Pasal 1 angka 17 Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, tentang KodeEtik Profesi POLRI, menyatakan bahwa pemberhentian tidak denganhormat yang selanjutnya disingkat PTDH, adalah pengakhiran masa dinaskepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota POLRIkarena telah terobukti melakukan pelanggaran KEPP, disiplin dan/atau tindak pidana ;c.

Perwira Menengah Poplisi, untuk ituKAPOLRI berhak untuk memberhentikan seorang Anggota POLRI berpangkatPerwira dan mengeluarkan surat keputusan PTDH atas nama Penggugat, jadidengan demikian perbuatan Tergugat tidaklah melampaui wewenang danmelawan hukum ; Bahwa terhadap dalildallil Penggugat angka 17 sampai dengan 20, Tergugatmenolak dengan tegas karena : a.

Menyatakan bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal09 Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dari Dinas POLRI Atas Nama Penggugat, adalah sah menurut hukum ; 3.

Bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09 Januari2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI Atas Nama Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam GugatanPenggugat adalah sudah kadaluarsa (lewat waktu) sebagaimana diaturdalam Pasal Undangundang Nomor Undangundang Nomor 5Tahun 1986 ; 3.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, istri Penggugat atas nama Tuti Suswati,telah menerima Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) DariDinas POLRI Atas Nama Penggugat, melalui Direktorat IM NarkobaBareskrim POLRI sebagaimana tercatat pada tanda terima surat ; 4.

Atasan Ankum, sebelum Atasan Ankum mengeluarkan SuratPenolakan Keberatan Atas Putusan PTDH, namun kenyataannya sebelumadanya keputusan penolakan dari Atasan Ankum Nomor : SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, ternyata Kasat Brimo Polda Maluku selakuAnkum telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan HormatPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 5 dari 52 halaman(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat kepada Kapolda Malukuselaku Atasan Ankum sesuai Surat Nomor : R/12/V/2012/SAtbm tanggal

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Nomor :SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (Fotokopisesuai Aslinya) ; BuktiT16: Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 TAHUN 2006 Tentang Kodetik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi) ; BuktiT17: Peraturan Kapolri No.

;Bahwa Tergugat memiliki wewenang secara delegatif menerbitkan objeksengketa dalam perkara ini ;Bahwa Ankum wajib secara administratif meneruskan usulan PTDH kepadaKapolda Maluku tanpa harus menunggu keberatan ditolak atau diterima ;Bahwa hasil sidang Komisi Kode Etik sudah final ;Bahwa Kapolda tidak bisa mengubah Keputusan Komisi Kode Etik karenabersifat final ;Bahwa lamanya proses PTDH dari laporan sampai putusan tidak menjadimasalah untuk pembinaan, sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB ;2.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Bahwa penggugat secara Inperson (APRIL EFENDI ), Nrp 79090940,Jabatan terakhir Brigadir Unit Reskrim Polsek Sibolga SelatanKesatuan Polres Sibolga Polda Sumatera Utara, telah diberhentikantidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara( Tergugat ) Nomor : Kep/1348/X1/2017 tanggal 30 Nopember 2017perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH)karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yangberwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diatur dalam Perkap No 8tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkan "Pengakhiran dinas pegawainegeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH kemudian Pasal 29 ayat 1menyebutkan "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b,bagi anggota Polri dilaksanakan apabila : Melakukan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 38 Ayat (1) hurf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polriyang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatanhukum tetap kepada Kapolda anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;3. Tentang Prosedura.

mengulangi namun tidak ada larangan untuk tidak dapatdilakukan PTDH dari dinas Polri ;Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut beralasan dan patut menuruthukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas, bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat ( PTDH ), Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuaisubstansi, kKewenangan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetapmemperhatikan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel

Bukti T2Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor :Kep / 1348 / XI /2017, tanggal 30Nopember 2017, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) an. BRIGADIR APRIL EFENDI, objeksengketa ;Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Sibolga KepadaKapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor : R / 53 / V /2017/SiePropam, tanggal 30 Mei 2017 perihal Permintaan Pendapatdan Saran Hukum an.

Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.Dalam putusan sidang Banding KKEP Nomor : ~ PUTBANDING/02/II/2021/Kom Banding tanggal 23 Februari 2021 yang manadalam putusannya 1.

Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.15.

Bangka Belitung memproses Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Penggugat selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep.Bangka Belitung Nomor : Kep/73/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitungtanggal 16 Maret 2021, Penggugat di Berhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri.. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :Salinan Keputusan Kapolda Kep.

Bangka BelitungNomor : Kep/793/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a.n.

Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Proses terbitnyaKeputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/73/III/2021 tanggal09 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. JEFRI ASHARI PangkatBRIGADIR NRP 90070180, telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 49 dari 104 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.PGPIV.

pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap No. 14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhi sanksi berupaRekomendasi PTDH;7.

Zaenal Abidin, NRP. 86111587, Jabatan Ba Was Prov SiPropam Polres Majalengka (fotocopy sesuai dengan asli);Berita Acara tanggal 11 Februari 2020 Rapat KoordinasiPeneribitan Keputusan PTDH Anggota POLDA Jabar yangtelan direkomendasikan PTDH melalui sidang KKEPP(fotocopy sesuai dengan asl) ;Nota Dinas dari Kepolisian Darah Jawa Barat Biro SumberDaya Manusia No.

disimpan sebagai arsip pada Biro SDM Polda; dan 5)Salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan petikankeputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH; c.

sebagaimana diatur dalamPerkap Nomor 14 Tahun 2011 adalah sanksi PTDH tanpa melalui pemeriksaandan putusan Pidana.

terhadap Asas Tidak Memihak karena Tergugat telah bertindakberpihak atau bersikap pilihpilin dalam penjatuhan PTDH terhadap Penggugatmengingat dalam kasus lain dengan kesalahan yang sama namun kasus laintersebut tidak dikenakan sanksi PTDH.

----------------------------------------------------------------M E N G A D I L I ------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM PENUNDAAN ;

• Menolak permohonan pelaksanan penundaan yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama TOMMY FATAR P.

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:e@ro2ao0oDKEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Fotokopilegalitas rekomendasi PTDH salah satunya terhadap putusan PTDHBrigadir Tommy Daniel Patar P Hutabarat (Penggugat).Nota Dinas Nomor: B/ND397/IX/HUK.12.10/2020/Bidkum tanggal 7september 2020 Perihal penelitian terhadap 4 (empat) berkasrekomendasi PTDH dari KKEP Polri Jajaran Polda Sumut salah satunyaterhadap putusan PTDH Brigadir Tommy Daniel Patar P Hutabarat(Penggugat).Nota Dinas Nomor: B/ND1627/IX/WAS.2.1/A/Bidpropam tanggal 9September 2020 Perihal Hasil Penelitian atas Putusan Sidang KKEPterhadap

anggota Polri yang di PTDH salah satunya terhadap putusanPTDH Brigadir Tommy Daniel Patar P.

Hutabarat (Penggugat).Surat Nomor: R/2115/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 20 November 2020perihal usulan penerbitan surat keputusan PTDH a.n. BRIGADIRTOMMY DANIEL PATAR P.

pengecekan administrasi anggota Polri yangdirekomendasi PTDH dalam sidang KKEP salah satunya Brigadir TommyDaniel Patar P.

Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.1.

Surat Edaran ini juga dijadikan salah satu dasar hukumoleh Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugat melaluiKTUN Objek Sengketa (vide konsideran Mengingat angka 13 KTUNObjek Sengketa);.

Bahwa SK PTDH yang diterbitkan oleh PPK telah memicu penolakandari para PNS terdampak, termasuk Penggugat yang juga menolak SKPTDH yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalamObjek Sengketa.

Namun KTUN Objek Sengketa yangdigunakan Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugatmenggunakan dasar hukum yang diterbitkan pasca putusan pidanaterhadap diri Penggugat memperoleh kekuatan hukum tetap(retroaktif).

HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA Bahwa ada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telahberkekuatan hukum tetap; PTDH atas nama Penggugat diproses pada tahun 2019 padahal kasusnyapada tahun 2012 karena terjadi penumpukan instansiinstansi tertentusudah lamaproses PTDH tersebut dilakukan;2.

Putusan Nomor 249 K/TUN/2014.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di mukapersidanganPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :OBJEK GUGATANe Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/1/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI atas nama ENDI

SYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat BRIPKA Nrp72110047, Jabatan/Kesatuan BA POLRES PEMATANG SIANTAR tertanggal21 Januari 2013 ;DASARDASAR GUGATAN :IITENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Pol. : Kep/37/I/2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047, Jabatan/ KesatuanBa Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyata mencerminkanketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karenasecara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatuInstitusi/Lembaga

Pol. : Kep/37/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentangPembehentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama17ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp72110047, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimanaobjek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo inisangat beralasan Hukum untuk DIBATALKAN dan sekaligusDICABUT ;15.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT, Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, Pangkat/Nrp : Bripka/72110047, Jabatan/ Kesatuan Ba Polres PematangSiantar ;Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan segala hak danKedudukan Penggugat seperti semula ;.

dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tanda Terima Salinan Skep Kapolda Jatim NomorSKEP/181/II/2005 tertanggal 8 Maret 2005 tentang PTDH

Pol. : Skep/181/II/2005 tertanggal 08 Maret 2005, Tentang :Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timuratas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400,secara otomatis Batal Demi Hukum ;Bahwa apalagi dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara RI. Dilakukan dengan tanpa adanya tahaptahapantersebut diatas, juga Penggugat tidak diberi hak sama sekali sebagaiTerperiksa sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran KeputusanKapolri No.

Pol. : Skep / 181 / Ill / 2005 tertanggal 08 Maret 2005,Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas PolriJawa Timur, secara otomatis Batal Demi Hukum ;Apalagi dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan samasekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu,sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hakPenggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

PolSkep/181/II/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUSKETUT SUCITA yang asli kepada yang bersangkutan pada hari Kamisbulan April 2005, seharusnya Penggugat sudah mengetahui atas SuratKeputusan yang dijadikan obyek perkara aquo, sampai adanya gugatanyang diajukan Penggugat tanggal 24 Juli 2012 berarti sudah lebih dari 90(sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 yang diubah dengan UU No

Putusan Nomor 451 K/TUN/2013atas nama Bripda Ida Bagus Ketut Sucita Nrp. 73100400 dijatuhi sanksiberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polridan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/IlIV2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita, karena datang kePolres Situbondo dan meminta surat Keputusan tersebut kepada AKPSuharto jabatan Kasubagmin Polres Situbondo dan oleh PolresSitubondo baru diberikan

OBYEK GUGATAN.Surat Keputusan Menteri agama Republik Indoensia Nomor: B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009 tentangMenjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Muhammad Alwi,M.Ag;Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 339K/TUN/2012NIP : 150283351 ;Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.

Dalam Permohonan PenundaanMenetapkan, menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/PTDH/0946, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 339K/TUN/2012nama Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama:Muhammad Alwi, M.Ag., NIP: 150283351, Pangkat/Gol Ruang: PenataMuda Tk.I (III/B)., Jabatan: Dosen Pada Jurusan Dakwah., UnitOrganisasi : STAIN Kendari;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor: B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus2009 Tentang Menjatunkan Hukuman Disiplin berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama:Muhammad Alwi, M.Ag., NIP: 150283351, Pangkat/Gol Ruang : PenataMuda Tk.I (III/B)., Jabatan: Dosen Pada Jurusan Dakwah., UnitOrganisasi : STAIN Kendari;4.

Bahwa Pemohon kasasi baru mengetahui obyek sengketa yang berupakeputusan yang di keluarkan oleh Termohon Kasasi dengan Nomor:B.II/3/PTDH/0946 tersebut pada tanggal 20 Februari 2011 sesuai dengantanda terima yang di tanda tangani oleh Pemohon Kasasi pada akhirkeputusan tersebut, dengan demikian perkara a quo di ajukan masihdalam jangka waktu sebagaiman yang ditentukan oleh undangundang;.

Namun dalam putusannya tersebut Judex Facti (MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) juga memerintahkanTermohon Kasasi untuk menjatuhnkan hukuman disiplin berat berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pemohon Kasasi;bahwa putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan) yang memerintahkan Termohon Kasasi untuk menjatuhkanhukuman disiplin berat berupa PTDH terhadap Pemohon Kasasi adalahputusan yang mengadili di luar objek sengketa;bahwa oleh

Putusan Nomor 118 K/TUN/2017Penggugat yang menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Kasasitentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PemohonKasasi.

Tidak Dengan Hormat (PTDH);bahwa putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan) yang saling bertentang menunjukkan Judex Facti (MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) salah menerapkanhukum:bahwa disamping itu juga pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dalam menjatuhkanputusannya yang memerintahkan Termohon Kasasi melakukan tindakanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak didukung oleh dasarfakta

Namun dalampoin kedua Judex Facti bahwa putusan Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) memerintahkan TermohonKasasi untuk menjatuhnkan hukuman disiplin berat berupa PTDH terhadapPemohon Kasasi.

Hal ini sangat mencederai rasa keadilan dimana dalamputusan yang sama membatalkan PTDH dan memerintahkan untukmelakukan PTDH;bahwa putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan) telah mencederai rasa keadilan yang hidup danHalaman 13 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan olehPenggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yangditerbitkan oleh Tergugat, perihal Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil, Kepada Saudara Ir.

199403 1004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan SekretarisPada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkanoleh Tergugat, perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH

Bupati Cirebon), perihal "Penjatuhan hukuman berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkatmartabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya semula yaituPangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang padatanggal dikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt.

Bupati, perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mencabut SuratKeputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019;6.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara No. : Kep /504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ERIK ESTRADASEMBIRING denganPangkat........34Pangkat Briptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas PolresDBI y 2eeeesressenete encemesseneeseemmeneneeeeemee rerne eee nieeeem ete3.

. : Kep. 504/VII/2013tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ERIKESTRADA SEMBIRING dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053,Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkansegala hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri yangaktif terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 ;5.

:Kep/504/V1I/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugattentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polriatas nama ERIK ESTRADA SEMBIRING dengan PangkatBriptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairihingga perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukumyang tetap (in kracht vanQEWISAE) j=nnn= non nnn nnn nnn nnnnnnnnennennnnnnnnsennsnnnnasnneenn6.

Tentang SubstansiBahwa penggugat Inperson (BRIPTU ERIK ESTRADA SEMBIRING),Nrp 86050053, Jabatan terakhir BA Ton Dalmas Polres Dairi Polda Sumuttelah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri olehTergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara ( Tergugat ) No.Pol.

Hukuman penundaan mengikuti pendidikan selama 1 Tahun ( dandimasukkan dalam CB ybs ).Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah diawali pada tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul23.30 wib pada saat Kasat Narkoba dan Ps.

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 Nomor : KEP/60/1/2015 dengan Keputusan :1 Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;2 Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap' pelanggar berupaRekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;p bahwa pada tanggal 27 Februari 2015Surat Kapolresta Bandar Lampungkepada Kapolda Lampung nomor : R/46/II/2015 tentang Usulan PermohonanPenerbitan SKEP PTDH a.n. Briptu F.

Bangkit Dan Briptu Yusuf WiraLaputra ; q bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 terbit rekomendasi dari KapolrestaBandar Lampung yang isinya untuk dilakukan PTDH dari Dinas Polriterhadap Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;r bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan rapat di ruang kerjaWakapolda Lampung yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung mengambilkeputusan bahwa Penggugat disetujui untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

BriptuYusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;s bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terbit Surat Keputusan KapoldaLampung nomor : Kep/163/III/2015, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH) a.n.

berlaku ketentuan sebagaiberikut : Kapolres selaku pejabat pembentuk KKEP tidak memiliki kewenanganmemutus, menerima atau menolak rekomendasi PTDH dari KKEP dankewenangannya ada pada Kapolda ;Sehingga dengan demikian Kapolresta Bandar Lampung tidak memilikikewenangan untuk menolak terhadap rekomendasi putusan PTDH yangdijatuhkan kepada Penggugat oleh Sidang KKEP Polresta Bandar Lampung,karena merupakan kewenangan Kapolda dalam hal iniTergugat ;4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan

Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu ke bawahyang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;13.

Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur05.PTDH/VV2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama Robby Lapian ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut : 1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkatSERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002pada SPN KAROMBASAN, Terhitung

persidangan Komisi Kode Etik Polri ; Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, namun Tergugattetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhan Hukumankepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SulawesiUtara Nomor : Kep/1136/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang PenetapanPenjatuhan Hukuman (obyek sengketa), dan kemudian Tergugatmenerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :Kep/Sahlur05.PTDH

/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur05.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas polri atas nama Robby Lapian (Penggugat)yang diterima penggugat di DIB PROPAM POLDA yang diserahkan olehAipda Marzugi, dengan demikian gugatan penggugat masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan : Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratifberupa rekomendasi ; Bahwa Pasal 21 ayal (3) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri, menyebutkan : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011. Halini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaranEtika Kelembagaan ;14.2.

Bahwakeberatan terhadap pemberhentian atau surat keputusantersebut seharusnya diajukan kepada Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan~ kepada praperadilan, sehinggapermohonan Pemohon tentang pemulihan harkat danmartabatnya sebagai Anggota Polri adalah salah alamatkarena Praperadilan tidak berwenang memeriksa danmemutus tentang sah/tidaknya Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Selanjutnya atas pertimbangan Atasan Yang BerhakMenghukum (Ankum), Pemohon diberikan pilihan penyelesaianhukum secara kedinasan yakni diberhentikan dengan tidakhormat (PTDH) yang dituangkan dalam Surat Keputusan NomorHal 20 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.Pol.: Skep/02/V2003 tanggal 6 Januari 2003 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas namaBrigadir Deni Minarto NRP.69060288 dan Brigadir SugengPriyonO NRP.72010100, sedangkan untuk perkara pidananyaAnkum menangguhkannya

6 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) atas nama Brigadir Deni Minarto NRP.69060288 dan Brigadir Sugeng Priyono NRP.72010100.Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap putusantersebut, baik kepada Kapolda, Kapolri atau melalui lembagapengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga putusan tersebut mengikat dan berkekuatan hukumtetap;Hal 21 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.4.

atasnama Deni Minarto (sesuai dengan asli, diberi tanda P.3);Bukti T4: Surat Keputusan PTDH Nomor Pol.

Pada tanggal 6 Januari 2003, Pemohon diserahkan dari Den ProvPolda Metro Jaya, setelah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Makbul Padwanegara, danditerima oleh IPTU Pol.

Adapun suratkeputusan tersebut memutuskan bahwa PENGGUGAT (HOTNERPANJAITAN), diberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARIDINAS POLRI dengan alasan pemberhentiannya (PTDH) tersebut adalahPENGGUGAT dianggap melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a)Halaman 3 dari 57 halaman.

) AKP Tapip UsmanSaran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :Di PTDH sesuai aturan yang ada IPTU MasrialHalaman 11 dari 57 halaman.

Dengan demikian pula,harusnya tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikandengan tidak hormat (PTDH) PENGGUGAT dari anggota Polri di wilayahPolda Riau, setelah Penggugat diterima kembali dan berdinas denganbaik tanpa cela.Halaman 17 dari 57 halaman.

Polres Kampar sebagaimana biasanya, namun setelah adakeputusan dari Kapolda Riau tentang pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) atas nama penggugat tentunya penggugat bukan lagisebagai anggota Polri dan tidak dapat menerima haknya.Halaman 23 dari 57 halaman.

Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor.: Kep/112/Il/2016tanggal 4 Maret 2016 Tentang pemberhentian dengan tidak hormatdari dinas Polri (PTDH) lampiran 4 nomor 8 a.n. Brigadir HOTNERPANJAITAN adalah sah menurut hukum.Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUNPbr3.

Bahwa khusus menyangkut dengan sanksi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) yng diberikan kepada Penggugat, Tergugatdapat melakukan PTDH jika terpenuhi syarat dalam pasal 12 ayat (1)PP No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi : Anggota Kepolisian NegaraHalaman 7 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUNBNARepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila:a.

Kalau melangar tindak pidana, disiplin, dan profesi yangbisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegasKapolda.

(Fotokopi dari Fotokopi);Surat Rahasia Kapolres Aceh Tamiang NomorR/21/1/2017/KKEP, tanggal 10 Januari 2017 tentangPermohonan Putusan Rekomendasi PTDH. atas namaBrigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat SabharaKesatuan Polres Aceh Tamiang ditujukan kepadaKapolda Aceh.

(Sesuai dengan aslinya);Surat dari Kabid Propam Polda Aceh Nomor: R/ 21/II/2017 /Propam, tanggal 23 Februari 2017 tentang Sarandan Pertimbangan Sanksi Rekomendasi PTDH = atasnama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig SatSabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang.

(vide Bukti T27 dan Bukti 34).Berdasarkan Putusan tersebut Kapolres Aceh Tamiang telah mengirimkan surattanggal 31 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 23 Februari 2017dan tanggal 6 Februari 2018, tentang saran Pertimbangan PTDH dan suratHalaman 40 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUNBNApermohonan Putusan PTDH atas nama Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat (vide Bukti T8, Bukti T23, Bukti T24 dan Bukti T26);Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tamiangtersebut

Skep/365/IX/2005 tanggal 21September 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri khususnya terhadap diri Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek SengketaTata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Pol. Skep/365/IX/2005 tanggal 21 September 2005 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri khususnya terhadap diri Penggugat;4.

Bahwa benar Penggugat secara inperson (Notaris Tarigan/BA) Bintara PolrestaBinjai Nrp. 76080675 telah diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari DinasPolri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan kepada Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor Pol : Skep/365/IX/2005 tanggal 21 September 2005 perihalPemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri;3.

Kemudian berdasarkan surat Ankum dimaksud Bidang BinkumPolda Sumut menyarankan agar terhadap Penggugat secara Inperson dilakukansidang KKEP dengan alasan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan dalam DinasPolri (PTDH) sesuai surat Nomor K/27/II/2003/Binkum tertanggal 10 Februari2004.

dalam Dinas Polri sebagaimana termuat dalam Keputusan KomisiKode Etik hanya sebagai rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugatdiberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri.

terhadapTermohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri ditindaklanjuti dengan penerbitan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol: Skep/365/IX/2005tertanggal 21 September 2005 (in casu objek sengketa) oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tentang PTDH Termohon PeninjauanKembali dari dinas Polri sejak tanggal 21 September 2005.

Putusan Nomor 528 K/TUN/2013Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep /531/IX/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPOLRI atas nama Parwis Sowaloon Harahap, Pangkat BRIPDA/NRP.84071484, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Tapanuli Selatan tertanggal 21September 2012;TENGGANG WAKTU GUGATANBahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 531 / IX / 2012 tanggal21 September 2012 baru diterima Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2012yang diserahkan oleh AIPDA HASIBUAN

BinamitraPolres Tapanuli Selatan; Pada tahun 2010 sampai dengan dikeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri olehTergugat Atas nama Parwis Sowaloon Harahap sesuai denganobjek gugatan Penggugat bertugas di Sat Sabhara Polres TapanuliSelatan;Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2011 telah di PTDH daridinas Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) PolresTapanuli Selatan karena Penggugat dipersangkakan telah melakukanPelanggaran sebagimana dimaksud

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor : Kep / 531 / X / 2012 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Parwis SowaloonHarahap, Pangkat/NRP. BRIPDA/ 84071484, Jabatan/Kesatuan Ba PolresTapanuli Selatan tertanggal 21 September 2012;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep/531/IX/2012 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Parwis SowaloonHarahap, Pangkat BRIPDA/NRP. 84071484, Jabatan/ Kesatuan Ba PolresTapanuli Selatan tertanggal 21 September 2012;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hakdan kedudukan Penggugat seperti semula;5.

terhadapPenggugat dari dinas Polri, yang mana PTDH tersebut harus dilakukan melaluisidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) danPasal 13 ayat (2) PP RI No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polrisehingga PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap Penggugatadalah sah, sesuai dengan prosedur dan berkekuatan hukum;Halaman 15 dari 26 halaman.