Terjadi indikasi terjadi pelanggaran pidana pada saat pelaksanaantugas Satgas, berupa pelanggaran ketentuan Pasal 10A UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang (vide, bukti P10), yaitu tentang kerahasian dokumen PPATK,sebagai berikut :Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 28 P/HUM2010.a. Berita ANTARA News tanggal 26 Maret 2010, 15:29 WIB denganjudul "Gayus Temui Satgas Mafia Hukum Tiga Kali" (vide, buktiP15);b.

Berita Lebin Cepat.com tanggal 21 Juni 2010 dengan judul "SatgasMafia Hukum Bertemu dengan Gayus" (vide, bukti P17);Pasal 10A :"(1) Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum,Hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atauketerangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurutUndangUndang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atauketerangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurutUndangUndang ini;(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi KeuanganMencurigakan wajid dirahasiakan

dalam persidanganPengadilan;(3) Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum,Hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggarketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)tahun;(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelakudipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun" ;2.

Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM300513.B0048 tanggal 30 Mei 2013 sebesarRp981,000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (Satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180613.B0084 tanggal 18 Juni 2013 sebesarRp1.483.500.000, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi

legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM090713.B0065 tanggal 09 Juli 2013 sebesarRp783.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM100713.B0041 tanggal 10 Juli 2013 sebesarRp988.372.500, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger

DokumenPelaporan ke PPATK.7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an.

Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesarRp3.033.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (Satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp2.575.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi

legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM290713.B0006 tanggal 29 Juli 2013 sebesarRp805,000,000, atas nama DARYONO beserta lampirannyaberupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM030913.B0057 tanggal 03 September 2013sebesar Rp1.147.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa lIdentitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK.7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an.

Dan jugadikuatkan dengan keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan BPKRI , keterangan ahli PPATK , dan Surat Pernyataan PEMOHON Drs.JOHAN ANUAR, SH, MM Bin H. NANG AGUS mengenai pertanggungjawaban atas KPA, PPATK, bendahara dan bendahara Dinas Sosial , sertaalat bukti lainnya berupa Surat surat Penyitaan yang ada hubungannyadengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON Drs.JOHAN ANUAR, SH, MM BinH. NANG AGUS.4.

Bahwa TERMOHON telah meminta keterangan Saksi ahli BPK Rl,SaksiAhli PPATK,Saksi Ahli Pidana Umum,Saksi Ahli KEMENDAGRI.7. Bahwa Termohon telah memeriksa dan meneliti Surat Pernyataan dariPEMOHON Drs. JOHAN ANUAR, SH, MM Bin H. NANG AGUS mengenaipertanggung jawaban atas KPA, PPATK, bendahara dan bendahara DinasSosial.8.

NANG AGUS, selanjutnya diberi tanda T4;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli BPK RI, selanjutnya diberitanda T5;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli PPATK, selanjutnya diberitanda T6;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli Pidana Umum, selanjutnyadiberi tanda T7;Foto Copy Pemeriksaan Saksi Ahli Kemendagri, selanjutnya diberi tanda T8;Foto Copy Hasil Gelar Perkara tanggal 06 September 2016 di DittipidkoerBareskrim Polri Jakarta, selanjutnya diberitanda T9;Foto Copy Surat Ketetapan

NANG AGUS mengenai pertanggung jawaban atas KPA, PPATK,Bendahara Dinas Sosial, selanjutnya diberi tanda T11;Foto Copy Surat Pencabutan Permohonan Pra Peradilan Nomor11/Pra.Per/2016/PHN. PLG tanggal 28 Oktober 2016 oleh PEMOHON PraPeradilan Drs. JOHAN ANWAR, SH, MM Bin H.

dengan Termohon, karir Pemohonselalu menanjak baik dengan penghasilan yang lebih dari cukup untuksekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan berlebih yaitusejak Tahun 2002 sd Tahun 2004 ditugaskan di TGPTPK (TimGabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di Kejaksaan AgungRI dengan gaji 15 (lima belas) kali gaji Pemohon selaku Polisiberpangkat AKBP, dan yang diserahkan ke Termohon adalah 10(sepuluh) kali gaji polisi, selanjutnya pada Tahun 2005 sd Tahun 2008ditugaskan sebagai Direktur Hukum di PPATK

Alasan Pemohon butir 7 Termohon menolak, karena faktanya tidakbenar :Pada kenyataan Pemohon tidak memberi seluruh gajinya di TGPTKdan PPATK serta LPSK, buktinya sebagai berikut :a.Bahwa ketika Pemohon di TGPTPK seingat Termohon hanyabeberapa bulan tidak sampai setahun di TGPTK.

Pemohon hanyamemberi sebagian kepada Termohon Rp 2.500.000 dari gaji yangdiperoleh Pemohon di TGPTPK, diketahui Termohon dari rekanpolwan yang suaminya anggota Polri berpangkat AKBP juga diTGPTPK ternyata gaji di T@PTPK Rp 7.500.00.Pemohon di PPATK Juli 2005 s/d Juli 2008 hanya 3 (tiga) tahun,jabatan awal sebagai analis selama 1 (satu) tahun kemudiandiangkat menjadi direktur hokum dari tahun 2006 s/d Juli 2008.

Gajiyang diterima Pemohon di PPATK tidak seluruhnya diberikanTermohon sebagian diambil Pemohon dengan alasan untukkeperluan Pemohon .Pemohon menjabat sebagai wakil ketua LPSK hanya 1 '/2 tahun dariOktober 2008 s/d April 2010 sebagaimana telah dijelaskanTermohon pada butir 6 (b) dan 6 (c) diatas.Putusan Nomor 0178/Pat.G/2015/PAJS., hal 19 dari 928.9.Alasan Pemohon butir 8 Termohon menolak karena faktanya tidakbenar :Pada kenyataannya Termohon dari sejak awal perkawinan pada tahun1986 s/d 28 Juli 2014

Bahwa Pemohon menjalani hidup sebagai suami istri tanpahubungan sexual hamper selama 10 (sepuluh) tahun Termohonmenolak karena faktanya tidak benar :Hubungan sexual dilakukan terus buktinya ketika Pemohon masihdi Polri, PPATK & LPSK sering rapat diluar kantor di hotelhotelseperti hotel Darmawangsa, Radison, Santika sampai hotelhotel diCarita, Bandung, Puncak, Termohon selalu ikut serta diajakmenemani Pemohon tidur bersama di hotel, termasuk ketikaPemohon dan Termohon berdua ke Bali menginap di hotel

transaksi kKeuanganyang menyimpang dari profil karakter atau kebiasaan pola transaksi daripengguna jasa yang bersangkutan, transaksi keuangan pengguna jasayang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihakpelapor sesuai dengan ketentuan undangundang, transaksi keuanganyang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, transaksikeuangan yang diminta pihak PPATK

nomor : S82/1.02.3.3/PPATK/03/13 tanggal 20 maret 2013 maka saya bersedia untukdiperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredarangelap Narkotika dan pencucian uang sebagaimana dimaksudpasal 137 huruf a,huruf b Undanguandang Republik IndonesiNomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 3, 4 dan pasal 5Undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan danpemberantasan tindak pidan pencucian uang sesuai denganlaporan kejadian nomor : LKN/08WTB/III/2013/BNN tanggal 4Febrruari 2013 atas nama

2012 sampai sekarang;Bahwa ahli mengatakan fungsi dan tugas PPATK berdasarkanpasal 40 Undangundang nomor 8 tahun 2010, pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan datadan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadapkepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporanHalaman 53 dari 109 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stbdan informasi transaksi keuangan yang berindikasih tindak pidanapencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksuk dalam pasal

atau Lembaga pengawas dan pengatur dilarangmemberitahukan laporan transaksi keungan mencurigakan yangakan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atautidak lansung dengan cara apapun kepada pengguna jasa ataupihak lain;Bahwa ahli mengatakan Tersangka Mohd Azwar Alias Siwa AliasBang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ditangkap oleh petugas BNNpada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekitar pukul 19.00Wib di Perum Villa Permai Indah No.88 Jalan SudirmanKelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten

Bahwa Penyidik maupun Penuntut Umum tidak menggunakan Hasil AnalisisPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam lembarpada berkas perkara pidana ini, hal tersebut berarti tidak pernah ada laporantentang suatu Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan yang ada di dalamaktivitas Rekening Bank milik Terdakwa.

ukur Nomor 259/Bandar Jaya Timur/2005, tanggal30 Desember 2005, seluas 970 m2 atas nama Mahmud Fauzi, sebelahutara berbatasan dengan Supno, sebelah barat berbatasan denganjalan, dan sebelah timur berbatasan dengan Mulyono dan sebelahselatab TPA.KURNIATIAlas Hak: AKTA JUAL BELI NOMOR 807/TBR/2002 Tertanggal 8Oktober 2002, Terletak di Desa Bandar Jaya Timur, KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten lampung Tengah, Yang dibuat olehLaseri sebagai penjual dan Wirianto sebagai pembeli dihadapan camatselaku PPATK

sebelah timur berbatasan dengan sunardi, sebelahselatan dengan Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan sojaiman.Yang lokasi tanah gerletak di RT.14 Dusun Rantau Jaya V DesaBandar Jaya Timur kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten LampungTengah.MARGOAlas Hak; AKTA JUAL BEL NOMOR 525/TB/VII/1993 TertanggalAgustus 1993, terletak di Desa/ Kelurahan Bandar Jaya Timur,Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yangdibuat oleh Sukarjo sebagai penjual dan Margo sebagai pembelidihadapan Camat Selaku PPATK

oleh Gono, yang sebelah utara berbatasan dengan Kandar,sebelah barat berbatasan Kandar, sebelah timur berbatasan Subrotodan sebelah selatan dengan Haji Ralip, seluas 5.000 m2.ARIF MAULADIAlas Hak: AKTA JUAL BELI NOMOR 178/TBR/2010 Tertanggal 19Mei 2010, terletak di Desa/Kelurahan Bandar Jaya, KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang dibuat olehHalaman 13 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsJumono sebagai penjual dan Arif Mauladi sebagai pembeli dihadapanCamat Selaku PPATK

Lokasi tanah terletakDesa/Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi BesarKabupaten Lampung TengahINDRI JAYAHalaman 17 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsAlas Hak: AKTA JUAL BELI NOMOR 56/TBR/RJAYA/XV2004Tertanggal 1 November 2004, terletak di Desa/Kelurahan BandarJaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah,yang dibuat oleh Herman Yosef Sartono sebagai penjual dan Erlinasebagai pembeli dihadapan PPATK Nanik Maryani,S.H, yang sebelahutara berbatasan Sofyan, sebelah

Lokasi tanah terletak Desa/Kelurahan Bandar JayaTimur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung TengahSUKIYEMAlas Hak: AKTA JUAL BELI NOMOR 134/Agr/1987 Tertanggal 28Februari 1987, terletak di Desa/Kelurahan Bandar Jaya, KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang dibuat olehSalim sebagai penjual dan Sukiyem Tupan sebagai pembelidihadapan Camat Selaku PPATK Kecamatan Terbanggi BesarPalgunari, yang sebelah utara berbatasan Hadi Suprapto, sebelahbarat berbatasan Ngateni, sebelah timur

Ahli Isnu Yuwana Darmawan, SH, LLM dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: BahwaAhli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan; Bahwa Ahli S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,Lulus Tahun 1996, kemudian S2 di Rijksuniversiteit Groningen, theNetherlands, Lulus Tahun 2003 dan Jabatan Ahli di PPATK adalah sebagaiAnalis Hukum Senior di Direktorat Hukum Hukum, Pusat Pelaporan danAnalis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak Januari 2013 sampai dengansekarang; Bahwa

berdasarkan pasal 40 UU No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalahsebagai berikut: pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atautindak pidana lain ("predicate crimes").

asaspembuktian terbalik; Bahwa sepanjang dia tahu asalusul Sumber dananya bisa dipidanaatau patut diduga; Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik kamiSampaikan modusmodus dan unsurunsur; Bahwa Ahli memberikan analogi kepada Penyidik yang termasuk yangtermasuk unsur menyembunyikan atau menyamarkan seperti pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010; BahwaAhli tidak masuk ke kasus tapi memberikan analogi; Bahwa terhadap Rekeningrekening yang mencurigakan tersebut adakewajiban Bank melaporkan ke PPATK

; Bahwa Ahli mengetahui telah terjadinya PPATK ada 2 (dua) mekanismeuntuk meminta Bank dan PPATK;Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lgs Bahwa Abhli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik mengenaiRekening dalam perkara ini diantaranya rekening BRI, BCA, pendapat Ahllmengenai rekening tersebut Itu dapat diindikasikan mencurigakan; BahwaAhli melihat kecurigaan tersebut dari data transaksi; Bahwa tidak melakukan penilaian terhadap itu; BahwaAbhli tidak tahu karena bukan bagian

Dengan demikian unsurketiga telah terpenuhi;Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN LgsUnsur ke4 : dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli ISNU YUWANA DARMAWAN,S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucianuang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam ataumempergunakan rekening orang lain untuk menampung, menempatkan,

No.440/Pdt.G/2021/PA.Wip.Am PpATK Perkara Rp 50.000,00Panggilan Rp 240.000,00PNBP Panggilan Rp 20.000,00Meterai Rp 10.000,00Redaksi Rp 10.000,00Jumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wip.

Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uangdan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1).

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pasal 1 angka 5 UU TPPU yang dimaksud dengan TransaksiKeuangan Mencurigakan adalah :a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari PenggunaJasa yang bersangkutan;b.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Berdasarkan Pasal 23 UU TPPU yang menyatakan bahwa Penyediajasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yangmeliputi :a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;b.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (8) UU TPPU menyatakan bahwaPejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas danPengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi KeuanganMencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATKsecara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepadaPengguna Jasa atau pihak lain. Sesuai dengan informasi dan krnonologis yang disampaikan olehpenyidik tesebut di atas, dapat ahli kemukakan halhal sebagaiberikut :a.

Sehinggapertanyaan penyidik mengenai apakah pihak PPATK masihmemonitor, bila ya sampai sejauhmana dandipertanggungjawabkan kepada siapa, Ahli menjelaskan bahwaPPATK tidak mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untukmelakukan monitoring terhadap rekening yang telah diblokir/disita.Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dankewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU TPPU,PPATK bertanggungjawab kepada Presiden.Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan

PrawirotamanYogyakarta dan Terdakwa menyampaikan kepada korban supaya tidak jadimengambil uang sekarang dengan alasan harus ada ijin PPATK dan BankIndonesia, atas penjelasan dari Terdakwa kurban masih percaya dan Terdakwapinjam uang sebesar Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) kepada korban dengan alasan ada urusan dengan Kepolisiandan Kejaksaan, atas bujuk rayu tersebut koroban memberikan uang permintaanTerdakwa;Bahwa sampai dengan bulan September 2011 korban

puluh satu milyard enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), atas katakatayang disampaikan oleh Terdakwa korban percaya, selanjutnya Terdakwamembuat konsep surat kuasa yang isinya korban untuk mengambil uang padatanggal 19 September 2011 di Safety box di Bank BCA Sudirman Yogyakarta,tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa mengajak korban untuk bertemu di CafeMinistri jalan Prawirotaman Yogyakarta dan Terdakwa menyampaikan kepadakorban supaya tidak jadi mengambil uang sekarang dengan alasan harus adaijin PPATK

Nomor 3/10/2001:bukti T.I18);Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerjasetelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi KeuanganMencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.(vide Pasal 14 ayat (1) PBI Nomor 5/21/PBI/2003 Jo.

Tindak Lanjut Pemantauan Rekening dan TransaksiNasabahBank wajib menyampaikan Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah Bank mengetahui adanya unsur TransaksiKeuangan Mencurigakan;Dokumentasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rekeningdan TransaksiBank wajib menatausahakan hasil pemantauan danevaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yangdilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK.C.

PROSEDUR PELAPORAN INTERNAL DAN PELAPORANKEPADA PPATK1.Bank wajidb melaporkan Transaksi KeuanganMencurigakan baik untuk keperluan internal maupununtuk keperluan pelaporan kepada PPATK;. Yang dimaksud dengan laporan internal adalah laporandari unit kerja yang terkait dengan penerapan PrinsipMengenal Nasabah kepada UKPN atau pejabat yangditunjuk;.

RekeningTermohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Il pada tanggal 11Juli 2008 senilai Rp1.300.000.000,00 (vide bukti T.I2/P14)tersebut padahal transaksi keuangan tersebut menyimpangprofil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi baik profil,karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pembanding/Penggugat maupun profil, karakteristik, atau kebiasaan polatransaksi dari Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II kedalam Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan dan tidakmelaporkannya ke PPATK

Sehinggaberlakulah asas lex specialis derogat lex generalis;Bahwa ketentuanketentuan lex specialis dalam perkara a quo adalahPeraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI) maupun UU Tindak Pidana Pencucian Uang beserta Peraturanyang diterbitkan oleh PPATK;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut saling dihubungkanantara satu dengan lainnya, maka telah terbukti menurut hukum danoleh karenanya merupakan suatu fakta hukum yang tidakterbantahkan bahwa Termohon Kasasi /Tergugat

yang akan mendapatkan pinjaman melalui Koperasi MitraMandiri Malang Jawa Timur; Setelah Terdakwa sudah sepekat dengan isterinya bersama dengan lel.Andi, maka Terdakwa memberikan masingmasing tugas yaitu Terdakwamengaku bernama Agung (Pimpinan Koperasi) dan Terdakwa jugamengaku sebagai Hamka sebagai Menager Koperasi, sedangkan isterinyayang bernama Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto mengakubernama Yani mengaku sebagai Customer Service, sedangkan Andimengaku bernama Hasan sebagai Kepala PPATK

MitraMandiri Malang Jawa Timur; Setelah Terdakwa sudah sepekat dengan isterinya bersama dengan lel.Andi, maka Terdakwa memberikan masingmasing tugas yaitu TerdakwaHalaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKSmengaku bernama Agung (Pimpinan Koperasi) dan Terdakwa jugamengaku sebagai Hamka sebagai Menager Koperasi, sedangkan isterinyayang bernama Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto mengakubernama Yani mengaku sebagai Customer Service, sedangkan Andimengaku bernama Hasan sebagai Kepala PPATK

Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepadaKantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianakmaupun BPN di Jakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi,maupun Pemerintah Pusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNASHAM, DPRD dan Menteri Keuangan RI, BI, KPK, PPATK, BPK RIdan/dimana perlu;2.

Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa aKantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianakmaupun BPN di Jakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi,maupun Pemerintah Pusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNASHAM, DPRD dan Menteri Keuangan RI, BI, KPK, PPATK, BPK RIdan/dimana perlu;2.

bertuliskantanah ini sudah dipersilkan dan gambar denah lokasi tanah yang dipersilkan; Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tomas Edison Purba, SH; Bahwa diketahui tanah tersebut milik Tomas Edison Purba, SH berdasarkanHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Kbj3.Surat Akta Jual Beli nomor : 506/Barusjahe/2004, tanggal 2 September 2004dimana pihak pertama sebagai penjual adalah Hormat Perangin angin danpihak kedua sebagai pembeli adalah Tomas Edison Purba, SH yangdikeluarkan oleh Notaris/PPATK

Karo; Bahwa barang yang dirusak adalah 2 (dua) lembar spanduk yang bertuliskantanah ini sudah dipersilkan dan gambar denah lakasi tanah yang dipersilkan; Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah Tomas Purba, SH; Bawha tanah tersebut milik Tomas Edison Purba, SH berdasarkan Surat AktaJuel Beli nomor : 506/Barusjahe/2004, tanggal 2 September 2004 dimanapihak pertama sebagai penjual adalah Hormat Peranginangin dan pihakkedua sebagai pembeli adalah Tomas Edison Purba, SH yang dikeluarkan olehNotaris/PPATK

/Tertulis dalam SeharusnyaPermohonan1 3 Angka 12 baris 3 : tertuiis 30 Mei 2013. (30 Mei 2013 seharusnya tidak ada.2 5 Angka 5 (2) huruf a baris ke9 Halaman 8 seharusnya halaman 9.huruf c terrtulis: Bukti bertanda P.31halaman 8 berstabilo...3 6 Angka 3 huruf e : tertulis Bukti bertandaBukti bertanda P.31 halamanP.31 halaman 7 berstabilo. 7 seharusnya Bukti bertanda P.33halaman 10.4 11 Halaman 11 angka 3 Bukti Singkatan PPATK semestinyabertanda P.29 huruf a. baris 9 : tertuiis PPAT.PPATK5 17 Romawi

Badan Narkotika Nasional (BNN) ;Bahwa PPATK disebut sebagai administratif, tidak di bawah lembagapenegak hukum tidak mempunyai kewenangan untuk penyelidikan danpenyidikan ;Bahwa laporan yang dimiliki oleh PPATK ada beberapa jenis :. Laporan transaksi kKeuangan yang mencurigakan ;. Laporan transaksi tunai batasnya Rp. 500.000.000,00 ;. Laporan dari Bea Cukai untuk membawa uang keluar masuk wilayah pabeanyang batasnya + Rp. 100.000.000,00 ;.

Yang menetukan mencurigakan itu bukan PPATK Penyidiklahyang punya kewenangan apakah ini Pidana atau tidak ;Bahwa pembobotan itu umum, standar di PPATK kalau terkait dalam kasusini itu akan didalami, kalau semua didalami itu terlalu banyak sehingga adasegala prioritas, kalau transaksi itu besar itu akan didalami ;Halaman 255 dari 317 halaman Putusan No. 06/Pid.SusT PK/2015/PN.

ke PPATK, dan PPATK itu memperoleh datadari Perbankan ;Bahwa yang menentukan adanya Pidana bukan PPATK tetapi Penyidik bisaPolisi, Kejaksaan KPK, Pajak Bea dan Cukai atau BNN merekahlah yangmenentukan apakah ini pidana atau bukan, PPATK hanya menelaah lalumembuat laporan analisis kemudian menyerahkannya kepada Penyidik ;Bahwa Laporanlaporan/informasi yang diberikan oleh PUK (Penyedia JasaKeuangan) itu kemudian dilakukan analisis pendalaman memberikan nilaitambah terhadap laporan yang masuk kemudian

Jadi misalnya dalam Pasal 2dipidana 4 tahun tapi di Pasal 3 dan Pasal 4 di pidana 20 tahun kan itutidak adil ;Bahwa PPATK itu wewenangnya adalah penyelidikan, basis asumsi yangdibangun PPATK adalah praduga bersalah, jadi kalau ada orang transaksiyang agak sedikit banyak itu pasti diduga adalah hasil kejahatan dantermasuk praduga bersalah. Sehingga penyelidikan PPATK harus berhentisampai pada penyelidikan saja, karena bisa perbuatan pidana bisa jugabukan.

Jadi PPATK tidak bisa menentukan ini perbuatan pidana, hanyadugaan, itupun kalimatnya dikurangi menjadi transaksi yangmencurigakan.

puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.425 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money ChangerNomor PRM230712.B1748 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.948.500.000,00(sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas namaDARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam

(satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah) atasnama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.428 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money ChangerNomor PRM240912.B0013 tanggal 24 September 2012 sebesarRp818.217.000,00 (delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh belas riburupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONOdan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir

puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.425 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money ChangerNomor PRM230712.B1748 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp948.500.000,00(sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas namaDARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam

(satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah) atasnama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.428 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money ChangerNomor PRM240912.B0013 tanggal 24 September 2012 sebesarRp.818.217.000,00 (delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh belas riburupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONOdan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir

delapan puluh lima juta rupiah) atas namaDARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.435 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money ChangerNomor PRM280113.B0008 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.976.300.000,00(sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atas namaDARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.436

PPATK dalam menyelesaikan persoalanpersoalan hukum misalkandengan salah satunya menyusun ketentuan, kemudian membalas Suratpermintaan pendapat hukum dari Direktorat Internal maupun juga apabila adakasuskasus terkait dengan TPPU dari Penyidik Polri maupun Penuntut Umum ;e Bahwa dalam perkara ini ahli pernah memberikan keterangan yaitu terdakwa dansaksi H.Zulkarnain dipersalahkan oleh Penyidik ada dugaan tindak pidanaNarkoba berindikasi TTPU ;e Bahwa ahli menganalisis atas dasar ada permintaan dari

pihak BNN pertama kaliyang masuk ke PPATK lalu saksi selaku Analisis Senior ditunjuk untukmenganalisis dari data yang disampaikan oleh Penyidik ;e Bahwa datadata yang disampaikan Penyidik hanya kronologis saja, bahwaterdakwa punya rekening dipinjam oleh suaminya kemudian rekening tersebutdipergunakan untuk menampung transfer maupun membayar juga ;e Bahwa ahli melihat profilnya terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga dan denganprofil sebagai ibu rumah tangga tetapi menerima transfer ataupun melakukantransfer

melakukan analisis kalauhasil analisis PPATK ada indikasi pidana maka PPATK akan melaporkannya74kepada Penyidik, karena PPATK setiap hari menerima Laporan dari seluruh Bankdi Indonesia ;Bahwa Profil terdakwa ibu rumah tangga sedangkan uang yang masuk tidakada satupun atas nama nama suaminya itu termasuk rekeningmencurigakan ;Bahwa karena tidak ada dasar transaksinya apa, dalam kaitan apa karena adatransfer, apalagi kalau transfernya tiap hari, kKemudian dalam jumlah yangsignifikaan setiap hari kalau

apabila ada indikasi transaksi keuanganyang mencurigakan walaupun nilainya dibawah Rp.100.000.000,yaitu kalautransaksi tidak sesuai dengan profil ;75Bahwa jika pada waktu pembukaan rekening baru nasabah tidak mempunyaipekerjaan kemudian mempunyai bisnis, maka nasabah tersebut bisa jugamengabdite informasi kepada Bank melaporkan bahwa terdakwa ada usaha, jikatidak maka nanti ada Bank bisa melaporkan kepada PPATK sebagai transaksiyang mencurigakan, makanya harus mengabdite ;Bahwa Ahli menjelaskan,

berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang ;Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangadalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uanb. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATKc. pengawasan terhadap

HA46915/10/19/SRG tanggal 28 Oktober 2019dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadapRekening BCA Nomor 8415139621 atas nama Hermawan dengan propilpekerjaan karyawan swasta (PCM PT TAGKeuangan) yang dimiliki olehTerdakwa tersebut yang dibuka sejak tanggal 14 Desember 2015 danditutup tanggal 25 Marert 2019 terdapat transaksi dana masuk dan keluarsebesar Rp. 39.747.415.931,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratusempat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu semilan ratus

HA46915/10/19/SRG tanggal 28 Oktober 2019 dari PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadapRekening BCA Nomor 8415139621 atas nama Hermawan dengan propilpekerjaan karyawan swasta (PCM PT TAGKeuangan) yang dimiliki olehTerdakwa tersebut yang dibuka sejak tanggal 14 Desember 2015 danditutup tanggal 25 Marert 2019 terdapat transaksi dana masuk dankeluar sebesar Rp. 39.747.415.931,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuhratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu semilan ratustiga

Terdakwa DIAN MARGALETI BINTI DARORI untukpembayaran pembelian lelang logam mulia hingga mencapai totalkerugian sebesar Rp. 11.965.800.000,00 (sebelas milyar sembilan ratusenam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan LaporanPolisi Nomor: LPB/114/II/2014/SUMSEL tanggal 19 Januari 2014 padaKepolisian Daerah Sumatera Selatan.e Bahwa dan proses penyidikan dimaksud diatas pihak Kepolisian DaerahSumatera Selatan talah melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

DARORI, dan dari hash penelusuran Pusat Pelaporan dan AnatisisTransaksi Keuangan (PPATK) tertuang dalam Surat No. S49011 .03.1Halaman 2 dari 31 halaman Put. No. 159/PID/2016/PT.PLG.IPPATKIO6I14ISR tanggal 05 Juni 2014 Perihal HasirAnalisis TransaksiKeuangan Mencurigakan atas nama DIAN MARGALETI BINTI DARORI(terdakwa) terhadap rekening terdakwa .pada Bank BCA No.8490075641 dan BCA No.8490150006 dengan kesimpulan terdapattransaksi kKeuangan mencungakan pada rekening DIAN MARGALETIBINT!

Terdakwa DIAN MARGALETI BINTI DARORI untukpembayaran pembelian lelang logam mulia hingga mencapai totalkerugian sebesar Rp. 11.965.800.000,00 (sebelas milyar sembilan ratusenam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan LaporanPolisi Nomor: LPB/114/II/2014/SUMSEL tanggal 19 Januari 2014 padaKepolisian Daerah Sumatera Selatan.Bahwa dari proses penyidikan dimaksud diatas pihak Kepolisian DaerahSumatera Selatan talah melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

B INTI DARORI, dan dari hash penelusuran PusatPelaporan dan Anatisis Transaksi Keuangan (PPATK) tertuang dalamSurat No.