• Surat tersebut sekaligus mengajukanpermohonan audensi pada tanggal 9 September 2016 denganTergugat. Namun surat tersebut tidak ditindaklanjutinya ataudijawab oleh Tergugat, sehingga sesuai Pasal 3 UU No. 5 Tahun1986, maka Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKTNegara dapat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud atau telah melakukan sikap diam (vide Pasal 3 ayat(2) UU No. 5 tahun 1986)..

  Bahwa dalam suatu audensi pada sekitar bulan Desember 2015bertempat di Kantor Tergugat, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum selaku Kepala BPHN berjanji akan melakukan Verifikasidan Akreditasi terhadap LBH SBSI di setiap provinsi di seluruhIndonesia pada tahun 2016.Bahwa akan tetapi pasa saat audensi tanggal 9 September 2016,Kepala BPHN yaitu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.

• Argo Pantes Tbk Bekasi, perihal Audensi Pengurus PUK GSPMII PT.Argo Pantes, Tok dan Mutasi terhadap 40 orang Pekerja, meminta diadakanperundingan kell (dua) pada tanggal 14 Agustus 2009 jam 10.00 WIB,namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari pihak management, danpada tanggal 14 Agustus 2009 tidak ada perundingan walaupun PUKGSPMIl PT. Argo Pantes Tbk Bekasi beserta anggotanya sudah datang kePT Argo Pantes Tbk ;3. Bahwa PUK GSPMIl PT.

  Argo Pantes Tbk Bekasi, perihal Audensi Pengurus PUK GSPMII PT.Argo Pantes, Tbk dan Mutasi terhadap 40 orang Pekerja, meminta diadakanperundingan kelll pada tanggal 15 Agustus 2009 jam 10.00 WIB, namuntidak mendapat tanggapan/jawaban dari pihak management, dan padaHal. 4 dari 20 hal. Put. No. 257 K/PDT.SUS/201 1tanggal 15 Agustus 2009 tidak ada perundingan walaupun PUK GSPMII PT.Argo Pantes Tok Bekasi beserta anggotanya sudah datang ke PT.

• Kapolda Riau Pimpin Audensi Perkembangan Kasus Dugaan KorupsiBansos Bengkalis (diunggah Kamis, 19 Januari 2017, pukul 19 : 56WIB.)6. Lagilagi Ketua DPRD Bengkalis Terdakwa Korupsi Bansos Dituntut8,6 Tahun Penjara, Kapolri Dituntut Usut Dugaan Keterlibatan Amril, dkk.(diunggah Rabu, 3 Mei 2017, pukul 8 : 37 WIB.)7. Merasa Diperlakukan Tidak Adil di Kasus Korupsi Dana Bansos 272M Rismayeni Ungkap Keterlibatan Seluruh Anggota DPRD Bengkalis(diunggah Selasa, 6 Juni 2017, pukul 9 : 43 WIB.)8.

• Anmad SaefudinMutagin, MT) Nomor : 050/2006 tanggal 5 Desember 2006;Foto copy surat nomor : 121/B/2007 tanggal 31 Desember 2007 Hal.Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT. AMI;Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal :Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/201791.

  Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT.AMIFoto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perinal: Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT.

• ., tanggal 20 November 2014 atas nama ROBANIPONCOWATI;2 (dua) lembar fotocopy undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya Nomor 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September 2014;2 (dua) lembar fotocopy undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya Nomor 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September 2014;2 (dua) lembar fotocopy undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya Nomor 005/231 0/436.5/2014 tertanggal 14 November 2014;2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Audensi

  No. 41 K/Pid/201724) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Audensi Warga JalanKalasan 16 Surabaya hari Senin tanggal 17 November 2014 di RuangRapat Komisi A DPRD Kota Surabaya;25) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 5Kelurahan Pacarkeling Surabaya atas nama pemegang hakDepartemen Perhubungan RI Cq.

  Pdt.G/7314/PN.Sby tanggal 20 November 2014 atas nama ROBANIPONCOWATI;2 (dua) lembar fotocopy undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September2014;2 (dua) lembar fotocopy undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September2014;2 (dua) lembar fotocopy undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 November2014;2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Audensi

• Industrial sebagaimanamenurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugatdan justru secara sengaja Perselisihan Hubungan Industrial ini dibuatmengambang oleh Tergugat;Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Anjuran Nomor 567.2/5956HI/2013,Perihal: Anjuran, tanggal Tangerang, 24 Desember 2013, yang dikeluarkan olehDinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dengan Surat Nomor 13/SPCCSAP/1/2014, Perihal: Permohonan Audensi

  Citra Surya Abadi Prima,memohon kepada DPRD Kota Tangerang untuk dilakukan Audensi gunapelaksaan Normatif Ketenagakerjaan dan PHK Sepihak (Pelaksanaan Anjuran).(bukti P16);32.Bahwa terhadap Surat Permohonan Audensi Tersebut, Komisi II DPRD KotaTangerang melalui Surat Nomor 172.3/058DPRD, tanggal 5 Februari 2014,mengundang KADISNAKER Kota Tangerang, Direktur Utama PT. Citra SuryaAbadi Prima dan Ketua Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT.

• CJ FeedJombang dari Disnakertrans Kabupaten Jombang Nomor567/1468/415.33/2012 tertanggal 04 Desember 2012;Bahwa tanggal 13 Desember 2012 terjadi dialog (Audensi) antaraperwakilan FSPMI dengan PemKabupaten Jombang yangmenghasilkan kesepakatan sebagaimana (Bukti Surat T terlampir);Bahwa tanggal 14 Desember 2012 dikeluarkan surat himbauan atastindak lanjut Audensi dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jombangkepada PT.

  CJ Feed Jombangatas tindak lanjut Audensi dari Dinsosnakertrans KabupatenJombang yang pada intinya tidak memenuhi persyaratan karenaanggotanya kurang dari 10 orang sebagaimana surat Nomor567/1620/415.31/2012 tertanggal 18 Desember 2012 (Bukti Surattertulis terlampir);Bahwa tanggal 02, 03, 04 Januari 2013 terjadi penghalanghalangan masuk kerja di PT. CU Feed Jombang terhadap karyawanyang dianggap outsourcing di bagian Packing PT.

• Mangul Jaya mengirimkan suratpermohonan audensi dengan Pimpinan Perusahaan PT.

  Mangul Jaya; Bahwa terkait surat audensi tersebut, pada tanggal, 31 Mei 2013Pimpinan Perusahaan melalui Personalia dan General Managermengeluarkan surat pengumuman Nomor /744/Pers&GA/V//2013tertanggal 27 Mei 2013 yang salah satu isinya adalah Perjanjian kontrakkerja berakhir pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 dan tidakdiperpanjang; Bahwa siapa yang habis tidak pernah disampaikan oieh Tergugat tetapiTergugat melarang masuk sebagian pekerja yaitu 198 pekerja yangseluruhnya tergabung dengan PUK GSPMII

  Mangul Jaya telah21.membuat Tergugat panik, hal tersebut dibuktikan Tergugat sendiri dimanasetelah menerima surat Audensi Pimpinan Unit Kerja GSPMII PT.

• Kepala UPTD Pasar Turi Dinas Pendapatan KotaSurabaya dengan menyerahkan berkas yang diberi tanda terima berkas validasi Data PedagangPasar Turi tertanggal 25 Agustus 2007 (Bukti P4) ;Menimbang, bahwa Ketua kelompok Pedagang Pasar Turi Baru Tahap II Surabayapernah mengirim surat kepada Ibu Walikota Surabaya Nomer : 06/SK/PA/PSTBIII/2/2013Tanggal 13 Pebruari 2013, perihal audensi dengan tujuan mendapatkan kejelasan tentangpembangunan tempat penampungan sementara (PPS) dan pembangunan gedung pasar turitahap

  III, dengan melampirkan resume rapat yang dihadiri 15 orang (Bukti P5) ;Menimbang, Bahwa dari bukti P5, setelah Majelis Hakim mempelajari antara surattertanggal 13 Pebruari 2013 dengan lampiran berupa resume rapat yang dilaksanakan tanggal12 Pebruari 2013 di ruang rapat ASST 2 Pemkot Surabaya, hal mana menurut hemat MajelisHakim tidaklah mungkin resume rapat dibuat atau ditulis terlebih dahulu (tanggal 12 februari2013), sedangkan surat permohonan audensi dengan Ibu Walikota Surabaya (tanggal 13februari

  2013) ;2 29922092 2222225 2 2222+Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti P5 tersebut, ketua kelompokPedagang Pasar Turi Baru Tahap III Surabaya, telah mengirim surat lagi kepada Ibu WalikotaSurabaya perihal audensi dengan nomer surat : 07/SK/PA/PSTBIII/3/2013 tanggal 04 Maret2013 (Bukti P6), dengan surat nomor 08/SK/PA/PSTBHI/4/2013 tanggal 10 April 2013(Bukti P7), dengan ditindaklanjuti bukti P8 berupa surat dari ketua KPPTB Tahap IIISurabaya kepada Kepala UPTD Pasar Turi Surabaya Nomor :

  Djuhadi Ichsan) kepada Kapolrestabes Surabaya,perihal pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dan dilanjutkan dengan surat yang ditujukankepada asisten II pemerintah Kota Surabaya, Surat nomor : 020/SK/PRT/PSTBII/6/2013tanggal 29 Juli 2013, perihal permohonan audensi (bukti P11) ;47Menimbang, bahwa bukti p12 berupa surat pemberitahuan pertemuan akbar dari KetuaPaguyuban Pedagang Pasar Turi Baru Tahap III kepada Kapolrestabes Surabaya tanggal 12September 2013 dengan dilampiri surat perihal yang sama ditujukan

• .1 dan SP.2 sertasurat pemberhentian Penggugat di antar oleh Kepala Dusun bernamaHerlin;bahwa setelh diterima surat tersebut keesokan harinya bersama samamendatangi Tergugat ke rumahnya, tetapi tidak bertemu ; bahwa saksi serta masyarakat juga mengajukan keberatan ke Camat danDPRD serta ke LPM dengan menandatangani surat keberatan tersebut ; bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan ke Kepala Desa secaratertulis ; bahwa saksi bersama dengan Penggugat dan beberapa orang masyarakatmengadakan audensi

  ke Kantor Camat ; bahwa isi percakapan audensi tersebut adalah tidak pernah camat memberirekomendasi kepada Tergugat ; bahwa setahu saksi hubungan Kepala Desa dengan Penggugat baik baiksaja ;Hal. 26 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUNMDN bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama Kepala desa sebelum Tergugatmenjabat sebagai Kepala Desa ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannyatertanggal 30 April 2020 ;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak adamengajukan sesuatu lagi dalam perkara

• membuahkan hasil dan jugaDisnaker tidak dapat memberikan sanksi kepada Tergugat ;Bahwa dengan tidak adanya hasil bipartit diatas tersebut maka PENGGUGAT dalamkapasitas sebagai Ketua PUK SP TSK SPSI beserta penguus lainnya mengajukan suratpada tanggal. 30 Januari 2012 perihal Perohonan Sumedang untuk melakukanpengawasan terhadap pemerintah dalam penegakan peraturan ketenagakerjaan ;Bahwa pada tanggal Pebruari 2012 dengan No.007/PUK/SP TSK/SPSI/KH/II/2012PENGGUGAT beserta pengurus PUK SP TSK SPSI diterima audensi

  Kahatex ;Bahwa pengangkatan saksi sebagai bendahara dan Cartiwan sebagai Ketua SPSI di PTKahatex definitif melalui SK No.KEP01/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/III/2012 tertanggal12 Maret 2012 dengan masa bhakti 20112015 ;Bahwa benar pada tanggal Pebruari 2012 Penggugat pernah memimpin audensi keDPRD Komisi C Kab.

  berkaitan erat dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 Penggugat beraudensi dengan DPRD kabupatenSumedang membicarakan permasalahan ketenagakerjaan mengenai pelaksanaanpensiun, adanya persyaratan perempuan hamil atau melahirkan agar bersediamengundurkan diri dan pelaksanaan upah cuti hamil atau melahirkan anak keempat danaudensi tersebut telah mendapat dispensasi dari perusahaan ; Bahwa setelah audensi

  Kahatex melakukan audensi dalam rangka menjalankan tugasnya dan telah mendapatijin dari perusahaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UndangUndang No.21 tahun2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan Serikat pekerja/serikatburuh, federasi konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomorbukti pencatatan berkewajiban :a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hakhak dan memperjuangkankepentingannya ;b.

• diajukan Pengggugat kabur dan tidak berdasarkan Perjanjian, olehkarena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakanGugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpadda halaman 8 dan 9 angka 18, 19, 20 dan 21 yang pada intinyamenyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestai dengantetap tidak menandatangani AJB walaupun PENGGUGAT telahmemberikan somasi maupun permohonan audensi

  adalah tidak benardengan penjelasan sebagai berikut :a) Upaya persuasive yang dilakukan PENGGUGAT baik melalui suratsomasi maupun audensi adalah tindakan yang dilakukan jauh setelahPENGGUGAT melakukan wanprestasi yaitu PENGGUGAT barumembayar seluruh angsuran rumahnya pada tanggal 11 Nopember2014, dimana tidak ada kesepakatan secara tertulis antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menambahkan Jangka WaktuPembayarannya, hal ini diatur dalam Pasal 15 Perjanjian Sewa Beliyang mengantur :hal 19 Put Nomor

• asili);Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 1 (Satu) orangSaksi fakta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keteranganselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagalberikut;Saksi bernama Suminto, menerangkan pada pokoknya;won nnn nanan nn Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun Kaligung; Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2012 sampaisekarang;Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Meteseh, KecamatanKaliori;Bahwa Perangkat Desa melakukan audensi

  Suwarno pernah mengajukan audensi/ komplain kepadaKepala Desa terkait pemberhentian tersebut;Bahwa Sdr. Suwarno mengajukan keberatan pada tanggal 30 Juni2020 diterima oleh Kepala Desa;Bahwa tanggapan atas keberatan tersebut sampai dengan tanggal 20Agustus 2020 tidak ada ada tanggapan, setelah tanggal 21 Agustus2020 baru diterbitkan;Bahwa Kepala Desa Kedungasem telah menjawab keberatan tersebutsetelah proses sidang di Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2020;Bahwa Sdr.

  Suwarno ikut audensi di DPRD Kabupaten Rembang;Bahwa sesuai Perbup bahwa masa jabatan perangkat desa usianya 60tahun;Bahwa peraturan yang digunakan berkaitan dengan masa jabatanperangkat desa usianya 60 tahun adalah Peraturan Bupati RembangNomor 16 Tahun 2017;Bahwa perangkat desa yang diberhentikan adalah Rebin dari desaMeteseh dan Suwarno dari desa Kedungasem;Bahwa Saksi pernah konsultasi dengan Kecamatan yang dijelaskanhanya Perbup saja; Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan SK dan taliasih yangdiberikan

• Hal ini sudah disampaikan secara lisankepada karyawan bersangkutan lewat atasan masing masing;tanggal 22 September perusahaan menerima Surat dari DPC SBSI Nomor049.Eks.DPC.IX.2014 dengan redaksi Permohonan Audensi untukmemperkenalkan organisasi PK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992.Dengan Jadwal tanggal 24 September 2014;Halaman 7 dari 36 hal. Put.

  Surat Pengunduran Diri tanggal 15 September 2014;Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Jam 10:30 WIB, Ketua DPCSBSI 1992 Cimahi Bapak Asep Jamaludin hadir di PT Sukanda Djayaditerima dengan baik oleh Ibu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurusPK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya;Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untukmelakukan Audensi secara umum terhadap karyawan PT Sukanda Djaya,permohonan berikut masih belum bisa dikabulkan perusahaan, karenaakan dijadwalkan dilain waktu;Bahwa pada

  tanggal 25 September 2014 Penggugat menerima suratNomor 002.Eks.PK.IX.2014 dari PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya tentangPemberitahuan Mogok Kerja atas dasar gagalnya Audensi pada tanggal24 September 2014, demo mogok kerja akan dilakukan pada tanggal 2Oktober 2014, dengan adanya 6 (enam) tuntutan yang ingin disampaikan;1) Hapuskan sistem buruh kontrak/PKWT;2) Berlakukan Upah Lembur sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;3) Berikan segala hak cuti yang sudah diatur dalam UndangUndangNomor

• Oleh TIMPemilinan Perangkat Desa Yang Yakni Sekitar Pukul 16.00 WIB DiKantor Balai Desa Untuk Mendengarkan Hasil Tes Ujian Kami LakukanPada Saat Di Gedung UTC Semarang, Yang Pada Saat Iltu BanyakKejanggalan Baik Dalam Pelaksanaan Test, Penyampaian Nilai YangDibacakan, Mulai Dari Amplop Yang Sudah Tidak Bersegel, TidakAdannya Kop/Logo Dari Pihak Penguji Univeritas Indonesia, DanBanyak Lainya; Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Kami Para penggugat danPeserta Calon Perangkat Desa lainnya Melakukan Audensi

  Peserta Yang Mengundurkan Diri Yang Bernama (Gilang AryaSukma) Tetap Mendapatkan Nilai;Hal 9 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor: 97/G/2018/PTUN.SmgAmplop Perekapan Nilai Yang Sudah Tidak Bersegel Dan HasilNilai Yang Tidak TerinCi;Desa Blerong Kec Guntur Yang Tidak Melakukan MoU Dengan UITetap Mendapatkan Nomer Peserta Tes;Tidak adanya berita acara serah terima rekapitulasi hasil nilai;Pada Hari Jumat Tanggal 2 Maret 2018 Sebagian Peserta MewakiliAtas Nama Calon Perangkat Desa Sekabupaten DemakMelakukan Audensi

• II ;Bahwa atas macetnya pembayaran angsuran tersebut, sekitarpertengahan hingga akhir bulan Juli 2017 Penggugat dihubungi viatelepon dari Tergugat maupun Turut Tergugat untuk segera membayarangsuran jika tidak maka akan dilakukan Buy Back Garante (disingkatBBG) ;Bahwa atas desakan dari Turut Tergugat tersebut, akhirnya pada tanggal1 Agustus 2017 Penggugat meminta jasa hukum kepada Kantor kamiuntuk membantu) menyelesaikan permasalahan secaranonlitigasidengan sifat pendekatan persuasif, mediasi, audensi

  dan negosiasiHal. 8 dari 41 Hal, Putusan No. 313 / PDT / 2019 / PT.DKI47.48.49,50.51.&2.53.dengan Tergugat dan Tergugat Il demi mencari solusi terbaik daripermasalahan yang ada (Vide Bukti P27) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2017 Penggugat melaluikuasa hukum mengirimkan surat mohon klarifikasi sekaligus melakukanpertemuan dan/atau audensi dengan Tergugat I, dan salah satu hasilpertemuan adalah Tergugat menyarankan kuasa hukum Penggugatuntuk langsung berhubungan hukum dengan Tergugat II

  oleh karenamengenai kredit macet adalah kewenangan Tergugat II sedangkanTergugat I hanya sebatas perantara saja (Vide Bukti P28);Bahwa atas surat permohonan klarifikasi tersebut, pada tanggal 8Agustus 2017 Tergugat membalas surat dengan perihal Jawaban yangpada poin 5 (lima) menyarankan Penggugat untuk menghubungi TurutTergugat (Vide Bukti P29) ;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 kami mengirimkan surat kepadaTergugat Il sebagaimana hasil audensi dengan Tergugat tentang perihalMohon Klarifikasi Tertulis

• Mks.3.5.3.6.adalah hal yang keliru,.Surat keputusan Rektor No. 122Tahun 2019 bersifat individual, surat keputusan tersebutditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badanhukum perdata dan bukan untuk umum= sehinggapermintaan audensi oleh lembaga mahasiswa kampusharus berdasarkan surat kuasa khusus dan harus jelaspemberi kuasa dan penerima kuasa dan kapasitas sertamempunyai kKewenangan mewakili para penggugat untukbertindak;Bahwa posita pada bagian kelima, tergugat mengakui ada pertemuan mahasisswa

  Mks.Bahwa setelah SK Skorsing turun, kemudian disampaikan kepada asisten pengawal:Bahwa Saksi bersama Para Penggugat yang membuat Surat Permohonan Audiensi;Bahwa Objek sengketa dikeluarkan pada Bulan April 2019;Bahwa Surat Permohonan Audensi dibuat tanggal 24 April 2019;Bahwa Kegiatan audensi dilaksanakan pada tanggal 25 April2019;Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam tim sidang kode etik; Bahwa Saksi pernah mendengar Para Penggugat diperiksa TimKode Etik;Bahwa Para Penggugat diperiksa Tim Kode Etik

• Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat Buruh Nomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ; ----------------------- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ; ------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca Darma Nomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010

  Menyatakan barang bukti 1 (satu) Iembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;e 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPCFKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ; e 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca DarmaNomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan SK Karyawan tetap DII Nomor: /PK KUI SBSI/RSPD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ; 6 (enam

  Bahwa Disnakersostran datang ke Rumah Sakit Panca Dharma setelahmanagemen Rumah Sakit melakukan perundingan dengan Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) Rumah Sakit Panca Dharma =;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang e 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;831 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor :FKUI SBSI/II/2010tanggal 1Februari141/AB/DPC20101 (Satu) lembar Surat Permohonan

  sebagai dakwaan yangpremature, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakanbahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ; n Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum tidak dapatditerima, maka biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi

• Menyatakan barang bukti :e 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPCFKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca DarmaNomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan SK Karyawan tetap DIlNomor: /PK KUI SBSI/RSPD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ;enam

• satu) potong kemeja ukuran M jenis Tactical lengan panjang dengan Merk 5.11 + berwarna hitam;

• 1 (satu) potong Celana Panjang jenis PDL Cargo dengan Merk Kendy dengan No. 28 berwarna abu muda;
• 1 (satu) buah Kopiah Kain Model Taliban berwarna Hijau Tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa TEDI SUTARDI Bin (Alm) Jamili;

• 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 300 / 743-Satpol.PP / 2021, tanggal 15 Juli 2021 tentang pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan audensi