Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014S/d 22 Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota .6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.

tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa padaHal 49 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 September2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan

ABDUL WAHAB ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan 27 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juni2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbarusejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;9 Permohonan perpanjangan penahanan Wakil Ketua PengadilanTinggi

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 20/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 15 September 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu Wipsal, Sm Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tipikor/2015/PN.AmB, tanggal 14 April 2016, dengan hukumanselama 2 (dua) tahun yangmerupakan salah satu tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan extra ordinarycrime yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangannegara dan Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormatkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Aparatur Sipil Negara,oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara substansi

PUTUSANNOMOR : 1424/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagaiberikut :Nama lengkap : IMAM SAIPULLAHTempat lahir : JakartaUmur/Tgl.

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.

Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.

Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .

AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

PUTUSANNomor. 1377 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan2 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan3 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaan: GUSMAL, SE.MM ;: GugukSolok ;: 57 tahun / 22 Juni

21 Juni2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) HakMilik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni;41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas namaAnwar;Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis; Menghukum TerdakwaTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor : 06/TIPIKOR

maupunputusan dalam perkara a quo, karena baik Pengadilan Tinggi Padang maupun PengadilanNegeri Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana30mestinya dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan hak hukum Pemohon Kasasi dirugikan, sehinggaputusan Judex Facti harus dibatalkan;Setelah membaca dan memperhatikan seluruh pertimbangan yang dikemukakan dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/TIPIKOR

faktapersidangan.Bahwa dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan adagiumlebih baik keliru membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada kelirumenghukum satu orang yang tidak bersalah, karena tanggung jawab moralnya lebihberat apabila keliru menghukum orang yang tidak bersalah dibanding kelirumembebaskan orang yang bersalah.Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonankasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNo. 06/TIPIKOR

,MHum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M.

Tergugat sebagai pihak yang menggunakanNIK3573056403800009 tanpa ijin penggugat; dan ; b. tergugat tidak bertanggung jawab atas data yang ada di dalam aplikasi SLIK milik Turut Tergugat ;adalah sebuah kekeliruan/kesalahan nyata. faktanya siapa yangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu di dalam KTP, yaitupara terpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat jugamerupakan korban dari penyalangunaan NIK 3573056403800009atas nama Ema Rahayu.

Faktanya siapayangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu didalam KTP, yaituparaterpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat II juga merupakankorban dari penyalahgunaan NIK 3573056403800009 atas nama EmaRahayu.

Terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim merupakan hal yangberbeda, Para Terpidana Tipikor adalah orang yang mengajukan kredit fiktif padaTergugat dan Tergugat II dengan cara memalsu identitas dengan memakai NIKbeberapa orang termasuk NIK Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat denganmengganti identitas Penggugat, sedangkan dalam gugatan ini Penggugatmenginginkan Tergugat dan Tergugat II membersihkan nama Penggugat dalamSistim Informasi Debitur Bank Indonesia / BI Checking ( saat ini sistim informasitersebut

T118 berupa print out POJK No. : 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan PermintaanInformasi Debitur Melalui Sistim Informasi Layanan Keuangan, bukti T119 berupa SEOJK RI No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debiturmelalui SLIK, bukti T121 berupa print out UU RI No. 49 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU RI No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bukti T121berupa UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukti T122berupa print out SIPP atas perkara TIPIKOR

Sehingga kesalahan dalam menyalurkanpinjaman kredit tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Para Terdakwa yang telahdiadili dan diputus dalam Perkara Tipikor di PN Surabaya, tetapi Tergugat danTergugat II juga turut bersalan karena tidak menerapkan ketentuan prinsip kehatihatian saat melakukan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 danPasal 11 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ; Menimbang, bahwa prinsip kehatihatian wajib diterapkan oleh bank sebelumpermohonan kredit dikabulkan

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal .28 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni2012; ~ 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 16 Juli 2012s/d tanggal 14 Agustus2012; 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda sejak tanggal 10Agustus 2012 s/d tanggal . 08 September 2012:; 7.

Tipikor/2012/PN.Smda; b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati,Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2012 dan permohonan bandingTerdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28Desember 2012; IV.a.

Tipikor/2012/PN.Smda, sekedar mengenai pidana denda danpengganti (subsider) pidana denda, serta pengganti (subsider) pidanatambahan pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa H. Lukitosari, S.E. bin Murni telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana * Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi996 2.

dipergunakan dalam perkaralain;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (limaribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hariKamis tanggal 28 Februari 2013 oleh ZAINAL ARIFIN, SH, MM, Hakim Tinggisebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SH, MH. dan ANDREASLUMME, SH, MH, keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor

Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 A April 2012;4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012;6.

Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Ambtanggal, 01 September 2014, sedangkan permintaan banding dari PenasihatHukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum padatanggal 02 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 02 Septembar 2014;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor

/Akta Pid.Sus/ 2014 / PN.Amb, tanggal 12 Septembar2014;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding padatanggal 10 September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 01 Oktober 2014, sesuai tanda terima memoribanding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 01 Oktober 2014;Menimbang, bahwa ~ Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai Surat Pemberitahuan Pengadilan

Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon,sebagai Hakimhakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiAmbon Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal, 29 September 2014, untukmemutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh JACOB HENGST Panitera Penggani pada Pengadilan

PenuntutUmum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, maka Majelis HakimHalaman 21 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PlgPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangannegara atas dugaan penyimpangan pengadaan dump truck pada DinasKebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehingga menurut JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslah dibebankankewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang halam 65, 65 dan halaman 66 mengenai unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbuktisangatlah kontradiksi, karena di dalam pertimbangan telah menyatakanterdakwa tidak terbukti telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkanPT.

PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal09 Juli 2014;9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padapengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal07 September 2014 ;Di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingioleh Tim Penasihat Hukum H. Dahlan Kadir, S.H., dan M.

PUT. 11/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG20e Pelaksanaan penagihan retribusi;e Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;e Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;Hal ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusipada dinas kebersihan dan pemakaman kota Palembang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi TingkatBanding menemui adanya ketidak cermatan penulisan, maka majelis akanmemperbaiki

Mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama secara jelas telah mempertimbangkan faktafakta hukum yangdidapat di persidangan, sudah tepat dan benar,oleh karena itu Majelis Hakim TipikorTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alihuntuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang melakukanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanperbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negaraterhadapsaksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksiTAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yangperkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

Menurutnya Ahli bekerjahanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor KejaksaanTinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional danindependent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harusakurat.

TPK/2020/PT.SMRUndang No. 31 Tahun 199 jo UndangUndang No 20 Tahun 2001, jika frasaPasal 5 sampai dengan Pasal 14 dinyatakan inkonstitusional.Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindakpidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a.

Hal ini sejalandengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingandan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting ofmindSementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah(pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwaGumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapandanperbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidakdisertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delikpasal 15 Tipikor.3.

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Januari 2016 ;i. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampaidengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :GHUFRON SUUDI, S.H. M.H.

Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kabur ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut pada pokoknyaPenasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang agar menyatakan Terdakwa, Hj.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp.7.500, ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan ditingkat bandingsebesar Rp.2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah )Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang padahari Jumat, tanggal 15 April 2016 oleh kami MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH., Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku KetuaMajelis, H.

., Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan TinggiSemarang dan TIMBUL PRIYADI, SH. MH., Hakim Ad hoc Tipikor pada padaPengadilan Tinggi Semarang masingmasing selaku HakimHakim anggota,dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh WAHID HASYIM,Hal 60 dari 61 hal Putusan No. 10/PID.SusTPK/2016/PT.SMGS.H.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai uang pengganti kerugian negara

PASAL 12 HURUF ADAN HURUF B UU TIPIKOR? BUKANKAH SEMUA ORANGBERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM ?

Nomor 45/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSmelanggar asas legalitas dalam proses penegakan hukumnya dengantidak adanya tindakan atas diri Penyuap sebagaimana di maksud dalamUU TIPIKOR, sehingga Terdakwa Faisal, SH alias Ical harus di bebaskandalam perkara ini;Bahwa mengenai Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim halaman 42yang menyatakan:Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim kwitansi itu baru dibuat beberapa jam setelah terjadi OperasiTangkap Tangan, bukan dibuat pada tanggal 2 Nopember

tidak mendasar mengingat Pasal 185KUHAP ,semua saksisaksi yang kami hadirkan beserta barang bukti yangkami hadapkan dalam persidangan sudah cukup membuktikan perbuatanterdakwa sesuai dengan pasal yang kami dakwakan tersebut serta judexfactie sudah tepat dalam pertimbangannya terhadap keterangan saksisaksiyang kami hadirkan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).Bahwa keberatan terhadap status saksi Mardwita Bayulestari yang tidakdipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 Huruf A danhuruf B UU Tipikor

Sesuai dengan Pasal 5 JoPasal 12 huruf A dan huruf B UU Tipikor adalah bukan menjadikewenangan kami, karena pasal tersebut tidak termuat dalam suratdakwaan kamiBahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalamperkara ini , timbulnya penyerahan uang pembayaran batu permata jenispharos biru oleh saksi MARDWITA BAYULESTARI, SKM, dihubungkandengan pengurusan sertifikat , yang kemudian terungkap dalampersidangan adalah bahwa permohonan alas hak yang diajukan olehSAHARINA DAENG BAU

Bahwa dalam uraian Eksepsi Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriMedan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquotelah dijelaskan bahwa Perkara aquo adalah perkara perdata dimanaperkara ini berasal dari adanya Perjanjian Kerja (Kontrak) antaraTerdakwa/Pembanding dengan Satker/PPK BRR Nias dalampembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbahosekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, sebagaimana tertuangdalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN

perselisinan antara keduabelah pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,sehingga Pembanding telah mengajukan gugatan ke Badan ArbitraseNasional Indonesia (Vide Bukti T5) dan saat ini sedang tahap prosesJawab Menjawab, dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa perkaraaquo adalah murni perkara perdata yang penyelesaiannya ditempuhmelalui gugatan/Permohonan melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) dan bukan diselesaikan melalui proses perkarapidana, sehingga Pengadilan Tipikor

Terdakwa telah mengajukangugatan ke BANI Perwakilan Medan yang terdaftar dengan RegisterNomor: 16/X/ARB/BANIMdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Vide BuktiT5), dan persidangan perkara ini sedang dalam tahap proses jawabmenjawab, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa adalah Dakwaan yang premature, dan dakwaan yangpremature secara hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Pembanding dalam persidangan pada tingkat pertama diPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah mengajukanbuktibukti surat yang menjadi pendukung Nota Keberatan Eksepsi danNota Pembelaan (Pledoi) yakni :1.1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006tanggal 23 Juni 2006 (Bukti T1);1.2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T2);1.3.

PengadilanNegeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010(Bukti T2), dan jika seandainyapun (quod noon) Pembanding bersalah atasketerlambatan penyelesaian pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Niastersebut, maka kesalahan Terdakwa/Pembanding adalah kesalahan ingkarjanjijwanprestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata danbukan secara pidana , sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex FactiePengadilan Tipikor

Ambon, yaitu pada tanggal 18Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukum pada tanggal 23Agustus 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor18/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal29 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

M.Si..Keberatan yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut adalah mengenai: putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menghukumTerdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesarRp.89.000.000,00 (delapanpuluh Sembilan juta rupiah), seperti yang diminta oleh JaksaPenuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPDS05/TUAL/03/2016 tanggal 29 Juni 2016 Khusus MengenaiPEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADATERDAKWAZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si.Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:Ill

M.Si;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, maka Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Kontra MemoriBanding yang keseluruhannya adalah sebagai berikut: Bahwa Termohon Banding/ Terdakwa TIDAK sependapatdengan alasanalasan yang disampaikan JPU/ Pembandingputusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor08/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb. karena menurut Terdakwa/Penasehat Hukumnya Putusan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama

Oleh karena ituKepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mohonHalaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBkeringanan hukuman. Bahwa, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya dan juga yang tertulis pada halaman 21adalah merupakan pemutar balikan fakta persidangan danmerupakan kebohongan dan hanya merupakan balas dendam.Karena Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos M.Si telah melaporkanJPU kepada KOmisi Kejaksaan atas dugaan pemerasan.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal22 Juni 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal22 Juli 2017;Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGKetua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi olen Penasihat Hukum NIKOLASKE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribusatusatusatusatusatu~S~ rr iTS iS i Tarr ((((((saturupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sahdan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah menyatakan bandingpada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

diserahkansecara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikorpada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor :20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padatanggal 8 Agustus 2017 sesuai

PRINT05/0.5.10/Ft.1/12/2011 tanggal 24 Nopember 2011, sejaktanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 52/Pen.Pid.Sus/XII/PN.Sby tanggal 12 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 iHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember2011 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampaidengan tanggal 20 Januari 2012 ;Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal19 Januari 2012 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 21 Januari 2012sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 4Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 13 Maret 2012 Nomor. 126/PN.K/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Sby,sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;8 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 16 April 2012 Nomor : 126

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :12/Pid.Sus/2011/PN. Sby, tanggal 1 Maret 2012 ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I ; Telah mendengar keterangan para terdakwa ; Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut : 1.MENUNTUT:Menyatakan terdakwa I.

Melanggar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PNPtk tanggal 15 Juni 2017, karena Penggugat hanyadijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan ataspelanggaran tindak pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR, karena Pasal 3 UndangUndang ini bukanKejahatan Jabatan.b.

Dan LainLain.16.Bahwa kendatipun dan atau seadainya Penggugat nyatanyata dijatuhihukuman lebih 2 tahun penjara dan dinyatakan melanggar salah satuPasal 413 sampai dengan 437 KUHP BAB XXX VIII Tindak KejahatanJabatan jo Pasal 8 sampai dengan 12 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR berkaitan dengan tindakan yang dilakukan olehTergugat yang tidak berkehendak memberhentikan Penggugat sebagaiPNS pada saat itu ?

(fotokopidari asli);Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia KemenristekdiktiNomor 1/12085/A2.2/KP.06.01/2019 perihal LaporanPenegakan Disiplin ASN yan tersangkut Tipikor tanggal 13Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.8. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggikepada Rektor Universitas Tanjungopura Nomor4/M/RHS/IX/2018 perihal Penegakan Disiplin ASN YangTersangkut Tipikor tanggal 17 Juli 2019.

Dalam konteks ini, terhadap PNS yang melakukan tindakan pidanakorupsi sifatnya adalah penghukuman (pinalti), terkait mengenai proses penentuankesalahannya sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, sehingga Pejabat yangBerwenang hanya meneruskan dan/atau mendasarkan pada putusan pengadilanyang telah incracht;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini sesuai dengan bukti T6, T8 danT9 berupa Laporan Penegakan Disiplin ASN yang tersangkut Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) a.n Ir. H.