Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang (I), sejaktanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014;. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang (ll), sejaktanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengantanggal 15 Desember 2015;. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejaktanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;.

Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 18 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 17Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;.

Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkaraini dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

PUTUSANNo. 32 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : SUFRO KARIM;Tempat lahir > Buli;Umur /tanggallahir: 31 tahun/1 Mei 1980;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Buli Karya, Kecamatan Maba,Kabupaten Halmahera Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan:1.

Bahwa Judex Facti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Maluku Utara Ternate dalam pertimbangan hukumnyapada " halaman 84 alinea ke 2 yang dikutip sebagai berikut "Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat penyidik,persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal

4 September 2014, Memori BandingTerdakwa dan Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada halhalyang baru dstnya "Pertimbangan yang demikian itu adalah sangatkeliru bila,sebab Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara tidak lagi mempertimbangkan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan, tentang sejauh mana peranan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sufro Karim) sebagai Bendahara KPUD Halmahera Timurpada waktu itu dihubungkan dengan alat bukti, baik berupa

No. 32 K/Pid.Sus/2015Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatehalaman "205 s/d halaman 208" sangat keliru, Bahwa Surat Perjanjian Hibah(MOU) antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Bupati WelhelmusTahalele) dengan Komisioner KUPD Halmahera Timur yang dalam hal inidiwakili oleh (Ketua KPUD Halmahera Timur (Hayun Manuai) Nomor 078/183HT/2010 dan Nomor 01/KB/KPUKab/029.436333/2010, tanggal10 Februari 2010 dimana jika di telah isi Surat Perjanjian Hibah (MOU)antara

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H Dr.H.M.

adalagi hakim yang tidak mandiri yangtakut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwauraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Salinan PUTUSANNomor 91/PDT/2017/PT BNAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :Nama : Abdul Wasit, SE;Umur : 56 Tahun;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Pensiunan;Alamat : Dusun Cut Mutia Blok A Komplek BTN SeurigetKecamatan Langsa Baro Kota Langsa;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugar IILawan:Nama : HAZRI, ST;Umur : 39 Tahun;Kewarganegaraan

Rp. 150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 16 Dari 16 Putusan Nomor 79/PDT/2018/PT BNA

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN LSK Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor360/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 15 November 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16November 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDNHakim Anggota, Hakim Ketua,Tid. Tid.DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Ttd.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiTtd.Hj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN

Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07Mei 2018 Nomor 271/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 24 Januari 2018 No. Reg.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 Cimaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang No. 51/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 13 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg yang dimintakan Banding;e Membebankan

diatas,sehingga Terdakwa selaku Kabag Keuangan Kabupaten Batang telah melakukantugas serta fungsinya sesuai dengan prosedur dan melakukan tugasnya denganmengacu kepada Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002 (Vide: Bagan AlurPenganggaran Berdasarkan Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002)Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Sebagai Judex Factimerupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd),Karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tipikor

2016;2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d 10Maret 2016;3 Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Tahap sejak tanggal 11Maret 2016 s/d 09 April 2016;4 Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;5 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei2016;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Mei 2016 s/dtanggal 16 Juli 2016;7 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;8 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;Halaman dari 37 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN JthTerdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama YAHYA ALINSA, S.H.

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tipikor Pekerjaan Pembangunan

Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi NTT;

Tetap dalam berkas Perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Penunjukan Plh Panitera,Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 25 Februari 2019 Nomor 75/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM153/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 01 Nopember 2018,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG.

PengadilanTindak Pidana Korupsi Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berkata benardan membela kebenaran demi menyelamatkan 13 orang yang tidak bersalahkarena saya tahu betul bahwa Laporan Audit BPKP tersebut bersifat menzalimikarena saya mantan Ketua Timnya;Pada tanggal 7 Nopember 2013, Tim dari BPKP Pusat datang ke BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas kehadiransaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan dalam Berita AcaraPermintaan Keterangan saya katakan bahwa Hakim Tipikor

sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriTakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember2016;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari2017;Halaman 1 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 20179.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejaktanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;10.

Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKeputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

termasukdalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/ SKI/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atausetidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Menghukum Terdakwa ARYYOTO,SE.MM membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima Ribu Rupiah) ;Membaca berturutturut : I.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Juli 2014 dan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN.Sby ;Relaas pemberitahuan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli2015;7.

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.