Bahwa karena tidak cukup gorum pada RUPSLB Tgl. 1 Februari 2013tersebut, maka Tergugat menyampaikan undangan susulan Tgl. 1Pebruari 2013 No. 010B/UmDirutCLS/II/2013 yang materiundangannya adalah Rapat kedua RUPS Luar Biasa PT.CLS untukpembubaran perseroan PT.CLS 50 20 nc enn nn nno3.

Bahwa perbuatan Tergugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa(RUPSLB) PT.CLS Tgl. 1 Februari 2013 untuk pembubaran PT.CLSS6.Penggugat sangat keberatan karena komposisi para pemegang sahamdi PT.CLS masih dipermasalahkan dan juga besar kecilnya jumlahsaham di PT.CLS masih juga dipermasalahkan ;Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam registerperkara No.190/Pdt.G/2011/PNPBR yang saat ini masih dalam prosespemeriksaan tingkat banding di

PT.CLS dan membubarkan PT.CLSadalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa rencana RUPSLB PT.CLS yang dibuat oleh Tergugat terhadapPara pemegang saham PT.CLS adalah rencana RUPSLB yangmelanggar hukum dan harus dibatalkan dan untuk itu secara provisiTergugat harus membatalkan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013TES DUIL emma mn mmm man nnn tnBahwa rencana pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013masih terkait dengan adanya beberapa perkara yang diajukanPenggugat terhadap Penggugat dan berhubungan

Pol. : LP/77/2013/Bareskrim, maka pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013atau waktu yang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan segalaakibatnya tidak Sah 50n0 nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnnnns11.

Bahwa rencana pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013yang komposisi besar kecilnya jumlah saham sudah diajukan gugatanNo. 20/Pdt.G/2013/PNPBR, maka pelaksanaan RUPSLB PT.CLStersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena suara yangakan diperhitungkan belum pasti dan tetap, maka keputusan dalamRUPSLB PT.CLS tersebut tidak sah ;12.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

diaktakan dan dilaporkanpada Menteri dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusanRUPSLB, atau 30 hari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan,maka keputusan RUPSLB termaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal23 Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagaikonsekuensi yuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utamapada Perseroan Tergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

RUPSLB termaksud kepadaMenteri, merupakan tanggungjawab atau kelalaian dari Penggugat,karena pada saat RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 diadakanPenggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama Perseroan danpemimpin rapat dalam RUPS tersebut.Terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir (5) s/d (6) dan butir (8) s/d(9) gugatan, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai Direksi/Direktur Utama PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa oleh Tergugat melalui RUPSLBtanggal

18 Mei 2018, dengan alasan yang tidak jelas serta proseduryang tidak tepat (bertentangan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan(2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).Bahwa RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 merupakan produk hukum daripemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa,bukan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Tergugat, oleh karenaitu Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan,bahwa tindakan Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 yangmenyebabkan

pemegang saham dalamPerseroan Tergugat (PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa),oleh karena itu ada atau tidaknya tandatangan Penggugat dalamRUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18Mei 2018, menurut hemat Tergugat tidak serta merta atau tidakberpengaruh pada keabsahan RUPS/RUPSLB tersebut.Terhadap dalil Penggugat pada butir (10) s/d (11) dan butir (14) s/d (15)gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pemberhentianPenggugat oleh Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei

Penggugat.Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan RUPSLB tanggal 18Mei 2018 cacat hukum haruslah ditolak, karena Penggugat tidakmenyertakan pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa dalam dalilnya Penggugat selalu mengikatkan Tergugat dalamputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, menurut hemat kami daliltersebut sangatlah tidak berdasar karena sebagaimana telah kamisampaikan dalam bab eksepsi, sesuai ketentuan UU RUPSLB adalahkewenangannya

Dalam soal pertentangan posita gugatan dengan petitumgugatan, dapat ditunjukan pada gugatan Penggugat butir 5, 6, 7 dan 8dimana Penggugatmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15November 2013 sebagai tidak sah dan menuntut dalam petitumgugatan agar RUPSLB tanggal 15 November 2013 dstnya dinyatakantidak sah.

15 November 2013) telahmelanggar beberapa ketentuan di dalam UUPT khususnyamengenai prosedur Penyelenggaraan RUPSLB;1.2.

penyelenggaran RUPSLB maka PemohonKasasi/ Penggugat juga tidak pernah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB~ 15November 2013:1.3.3.

Oleh karena prosedur penyelenggaraan RUPSLB 15November 2015 tersebut diatas tidak dilakukan yang jugadiperkuat dengan adanya Bukti P9 dan Bukti P10mengenai kewenangan dan pernyataan dari TermohonKasasi Il/Tergugat Il yang kontradiktif denganpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2015 makakonsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasanuntuk dibatalkan;1.3.8.

Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3);Berdasarkan ketentuan prosedur pemberhentian direksimelalui kKeputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 105UUPT diatas dan dikaitkan dengan penyelenggaran RUPSLB 15November 2013 didapat faktafakta sebagai berikut:2.2.1.

Menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. Sebesar 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dalam Rapat tersebut ;3.

Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPSLB Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;5. Memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini ;6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.216.000 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/PerubahanSusunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;b.

KESATU DAN RUPSLB KEDUA PTKEDAUNG INDUSRIAL, LTD.

Para Termohon juga tidakmenunjuk satu wakil bersama untuk mewakili para ahi waris dalamhal ini Para Termohon untuk menghadiri RUPSLB Perseroan.Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkan persyaratankuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupun RUPSLBKedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Bahwa diketahui oleh Para Pemohon bahwa ketidakhadiran ParaTermohon dalam RUPSLB Perseroan salah satunya adalahdisebabkan karena penyelesaian pemisahan

Jakarta Barat untuk menetapkan kuorumkehadiran dan pengambilan keputusan untuk RUPSLB PT KedaungIndustrial, Ltd.

Brt.menyelenggarakan RUPSLB Kesatu yaitu pada tanggal 20 Juli 2016 danRUPSLB Kedua yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 dari PT.

Nomor 3691 K/Padt/2020Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dariYe (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLB tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah danmengikat jika disetujui

oleh lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari2/3 ( dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLBII tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB)Il PT Antar Jasa Pratama Agung

Luar Biasa (RUPSLB)dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar JasaPratama Agung melalui ikian pada salah satu surat kabar yang terbitditempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu14 hari sebelum pelaksanan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkanHalaman 3 dari 8 hal.

Nomor 3691 K/Padt/202010.11.12.13.tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Pemegang Saham

Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antan Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga dan menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 1/3 (Satu Per Tiga) atau 33,33 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) Ketiga PT.

Anugerah Pramita Lestari dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagai berikut :

• Pengesahan Pemberhentian Direksi dan Komisaris ; dan
• Pengangkatan Direksi dan Komisaris baru ;

1. Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :

(RUPSLB) PT.

Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang SahamMmaupun sebagai Komisaris dari PT.

Sari Mutiara.Bahwa tidak benar yang melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Tergugat(i.c. Direksi PT. Sari Mutiara), akan tetapi yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober2016 adalah Para Pemegang Saham termasuk Penggugat.Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakanterdapat kekosongan jabatan Direksi PT.

keberatanatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PerseroanTerbatas PT.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Pertama, pertimbangan Majelis Kasasi didasarkan pada pendapat MajelisKasasi bahwa tindakan Termohon PK 5/SRD (melakukan pemblokiran)atas RUPSLB 17 Maret 2005 dan meloloskan RUPSLB 18 Maret 2005,serta tindakan Berkah melaksanakan RUPSLB 18 Maret 2005, berada diluar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

(vide pertimbanganmajelis kasasi dalam putusan kasasi hal. 94 butir ke 1, 3, 4 dan 5)PADAHALSeandainyapun benar ada tindakan SRD melakukan pemblokiran, quodnon, kaitannya adalah dengan (tidak berhasilnya) pencatatan RUPSLB 17Maret 2005 serta (berhasilnya) pencatatan RUPSLB 18 Maret 2005.Faktanya RUPSLB 17 Maret 2005 serta RUPSLB 18 Maret 2005Hal. 87 dari 132 hal. Put.

Nomor 238 PK/Pdt/2014Maret 2005 dan tidak mengakui RUPSLB PT.CTPI 17 Maret 2005dikarenakan Mohammad Jarman memilih untuk menjalankan jabatannyaselaku pengurus/direktur Turut Termohon PK 1 versi RUPSLB PT.

RUPSLB 18 Maret 2005.

EMRINDO, P3, P4, P5 dan P6 tentangadanya tanda terima dan surat undangan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal16 Nopember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 Desember 2015 dan yangkedua tanggal 17 Desember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 06 Januari2016 serta Berita Acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) PT.

EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkanRUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDOmengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketigaRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan biladalam hal RUPSLB kedua tidak

EMR Indonesia yang pertama yang diberi tanda P3 yang turunannyaberupa undangan RUPSLB PT.

EMRINDO yang bertanda tangan adalah Termohon Iselaku Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P4 berupaBerita Acara RUPSLB PT.EMRINDO dengan Ketua Rapat adalah Termohon I dalamBerita Acara tersebut untuk RUPSLB kedua pemangilan dan pimpinan rapatdilakukan oleh Direktur ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut ternyataTermohon I yang melakukan RUPSLB pertama adalah selaku Komisaris PerseroanPT.

EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertamatidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetapdibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertamatidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidanganbahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon IIHalaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P /2016/ PN.

Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundang parapemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan denganrincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Hari/Tanggal : 20 July 2016;Pukul : 11:00 sampai dengan selesai;Tempat : Kantor PT Kedaung Industrial, Kampung Poglar, KedaungKaliangke Jakarta Barat;Agenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan:Ketentuan:1. Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi;2.

Nomor 3207 K/Pdt/2017 Agenda RUPSLB adalah Pengangkatan/perubahan susunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Kuorum rapat yang diperlukan dalam RUPSLB ini adalah lebih dari % (satuperdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; Para pemegang saham yang hadir/diwakili dalam RUPSLB adalahsejumlah 32.380 saham atau 32,38% dari selurun saham yang telahdikeluarkan Perseroan yang berjumlah 100.000 saham, terdiri dari:1.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tanggal 20 Juli 2016 tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan danUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pemohon Il yakni Tony Sukohardjo melakukan pemanggilan RUPSLB keduakepada Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan;Halaman 12 dari 34 hal. Put.

Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkanpersyaratan kuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupunRUPSLB Kedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Halaman 15 dari 34 hal. Put.

Brt. tanggal 1 Juli 2016,sehingga patut secara hukum untuk dikabulkan;57.Bahwa agar RUPSLB Ketiga dapat berlangsung dengan lancar dan baikmaka diperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB Ketiga.

Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohon Penetapan yaitu :- Hendro Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)- Surya Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)dari Rp. 45.350.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.

Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 13.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.

Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, olehkarenanya Direksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke IIHalaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr111213dan memanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke IItersebut.Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidakmemenuhi kuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan, maka Direksi PT Poliplas Indah Sejahtera mengundang

Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.

40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (7) UU Nomor 40 tahun 2007, disebutkanjika :Penetapan Ketua Pengadilan

Elly Ninaningsih, SH No.45tanggal 29 Nopember 2015;P 2 :Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PTPoliplas Indah Sejahtera Nomor 95 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat olehDamar Susilowati, SH., Notaris di Semarang;P 3 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Nasional Suara Karyatanggal 11 Mei 2015 halaman 6 (enam);P 4 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Lokal Wawasan tanggal11 Mei 2015 halaman 23 (dua puluh tiga),;P 5 :Foto copy Risalah RUPSLB pertama No. 31 tanggal 25

Poliplas Indah Sejahtera telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pertamadilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dan yang kedua pada tanggal 4Juni 2015 ;Bahwa saksi tahu dalam RUPSLB tersebut dihadiri dari PT. PoliplasIndah Sejahtera adalah Hendro Supeno, Suryo Supeno dan dari Notarisyang hadir Ny.

Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

(Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

, sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pemohon kembali melakukanpanggilan RUPSLB melalui surat kabar berskala nasional Tribun Bali, untukpelaksanaan RUPSLB kedua pada Senin, 09 Maret 2020.

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Menyatakan keputusan RUPSLB PT RIMBA REPTIL INTERNASIONALyang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilankeputusan dalam penetapan adalah sah;8. Memerintahkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yangdiangkat berdasarkan akta nomor 22 tanggal 27 November 1997 untukhadir dalam RUPSLB PT RIMBA REPTIL INTERNASIONAL;9. Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlahkuorum sah bila dihadiri 9 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;10.

Enviroma Internasionaldan menyatakan Kuorum melaksanakan RUPSLB PT.

Rimba Reptil Internasional telah mengajukan permohonanpenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadadireksi PT.

strong>Dalam Eksepsi

• Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;

3.

Bahwa unsur Perbuatan itu harus melawan hukum dalam perkaraa quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yangberisikan Perubahan Data Perseroan (RUPSLB perubahan Direksidan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham ) nomor02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAKSAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan ketentuan sahnya penyelenggaraan RUPSLB yang telahdisyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN,khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruhpemegang

Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap,Khususnya Mengenai Sahnya RUPSLB dan Akta PernyataanKeputusan RUPSLB Tergugat Pasca RUPSLB dan Akta AktaPernyataan Keputusan RUPSLB Tergugat yang dipersoalkandalam Surat Gugatan, Hal Mana MenimbulkanPertentangan/Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan13. AktaAkta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC (Tergugat I) yangtelah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yakni:a.

(Eksepsi Litis Pendentis)Karena salah satu yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat adalahuntuk menyatakan tidak sahnya RUPSLB PT SSC sebagaimanadituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 02 / Mei2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 03 / Mei 2020; dan (iil)Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 08 / Juni 2020; kami mohon agarYang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk juga mencermatipokok perkara dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR.

Tergugat II) tidak pernah dilibatkan dalampenyusunan dokumen dokumen RUPSLB PT SSC.> Bahwa sebelum membuatkan akta atas RUPSLB saksimenerangkan kepada Terdakwa (i.c.

SSC, SementaraHadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPSLB Sama Sekali Tidakakan Mempengaruhi Keputusan RUPSLB PT. SSC;Bahwa Tergugat II telah menyerahkan prosedur penyelenggaraan RUPSLB PT. SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris;Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan dan memimpinRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke Ill PT. WahanaKomunikatama,3.

21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan.Sementara UNDANGAN Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) ke Ill PT.'

Mustinya ParaPelawan senang dengan procedure bisa ketimbang procedure sederhana.Tentang jangka waktu RUPSLB ke HI melebihi tenggang waktu, Terlawan melihat adaketidak jelasan pada dalil Pelawan dalam perlawanannya yang satu sisi menyatakanhubungannya dengan RUPS LB ke III yang tidak pernah dilaksanakan karena RUPSLBke I dan RUPSLB ke II gagal dilaksanakan karena kuorum tidak terpenuhi sehinggaTerlawan melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmohon dapat dilaksanakan RUPSLB

Singgih pemegang 3.500 saham, tanggal 3 Januari2011, perihal permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. Wahana Komunikatama di beritanda T 6.;Foto copy Surat dari Tuan M. Ridho Umar, SH, Komisaris/pemegang 5.500 saham,tanggal OS Januari 2011, perihal permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. WahanaKomunikatama. Di beri tanda T 7.;Foto copy Surat dari Tuan Firrouz M. Idris, Direktur/pemegang 7.500 saham, tanggal 19Mei 2011, tentang permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. Wahana Komunikatama.diberi tanda T8.

Wahana Komunikatama tanggal 22Juni 2011 kepada semua pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB ke II padatanggal 30 Juni 2011 untuk merubah A/D disesuaikan dengan Undangundang No. 40tahun 2007.;Foto copy Akte No. 17, tentang penyelenggaran RUPSLB ke 2 yang dibuat olehSetiawan, SH. notaris di Jakarta, tanggal 30 Juni 2011.;Foto copy undangundang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

Hengky Koestanto dalam mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPSLB PT.

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I, perihal RUPSLB PermohonanPenetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU) tanggal 27 Juli 2018dan RUPSLB PT.

Halhal yang timbul dalam rapat;Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil KeputusanRUPSLB yang tertuang dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016,maka demi hukum RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebutadalah batal demi hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari MutiaraNomor

: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Sari Mutiara.Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2019, Nyonya Juniety DamePurba selaku Pengurus sementara PT.

yang melakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembandingsemula Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turutterbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB, hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan BuktiTergugat yang diberi Tanda (T3) perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor:202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14Oktober 2016 yang dalampersidangandiperlihatkan

Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai AktaBerita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:101, tanggal29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugatadalah tidak sah menurut hokum;7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.