Ditemukan 9446 data
167 — 110
Berdasarkan fakta hukumdan fakta di lapangan tersebut, ternyata sarat dengan sengketa kepemilikan yang belummendapat penyelesaian yang dikwalifikasikan sengketa perdata kepemilikan tanah yangseharusnya diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga PengadilanTata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa perkara aquo ini ;Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraiangugatan Penggugat tertanggal 23 April
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
199 — 360
Pekerjaan Dermaga (54/8)M2.4.Pekerjaan Causawey ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai oleh saksi SugiartoPrayitno seabagai salah satu sarat pencairan dana adalah sebagai berikutTermin I sebesar Rp. 9.062.710.479, (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuhratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No.00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal8 Desember 2014;
85 — 23
keterangannya.Bahwa Saksi tahu kegiatan proyek pembangunan SDN Rangkah IVSurabaya pada tahun 2009.Bahwa Saksi selaku Ketua PPT (Pelaksana Pengawas Teknis) / PemeriksaBarang.Bahwa saksi selaku Ketua PPT (Pelaksana Pengawas Teknis)/ PemeriksaBarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Putusan Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 155 dari 336Bertanggungjawab terhadap pengawasan jadwal kerja mutu dan volume (kualitas dankuantitas) pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Rencana Kerja dan Sarat
207 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini terlihat dalam proses pemeriksaan dipersidangan dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ;a Pemberian waktu yang tidak berimbang :Majelis Hakim Judex Facti pada saat setelah pemeriksaansaksisaksi dan ahli selesai dilaksanakan dan dilanjutkandengan acara pembacaan surat tuntutan oleh PenuntutUmum, Majelis Hakim Judex Facti hanya memberikanwaktu) bagi Penuntut Umum untuk menyusun danmengajukan sarat tuntutan selama 4 (empat) hari kerja untukmengajukan surat tuntutan yaitu tanggal 08 September
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
mer pon Wea yan aBurs dag yma aypang gefuay azme) Sher eb EsRWS Sz'L uid 08 SOIT OsE ae OON OT Wee phuas wnany PNQURARY IE Gumdepag wUay URARAL I) SFls oe si fuss . sa*ea mone wuminway ,Meg) Fhe beswRWrSh 08s ula 08 oer poo os eer noo ng Wea pours nang URRY 1S) Pag ymuepeg sii: hic . l is erp = =a oa Raye)nueg PLS LEDS mona uid 83 eros merpo0s Wea yan UaTIQUM JE Oe WWE fugues wane a7TRS) Fb airil bEsRWra b 08'E ula 03 oo 0009 70009 ea piusg ugg Gums ate yeu URWUynnE szTRS) Sheri ELBA 08's ule Fo Sarat
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
317 — 88
manapun, bukan transformasi dari DEC (DevelopmentCommitte) maupun Sunda Empire;Halaman 201 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN PwrBahwa yang di maksud dengan Word Empire adalah Negarafilosofis/kerajaan dunia, manusia itu di dalam bahasa filsafat adalahminiatur dari alam semesta dan juga miniatur dari bumi itu sendiri;Bahwa maksudnya ketika kita kembali kepada budi pekerti maka disituakan terjadi rasa kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi dirisendiri sehinngga persaudaraan tanpa sarat
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
577 — 239
lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK PT.PEPCADK.bersama saksi ANDY RIKIE LAM menandatangani surat perjanjian (kontrak)Nomor ADKSP140001 tertanggal 29 Mei 2014 tentang Kegiatan MPPT BlokADK, yaitu: ReEntry Sumur NGBUO3, ReEntry Sumur NGBU04, ReEntrySumur NGBT01, ReEntry Sumur ALSD01, dan ReEntry Sumur ALSD04dengan nilai konrak sejumlah US$34,188,800.00 (tiga puluh empat juta seratusdelapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar Amerika Serikat), sekali punTerdakwa mengetahui proses lelangnya sarat
Energi Tata Persada untuk diikutsertakansebagai peserta lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK PT.PEPCADK.Pada akhirnya proses lelang dilaksanakan oleh saksi ARI TRIANSA dan saksiDICKY IRAWAN atas arahan Terdakwa kemudian PT.ABS dinyatakan sebagaipemenang lelang, sekali pun PT.ABS seharusnya tidak lulus karena tidakmempunyai pengalaman mengerjakan pekerjaan Integrated Contractmanagement (IPM).Sekali pun proses lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK sarat rekayasadari Terdakwa, pada akhirnya
63 — 20
Selanjutnya sekitar pertengahan bulanOktober 2014 Saudara JUNAIDI,Terdakwa hubungi bahwa untuk mencairkanPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.347dari.439dana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa ada rekening perusahaan milikH.M.Yusran dan Sdr.JUNAIDI menghubungi H.M.Yusran agar menyiapkanKTP dan Rekening Koran perusahaan sebagai sarat untuk pembuatan SPM(Surat Perintah Membayar) kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu jugaTerdakwa ada dihubungi oleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Terdakwabahwa
58 — 18
Selanjutnya sekitar pertengahan bulanOktober 2014 Saudara JUNAIDI,Terdakwa hubungi bahwa untuk mencairkanPutusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2016/PN.Bjm Hal.347dari.439dana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa ada rekening perusahaan milikH.M.Yusran dan Sdr.JUNAIDI menghubungi H.M.Yusran agar menyiapkanKTP dan Rekening Koran perusahaan sebagai sarat untuk pembuatan SPM(Surat Perintah Membayar) kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu jugaTerdakwa ada dihubungi oleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Terdakwabahwa
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
145 — 25
Perkimpada Tahun 2019, sedangkan pelanggaran tersebut masih bersifatadministratif dan bukanlah pidana sebagaimana tuntutan jaksa Penuntutumum; Audit dilakukan BPKP Provinsi Jambi jelas cacat hukum, karenahanya menyalin temuan Jaksa Penuntut Umum tanpa tidak melakukaninvestigasi atas hasil auditnya tersebut, disamping itu hasil auditdikeluarkan setelah terdakwa ditetapbkan sebagai tersangka, yaitutanggal 10 September 2020, terdakwa jadi Tersangka sejak 22 Juli 2020,sehingga hasul audit tersebut sarat
593 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan PenyehatanPerbankan Nasional dengan Keluarga salim sebagai carapenyelesaian diluar Pengadilan (aut of cour Settlement) untukmenghindari penyelesaian secara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang sertadasar hukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas danUndangundang Nomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebutadalah sarat akan kebijakan Pemerintah walaupun substansinyaadalah penyelesaian hutang Keluarga Salim kepada PemerintahRepublik Indonesia oleh karenanya Pengadilan
Propenas dan UndangundangNomor 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim TingkatPertama bahwa MSAA adalah kebijakan publik".vide hal. 221 dan 222 dari Putusan Pengadilan TinggiPertimbangan hukum tersebut jelas tidak bisa dipertahankan karena TapMPR No.
Badan Penyehatan PerbankanNasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan
No. 2446 K/Pdt/2009Nasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
272 — 210
249 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGbatu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalamKartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah KabupatenManggarai Barat kepada diri Terdakwa/ Pembanding adalah tidakberdasar dan patut untuk tidak dibenarkan secara hukum, sebabsesungguhnya Terdakwa/Pembanding dalam hal ini justru menjadisatusatunya pejabat Bupati Manggarai Barat yang perduli danberjuang untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan obyek tanahperkara yang faktanya sarat
689 — 1316 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara tersebut bukanlah pengadaan barang dan jasa ataupenyediaan jasa, seperti yang diatur dalam pasal 22 maupunpenjelasannya, tetapi proses mencari investor atau partner kerjayang berkaitan dengan projek gas LNG di Matindok dan Senoro.Karena tujuan projek tersebut adalah untuk mencari investoruntuk kerjasama, maka dalam memutuskan pemenangnya,sarat dengan pertimbangan seperti: perencanaan kerja yangbaik, profesionalitas dan pengalaman kerja dalam bidang yangberkaitan dengan projek Matindok dan
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
318 — 133
Yaitu dalam sarat materiil harus menyebutkan locus dantemus delictie tindak Pidana itu dilakukan kemudian ayat (2)menyebutkan apabila tidak dipenuhi syaratsyarat tersebut maka suratdakwaan batal demi hukum;Bahwa llustrasi : perkara pidana proyek pembangunan gedungterhadap saksisaksi hanya ditanyakan tentang pembangunan gedungSMKSMK di Medan, demikian juga hasil audit hanya menyentuh hasilaudit SMK di Medan namun dalam surat dakwaan dan dalam prosessidang oleh PU dimasukkan pula pembangunan gedung
206 — 303
RIRIH S RAHARDJO, AHT,MT, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Sahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli auditor padaKejaksaan Tinggi Jawa Sarat ;Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa;Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa dantelah memiliki sertifikat berdasarkan keahlian dan sertifikat kompetensitermasuk sertifikat untuk duduk dipersidangan dan kebetulan saksi jugaadalah Ahli pengadaan barang dan Jasa Nasional, dan disini saksl akanmemberikan
1055 — 742 — Berkekuatan Hukum Tetap
Isu MonopoliTelekomunikasi Adalah Industri Sarat RequlasiTelekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat(highly regulated) oleh Pemerintah. Ada regulasi dalam bidangtelekomunikasi yakni UndangUndang No. 36 Tahun 1999dengan aturanaturan penjabarannya (PP 52 dan 53, Tahun2000), yang memfasilitasi persaingan serta adanya peranregulator yang independen.
Buku Putihmenyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran UndangUndang No. 5/1999.Secara khusus, Buku Putih (Berkas Termohon/KPPU C1) menyatakan :"E. lsu Monopoli.Telekomunikasi Adalah Industri Sarat Regulasi.Telekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat (highly regulated)oleh Pemerintah.
135 — 15
Menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan yang baik secara formil maupun materiil yang sarat manipulasi fakta persidangan (onslag ban recht vervolging)3. Menyatakan terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN tidak terbukti bersalah dan segera membebaskan terdakwa dari tahanan;4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN;5.
97 — 34
LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikutperubahannya, Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkanbahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggapperlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%)jika barang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalamSarat Sarat
184 — 56
Perawat pada Pustuataupun Polindes;Bahwa, perihal anggaran pembangunan gedung, uang cashtidak ada Saksi terima, tapi ada perehaban Kantor secara fisikdan perbaikan Kantor seperti atap seng kantor, tempat rawatinap yang diganti Semuanya dan lantai Puskesmas Negeri Lamaseingat Saksi waktu itu dinaikkan 1 (Satu) meter karena seringbanjir dan juga penambahan ruang untuk UGD (Unit GawatDarurat) dan pengecatan seluruh dinding luar dalam;Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang cash dari pemeliharaanangkutan sarat
74 — 21
LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikut perubahannya,Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapidengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%) jikabarang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Sarat