Ditemukan 9444 data
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
183 — 77
Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut diangka 5, perusahaanPENGGUGAT bersikap tidak setuju atas Jawaban Sanggah dimaksudkarena belum menjawab seluruh substansi/pokok keberatan yang diajukandiantaranya konstruksi proses tender yang telah berlangsung, hasil evaluasiberikut penetapan pemenang yang belum memenuhi syarat, dan terjadinyapenyimpangan serta sarat rekayasa, sehingga perusahaan PENGGUGATada mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada DR. dr.Azharuddin, Sp.OT, KSpine, FICS selaku
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
150 — 25
ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
104 — 35
Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal Patroli BC15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan Selat Singapurakemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim Patroli BC 20009bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yangdicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatanMMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian Tim Patroli BC 15041 langsungmenuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
142 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 685 PK/Pdt/2017menurut hukum;17.Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atastanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian Hak GunaBangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atauBadan
173 — 42
Hari raya;e Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten MamujuUtara tahun anggaran 2011;e Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana Honororium sebagai buktipendukung diperlukan SPM, SPPLS, SK Bupati dan daftar namanamaSatuan Polisi Pamong Praja;e Bahwa saksi tahu terdakwa bertugas selaku PPK Pejabat Penatausahaankeuangan yang bertugas melakukan verifikasi atas permintaan danadalam SPPLS dan setelah itu membuat Disposisi untuk penerbitanSPM;e Bahwa saksi jugat tahu untuk Menerbitkan SPM sarat
626 — 427
hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kKembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
335 — 537
., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidanganberlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatanhukum tetap.Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yangmenjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaanpelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai KetentuanPeraturan PerundangUndangan berlaku serta sarat politik sehingga apabilatidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akanmenimbulkan akibat hukum yang
96 — 16
TanjungRaya perihal akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada yangdiketahui oleh terdakwa, namun terdakwa tetap saja menandatangani kwitansi yangmerupakan sarat dari pembayaran sehingga dengan ditandatangani kwitansi olehterdakwa maka Safrudin Fanani dapat mencairkan uang proyek tersebut padahalpekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;halaman 85 dari 101 Putusan Nomor:19/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg86Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku KPATerdakwa
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Angga Kurniawan
103 — 40
Pada angka 9 (Sembilan)Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang namun Terdakwamenyangkal dengan mengatakan, hanya teknis Terdakwa caraTerdakwa agar Saksi2 Karmila dan Saksi3 Samsul percayadengan Terdakwa, lagilagi pernyataan penasehat Hukummenyesatkan, sarat dengan tipu muslihat, dalam melakukanPembelaan Hukum berasumsi berdasarkan uraiaan penasehathukum sendiri dan tidak satupun keterangan Saksi2 Karmiladan Saksi3 Samsul serta alat bukti dijadikan fakta hukum,Penasehat Hukum hanya mendengar keterangan
486 — 151
dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
417 — 379
Unsur ini bersifat kumulatif, yang artinya harus seluruhnyaterpenuhi baru suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawanhukum;Bahwa jika berbicara tentang perjanjian sarat dengan ketentuan Pasal 1320dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kesepakatan adalah merupakan unsur yangesensial dan penting terhadap lahirnya suatu perikatan atau perjanjian, tidakpernah akan lahir suatu perikatan atau perjanjian tanpa adanya suatukesepakatan.
137 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra Persada yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaipemenang dalam pelelangan pekerjaan pembangunan dampengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil tahun anggaran 2011 tidak memenuhi sarat yang ditetapkan didalamdokumen pengadaan karena berbeda antara kontrak dengan dokumenpenawaran, oleh sebab itu CV.
263 — 156
MinaFajar Abadi) dikenakan denda, namun sayatidak tahu besaran dendanya karena itumenjadi urusan dari PPK ;e Bahwa benar kami menerima honorsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;e Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai olehHalaman 127 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/201 6/PN.KPGsaksi Sugiarto Prayitno seabagai salah satu sarat pencairandana adalah sebagai berikut :a.
Pekerjaan Causawey ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai olehsaksi Sugiarto Prayitno seabagai salah satu sarat pencairandana adalah sebagai berikut :a.
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
696 — 868
kalau dikembangkandalam protektif pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 1 tahun 2009pasal 1 angka 9 harus dikaitkan dengan KTUN itu yaitu Kongkrit, Individual danVinal ;Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai keputusan yang masih berlanjut,keputusan tersebut belum selesai tetapi masih ada tahapan berikutnya yangnantinya akan mengeluarkan produk yang lainya lagi, Putusan tersebutsebenarnya belum bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang final,keputusan tersebut hanya sebagai pra kondisi pra sarat
ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
1.IWAN RAMDHANI Alias KODOK Bin SULAEMAN
2.SARBUDI Alias BUDI Lahir dari KARDISA
3.BUDIMAN SAPUTRA Bin SLAMET
4.ARDI WAWAN PERMADI Alias BULUS Bin ABDUL MANAN
5.TAKSIRA Alias TATAK Bin SANUDIN
6.GUNAWAN Alias LUWAK Bin DASKIM Alm
7.AHMAD KHAERUDIN Bin ADE RUSLANDI
8.SADELI ANDRE ANTO Bin KOSASIH
9.IPAN GUNAWAN Bin TAWI
10.HARYANTO Alias TISON Bin RUSMANDI
11.AJI ANGGARA Bin CASYONO
12.HARDI BUDI PRIYONO Alias KAMPLENG Bin BADIO Alm
13.SANJAYA Alias ODANG Bin MULYADI
14.ABDUL SOFYAN Alias DOBLANG Bin TARSINA
15.MOHAMAD SAEFUL ADJI Bin H.TASIYA SOMADI
16.INDRA TRI MAULANA Alias bontot Bin TRISNA Alm
17.TOMI SUGIANTO Alias TOMI Bin HENGKI SUGIANTO Alm
43 — 9
baru pasti dipukuli oleh tahanan yang lainnya karenadianggapnya sebagai tradisi selama satu hari;Bahwa benar disuruh makan kardus oleh Para Terdakwa;Bahwa benar disuruh makan rokok 3 batang juga;Bahwa kejadian tersebut dialami juga oleh alm Arif Rahman;Bahwa setelah masuk sel pakaian disuruh dibuka oleh tahanan yang lain;Bahwa bagian dada yang sering dipukul sehingga Arif Rahman mati;Bahwa pemukulan lebih lama, malam hari dan pagi;Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 15 jam 16.30. wib;Bahwa benar sarat
97 — 60
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbuki' secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas darisegala dakwaan".Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PRO REO" yang .menyatakan bahwa"apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)" Prinsip inidilaksanakan untuk menghindan penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
92 — 38
Peraturan DaerahKabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 pentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma TahunAnggaran 2013, dan telah melanggar Peraturan Bupati Seluma Nomor 6Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 karena didalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud tidakdialokasikan dana untuk kegiatan yang dikontrakkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 13838 KUHPerdata sarat
107 — 26
sangatlah sarat akankejanggalankejanggalan hukum, yang patut untuk diduga olehPENGGUGAT, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalamproses Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) in casu;13. Bahwa kejanggalan hukum tersebut sebagaimana dalam uraianPosita angka 12 (dua belas) terlihat dalam argumenPertimbangan Hukum TERGUGAT I! sebagaimana dalamPutusan Nomor: 005/ DPPPHPU/ 2014, tanggal 16 September2015.
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
237 — 140
laporan Anggota saksi yang saksi tempatkan di acara karnavalmerah putin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik sampai selesaiacara tanpa ada sesuatu yang tidak baik atau yang mencurigakan ;> Bahwa kemudian dikeesokan harinya tanggal 22 Februari 2019 saksi mendapatlaporan dari Anggota Saksi ada masa yang berkumpul di pertigaan tugu yangakan melakukan demo terkait karnaval merah putih tersebut, dan demotersebut berlangsung dikarenakan masyarakat islam merasa dihina dengankegiatan tersebut sarat
57 — 23
Menurut Majelis Hakim hal tersebut melanggarketentuan hukum formil dalam hal ini Pasal 4 danPasal 132 ayat (1)Permendagri No. 138 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sehingga merupakan perbuatanmelawan hukum yang menyebabkankerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakimberpendapat pengelolaan dana kegiatan PBAQ yang sarat penyimpangansebagaimana temuan BPKP Perwakilan Prop.