Ditemukan 13551 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 K /Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Januari 2016 — SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB
102 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 29-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2144 K/PID.SUS/2013 Tanggal 29 Januari 2014 — DEDE WIDARSO Bin H. THOLIB ABAS
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian Keuangan Negara sebesar 73.332Kg x Rp. 4.685, (empat ribu enam ratus delapan puluh limarupiah) = Rp. 343.560.420, (tiga ratus empat puluh tiga jutalima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Banten Nomor : SR2919/PW30/5/2012, Tanggal07 Agustus 2012, atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa DEDE WIDARSO Bin H.
Register : 13-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 39/PID.TPK/2015/PT MKS Tanggal 14 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.PD
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : JOKO BUDI DARMAWAN, SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF, SH
108 — 59
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : JOKO BUDI DARMAWAN, SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF, SH
108 — 59
ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa Drs. H.
Register : 04-04-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 08-06-2011
Putusan PT BANJARMASIN Nomor PIDANA : 33/PID.SUS/2011/PT.BJM Tanggal 12 Mei 2011 — M. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI
72 — 69
72 — 69
Hutama Karya dengan biayanya sendiri, bukanbiaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalamSurat Dakwaannya telah didakwa :PRIMAIR, melakukan perbuatan yang diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangRl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) MKUHP.SUBSIDIAIR
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRI
2.SOFYAN Bin H.HAFID
115 — 24
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRI
2.SOFYAN Bin H.HAFID
115 — 24
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRIbersama sama dengan Terdakwa II SOFYAN Bin H.HAFID tersebut telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 134.800.000, (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.n Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUNo.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang
Register : 21-04-2009 — Putus : 29-04-2009 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 143/Pid.Sus/2009/PN Tte Tanggal 29 April 2009 — SON KARYOSE, SE
193 — 114
193 — 114
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) kelKUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 5ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001, Jo. pasal 18 UU No.31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk ituMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanBn LINES pO ee SS SeMenimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan Primair yaitumelanggar pasal
2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal55 ayat (1) ke1l KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagaiber Lkut SSH 6 eS Se Se1.
Putus : 02-03-2011 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 434/PID.B/2010/PN.Tsm Tanggal 2 Maret 2011 — ASEP HENDRA HARMAEN,S.Sos Bin AEN HARMAEN
82 — 60
82 — 60
yang ditanda tangani para penerima danasubsidi KPR/KPRS yang mencantumkan jumlah sebesar Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) adalah fiktif, karena sejatinya para penerima danatersebut hanya menerima sebesar Rp.6.000.00, (enam juta rupiah) dalam bentuk60tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan berupa barang bahan bangunan senilaiRp.4.000.000, (empat juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Primair Pasal
2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , SubsidairPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa jika
Register : 02-01-2019 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI Tanggal 6 September 2018 — - TERDAKWA : LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP
144 — 75
144 — 75
sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkandalam RUKK dan perjanjian kerjasama dengan 13 kelompok tani,maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yangmengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesarRp2.117.046.450, (Dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluhenam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN,SP alias LAODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP, Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RI Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undang RI Nomor : 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SubsidiairBahwa terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP alias LA ODEMUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP, baik bertindak sendirisendiri maupunbersamasama dengan saksi IR.
Register : 03-08-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg Tanggal 13 Desember 2011 — IDIH BIN MAMI
133 — 102
133 — 102
Kerugian Keuangan Negara (12) Rp 100.800.000,00 Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 16-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2370 K/PID.SUS/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 — KARIMAN ;
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2370 K/PID.SUS/2015Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang merupakan lex spesialis dari unsur secara melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.
Putus : 03-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Maret 2016 — Ir. SUPRIYANTO
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPRIYANTO, Kepala Balai Taman NasionalManusela Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir. SUPRIYANTO berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.
Register : 18-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Ingan Malam Purba, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. KHAIDAR ASWAN
524 — 545
Terbanding/Terdakwa : Drs. KHAIDAR ASWAN
524 — 545
Pinalti tdk dibayar (Data Somasi III tgl. 619.348.998,2312/7/2014)Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A 24.804.178.121,8B+C+C) 5 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.KHAIDAR
Putus : 09-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pid.Sus/ 2010 Tanggal 9 Juni 2010 — JUMANTO
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkandan meringankan pemidanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun2001 jo.
Register : 01-07-2013 — Putus : 12-08-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Tanggal 12 Agustus 2013 — Tdw I. HADI PURNOMO Bin (Alm) SOEGIJO
Tdw II. SRI IRIANTO Als RINTO Bin (Alm) NGADIMAN
45 — 31
45 — 31
SRI IRIANTO Als RINTO Bin (Alm) NGADIMAN, bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan
Putus : 10-06-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 10 Juni 2013 — PUGUH SETIAWAN ;
Kejaksaan Negeri Pamekasan
118 — 17
118 — 17
tahun2001 yo pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 3 yo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana ............44sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yopasal 55 Ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatansebagaimana tersebut dalam surat dakwaan haruslah terlebin dahulu dipertimbangkan unsurunsurnya ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal
2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yo pasal 55 Ayat 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1.
Register : 14-01-2016 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 1/PID.TPK/2013/PT.BABEL Tanggal 20 Februari 2013 — - YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE als. IRAWAN SUTANTA, SE
117 — 64
117 — 64
putusan perkaraNo08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012 dan memperhatikanserta menelaah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19November 2012 dan memori banding serta kontra memori banding PenasihatHukum Terdakwa masingmasing tertanggal 14 Desember 2012 maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa perbuatanTerdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertamaprimair melanggar pasal
2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut ;Namum dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu sumir dan kurang lengkapkarena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pengadaanpupuk kompos
Register : 29-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 12-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 21 April 2014 — SAEFULLOH Bin ENDANG MARZUKI
57 — 9
57 — 9
Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada DinasTenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006 dan 2007, makaperbuatan terdakwa SAEFULLOH BIN (ALM) ENDANG MARZUKI telah mengakibatkan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 103.762.500, (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratusrupiah).no Perbuatan Terdakwa SAEFULLOH BIN (ALM) ENDANG MARZUKI tersebut di atas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I.
Putus : 30-01-2013 — Upload : 06-02-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 43/PID.SUS.K/2012/PT-MDN Tanggal 30 Januari 2013 — HARI SUKARDI, ST
44 — 26
44 — 26
Irwansyah telahbertanggungjawab atas kerugian pembangunan :1) Pembangunan Kantor dinas PU danPertambangan Rp 158.828.321,002) Pembangunan KantorBKD Rp 162.401.699,223) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan KelautanRp 195.811.409.774) Pembangunan Kantor BPMD Rp31.434.050,32Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalahRp.548.475.480, 31 ,26Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Putus : 21-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 —
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikuatkan oleh Majelis HakimAgung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 hanya didasarkan kepada surattuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mengindahkan surat dakwaan, surattuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2006 telah keluar darisurat dakwaan sebagaimana telah disampaikannya dalam persidangan tanggal18 April 2006 ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa dalam perkara ini olehJaksa Penuntut Umum telah didakwa/dituduh melakukan tindak pidana korupsi,dengan :e Dakwaan Kesatu melanggar pasal
2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo.
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — Hanafi, ST Bin Sahum
122 — 92
122 — 92
Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2)Undangundang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwatidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yangsah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanSubsideritas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu.Apabila dakwaan primair ini tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak akanmempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, adalah sebagai berikut :1 setiap orang;secara melawan hukum;memperkaya diri sendiri atau orang lain;yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara;nan FF W WNOrang yang melakukan, yang menyuruh