Ditemukan 9446 data
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai nilai wajar danpatut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa TermohonKasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir hargaobjek sengketa bilamana dijual dimulai dari hargaRp160.000.000,00 (seratus enam uluh juta rupiah) padatahun 2010 sebagaimana tertuang dalam PengumumanLelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan hargajual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tigapuluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuatdengan sarat
472 — 151
dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
265 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Perubahan Pemberian Keterangan Wajib Pajak(Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding) Nomor:035/YASFA/Banding/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 (Bukti PK5)sebagaimana disebutkan pada alinea 7 halaman 66 PutusanPengadilan Pajak.Il.1.1.1.17 Bahwa sengketa perpajakan terkait masalah transfer pricing adalahsangat sarat fakta dan membutuhkan analisis mendalam untukHalaman 54 dari 202 halaman.
212 — 99
terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat
198 — 47
Artinya, Rekruitmen yang dilakukan oleh PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sarat dengan tipu muslihat dansematamata menyimpan dan mengandung tujuan jahat untuk menyingkirkan danmembuang PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI tanpa dasar hukum yang jelas.Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI menolak dengan tegas dalil GUGATAN PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Butir 8 halaman 6, faktanyaHalam 34 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg26
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU
244 — 135
Baunormal, namun Penggugat tetap menolaknya bahkan terjadi adu mulutdengan perawat RSUD Baubau, barulah setelan adu mulut tersebutpasien (Penggugat) dimasukkan di ruangan bersalin RSUD Kota Baubaudan akhirnya keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat;Berkait dalil tersebut di atas kami bantah dengan tegas, jika apa yangdiuraikan dalam bentuk dalildalil tersebut sangat tidak sesuai denganfakta hukum yang ada bahkan sarat
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 821 K/Pdt.Sus/201 1merupakan para pekerja pada Perusahaan Tergugat dan tidak terikatPerjanjian Kerja dengan manajemen Perusahaan Tergugat , sehingga tidakmemiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan Perusahaan Tergugat I.Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa motif dan tujuaan Para Penggugat(Suladi dkk) dalam Perkara No. 245/PHI.G/2010/PN JKT.PST. dan ParaPenggugat (Entah Tahma dkk) dalam Perkara No. 246/PHI.G/2010/PNJKT.PST. mengajukan gugatangugatan tersebut sarat dengan muatanitikad tidak
322 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 29 PK/Pdt.SusKPPU/2017Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsisten sertakemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan padaketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode
1.I Komang Ugra Jagiwirata,SH.
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
SURYADY als. SURYADY AZIS
243 — 127
Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulanbahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATIpembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik
ILYAS YUSUF
Tergugat:
Peutuha Tuha Peut
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG KEUDE JEUNIEB
175 — 75
Ali selaku Calon KeuchikGampong Keude Jeunieb, terkesan sarat dengan manipulasi dan faktor interestdan subyektif terhadap 1 (Satu) orang calon dari 2 (dua) calon yang dinyatakanlolos verifikasi.
440 — 158
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
127 — 63
Ketentuan Pasal 33 ayat (2) yangmewajibkan peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di kantor BadanPertanahan Nasional;Adalah tidak diperlukan adanya pelepasan hak keperdataan ex HGB tidakberalasan hukum dikarenakan sudah dipenuhi syaratnya oleh Penggugat(PT Hasil Karya Kita Bersama), maka dengan sendirinya landasan yuridishak Penggugat adalah benar menurut Hukum karena syaratsyarat sudahdipenuhi harus ditetapkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat
Dengan demikiansangatlah ngawur dan patut di duga sarat denganmanipulasi fakta dan data kalau Penggugat lantas bisamengajukan proses permohonan pengukuran kadastralterhadap tanah yang bukan hak miliknya.7 Bahwa jika dalil Penggugat diterima, tidak dapatdibayangkan akibat yang terjadi terhadap perlindunganhak pertanahan di Indonesia. Hanya dengan dasarmemiliki KTP, setiap orang bisa minta ijin lokasi danpengukuran atas tanah yang masih menjadi milik oranglain.
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
148 — 25
ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
176 — 75
Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut diangka 5, perusahaanPENGGUGAT bersikap tidak setuju atas Jawaban Sanggah dimaksudkarena belum menjawab seluruh substansi/pokok keberatan yang diajukandiantaranya konstruksi proses tender yang telah berlangsung, hasil evaluasiberikut penetapan pemenang yang belum memenuhi syarat, dan terjadinyapenyimpangan serta sarat rekayasa, sehingga perusahaan PENGGUGATada mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada DR. dr.Azharuddin, Sp.OT, KSpine, FICS selaku
251 — 16
Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 156/3/PK/81 tanggal 24 November1981, yang pada pokoknya menerangkan Parjo benar adanya mengusahaitanah persawahan di pasar Il Paluh Hiyu Lorong V Desa Paluh Kurau, yangdiperolehnya dari penerbitan berdasarkan Sarat Camat Hamparan Perak No.283/3, tanggal 12 Maret 1980, seluas 2 (dua) Ha, Patok No.62, ditandatanganioleh Kepala Desa Paluh Kurau) 4an diketahui oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, telah dinazegeling selanjutnya diberi tandaBukti P25.c ;d.
ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
1.IWAN RAMDHANI Alias KODOK Bin SULAEMAN
2.SARBUDI Alias BUDI Lahir dari KARDISA
3.BUDIMAN SAPUTRA Bin SLAMET
4.ARDI WAWAN PERMADI Alias BULUS Bin ABDUL MANAN
5.TAKSIRA Alias TATAK Bin SANUDIN
6.GUNAWAN Alias LUWAK Bin DASKIM Alm
7.AHMAD KHAERUDIN Bin ADE RUSLANDI
8.SADELI ANDRE ANTO Bin KOSASIH
9.IPAN GUNAWAN Bin TAWI
10.HARYANTO Alias TISON Bin RUSMANDI
11.AJI ANGGARA Bin CASYONO
12.HARDI BUDI PRIYONO Alias KAMPLENG Bin BADIO Alm
13.SANJAYA Alias ODANG Bin MULYADI
14.ABDUL SOFYAN Alias DOBLANG Bin TARSINA
15.MOHAMAD SAEFUL ADJI Bin H.TASIYA SOMADI
16.INDRA TRI MAULANA Alias bontot Bin TRISNA Alm
17.TOMI SUGIANTO Alias TOMI Bin HENGKI SUGIANTO Alm
41 — 9
baru pasti dipukuli oleh tahanan yang lainnya karenadianggapnya sebagai tradisi selama satu hari;Bahwa benar disuruh makan kardus oleh Para Terdakwa;Bahwa benar disuruh makan rokok 3 batang juga;Bahwa kejadian tersebut dialami juga oleh alm Arif Rahman;Bahwa setelah masuk sel pakaian disuruh dibuka oleh tahanan yang lain;Bahwa bagian dada yang sering dipukul sehingga Arif Rahman mati;Bahwa pemukulan lebih lama, malam hari dan pagi;Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 15 jam 16.30. wib;Bahwa benar sarat
102 — 26
sangatlah sarat akankejanggalankejanggalan hukum, yang patut untuk diduga olehPENGGUGAT, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalamproses Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) in casu;13. Bahwa kejanggalan hukum tersebut sebagaimana dalam uraianPosita angka 12 (dua belas) terlihat dalam argumenPertimbangan Hukum TERGUGAT I! sebagaimana dalamPutusan Nomor: 005/ DPPPHPU/ 2014, tanggal 16 September2015.
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
228 — 133
laporan Anggota saksi yang saksi tempatkan di acara karnavalmerah putin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik sampai selesaiacara tanpa ada sesuatu yang tidak baik atau yang mencurigakan ;> Bahwa kemudian dikeesokan harinya tanggal 22 Februari 2019 saksi mendapatlaporan dari Anggota Saksi ada masa yang berkumpul di pertigaan tugu yangakan melakukan demo terkait karnaval merah putih tersebut, dan demotersebut berlangsung dikarenakan masyarakat islam merasa dihina dengankegiatan tersebut sarat
83 — 31
Peraturan DaerahKabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 pentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma TahunAnggaran 2013, dan telah melanggar Peraturan Bupati Seluma Nomor 6Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 karena didalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud tidakdialokasikan dana untuk kegiatan yang dikontrakkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 13838 KUHPerdata sarat
95 — 57
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbuki' secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas darisegala dakwaan".Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PRO REO" yang .menyatakan bahwa"apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)" Prinsip inidilaksanakan untuk menghindan penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat