Ditemukan 925 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas oktorina oktoria otorisai odorpita
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 65
  • TERGUGAT VIIl bahwa pengakuan dalam suratpermohonan tersebut telah menjelaskan danmenggambarkan apa motivasi sesungguhnya TERGUGAT ,TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGATHal. 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya34.4)34.5)V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIIImembuat suratsurat palsu dan penuh rekayasa yangselanjutnya dipakai sebagai sarana atau alat untukmelakukan perbuatan melawan hukum dalam bentukmenjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT xX (SangPemilik Otorita
    Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah,diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Teruwai, Kepala DesaKawo, Kepala Desa Ketare, Kepala Desa Tanakawu, Kepala Desa Pegembur,Kepala Desa Rembitan dan Kepala Desa Kute serta ditandatangani oleh CamatPujut sebagai pihak mengetahui/menyetujul, memohon tanah Embun Sambak duiyang berlokasi di desa Kuta dapat diberikan kepada semua Desa yang ada dikecamatan Pujut, karena menurut riwayatnya adalah tanah negara, dan beradadalam kawasan otorita
Pengadilan PN BATAM Perdata Tanah
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN BATAM Nomor 44/PDT.G/2015/PN.BTM
Tanggal 4 Februari 2016 — - 1. NORIAN selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; - 2. KIE PUTRA selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWAN - 1. SALEH SERAN selanjutnya disebut TERGUGAT I - 2. ADI RAHMAN selanjutnya disebut TERGUGAT II - 3. BUYAMIN BIN ZURMI selanjutnya disebut TERGUGAT III - 4. KIAN HIE/ACAI selanjutnya disebut TERGUGAT IV
103 — 46
  • pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Ill ada memiliki tanahdiatas obyek sengketa dengan Penggugat dan juga berdasarkanpemeriksaan setempat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat Ill adalahbagian yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana bukti P14 yangbersesuaian dengan bukti Tergugat T.IIlI33 dan bukti T.IIl35 yangmenerangkan bahwa perkembangan hasil penyidikan untuk dapatmenjadikan tersangka terhadap Ali Tandu harus ada bukti kepemilikan yangsah yaitu berupa : 1. jin Prinsip (IP) dari Otorita
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.ASRILKARI BATUAH
3.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
4.Kepala Kantor BPN Agam
5.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
138 — 20
  • Persero,Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjukPemerintah;Menimbang, bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dapat terjadi karena 2 (dua)hal, yaitu:1. Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam PermenagNo.9/1965.2.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 31/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.SUMARNIATI
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
135 — 26
  • tersebut kepada pihak ketigadan atau bekerja sama dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek dari Hak Pengelolaanadalah tanah untuk pertanian dan tanah bukan untuk pertanian.Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada PemerintahDaerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 134/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 5 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RAKYAT Cq. PERUM PERUMNAS KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RAKYAT Cq. PERUM PERUMNAS KOTA PALEMBANG
Terbanding/Penggugat : IR. H. FRENCY AMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
Turut Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN PT. BELINDO REALTY PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN PT. BELINDO REALTY CABANG PALEMBANG
104 — 53
  • Badan Otorita;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi danDewan Pengawas PD BPR Kandangan dengan Surat Perjanjian KreditNomor 130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;Bahwa kredit kedua debitur pada PD BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat para Terdakwa I, Il, Ill dan IV dalam pelaksanaannya tidaksesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankankhususnya peraturan internal PD BPR Kandangan, yang dibuktikan denganhasil audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IlKalimantan atau saat ini disebut Otorita
    Direksi danDewan Pengawas PD BPR Kandangan dengan Surat Perjanjian KreditNomor 130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;Bahwa kredit kedua debitur pada PD BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat para Terdakwa , Il, Ill dan IV dalam pelaksanaannya tidaksesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankankhususnya peraturan internal PD BPR Kandangan, yang dibuktikan denganhasil audit /oemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IIKalimantan atau saat ini disebut Otorita
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 201/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 25 Mei 2016 — TN. HADI SUSANTO SIDHARTA >< PT. BANK DINAR INDONESIA DAN PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL CS
179 — 115
  • HADAD (selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan), berkantor di Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, JalanLapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta 10710, dalam hal ini memberikuasa dengan hak substitusi kepada MUFLI ASMAWIDJAJA, SRIWAHYUNI dkk. sebagai pegawai Otorita Jasa Keuangan, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Maret 2016, Nomor201/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 28 Oktober 2010 — Drs. FATKHULLOH, Msi Bin MAT ALI
82 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andai saja pejabat otorita keuangandan pembangunan Pemda Purworejo saat itu) ada yang tidaksetuju. akan dibentuknya PT. Gasindo Rejo Mandiri. PastilahPT. Gasindo Rejo Mandiri tidak akan pernah lahir. Artinya,PT. Gasindo Rejo Mandiri adalah merupakan kebijakan Pemdauntuk mengatasi permasalahan yang melilit dirinya, yaitumasalah defisit APBD 2004 dan pemohon kasasi hanya sebagaipersonal yang ditunjuk Bupati adalah orang yang mengembanHal. 53 dari 74 hal. Put.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
454 — 125
  • Penerimaan lainlain yang sah; Pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi tanah, hasil BUMDdan pengelolaan kekayaan daerah dan harta lainnya yangdipajakkan, lain PAD yang diperoleh); Dana perimbangan (PBB, pajak perolehan atas tanah danbangunan, DAU, DAK, penerimaan sektor kehutanan,pertambangan umum dan perikanan); Penerimaan dan pertambangan minyak dan gas alam; Pajak air; Pinjaman daerah; Perbankan; Dunia usaha;Otorita, pemberdayaan dan pengembangan BUMD, Penanaman modal (Asing dan Dalam Negeni
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 133/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat II : DIRHANSYAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat III : DRS. MUH. ALIF HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat IV : MUH. ABDUH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat V : SITI DAHLIAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VI : SITTI QAMARIAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VII : IR. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VIII : IR. AHMAD SUHARTO HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat IX : RAHMATULLAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat X : ABDUL BASIT HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembandin
83 — 60
  • Persil 50 Dwvll luas 1,00Ha , Persil 25 Dil luas 2,17 Ha dan Persil 34 DII luas 0,16 Ha yang notabene hak atas tanah tersebut sebelum mempunyai sertipikat telahdibebaskan Badan Otorita Panakukang Plan untuk Pembuatan Jalan AP.Pettarani sekitar tahun 1975 dan kemudian pada tahun 1982 diterbitkanSertipikat Hak Milik No. 351/Karuwisi atas nama Drs. Hamat Yusuf, SuratUkur sementara No. 294 tanggal 15 Februari 1982 seluas 42.083 M.b.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 808/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 12 Juli 2017 — ANG AGUS Dkk melawan PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) Cabang TANJUNG PERAK
96 — 25
  • Olehkarena itu sering kali HPL disebut sebagai gempilan hak menguasai dari negarayang diberikan kepada pemegang hak atas tanah;Bahwa dalam Permenagraria No 9 Tahun 1999 disebutkan subyek hukum HPLadalah Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Otorita dan Badanbadan hukumPemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;Bahwa bicara masalah pertanahan itu sektoral sekali peraturannya, jadi kita harusmelihat pada UU No 5 Tahun 1960 tentang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara
278 — 173
  • fotocopy);Permohonan Informasi Tata Ruang Nomor: II/IX/2019tertanggal 1 Oktober 2019 dari Sutrisno besertalampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);Permohonan Informasi Tata Ruang Nomor: III/IX/2019tertanggal 1 Oktober 2019 dari Sutrisno besertalampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);SOP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangPemeintah Kabupaten Jepara Nomor:068.2/2856.47/2019 tanggal 23 Mei 2019, (fotocopy darifotocopy);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2017 Tentang Badan Otorita
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 23-05-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MALANG Nomor 115/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 11 Desember 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPK Nasional Indonesia), DKK VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., DKK
94 — 18
  • Keuangan sekarang Tergugat V adalah Lembaga Negara yang dibentukberdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan danpengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen danbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.Bahwa tujuan Lembaga Tergugat V selaku otorita
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2009 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 7 April 2010 — SUFANDI TJUANTA qq. PT. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA >< PT. LIG INSURANCE INDONESIA
199 — 555
  • bisamengatakan pihak Reasuransi belum membayarnya;Bahwa Perusahaan Asuransi, wajid membuat deposito 20 % dari modal yangpencairannya hanya disetujui oleh Menteri Keuangan, itu sebagai pegangan kalausuatu saat perusahaan ini dipailitkan bukan untuk pembayaran klaim kasus perkasus dan siapa yang berhak mencairkan itu tidak ada diatur itu hanya otoritas;Bahwa Tertanggung tidak bisa mengajukan permohonan untuk mencairkan danatersebut karena klaimnya tidak dibayar karena itu milik bersama;Bahwa tindakan otorita
    kerugian;Kalau misalnya si A mengasuransikan pabriknya kepada X sudah ada polis, lalu siA menjual pabriknya kepada si B, maka si B untuk mengklaim belum tentu dapatharus dilihat dulu polisnya berlaku atau tidak karena ada tertulis didalampengalihan itu si Penanggung harus menyetujui pengalihan hak itu:Bahwa apabila suatu perusahaan Asuransi tidak bersedia membayar Tertanggungupaya Menteri Keuangan berkaitan dengan deposito, sepanjang tertulis itu yangdilaksanakan, kalau tidak ada diatur maka itu otorita
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1957/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURLAILA, SH
Terdakwa:
MOH SAMSUL BASRI
401 — 308
  • Riwayat Pekerjaan :>>>Tahun 2008 s/d 2009 : Staf Tenaga Kontrak di Otorita BatamTahun 2009 s/d 2014 : Staf PNS di Kementrian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia ;Tahun 2015 s/d 2018 : Staf PNS di Dinas Kominfo ProvinsiJawa Timur ;c.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.HASOLOAN SITORUS
2.DENNI HENDARTO SITORUS
3.BRONSEN SITORUS
4.DESMON SITORUS
5.SIMON SAMPE SITORUS
6.RUDI HARTONO SITORUS
7.IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS
8.LAMBOK SITORUS
9.VANNY LAMRAYANI SITORUS
10.LISMER SITORUS
11.DORI UNTUNG LAMHOT SITORUS
12.BAGIOT BANGUN SITORUS
13.LANDO SITORUS
14.SURUNG SITORUS
15.FERDINAN SITORUS
16.CHANDRA SITORUS
17.ROBERTO KOKO GUNAWAN SITORUS
Tergugat:
1.Rahman Sitorus
2.Polmer Sitorus
3.Toga Maruli Sitorus
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
95 — 94
  • Labas Sitorus Dori di wilayah tanahadat, akan tetapi setelan adanya perkembangan pembangunandengan hadirnya OTORITA DANAU TOBA mengingat tanah perkaramerupakan akses masuk ke wilayah Otorita Danau Toba dan BandaraSibisa dan setelah para Tergugat dr mengetahui bahwa objek perkaratidak berada lagi dalam kawasan hutan negara, para Tergugat drramairamai melakukan perlawanan terhadap para Penggugat dr padahal para Tergugat dr mengetahui bahwa para Penggugat dr yangmenguasai dan yang mengusahai tanah objek
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 12-07-2010 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BLG
Tanggal 12 Juli 2010 — TIARMA Br SIAHAAN Als Op.LAMBOK LAWAN AMOS SEMBIRING Als AMANI PUJA, DKK
80 — 65
  • Penggugat telah mengadaadaPenggugat tidak mempunyai dasar menyatakannaiknya air danau toba sampai dengan 8 meter.Sedangkan pemerintah dalam suratnyamenyatakan dan badan otorita yang berhak dikawasan Danau Toba dalam Suratnyamenyatakan surutnya permukaan air danau tobadari ketinggian 905 meter tertuang dalam UUPeraturan Daerah Provsu dan Pemkab Tobasa.Berkurangnya tanah akibat bangunan jalanseperti yang disebut penggugat dalam point no.2itu sudah jelas sangat tidak masuk akal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 22 Mei 2012 — ANTONIUS TANNADY
180 — 81
  • ALLIANZC ASIA PASIFIK Jakarta.Hakim anggota.Bahwa pembayaran harus dilakukan segera, semestinya pembayarandilakukan pada hari berikutnya.Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang ada di Bank UOB itu harusdipakai bayar dan sudah digunakan atau tidak, yang tahu KAREN.Bahwa saksi pernah tanda tangan cek yang besarnya berapa saksi lupa,kemudian digunakan untuk apa saksi tidak tahu.Bahwa saksi memberi kewenangan otorita kepada KAREN, jadi yangmengetahui penggunaan uang adalah KAREN.Bahwa oleh karena saksi
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 421/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 18 Januari 2019 — Penuntut Umum:
KUSTRIYO, S.H.
Terdakwa:
SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO
1498 — 2259
  • UNAPPROVAL 81704/ICJ/25022016; FC Surat dari Yunasril Yuzar Mandahiliang Advokat tanggal 11 Maret2016 perihal Peranan dan Realisasi Penyelesaian Utang RakyatIndonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia; FC Surat Otorita Dunia tanggal 21 Juni 2016; FC Sertifikat KARNegara Nomor 99.98 Seri 14 Induk 25 Negara; FC Surat Pengangkatan H.E.
    UNAPPROVAL 81704/ICJ/25022016;FC Surat dari Yunasril Yuzar Mandahiliang Advokat tanggal 11 Maret2016 perihal Peranan dan Realisasi Penyelesaian Utang RakyatIndonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia;FC Surat Otorita Dunia tanggal 21 Juni 2016;FC Sertifikat KARNegara Nomor 99.98 Seri 14 Induk 25 Negara;FC Surat Pengangkatan H.E.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 16 / Pid. Sus. K / 2011 / PN. Mdn
Tanggal 5 Januari 2012 — - Ir. H. KURNIA R. SARAGIH
107 — 30
  • AlbertNainggolan selaku Kepala Dinas PU tahun 2005Ce ee eee een e aetna e eee ea Rp. 250.000.000,Bahwa setahu saksi pengambilan panjar terjadi sebelum Surat PenyediaanDana (SPD) terbit ;Bahwa setahu saksi mekanisme sebenarnya mengacu pada KepmendagriNomor : 29 tahun 2002, mekanisme pembayaran atau pemberian panjardapat dibayarkan Pemegang Kas daerah setelah terbit SKO (SuratKeputusan Otorita) yang ditanda tangani Pejabat berwenang yaitu Sekda ;Bahwa menurut saksi permintaan panjar yang diajukan SKPD