Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
158 — 187
  • dilakukan setiap tahun, dengan prosedurBupati mengusulkan kepada Kementrian terkait penunjukan KPA / PPKyang baru, setahu Saksi pada bulan Maret 2016 telah ada pengusulan dariBupati Gorontalo Utara terkait usulan KPA / PPK yang baru.Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang ketentuan Pengadaan Barang /Jasa, namun yang Saksi tahu bahwa pejabat yang melelang pekerjaan /pengadaan barang /jasa pemerintah melalui Pokja ULP.Bahwa Saksi menggunakan ketentuan Pengadaan Barang / JasaPemerintah, berdasarkan Keppres
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
89 — 32
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif ternadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian kKeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 21 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI, SKM, M.Kes
142 — 92
  • PEM03863/WPJ.06/KP. 0503/2010 tanggal 18 Juni 2010 Surat ketterdaftar76 Surat jaminan penawaran Bumida Bumiputera77 Perhitungan KD Perhitungan KD78 Dokumen pengalaman perusahaan79 Surat pernyataan kesanggupan mengurus referensi bank810 Surat pernyataan tunduk keppres No. 80 tahun 2003811 Surat pernyataan bukan pegawai negeri/BI/BUMN/BUMD812 Surat pernyataan penggantian kerusakan oleh karena cacat produk814 Surat pernyataan kebenaran dokumen815 Surat pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganikontrak816
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
78 — 81
  • Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan RIdiatur dalam pasal 870 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 100/PMK.01/2008 tanggal23 Juni 2004 yaitu :melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening KasUmum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sertapengelolaan rekening Kas Umum Negara dan Rekening escrow Dana Bagi Hasil.Bahwa Sesuai dengan pasal 50, 51 dan 52 Keppres No. 42/2002 tanggal 28 Juni 2002
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
106 — 32
  • ,;Bahwa tugas saksi sebagai PPK tercantum dalam SK KPANomor : I.SET/SK/256/V/2010 Tanggal 3 Mei 2010 yaitumelakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan PT.Sang Hyang Seri, jadi dalam kegiatan penyaluran benihbersubsidi tidak diperlukan proses lelang lagi sebagaimanadiatur pada Keppres 80 tahun 2003.Dan melaksanakan Perjanjian kerjasama berpedoman pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentangTata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana CadanganBenih
    melakukan pemeriksaan adalah KeputusanPresiden RePublik Indonesia Nomor 31 tahun 1983 (KeppresNo. 31/1983) mengenai Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan dan khususnya Pasal 22 sampai denganPasal 24, yaitu memberikan kewenangan kepada BPKP untukmelakukan pemeriksaan ;Bahwa Keputusan Presiden RePublik Indonesia Nomor 31tahun 1983 pada saat ini sudah tidak berlaku lagi, sejaktanggal 27 Maret 2001 dengan dikeluarkannya KeputusanPresiden RePublik Indonesia No. 42 tahun 2001 ;Bahwa setelah dikeluarkannya Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
109 — 44
  • Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hakdan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Setelah melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan 5(lima) unit Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT kepada PT.Halaman 30 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN AmbSATUM MANUNGGAL ABADI, terdakwa Ir.
    Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atashak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.e.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
46 — 15
  • memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa, dengan demikiansudah selayaknya terhadap kerugian Negara tidak bisa ditentukan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Keppres103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kalitelah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005, BPKPberwenang menghitung dan mengaudit kerugian negara;247Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
153 — 58
  • Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014 pedoman teknis yang digunakanadalah Keputusan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasayang dirubah sesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan Gubernur DKIJakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jakarta.Bahwa Sumber Dana kegiatan/pekerjaan Swakelola pada Dinas Tata Air Kec.Koja
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
47 — 15
  • Perobuatan yang telahdilakukan oleh terdakwa sebagai KPA/PPK tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PeraturanPresiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2); danKeppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
249 — 154
  • Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
85 — 26
  • antara lain BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara;Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;Perpres nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atasKeputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
272 — 189
  • Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1128 — 1568
  • Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
287 — 193
  • Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
166 — 50
  • Tugas dan fungsi BPKP diaturdalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yangmenggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 besertaperubahannya;Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No.192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadapkasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara /daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberianketerangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembayarantersebut dilakukan bahkan bertentangan dengan Keppres Nomor 42Hal. 228 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016Tahun 2002 tentang Pedoman APBN serta UndangUndang Nomor 1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara".Tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan lagi, mengingat PemohonPK/Terpidana sudah tidak menjabat lagi selaku PPK semenjak tanggal 20Oktober 2010, dengan demikian semua wewenang, tugas dan tanggungjawab menandatangani dokumen termasuk mengawasi pelaksanaankegiatan setelah tanggal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
296 — 103
  • sebagai berikutAhli adalah ahli konsultan pengadaan barang dan jasa pada Ikatan AhlliPengadaan Indonesia (IAPI), ahli sebelumnya adalah Ketua IAPPI dansaat ini Direktur Eksekutif YPP IAPI.Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahllipengadaan sebanyak 8 kali, persisnya dicantumkan dalam CV (terlampir).Bahwa Pengadaan barang dan jasa dan di Indonesia sudah diatur sejak1984 walaupun itu masih melekat pada Inpres tentang penggunaananggaran pada saat era reformasi maka keluarlah Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
750 — 1711
  • Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahlidibidang keuangan negara antara lain :1.2.Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994(Tim Penyusunan Keppres 17/2000) padaDirektoratJenderal Anggaran.Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan padaDirektorat Jenderal Anggaran.Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidangKeuangan Negara pada Departemen Keuangan.Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan ManajemenKeuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.hal 327 Putusan No.73/Pid.SusTPK
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU alias ROBY
84 — 35
  • TTU tersebut saksi tidak mengetahuinya yang jelas kalaugambar dan RAB dan setelah ditunjukan baru saksimengetahuinya adanya perbedaan tersebut;Bahwa mengenai perbedaan yang terjadi antara gambar danRAB tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaanpekerjaan dilapangan yang mana apabila dalam gambar adapekerjaan yang harus dilaksanakan akan tetapi didalam RABtidak dicantumkan, karna sesuai dengan Keppres No. 80 tahun2003 tentang pengadaan barang dan jasa dijelaskan dalampelaksanaan pekerjaan dilapangan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
74 — 27
  • standing)kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahandari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itudari masingmasing instansi pemerintah, bahkan