Ditemukan 9692 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin dokking damrin doris doren dakrin dokris doirin dorin dekrin dikrin
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Perceraian
Register : 31-07-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 16 Nopember 2017 — PEMOHON TERMOHON
118 — 31
  • Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelismenilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum gugatan rekonpensidari Penggugat Rekonpensi baik dalam jawaban, duplik bahkan dalamkesimpulan tidak dirinci satu persatu bersifat umum sehingga tidak jelas apayang diinginkan hal ini sesuai dengan dokrin dariM.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 192
  • A body of a court decision as a judicialprecedent considered by the judge in it's verdict.Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang disamping undangundang, traktat, dokrin dan hukum kebiasaan.PROF. SUBEKTI :Menurut Prof.
    Ajaran itu. juga dapat disamakan dengandoktrin, doktrin In merupakan tampungan dari normasehingga dokrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutippendapat Apeldoorn, maka doktrin hanya bertugas membantudalam pembentukan norma doktrin itu) harus dipindahkanlebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusanhakim atau peraturan perundangundangan, sehingga doktrinitu. menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum.Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ELIANUS YUSAK TOMASOWA
2.EDI WANSEN, SH
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
HAERIL AMRI BIN MARJAN ALIAS JABUT
73 — 46
  • perbuatannya dapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalampertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai SubyekHukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, MenukarAtau Menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — Oditur:
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Muhammad Nur Sampurno
125 — 52
  • Iqbal Pratama WidiyonoSerda Fajar Nur SolikhinSerda Tri Rangga Mareta TimorSerda Muhamad Ilham KusriyantoroSerda Andita RamandaSerda Akhmad Yudha SetianaSerda Bisma maulana DiprajaSerda M Fajar AfriantoSerda Seva ZandrianaPrada Muhamad AdamPrada Muhamad Roy AssegfPrada Mochamad Rizal Krismantoro"ATO sep a0TDBahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi mendapatperintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad NomorSprin/257/X/2020 untuk mengikuti sebagai tim pokjapenterjemahan penyusunan dan pencetakan Dokrin
    Terdakwa tidak melaporkan ataupun minta petunjukkegiatan latihan renang militer yang akan dilakukan kepadaSaksi3 yang sedang mengikuti tim pokja penterjemahpenyusunan dan pencetakan Dokrin US Army di PussenifKodiklatad bahkan Terdakwa sekira pukul 14.30 Wibbermain takraw bersama 5 orang anggota zipur lainnya dibelakang mess Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.Bahwa benar Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa melihatSaksi5 mengendarai sepeda motor menuju KSA Yonzipur9/LLB Divif 1/Kostrad sambil berteriak "ada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — CV. CAHAYA ABADI ; PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN, DKK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat dalam menguasai, mengelola, memanfaatkan danmemiliki bidangbidang tanah kuasa pertambangan kepunyaan Penggugat secaratanpa hak, dan melawan hukum, menurut hukum dapat dikwalifikasi sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana disebutkan dan diatur didalamketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:"Tiaptiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut";Selanjutnya berdasarkan dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Juni 2015 — IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum
186 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • subsidairPasal 372 KUHP seperti yang tertuang dalam kesimpulan resume berkasperkara Penyidik Polda Kalimantan Barat dan pasal ini masih belumdicabut walaupun sudah ada UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsiserta masih relevan untuk diterapkan; (Kesimpulan resume dan sampulberkas perkara telampir);Bahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin
    di atas, Judex Facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannyaNomor 46/PID.SUS/2014/PN.PTK tertanggal 11 November 2014 tidak berhakmengadili perkara a quo yang memasuki ranah hukum pidana umum dan harusdibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tertanggal 12 Januari 2015tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan;PENUTUPBahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-07-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 93/Pid.B/2011/PN-PSB
Tanggal 25 Agustus 2011 — ASDI SARJONO BIN ASDIRI PGL. JONO, Cs
57 — 17
  • Berdasarkan kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yangdilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahuludan bukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan sertaTerdakwa dengan sadar dan tahu bahwa perbuatan tersebutdapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya dan yangjelas perbuatan tersebut melanggar undangundang;Selanjutnya dapat dianalisis di sini adalah perbuatan tersebut dilakukandengan cara kekerasan dilakukan bersamasama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 September 2014 — PT. DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs
387 — 178
  • Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
ASGAR SUYUTI Als ATONG Bin SUYUTI
23 — 3
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 2292/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 9
  • "menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalahah;Menimbang, bahwa Majelis pun perlu mengetengahkan dokrin hukumyang berbunyi sebagai berikut :Srp 14 Wjg>a lj gael lo 9 Jsa WSbo.. lJsagly liniaArtinya : Dan jika (telah terbukti faktafakta dipersidangan) bahwa Penggugatsebagai isteri kebenciannya terhadap Tergugat sebagai suami telah sangatmemuncak, maka Qodhi/Hakim dapat menceraikan Penggugat dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangan sebagai tersebut
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 98/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT KABIL CITRA NUSA
Terbanding/Penggugat : PT SIGMA UNITED INTERNATIONAL
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
58 — 18
  • Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata Jo Yurispudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/ dokrin ahli hukum, menguraikan tentang PerbuatanMelawan Hukum sebagai berikut : Adanya perbuatan (onrechtmating) Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)4.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 8 Januari 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
54 — 50
  • usaha negara dilain pihak, akantetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara); Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 21-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 109/PID.B/2014/PN.GTLO
Tanggal 21 Juli 2014 — - I. HUSIN MALANGO Alias HUSIN - II. HASAN MALANGO - III. FADLI MUDA
35 — 6
  • Teori pengetahuan atau membayangkan (Voorstellingstheorie).Dalam dokrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yangdekat); dolus directus;2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewuszijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn);3.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 30-11-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 684/Pid.B/2016/PN Plk
Tanggal 20 Februari 2017 — SARYADI Bin HARJO SUCIPTO
122 — 39
  • ., masingmasingsebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 olehMajelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh JAYADI PaniteraPengganti, dihadiri oleh DOKRIN MULYADI,S.H, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwadidampingi Penasehat Hukumnya.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ATOK DWINUGROHO 5S.H ERWANTONI ,S.H.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
2.BAIQ IRA MAYASARI,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
Agus Jayadi als Bagok
31 — 25
  • Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan BukanTanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin hukum pidana adalah wederrechtelijk yang oleh Drs. CST. Kansil,SH dan Christine ST.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 30-09-2017
Putusan PN BATAM Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm
Tanggal 23 Februari 2016 — RIKI LIM, 1. LUFKIN CONITRA, 2. PT. PUTRA PADU MITRA JAYA,
89 — 40
  • Fotocopy Dokrin tentang wujud Ganti Rugi menurut KUHPerdata,selanjutnya diberi tanda P23;Manimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas di persidangantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P12, P16, P17,P17a, P22 dan P23 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan masingmasing telahdibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakandalam pembuktian;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 s/d P23 pada pokoknya
Pengadilan PN TABANAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 37/PID.B/2015/PN Tab
Tanggal 6 Agustus 2015 — I WAYAN SUWANDIYANA Alias NONOK
55 — 16
  • Dengan singkat dapat disebut bahwakesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui.Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendakdan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Tab28Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Pertambangan
Register : 04-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Ksn
Tanggal 12 Juni 2019 — JUWUNG Bin MARLIN
231 — 27
  • Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN KsnPerbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.PT. DHARMA PUTRA KARSA
2.BACHTIAR
445 — 204
  • ditandatangani TERLAWAN II dan TERLAWAN Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr10.11.adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyaperjanjian,karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halalsebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH.Perdata, yang menyebutkansyarat sahnya suatu perjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SOFYAN APRIANSYAH UNGERER Als JAMBUL
78 — 8
  • memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin