Ditemukan 1019 data
GERAKAN PUTRA DAERAH
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kota Surabaya
2.Wali Kota Surabaya
3.Yayasan Kas Pembangunan
Turut Tergugat:
1.Gubernur Jatim
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
199 — 91
denganpengurus baru yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.Faktanya Tergugat Il tidak pernah membentuk sebuah Yayasan barupengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki visi misilayaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah :badan hukum yang terdin
352 — 95
atau Upah danmantaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atautanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 3 ayat (1) Perpres 110/2013Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel14.15.anggota Dewan Pengawas dan anggota Dirreksi memperoleh penghasilansesual dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yangdiperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 4 ayat (1) Perpres 110/2013Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdin
127 — 118
Pengganti Pengadilan Negen Parepare kepadapara Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, kontra memonbanding dari Terbanding IV semula Tergugat Vdan tanggal 7 Agustus 2019, kontramemon banding dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana temyata dalam RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memon Banding kepada para Pembandingsemula para Penggugat Nomor 1/PdtG/ 2019/ PN Pre;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajan,meneliti dan mencermat berkas perkara yang terdin
150 — 187
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdin dari: 1) Peruntukan lokasi danintensitas bangunan gedung; 2) Arsitektur bangunan gedung; )3) Pengendalian dampak lingkungan;4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan5) Pembangunan bangunan gedung di atas daratau di bawah tanah, airdar/atau prasarana/sarana umum."
252 — 131
Dpk11.12.13.14.15.Bahwa sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ruas Depok Antasan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi JawaBarat yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 18/Kep32.10//2018 tertanggal 04 Januar 2018;Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya membentuk SatuanTugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdin
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 18
secara hukum adalah kewenanganBadan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yangmenyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk olehBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2)yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin
61 — 10
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
80 — 30
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
247 — 133
Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.
87 — 28
langsung menarnk sound system yang ada dilokasi kejadian dansambil mengatakan akan saya proses ini .Bahwa Terdakwa tidak melempar batu kearah kaca mobil dari Saksi JohanAtang (Kapolsek Beo);Bahwa Saksi tidak mengetahui Petrus Sasumbala ada melarang Terdakwamenantang Saksi Johan Atang (Kapolsek Beo);Bahwa setahu Saksi, kejadian ada suara tembakan pada pukul 21.00 WITA;Bahwa saat kejadian, Saksi melihat ada banyak orang dilokasi kejadian yangmana ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih yang diantaranya terdin
68 — 23
SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00. yang terdin : Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp. 115.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat
70 — 36
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan
337 — 392
Propinsi ;(2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah minimum ;(3) Permohonan Penangguhan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulisantara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat ;Halaman 90Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIPasal 4: (1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Harus disertai dengan :a.Naskah Asli Kespakatan tertlis serikatPekerja/serikat buruh perusahaan yangbersangkutan ; Laporan Keungan Perusahaan yang terdin
upahjaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;14.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 89 ayat (1) sampai(4) yang berbunyi: 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdin
70 — 36
Adapun harta warisantersebut berupa tanah darat/ kebun yang terdin dari luas + 1,2 Ha., dan luas +0,5Ha., sebagaimana para tergugat telah uraikan dengan jelas dan lengkap letakdan batas batasnya dalam jawaban para tergugat.Hal 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pat. G/2015/PA.Pkj.Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali olen para penggugat,sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya kedua obyek yang merupakanwarisan dari Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga tersebut.
48 — 16
PN.GTLOMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukumsehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danbukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, makadiperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar dikecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo pada Tahun2009 sampai dengan Tahun 2010 terdapat kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdin
198 — 184
Dengan dicabut sangatmerugikan Rumah Sakit Islam; Bahwa karyawan RSI berjumlah 403 orang terdin dari karyawan tetap 324 orang, karyawankontrak dan outsourcing selebihnya, yang tersisa sekarang 152 orang selainnya sudah pindahke RSUD Abdul Wahab Syahranie dan mereka diorientasi ke Rumah Sakit Umum; Bahwa karyawan RSI yang tersisa masih masuk karena menjaga Aset Rumah Sakit Islam danmasih mendapatkan Gaji;Putusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 51 dari Hal. 87 Bahwa aset RSI adalah Gedung Poliklinik, Gedung
110 — 78
Cipa seluasa + 23 are yang diperoleh melalui jualbeli dengan Amaq Seriadi. oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat , Il, Iltersebut haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tuuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah mengenai perbouatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat yakni menguasai 4 (empat) bidang tanah yang terdin dani:1.
173 — 12
gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensi /Tergugat I sampaidengan Tergugat IV Konpensi untuk seluruhya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensi/Penggugat I sampai denganPenggugat IV Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.844.000, (Empatjuta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Mempawah, pada hari : Senin, tanggal 7 Maret 2016, yang terdin
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
168 — 38
JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkanJenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdin atas:a. Jabatan administrator ;b. Jabatan pengawas ; danc. Jabatan pelaksana.
472 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam ketentuan UU P3 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secarajelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturanperundangundangan yang moeliputi: Jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan terdin atas:a) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b) Ketetapan Mayjelis Permusyawaratan Rakyat;c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/kota