Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rjp.315.554,592, (tgaralus lima belas juta lima ratus lima pulun empat rou lima ratus sembilan pulun dua rupiah)yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) KabupatenSeluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemenntahan Daerah, Sumber pendapatan desa antara lain terdin atas pendapatan asli desadan bantuan dari Pemenntah baik Pemenntah Provinsi

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran danPendapatan Belanja Desa.Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan dalam melaksanakan pengelolaankeuangan desa sebagai pengguna. clan penanggung jawelb anggaran, didbantu oleh PTPKD(pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) , yang terdin dari;1. Sekretans Desa: saksi NAZIRWAN HALKISE Bin TAUKIRIN2. Kepala Urusan (Kaur):a KepalaUrusan (Kaur) Pemenniahan : saksi RATMAN HARTODI Bn DARHAMb.

sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 23/2014 jis ketentuan Pasal69 ayat (1) PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRDBusel 1/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPRDkabupaten/kota mempunyai hak : a. interpelasi ; b. angket ; dan c. menyatakan pendapat:Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 170 ayat (2) UU 23/2014, menyatakan:Dalam hal DPRD kabupaten/kota menenma usul hak angket sebagaimanadimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angketyang terdin

., Aneka Pemanjian,Penerbit Citra Aditya Baki, Bandung 1995, Cetakan Kesepuluh, hal. 3);Bahwa secara khusus terkait dengan definisi jual beli adalah suatu peranjiantmbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkanhak milik atas suatu barang, sedang pihak lain sebagai pembeli berjanji untukmembayar harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehanhak milik tersebut;Bahwa sesuai asas konsensualisme yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal1458 KUHPerdata

hubungan hukum antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para PenggugatRekonvensi adalah atas adanya kesepakatan dan perjanjian, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasardasar hukum suatuperjanjian dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syaratsyaratsahnya suatu peranjian/persetujuan yang terdin

lebihmengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyom, bahwa subyek itu sudah cukupmemenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).Menurut MvT, delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidakmelakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orangorang di antara mereka tersebut yangbenar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebutDi dalam praktk peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana pelakunya hanya terdin

GolonganRuang terakhir (Penata Tingkat I, IIl/d) yang ditetapkanoleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset danPendapatan Daerah sesuai dengan aturanpembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau.Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah KotaBaubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yangmenetapkan bahwa : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkatdaerah dengan susunan sebagai berikut: huruf e, BadanDaerah terdin

iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atasnafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dyatuhkan oleh suami;Menimbang bahwa sesuai dengan jenis talak yang diatuhkan oleh suami dalam perkaraini adalah talak rajs;Menimbang bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dyatuhkan talak raji olehsuami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hakhak seorang isteridalam masa iddah talak raj1 terdin

mengantar barang yang merupakanorder dari Salesman ke konsumen yaitu para pedagang;Bahwa awalnya Saksi tidak tahu perouatan yang dilakukan oleh Terdakwanamun ketka pada han Kamis, tanggal 6 oktober 2016, Terdakwa mengirim 4karton minyak Kuncimas ke toko namun oleh Terdakwa hanya diberikan 2karton sehingga ketika saksi selaku Salesman menagih kepada toko tersebut,toko tersebut tidak mau membayar 4 karton namun hanya 2 karton;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Terdakwa juga mengirfimkan 8 kartonminyak terdin

Pemilikan itu pada umunya terdin atas setiap perbuatan yang mengharuskankesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan caracara sepertmenghabiskan, memindatangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk jugadalam halhal masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjualdengan hak membeli kembali.

Bahwa pengalihan kredit Tergugat Il kepada BPPN selain piutang porsiTergugat I, juga seluruh dokumen pendukung, dokumen kredit dan dokumenjaminan juga wajib diserahkan kepada BPPN f Bahwa pelaksanaan penyerahan dokumen pendukung dan dokumen kredittersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Berita Acara SerahTerima Dokumen Kredit Tergugat I tertanggal Juni 1999 Sedangkan jaminandari Tereugat kepada BPPN dilakukan pada tangzal 21 Jum 2000 terdin dan : 497 Sertifikat Hak Guna Bangunan ;

lewatnya waktu yang ditentukanBahwa, dalam hal Objek sengketa tersebut dianggap suatuKeputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, makaseharusnya Para Penggugat memperhatikan mekanisme sesuaiUU 30/2014, telah mengatur:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan atau) melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta

SungaiBahwa dalam dalil / posita 3.1. gugatannya Para Penguggat pada dasamyamendalilkan bahwa Obyek sengketa adalah yang terletak di Dusun PadukuhanHalaman 15 dari 62Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2018/PN KrsDesa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, seluas 28M2 dikuasai oleh TUTIK (Tergugat1) dengan batas batas : Utara : Tanah Nur Aini Timur : Jalan Raya Selatan : Tanah Arsani Barat : Tanah Nur AiniBahwa kemudian dalam posita poin 3.2 Para Penggugat mendalilkan Obyeksengketa Il terdin

Menurut hubungan perkawinan terdin dari duda dan janda;Disamping itu dalam gugatan waris harus terdapat 4 (empat) unsursesual dengan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989yang berbunyi bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf (b) talah:c. Penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris;d. Penentuan mengenait harta peninggalan;e. Penentuan bagian masingmasing ahli waris;f.

NLT GASKET MFG dan TergugatII yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006mengenai sewa sebuah bangunan yang terdin dan ruangan kantor 2 (dua) lantai,sebuah ruangan show room, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga,ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411M2 dan sebuah bangunan yang terdiri dan ruangan kantin, toilet, musholla yangberukuran 20x30 M2 = 600M2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan denganSertifikat

An Nisa ayat 76 :cS Lo> (he SAB bani Whe 38 ge HT gil Olyang artinya dan jika mereka (ahli waris) terdin dari saudarasaudara lakilaki danperempuan, maka bagian lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuanDengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris iniadalah delapan bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut :1. XXX (sebagai anak perempuan dari Sumang bin Manyu) 1/8 X 8 = 1 sehinggaMasse Dg Baji mendapat satu bagian;2.

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas:a. keberatan; dan b. banding;4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatanPenggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak upaya administratif.

SKPT yang ditujukan kepada SyaifulAnwar,diberi buktiT. 122;Suratsurat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan diperlihatkan aslinya,kecuah bukti bertanda T.I 3 sld T.I 5, T.1 7 sld T.I 9, T.I 15 s/d Ti 20 dan T.I 22, fotocopysuratsurat bukti mans setelah dicocokkan dengan surat asiny temyata cocok dan sesual denganaslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;Menimbang, bahwa Tergugat11 untuk menanguhkan dalildalil sangkalannya telahmengajukan alat bukti surat, yang terdin

.Teknis2) Surat Pemyataan akan memenuhi syarat TKDN 45%, dan bersedia diputus kontrak,bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan oleh JOB PERTAMINAMEDCOE&P SIMENGGARIS tidak memenuhi syarat TKDN 45% dengan dibubuhkan materaiRp. 6.000,.3) Dokumen yang diajukan 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan/copy berikut softcopy dalambentuk CD yang berisi dokumen administrasi dan teknis.4) Aspek Manajemen Proyek3.1.3.2.3.3.34.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.Rencana/Strategi Pelaksanaan Proyek yang terdin

Hijaudengan panjang kurang lebih 1,5 meter yang salah satu ujungnya diikatmenyerupai simpul, 1 (Satu) buah sarung tangan warna Putih bermotif bintik Hal (42) dari 71 Hal / Putusan Pidana Nomor : 74/Pid.B/2016/PN Swi;bintik hitam, 1 (satu) buah pisau cartter warna Biru, 1 (Satu) gulung lakbanwarna kuning, 9 (Sembilan) ekor hewan ternak jenis kambing dan 1 (satu) unitHandphone merk Samsung model GTC3303i warna Putih Hitam;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperihatkan didalam persidangan in terdin

upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin