisi A.

BerdasarkanPerjanjian Hibah Nomor 900/01430/BPKADII/2013 dan Nomor 040/MapikorSS/IV/2013 tanggal 15 April 2013 606.30/04/2013 02461/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LembagaHikmah Dan Kebijakan Publik Pimpinan WilayahMuhammadiyah Sumsel untuk biaya Kegiatantahap ke .

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor235/Ban.KBP/III/2013dan Nomor 05/PAMAS/AXT/III/201 3 tanggal 14 Maret 2013 1426.19/06/2013 04863/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LembagaHikmah Dan Kebijakan Publik Pimpinan WilayahMuhammadiyah Sumsel untuk biaya Kegiatantahap ke II. Berdasarkan PerjanjianHibah Nomor 216/BAN.KBP/II/2013 dan Nomor 033/II.9/III/2013 tanggal 13 Maret2013 1427.19/06/2013 04864/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Mushollah ArRahman Kec.

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor235/Ban.KBP/III/2013dan Nomor 05/PAMAS/AXT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 1426.19/06/2013 04863/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LembagaHikmah Dan Kebijakan Publik Pimpinan WilayahMuhammadiyah Sumsel untuk biaya Kegiatantahap ke II.