Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tering tardin termin terpin turdin tersin terdir terdia
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/TF/2021/PTUN.SMG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
1.HERDIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.KASAM
4.RUDIYANTO
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
286 — 180
  • Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. bandingPasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Upload : 23-10-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Bgr
H. UNTUNG KURNIADI, S.T. WALIKOTA BOGOR
88 — 21
  • Dalam halPasal 10 Peraturan Daerah (PERDA) 16 Tahun 2011 tentangpengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, isinya : Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga NegaraIndonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelahmendengar perimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.jo.Pasal 12 Peraturan Walikota Bogor (PERWALI Nomor 49 Tahun2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum Tira Pakuan Kota Bogor, isinya : (1) Direksi terdin dan 1(satu) orang Direktur
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata Tanah
Register : 09-02-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 2/PDT.G/2015/PN PP
Tanggal 22 September 2015 — 1. FAKHRUR RAZI gelar DT. BARBANGSO, umur ± 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Komp. UNAND Rt.03 Rw.011 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Hj. RAUDAH NUR DJAMIL, umur ± 85 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. ZUBAIDAH DJAMIL, umur ± 76 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. ZUHARMI, umur ± 53 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh FITRI YENI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Labong Nomor 156 Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015; Lawan: 1. S. DT. MANGKUDUN SURAU KARIKIA, umur ± 56 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Mangkudun Surau Karikia suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. NASLIMAR panggilan SINAIH, umur ± 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Hilir Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. YUSWARDI panggilan BILA, umur ± 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. ANWAR ST. PANGULU, umur ± 60 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Hilir Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; 5. ZURAINA, umur ± 62 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; 6. ZULARDI, umur ± 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
106 — 39
  • Tan Barakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa di batas sepadan suku Panyalai ada pandam perkuburan sukuPanyalai yang terletak di Guak Ligi Jorong Mudiak Nagari Jaho;Bahwa di dekat pandam perkuburan suku Panyalai ada sawah yang terdin dari3 (tiga) piring yaitu satu sawah besar dan dua sawah kecil;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah yang terletak di dekatpandam perkuburan suku Panyalai tersebut sekarang;Bahwa saksi pemah dimintai tandatangan batas sepadan
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 02-03-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 7_K_PM.III_13_AD_III_2015
Tanggal 27 Maret 2015 — Abdul Aziz, Kopda NRP 3199018970279, Ta Kodim 0802, Kodim 0802 Bangkalan
60 — 39
  • (dengansengaja).Ditinjau dari sifatnya Kesegajaan terdin dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorangmelakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakaannya itu dilarangoleh undangundang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidakmempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu findakan (Tindak Pidana) tertentu,cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 155/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — YUDA IRAWAN Alias TINGGAL Bin RISWAN
60 — 14
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 157/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — WARDONO Alias DONO Bin RISWAN
38 — 8
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
400 — 420
  • Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan berbuny)i :pasal 75:(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 31-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Mrb
Tanggal 31 Oktober 2017 — - Diki Jaswadi Alias Diki Bin Usman
83 — 10
  • meyakinkan, Majelis tetapmemperhatikan faktafakta hukum bahwa diakui terdakwa sebagai miliknyaterhadap 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya diduga Narkotika Jenis Sabusisa pakai ditemukan tergeletak diatas tanah samping rumah penjaga GudangPerwira Steel dan barang bukti berupa : 1 (Satu) Kotak Rokok Sampoerna Mildyang didalamnya terdapat 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya didugaNarkotika Jenis Sabu dilantai kamar jumlahnya lebih banyak dari barang buktiberupa : 1 Plastik Wama Hitam yang isinya terdin
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bsk
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ZAINUL AMRI DT LARAI BASA
Tergugat:
1.H ZULFAN
2.HJ NURMANI
3.YOSNEDI
4.ELFA HENDRI
5.IR RINALDO OKTAVIAN
6.Camat Kecamatan Rambatan Selaku PPAT
7.Hj ERNAWATI
8.Hj ARIYATI
9.Hj MISRIYATI
10.H YON HENDRA
11.RAHMA BUDI
142 — 43
  • dikenal dengan sertifikat hakmilk Nomor 33 Gambar situasi tanggal 12 Maret 1976 No.18/1976 adalahmasih harta pusaka tinggi kaumnya penggugat, dalil gugatan penggugat manaadalah tidak benar dan Tergugat A.1, B dan E membantahnya dengan alasanbahwa objek perkara atau tanah seluas 2.709 M2 tersebut bukan hartapusaka tinggi kaum penggugat (kaum DT.Larai Basa) dan penggugat tidakberhak atas objek perkara tersebut, akan tetapi objek perkara seluas 2.709 M2diatas adalah sah MILIK dari 3 (tiga) orang yang terdin
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2011 — Putus : 29-07-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 29 Juli 2011 — ALING DJUHAENI bin ADJA WARSA (Alm)
53 — 11
  • Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor924/1898/BL/Tahun 2007 tanggal 19 April 2007 ;1 (satu) bundel datadata Penyediaan Kredit No. 8906 Dinas PerumahanPemegang Kas Supramono, GU Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi,terdin dari :11.15.SP2D Nomor: 931/8906/Keu/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;SPM Nomor: 931/195Disrum/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;c. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 06 Desember 2007oleh Peneliti Drs. Ade Sudiana ;d.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Penggelapan
Putus : 23-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 53/Pid.B/2020/PN Blg
Tanggal 23 September 2020 — ROSITA MARIANI HUTAPEA
97 — 38
  • delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwamelakukan penggelapan bersama Raymond H.D.Silitonga dengan cara padasaat salesmen Saksi yaitu Robby Pardede berada di Samosir disuruh terdakwauntuk mentranfer uang kepada rekening Raymond H.D.Silitonga dan untukmembuktikan uang yang ditransfer Robby Pardede;Bahwa Saksi mengetahui ada uang perusahaan CV Prima ditransfer kerekening Raymond H.D.B.Silitonga adalah berdasarkan buktibukti transfer yangada pada Saksi atlas nama rekening Raymond H.D.Silitonga terdin
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 156/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — NURHASANUDIN Alias ASAN Bin SUPYANI
68 — 25
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan;Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 164/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
DR. H. SYARIF, S.Ag, MM
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
397 — 245
  • Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2)PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasihukum sebagai berikut:Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa; Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 13-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 20_K_PM.III_13_AD_ V _2015
Tanggal 29 Juni 2015 — Sunardi, Kopda NRP 31000194170378, Ta lidik Sie Intel Yonif 511 / Dy
64 — 39
  • akanmempertimbangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yangdilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasidalam dakwaan komulatif yang terdin
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 26-05-2017 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 10 Januari 2017 — H Otong Hasan, BA dkk sebagai Penggugat dan PT Bank BJB dkk Sebagai Tergugat
70 — 29
  • SUBJEK GUGATAN TIDAK LENGKAP.Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 02,tanggal 14 September 2005, yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, SH.menyebutkan : Yayasan mempunyai organ yang terdin dan :a. Pembina;b. Pengurus;c.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/PID.SUS/2012/PN.MKS
Tanggal 10 September 2012 — - Muhammad Arsyad Rauf Vs. - JPU
105 — 20
  • Muh.Amin;Bahwa pekerjaan yang hams Terdakwa Muhammad Arsyad Rauf ketjakanberdasarkan RAB yang Terdakwa Muhammad Arsyad Rauf terima dari Sdr.Muh.Amin yaitu 1 Gedung yang terdin dari 3 (tiga) RKB (Ruang KelasBaru) ,1 (satu) gedung perpustakaan, (Satu) gedung laboratorium;Bahwa masih ada item pekerjaan lain yaitu pengadaan moubiler untukruangan kelas, pengadaan moubiler untuk ruang perpustakaan, pengadaanMoubiler untuk rung laboratorium JPA, alai kelengkepan laboratorium WA,Bukubuku dan tower air;Bahwa
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
130 — 7
  • Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayah Halaman 44 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr14.Kecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
    September 1987 antaraKepala DesaSimpang Baru dengan Kepala Desa Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayahKecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 26
  • Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 1 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Romawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Venifikasi dan Validasi terdin darn parapejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara,BPKP. BKN dan BPS.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-07-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 173-K/PM II-08/AD/VII/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — sertu, AHMAD FAROQ, Cs 1 Org
158 — 63
  • sudutdoktrin.Menimbang,bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukandengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut dapat diuraikan lagi mejadiunsurunsur yaitu : dengan sengaja dan tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka, pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primer dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebutap abila diuraikan unsurunsumya maka terdin
    Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendakitindakannya.Ditinjau dari gradasinya maka kesengajaan terdin dari tiga gradasi yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentuadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
352 — 95
  • atau Upah danmantaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atautanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 3 ayat (1) Perpres 110/2013Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel14.15.anggota Dewan Pengawas dan anggota Dirreksi memperoleh penghasilansesual dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yangdiperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 4 ayat (1) Perpres 110/2013Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdin