Ditemukan 889 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppat ppak pratu petak ppaua ppats ppatr ppati ppatã
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel.
Tanggal 18 Februari 2016 —
74 — 44
  • ISNU YOWONO DARMAWAN, SH, LLM. e Bahwa AHLI mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Hukum AntiPencucian Uang karena sejak tahun 2012Ahli bekerja sebagai analishukum senior di PPATK dan sudah beberapa kali diminta sebagai AhliHukum Pidana bidang Hukum Money Laundering pad instansiKepolisian dan Kejaksaan;Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang dimanaTerdakwa meminjam rekening istrinya untuk menampughartakekayaan hasil tindak pidana penipuan/penggelapan dan melakukantransaksi keuangan,
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 6 Juli 2011 — IR. SUFIYANTO, MM.,BIN SUKISNO (TERDAKWA)
160 — 21
  • misalnya pemeriksaan fisik apakah sudahbenar, memonitor terus menerus pelaksanaannya;Bahwa dalam SKPD penanggungwab tertinggi pada anggaran adalah PenggunaAnggaran;Bahwa dasar hukum/pedoman dalam melakukan audit pada perkara korupsi yaituUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK pasal 6 disebutkan KPKmempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penjelasannya disebutkan salah satuinstansi yang berwenang adalah BPKP disamping BPK, PPATK
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 21-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Bjb
Tanggal 12 Maret 2015 — SRI WAHYUNI Binti SIMIN
50 — 36
  • Barang (BSTB)dan setelah Bukti Serah Terima Barang tersebut diterbitkan makasecara sah barang yang dibeli oleh Custumer tersebut dapat di bawapulang oleh Customer setelah di lakukan pengecekan oleh bagiangudang terhadap barang yang di belli tersebut.Syarat terbitnya BSTB yaitu:= Pembelian secara Cash :e Pembayaran lunas dengan bukti pembayarane Mengisi fom kelayakan DO oleh bagian gundange Menandatangani fom pajak progresifPutusan No.304/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 27 dari 89 halaman2828Mengisi fom PPATK
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Sbg
Tanggal 11 Juni 2015 — ROBERT HUTAGALUNG vs Hj. FATIMAH BATUBARA, dkk
86 — 6
  • setahu saksi ada 8 ( delapan ) atau 9 ( sembilan ) surat akta jual belli;Bahwa benar surat bukti T.IV,V13 s/d T.IV,V21 yang diajukan dalampersidangan yang telah saksi keluarkan;Bahwa setahu saksi pembeli dalam surat akta jual beli tersebut 2 (dua) orangyaitu suami istri, suaminya bernama Samsudin Waruwu alias Ucok Kardon dannama istrinya saksi tidak ingat lagi;Bahwa saksi berkedudukan bekerja di Tapteng yaitu di Jalan Padang SidempuanLubuk Tukko Pandan;Bahwa saksi menjadi Notaris tahun 2005 dan PPATK
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 10-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN SORONG Nomor 66/Pdt.G/2018/PN SON
Tanggal 19 Desember 2018 — Perdata : DOMINGGUS SEPTON Alias DENNY SEPTON melawan BUPATI SORONG
110 — 85
  • adalah Penggugat ;Hal 53 dari 80 Halaman Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/2018/PN SonBahwa Penggugat telah mengurus SIP sesuai dengan prosedur, sesuai PerdaNo. 8 tahun 1981 dan membayar pajak rumah tersebut ;Bahwa setelah Penggugat mengurus lelang dan sudah dipenuhi, maka keluarDaftar Nominatif lelang tersebut atas nama Penggugat ;Bahwa saksi pernah mengurus memiliki rumah dinas dari lelang Pemda,karena sudah lama tinggal, dengan persyaratan nya : ada pembayaran, buatperjanjian jual beli, kKeluarkan SK, PPATK
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 24-09-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 204/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
1.IMRAN LAISOUW
2.SITTI LAILA LATUAPO,SP
3.RISMAN
4.SURIANI
5.FAISAL KOTALIMA
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
294 — 169
  • Bank Negara Indonesia( Persero ) Cabang Ambon / TERGUGAT wajib bertanggung jawab atasseluruh uang milik Para Penggugat yang yang berada pada Tabungan Plus(Taplus), Tabungan Plus (Taplus ) Bisnis dan DEPOSITO.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi Direktur Hukum &Staf Pemeriksa Keungan Bank Indonesia, Ketua Pusat Kajian PencucianUang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) dan KepalaPusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK RI) tahun 2002sampai dengan tahun 2011 DR
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 21-09-2016 — Putus : 29-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN JAYAPURA Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap
Tanggal 29 Januari 2016 — DRA GOENARNI GOENAWAN
463 — 306
  • oranglain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usahatersebut;Bahwa kegiatan usaha Wandermind tersebut diatas merupakan kegiatanusaha yang menjalankan usahanya menggunakan system skema piramidasebagaimana yang diatur dalam pasal 105 undangundang RI nomor 7tahun 2014;Bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahaperdagangannya dengan menggunakan system skema piramida setelahditetapbkannya Undangundang Nomonr 7 tahun 2014 tentangperdagangan;MUHAMMAD NOVIAN,SH, MH, dari PPATK
    keuanganyang menyimpang dari profil, karateristik, atau kebiasaan pola Transaksidari pengguna jasa yang bersangkuta, Transaksi keuangan oleh penggunajasa yang patut di duga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihakpelapor sesuai dengan ketentuan Undangundang ini, transaksi kKeuanganyang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaanyang di duga berasal dari hasil tindak pidana atau Transaksi keuanganyang di minta oleh PPATK
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
508 — 414
  • sebagai Kepala DepartemenKepatuhan tahun 2013 s.d 2015 dan sebagai Head of Compliance (KepalaKepatuhan) periode tahun 2016 s.d sekarang Bahwa Tugas dan tangung jawab saksi sebagai Officer Compliance/kepatuhan bulan Juli 2011 s.d 2012 adalah membantu tugas KepalaKepatuhan dalam menjalankan Fungsi kepatuhan di Bank Panin DubaiSyariah seperti := menyusun Cek list ketentuan regulator;* menyampaikan remainder/pengingat terkait dengan kewajibanpenyampaian laporan bank kepada regulator (Bank Indonesia /PPATK
    Menyusun laporanlaporan kepada pihak Internal BankTugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Departemen Kepatuhanperiode tahun 2013 s.d 2015 adalah := menyusun Ccek list ketentuan regulator; menyampaikan remainder/pengingat terkait dengan kewajibanpenyampaian laporan bank kepada regulator (Bank Indonesia /PPATK Menyusun laporanlaporan kepada pihak Internal Bank Menyusun Opini terhadap usulan pembiayaan; Menyusun Opini terhadap produk dan aktifitas baru.Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 27-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
AMAN Als ASUN.
208 — 102
  • ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yangHalaman 30 dari 131 Putusan Nomor 102/Pid.Sus2020/PN Tpgbersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini;Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana, atau;Transaksi kKeuangan yang diminta oleh PPATK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
269 — 561 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris& PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek.No. BG Cl 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A)dengan Cek. No.
    No. 13 PK/PID.SUS/2016365)366)367)368)369)370)371)372)& PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek.No. BG Cl 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A)dengan Cek. No.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 11-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Obet Riawan, S.H
Terdakwa:
1.HARRY CAHYONO AKMILIYANTO
2.JEFRY KAMBUNO alias JEFRY
143 — 99
  • Bahwa DR.MUHAMMAD YUSUF dalam bukunya MENGENAL, MENCEGAH,MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG halaman 123memberikan contoh: Seorang koruptor yang membawa hasil korupsinya kebank untuk disimpan, tetapi dalam proses penempatan tersebut, pihak bankmenghubungi PPATK dan petugas kepolisian selajutnya petugas menangkappelaku dan menyita uang yang akan disetorkan ke bank tersebut, begitu jugauntuk pembantuan tetap merujuk pada ketentuan pasal 56 KUHP, sedangkanuntuk permufakatan jahat UU TPPU telah
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus
Register : 18-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE.MH
Terdakwa:
TITI KUSWATI binti .alm.MADORI
355 — 370
  • ., LL.M, keterangannya telah diambilsumpah dan selanjutnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Jabatan Ahli adalah Analis Hukum Senior di DirektoratHukum,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari2012 s/d sekarang; Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik PolresCirebon kota; Bahwa Ahli dimintain keterangan dalam perkara penggelapandalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan olehSdr DENI ALS DENI DAMORA dan Sdr TITI KUSWATI; Bahwa
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 30-06-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kbr
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
IDRUS Glr. DT. TAMBASA
Tergugat:
1.SYAFRI DT. TAN JAMBI
2.ELFITRA YENTI
3.SARINAP
4.ROSLI
5.KASMAR
6.MISNAR
7.YENI IRAWATI
8.YULFA WARDANA
9.NOFA WATI
10.DEWI GUSTINA
11.ELFI DELFIRA
12.SYAMSI RIZAL
13.BAIZAR
14.MARVAYENI
15.ASRIYON
16.KURNIASIH
17.SANTI ELVIRA
18.ERIA DESPOL
19.DERI ALEXANDER
20.FEBY
21.ENTEANG
22.OLET TAGORI
23.ELVINA
24.SUSRIYANTI
25.ZULKIFLI
26.MULYADI
27.YONDRA WADI
28.SERI AFNI
29.AFRINALDI
30.NIKA
181 — 5
  • Fotokopi Akta Jual Beli No. 75/75/PPATK/1987 tanggal 21 September1987, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7B;10.Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik/Jual sebagian objekperkara a quo oleh Maana DT. Tambasa Suku Piliang Nagari Gantung CiriKecamatan Kubung tanggal 20 Mei 1988 kepada Mainar, sesuai denganaslinya selanjutnya diberi tanda P.8;11.Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik/Jual sebagian objekperkara a quo oleh Maana DT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1121 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — YACOB ALEXANDER, Spd BIN BASIR KODIR
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OKU Selatan.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbanganhukumnya tidak mempertimbangkan peranan Terdakwa, karena Terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) hanya melaksanakanperintah kepala dinas kesehatan Kab. OKU Selatan bernama Dr. H.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2017 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17 / Pid. Sus-TPK / 2016 / PN. Plg
Tanggal 8 September 2016 — Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM Drs. AKHMAD JUNAIDI, MM Bin M. ZEN AKIP;----------------------------------- Ir. H. NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI;------------------------- HIDIRMAN als HIDIR bin M. NUR;---
257 — 83
  • Cara perolehan dan peralihan hak tanahnyadengan jual beli tersebut dijelaskan Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM ahli dariPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari adanyakenaikan harga tanah dalam waktu 2 minggu dikategorikan sebagai harga yangtidak Wajal = 2222 = 2 on nnn nnn mene nnn nnn nnn nnn ere nnn nnn noe nee en nee nee nne =15.Bahwa dari keterangan saksi Tri Astuti, Rika Yunita, Meilinda, Delvia CitraLena, Endang Puspa Dewi, Yulia Haryati, Marlia Irmaiza, Hendra Meisyah danHermanto
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 28/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lmg
Tanggal 18 Juni 2014 — penggugat : Dr. H. ABDULLAH ROFI’I, Dkk Tergugat : 1. BUPATI Lamongan, Dkk
98 — 41
  • terpenuh ;73 putusan No.28/pdt.G/2013/PN.LmgBahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dan bapak H.Handoyo wakil ketuaDPR RI yang datang ke rumah H.Syaiful untuk mengajak para Pedagangdialog tentang harga ;Bahwa saksi mengetahui adanya pemanggilan kepada Tergugat oleh bapakPramono Anung ke Komisi Il DPR RI, tetapi saksi tidak tahu apakah dihadiriatau ada yang mewakill ;Bahwa saksi tidak mengetahui Bupati Lamongan pernah dipanggil olehKOMNAS HAM ;Bahwa yang menentukan masalah harga Pasar Babat adalah PPATK
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 22 April 2014 — SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
108 — 95
  • Sukarminto selaku PPATK yangmengelola kegiatan, namun mengenai sistem pengelolaannya saksi tidak tahu.Bahwa yang menanda tangani SPM adalah Pengguna Anggaran.Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksibenar .Saksi7.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 28 Mei 2015 —
43 — 4
  • auditor memiliki kebebasan untuk melakukan analisis danpendapat akhirnya;Negara melakukan tindakan yang tidak fair dan tidak adil, karenadi satu pihak memberi kesempatan Penyedia Barang/Jasa untukHalaman 71 dari 118 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjmmelanjutkan pekerjaannya setelah masa kontrak telah habis, akantetapi setelah pekerjaan lanjutan dilaksanakan, Aparat Negarakemudian mempersalahkannya;Ada baiknya juga kutipan pendapat Yunus Husien dari PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus Perpajakan
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 72/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
H. Arif
201 — 115
  • Asman Amanullah, SH sebagai Notaris dan PPATK.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 5 September 2017 — SUYAMTO
152 — 124
  • Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah dan seluruhpengurusnya dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi padadata newsletter PPATK;. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerja yangbaik secara keseluruhan;;;. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratan kepadalembaga penjamin guna mencegah terjadinya gagal klaim;Halaman 42 dari 230 Putusan Pidana Tipikor Nomor 17/PID.SUS. TPK/2017/PT MDN4.
    Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah dan seluruhpengurusnya dengan terlebin dahulu melakukan verifikasi padadata newsletter PPATK;2. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerja yang baiksecara keseluruhan;3. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratan kepada lembagapenjamin guna mencegah terjadinya gagal klaim;4. Cabang harus rutin melakukan rekonsiliasi data koperasi terkait denganpenyaluran pembiayaan dari BSM;5.