Nomor : 1420 K/Pid.Sus/2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Ir.

Perk: 03/Tual/03/2016, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik

dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negarakurang lebih sebesar Rp. 1.068.750.000,00 (satu miliar enam puluh juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. . selaku Lurah DesaDlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat KeputusanBupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor : 155 tahun 2002 bersamasamadengan Sdr. Ir.

., tanggal 10 Mei2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan danMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwatetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yangAda di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomorRekening : 80.422.01.110752 Rp. 40.000.000Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.346.552.319,20Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukanyaitu dengan saksi Drs.

oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan

orang lainatau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negaraatau perekonomian negara sejumlah Rp.610.328.000,00 (enam ratussepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yangperhitungannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor: SR2494/PW06/5/2013 tanggal31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dan KepalaBPKP Perwakilan Bengkulu.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU24No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

DepartemenPekerjaan Umum cq Direktorat Jendral Cipta Karya cq Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanggamus dirugikan sebesar Rp.41.239.133, (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Kerugian Keuangan Negara 3 (FH) 58.485.769.116,54J Total Kerugian Keuangan Negara 137.751.858.765,54 wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tediubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidanaJo.

. $222 onan nnn nnn nnn n nen n nea e eewcceeee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah DenganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1KUHPIdAaNA 5 222 n nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nn ne ne nee ene e eneno Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB.

22022222222 n nnn nnn nena nnn nnn nnn nnn nnnee Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP3 2022222222 non no nn nn ec nc nnn nnns Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.Setiap orang;2.

;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah ~ danditambah dengan UU No.20 Tahun (2001 ~~ TentangPerubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR. Bahwa Terdakwa Drs. H. SUPRIADY SEMTA, M.

GETRIDAMANDOWEN, SEbersalah melakukan tindak pidana perbuatan bersamasamamelakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS,SH bersama dengan terdakwa Il.

DARMI, ST dan sebesarRp.15.000.000, diberikan dalam bentuk cek kepadaMUGIONO, sebesar Rp.5.000.000, ditransferkanlangsung ke rekening RETNO W ASTUTI:;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo.

ENDANG APANDI, S.Sos Bin TASUM (alm)tidak terbuktisecara bersamasama melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. DalamDakwaan Primair. Dan karenanya harus dibebaskan.. Menyatakan terdakwa terdakwaH.

Endang Apandi, S.sos sebagai mana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 18 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa iterdakwa H.ENDANG APANDI, S.sos sebagai Kepala Sub BagianAdmininstrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Poltekes Tasikmalayadan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan

Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;72Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidiairitas, sebagai berikut:PRIMAIR ~~: Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

setidaktidaknya memperkaya orang lain, atau suatu korporasi;ae Bahwa kerugian keuangan negara atas kekurangan volume pekerjaanJembatan Tanjung Gagak tersebut telah dikembalikan oleh saksi Ahmad HendriHarahap Bin Mahyudin Harahap selaku Konsultan Pengawas (dituntut dalamberkas perkara terpisah) ke Kas Umum Daerah Kab.Sarolangun sebesarRp.158.000.000, pada tanggal O03 Maret 2014 dengan NomorRekening:801560008;wonnnnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR := Bahwa la terdakwa Bayu Afriandi.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbtelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri:1.

Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA ielah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

olehkarenanya pembayaran termin terahir sebesar +Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah) tidak dilakukan pencairan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primer sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 137 dari 183 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbdengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang Unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. Secara melawan hukum,3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

ASRANUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquotidak secara konsisten melaksanakan hukum atau melaksanakanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam memeriksa danmengadili perkara aquo tidak secara konsisten melaksanakan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 44 , 48, 49, 50 KUHP;Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaanmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsi yaitu :Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Rancaekek 50.000.000,00 42.672.486,007.327.514,0022 SDN Ciparay 50.000.000,00 30.484.293,0019.515.707,00Cipalabuay23 SDN Ciparay 50.000.000,00 26.599.569,0023.400.431 ,00Haurcucuk24 SDN Ciparay Ciparay 50.000.000,00 11.360.956,0038.639.044,00IV25 SDN Sri Cikancung 50.000.000,00 16.616.237,0033.383.763,00RahayuJumlah 1.250.000.000 639.214.881 ,0/610.785.119,0,00 0 0Jumlah A+ B 1.550.000.000 900.399.529,0649.600.471,0,00 0 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ayat (1)KUHP Jo Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.

TOTO SUHARTO ,MSi.bin SUDIBYA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitumelakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal