RSUP; yang dilakukan oleh armada kapal PT XXX, sedangkan biaya dimaksud adalah pengeluarandari kas PT XXX untuk biaya operasional kapal, untuk ini menurut Pemohon Banding tidakbisa dijadikan harga sebagai koreksi penjualan ekspor, melainkan sebagai tambahan hargalpokok; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor, bukubesar penjualan dan perhitungan harga pokok pembelian minyak kelapa Pulau Sambu KualaEnok (PSK) diperoleh koreksi penyerahan ekspor

STI 478.512.280,00 131.698.728,00 346.813.552,00Penyerahan air bersih 653.622.785,00 747.864.704,00 (94.241.919,00)Penyerahan divisi BUM 0,00 0,00 0,00Pendapatan logistik 414.523.131,00 0,00 414.523.131,001.546.658.196, 879.563.432,00 667.094.764,0000Perbedaan dalam SPT Masa PPN (14.237.946,00) 0,00 (14.237.946,00)antara Jumlah 1.759.098 .352,00 0 1.019.809.154,0 739.289.198,00 bahwa Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Agustus 2008 dengan perhitungan

dapat dikreditkan Masa Januari sampai Juli 2008 sebesar :Pemeriksa Terbanding(Rp) (Rp)Pajak Masukan 2.090.078.229,00 1.695.007.844,00Menurut bahwa menurut Terbanding koreksi atas Pajak Masukan disebabkan karena adanya PajakMajelis Pertambahan Nilai Masukan yang berhubungan dengan kegiatan membangun sendiri;bahwa kesalahan penjumlahan terjadi pada perhitungan Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari2008, sehingga atas kesalahan penjumlahan ini dilakukan pembetulan oleh Terbanding,dengan selisih sebesar

Jumlah Seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar 13.698.748.570,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi : 19.710.216.680,0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,0ic. Diperhitungkan : SKPPKP 19.710.216.680,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0le.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (6.011.468.110,003 Kelebihan Pajak yang sudah : 7.100.281.072,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4) PPN yang kurang dibayar 1.088.812.962,005 Sanksi administrasi : 1.088.812.962,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.177.625.924,00

UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenagaAhli indpenden dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yangHalaman 7 dari 66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palumenyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar84,077% masih terdapat kekurang volume sebesar 15,923% sehingga saksiHartono Taula telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923%atau sejumlah Rp. 279.587.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.279.587.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluhtujun ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR590/PW19/5/2012 tanggal 2Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap Ilsehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar17,424% atau senilai Rp. 654.968.000, (enam ratus lima puluh empat jutasembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai SPIKES eee =aeem eee e reece ne eee eeeee eee en eee ence eeePEKERJAAN PEKERJAANTERBAYAR TERLAKSANA SEESidURAIAN PEKERJAANVOLUME HARGA VOLUME HARGA VOLUME HARGA(m?) ( Rp. ) (m?) ( Rp. ) (m?)

1,00Ls 3.103.807,50 1,00Ls 3.103.807,50250.615.323,27SELISIH KURANG 654.966.403,05DIBULATKAN 654.968.000,00 disamping itu tim tenaga Ahli indpenden dari Fakultas Tehnik UniversitasTadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolomdiperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutubeton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K275 (Kekuatan tekanbeton karakteristik, fck = 275 kg/cm).Halaman 15 dari66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palu Bahwa berdasarkan perhitungan

Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.654.968.000, (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR591/PW19/5/2012 tanggal2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun anggaran 2009. + 22222

Februari 2013;e Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan"Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang diperusahaan;e Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN Nomor00179/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013;e Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwahutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat bandingdiajukan;e Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutangmenurut perhitungan

Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milikcustomer, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer,Bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikianbesar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap YangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 8.882.223.764oOo Oo oO Oo888.222.3760903.001.0600021.670.616924.671.6760924.671.676(36.449.300)79.363.028079.363.02842.913.728Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 42.913.728c.

Sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat selisihsebesar Rp.6.661.250, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratuslima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut : Rp 41.700.000, Hal. 47 dari 150 hal. Put.

Pengenaantarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinasdengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti PerjalananDinas ;Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yangmengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp.4.590.000, (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Uang Lembur dan Uangmakan bulan Mei 2007 tanggal 31052007, Foto Copy DaftarPerhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal29062007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uangmakan bulan Juli tanggal 31072007, Surat Perintah Pencairan Danatanggal 17122007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11122007No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur danUang Makan bulan Agustus tanggal 11122007, Fotocopy DaftarPerhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan November tanggal11122007

No. 1856 K/Pid.Sus/2013142kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500, (20 lembar);39 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24092007 Nomor 035109H /030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 14092007 Nomor00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uangmakan bulan Mei 2007 tanggal 31052007, Foto Copy DaftarPerhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal29062007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur

dimaksud adalah penetapan berdasarkanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 yangketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk.bahwa Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 dengantentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

bea masuk adalah nilai transaksi daribarang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 2I.

atau dataobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabeanyang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut.bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yangwajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan

Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP kepada Majelis.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan

Kabupaten Maros;Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak;Bahwa saksi mengatahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran.Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdi sebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasarbahkan pernah memukul badan Penggugat selain itu sifat Tergugatyang perhitungan

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 yanglalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukul badan Penggugat selainitu sifat Tergugat yang perhitungan persoalan uang belanja;4.

satupersatu dengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandangtelah memenuhi unsurunsur terjadinya Suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan karenaTergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukulbadan Penggugat selain itu sifat Tergugat yang perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka 1 gugatan jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulanterhitung mulai pada tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan 5 Agustus2016 tetapi oleh Tergugat dalam Perubahan perjanjian kredit yangtersebut pada Posita angka 2 gugatan justru tidak diperpanjang malahjangka waktunya diperpendek menjadi 36 (tiga puluh enam) bulanterhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan

Bahwa dengan adanya perhitungan yang tidak jelas antara ParaPenggugat dengan Tergugat maka Para Penggugat menurut hukummerasa dirugikan, dan tidak adanya kepastian jangka waktu yang harusdipedomani oleh Para Penggugat kepada Tergugat , oleh karena ituPara Penggugat minta secara tegas kepada Tergugat agar menjelaskanyang dimaksud Restrukturisasi/ perpanjangan jangka waktu dalamkenyataan malah diperpendek jangka waktunya dalam Perubahanperjanjian kredit pada posita angka 2 gugatan;.

Bahwa Tergugat dengan bantuan Tergugat II akan menjual melaluilelang benda yang menjadi obyek sengketa Posita angka 3 gugatansenilai Rp299.200.000,00 padahal jumlah hutang Para Penggugatkepada Tergugat belumlah jelas kepastian karena perhitungan yangdiberikan oleh Tergugat tidak cocok jumlahnya dihitung secara manualoleh Para Penggugat;.

No.462 K/Pat/2015Berdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15halaman 5 Gugatan berbunyi sebagai berikut:angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05Agustus 2011 sampai dengan 05 Agustus 2016. dst"Angka 15:Bahwa perbuatan Tergugat dengan bantuan Tergugat II menjual lelangObjek Sengketa sebelum berakhirnya jangka waktu kredit

pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.b. 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan

penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.50. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV.

asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 150 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 149 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan

Flores Timurselaku PA mengambil langkah dengan menyampaikan kepada KonsultanPengawas untuk melakukan perhitungan ulang sesuai kondisi iildilapangan;Bahwaterkait dengan perhitungan ulang kondisi riil dilapangan yang tidaklagi menggunakan gambar rencana, konsultan perencana tidak dilibatkannamun Saksi pernah menayampaikan hal tersebut kepadanya namun tidakada tanggapan dari Konsultan Perencana tersebut;Bahwa terkait dengan CCO JTP Wailebe TA. 2014 segaimana yangtermuat dalam Addendum SPK tanggal 22

secarakeselurunan termasuk ukuran JTP dan menurut Konsultan Pengawassecara teknis bisa memungkinkan untuk mengurangi panjang JTP denganpertimbangan : keterbatasan anggaran dan walauapun ada penguranganpanjang JIP 3 (tiga) meter ke belakang volume timbunan masih tidakterpenuhi atau kurang;Bahwa perubahan perhitungan riil dilapangan tidak disertai dengan datapasang surut air laut dan tidak tidak pernah diajukan shop drawing danhanya dibuatkan back up perhitungan data dan gambar as built drawing sajadan

dari JTP yang mana justifikasiteknis sangat diperlukan untuk menganalisa dan menghitung kembalikebutuhan dan kemudian menyesuaikan dengan anggaran;Bahwa yang membuat justifikasi teknis maupun perhitungan teknis adalahkontraktor bersama dengan konsultan pengawas;Bahwa Jjustifikasi teknis maupun perhitungan teknis sangat diperlukan untukmemastikan konstruksi baru sama baiknya dengan konstruksi yang diganti;Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN KpgBahwa apabila dilakukan perubahan

kerugian keuangan negara yang tepat dilakukanadalah dengan metode Adjusted total loss (yakni kerugian keuangan negarayang disesuaikan), dengan cara perhitungan sebagai berikut : Pekerjaan Pasangan batu kali (mekanis) semen Type yangseharusnya 175,92 m3 dan senyatanya sebesar 160,12 m3, sehinggaada selisin sebesar 15,8 m3.

CCO paket pekerjaan JTP Wailebe dilakukan atassaran PPK kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan kembaliperhitungan secara riil di lapangan;Bahwa yang hadir saat melakukan perhitungan riil di lapangan adalah Saksi,PPK dan konsultan Pengawas;Bahwa dokumen yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam perhitunganCCO berupa : Addendum perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO),Daftar Kuantitas dan Harga, Gambar Back up perhitungan volume itempekerjaan lalu selanjutnya diserahkan kepada PPK dan PPK mengundangTerdakwa

dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan: Nilai pabean untuk perhitungan

yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP1770/KPU.01/2012 tanggal 02 April 2012 diketahui alasan yang digunakan KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode atau nilaitransaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

barang One Lot of GlasswareCake plate 12 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 048990 tanggal 06 Februari2012 diusulkan ditetapbkan dengan metode pengulangan (Fallback) menggunakanMetode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel, dengan harga satuan sebesarUSD 52.56/Dzn, sehingga nilai pabean menjadi CIF USD 5,982.90;bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel IVatau Metode Deduksi;bahwa dengan diserahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP),harga pasar dan perhitungan

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Nopemebr 2010 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat selalu perhitungan dengan masalah uang,Tergugat selalu mengungkit uang yang sudah diberikan pada Penggugatdan Tergugat selalu tidak percaya dengan dengan pengeluaran yangdigunakan Tergugat;6.

dengan Penggugat karena saksi adalahkeponakan Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isterisah yang menikah sekitar Juni 2010 ; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun lebih dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan bernama ..., umur 8 tahun ; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkanTergugat selalu perhitungan

tahu mereka adalah suami isteri sahyang menikah sekitar Juni 2010 ; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun lebih dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan bernama ..., umur 8 tahun ; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumahPutusan Cerai Gugat, nomor: 1172/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 15tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkanTergugat selalu perhitungan

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak Nopember 2010 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat masalah ekonomi selalu perhitungan dengan uangdan Tergugat selalu menungkit pemberian uang kepada Penggugat ;4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus yang sulit untukdirukunkan;5.

keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapisejak bulan Agustus tahun 2016 terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan karena:1) Tergugat sering bermain judi (kartu) bahkan Tergugat sampaimenghabiskan uang dan menjual barang milik pribadi Penggugat sepertiemas;2) Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat;3) Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan carasemaunya Saja dan selalu perhitungan

milihberdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai suami dari Tergugatyang menikah pada tanggal 23 Mei 2016, namun sejak bulan Agustus 2016Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat sering bermain judi (kartu) bahkan Tergugat sampaimenghabiskan uang dan menjual barang milik pribadi Penggugat seperti emas,Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat, Tergugatmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan cara semaunya Saja danselalu perhitungan

serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya denganmenerangkan halhal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnyamereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Agustus 2016sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering bermain judi (kartu) bahkanTergugat Sampai menghabiskan uang dan menjual barang milik pribadiPenggugat seperti emas, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepadaPenggugat, Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan carasemaunya saja dan selalu perhitungan

Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak harmonis disebabkanTergugat sering bermain judi (kartu) bahkan Tergugat sampai menghabiskanuang dan menjual barang milik pribadi Penggugat seperti emas, Tergugattidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat, Tergugatmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan cara semaunya sajadan selalu perhitungan dalam keuangan;. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah rumah 1(satu) tahun lamanya;.

dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding, Terbanding melakukan koreksi atas posHarga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.239.486.205,00 terdiri dari:Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00bahwa Koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan

Dengandemikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian bahan/barang dagangan Th 2008 sebesar Rp 7.790.816.134, tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk angka Persediaan Awal antara Terbanding dan Pemohon Bandingyaitu:Persediaan Awal menurut Pemohon Banding sebesarRp 16.843.801.553,Persediaan Awal menurut Terbanding sebesar Rp 18.360.983.161.Sehingga

Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaanawal adalah sebesar Rp18.360.983.1 61 ,00;bahwa berdasarkan argumentasi pada Koreksi Pembelian bahan/barang daganganpada ad a aquo, Majelis berpendapat bahwa Persediaan Awal menurut PemohonBanding telah benar sehingga Koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar(Rp1.517.181.608,00) tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk

44.857.172.706,00: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP3262/WPJ.07/2011 tanggal 27Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/206/08/052/10 tanggal 6Oktober 2010 atas nama: XXX, sehingga perhitungan

Tahun 2007;Bahwa keuntungan yang diperoleh pada bulan Januari 2008 sampai denganbulan September 2008 sebesar US$ 44.257.144,00 jika dibandingkandengan keuntungan pada bulan Januari 2007 sampai dengan September2007 sebesar US$ 50.469.729,00 terjadi penurunan US$ 6.212.585,00;Bahwa dengan terjadinya perubahan keadaan usaha yaitu penurunankeuntungan, Penggugat mengajukan permohonan penguranganpembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 140/DirFinKMI/X/08 tanggal 14 Oktober 2008, dengan perhitungan

Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 tersebut mengacu padaPasal 7 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP537/PJ/2000tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PajakDalam Tahun Berjalan yang menyatakan: "Apabila sesudah 3 (tiga) bulanatau lebih berjalannya suatu Tahun Pajak, wajib pajak dapat menunjukkanbahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk Tahun pajak tersebutkurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yangterutang yang menjadi dasar perhitungan

No. 210/B/PK/PJK/2011Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP537/PJ/2000 tanggal 29Desember 2000;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (6) UndangUndang PajakPenghasilan menyatakan, "Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuranpajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam Tahun berjalan sedapat mungkindiupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir Tahun ;Bahwa sedangkan menurut perhitungan sampai dengan bulan September2008 Sudah terjadi lebih bayar sebesar USD 3.079.594,00 sehinggaPenggugat

Penggugat sampaikan bahwamenurut perhitungan akhir PPh Badan Tahun 2008 menunjukan lebih bayarsebesar U$$ 2.353.580,50 sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPhBadan Tahun 2008 yang sudah disampaikan pada tanggal 17 Maret 2009;Rincian sebagai berikut:Penghasilan netto Fiskal US$ 46.167.822,64PPh Terutang US$ 13.848.764,92Sudah dibayar US$ 16.197.762,80Kredit Pajak US 4.582.62Lebih Bayar US$ 2.353.580,50Bahwa Penggugat mohon agar menjadi bahan pertimbangan Bapak halhalsebagai berikut:Bahwa Penggugat

Kerobokan Kelod TA 2008 yang di dalamnya telahdianggarkan Dana Operasional, Dana Kesra dan Forum KepalaLingkungan; Dokumen Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Penyimpangan dalam Penggunaan Dana Partisipasi PihakKe Il pada Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung, yang menyatakan ada pertanggung jawaban yangsama untuk penerimaan yang berbeda;3.

Bahwa apa yang disampaikanoleh ahli tersebut di atas juga didukung oleh alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Partisipasi/Sumbangan Pihak Ketiga pada Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan KutaUtara, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2007 No.

Dan bahwaberdasarkan alat bukti surat berupa Perhitungan Anggaran Penerimaandan Pengeluaran Kelurahan Kerobokan Kelod Tahun Anggaran 2007 No.1Tahun 2008 diketahui di dalam APPK Forum Komunikasi KepalaLingkungan mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp.6.905.000, (di luarRp.11.386.250,), tetapi berdasarkan buktibukti penerimaan yang adaHal. 93 dari 129 hal. Put.

Lingkungan;Dokumen Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengunaan Dana Partisipasi Pihak KeIl pada Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, KabupatenBadung, yang menyatakan ada pertanggung jawaban yang sama untukpenerimaan yang berbeda;.

Bukti Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kerobokan Kelod No.1 Tahun2008 tentang Perhitungan Anggaran Penerimaan Dan PengeluaranKelurahan Kerobokan Kelod TA 2008 yang didalamnya telahdianggarkan Dana Operasional, Dana Kesra dan Forum KepalaLingkungan; Dokumen Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Penyimpangan Dalam Pengunaan Dana Partisipasi PihakKetiga pada Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung yang menyatakan ada pertanggung jawaban yangsama untuk

) (Bukti Pemohon PK6) yangdiucapkan pada tanggal 16 Oktober 2014 atas sengketa Bandingberdasarkan Putusan Pengadilan Pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP645/WPJ.07/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Keberatan atasSKPLB PPh Badan Nomor 00040/406/08/055/10 Tahun Pajak 2008tanggal 8 April 2010, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnyaPermohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014, perhitungan

Semula Penggugat)melalui surat Nomor FIN/117/IX/CBT/15 tanggal 29 September 2015mengajukan surat Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar yang Tidak Benar (Bukti Pemohon PK11) kepada KPPPMA Dua terkait kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak 2009 yangseharusnya telah berubah dari sebesar Rp79.759.613.843,00 menjadiRp106.716.073.329,00 sesuai dengan Putusan Pengadilan PajakNomor 56213, yang diterima oleh KPP PMA Dua tanggal 1 Oktober2015.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya perhitungan

PPhtahun pajak 2009 adalah Lebih BayarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Badan untuk sebesar Jumlah SKPLB yangJumlah berdasarkan seharusnyaKeterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp = 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam

Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), maka seharusnya perhitungan PPhBadan untuk tahun pajak 2009 adalah Lebih Bayar sebesarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 21 dari 30 halaman.

Keterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) Rp 131.904.943.458 Rp 131.128.764.7756 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;7. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;Hal. 17 dari 28 hal.Put.No. 839 K/Pid/200910.. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT PMJ Rp 10, (sepuluh rupiah)dalam satu kilogram dengan total jumlah uang Rp 236.464.120, (duaratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratusdua puluh rupiah) semenjak tanggal 28 Agustus 2002 s/d 25 Juli 2006;Dikembalikan kepada saksi NAZRA FUADI NAZAR;11.12.2 (dua) lembar

Pokok Materi Banding;Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP507/WPUJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: . Ditambah/ .Uraian Semula .

Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN MasukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNMasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keseluruhan penyerahanBKP dan non BKP.

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Oktober 2010 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut Menurut Pemohon PembatalanNo.

Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2015September 2010 Nomor 00032/207/10/112/12 tertanggal 27 Januari2012 dengan perincian perhitungan sebagai berikut: No.UraianJumlah dalam Rupiah Pemohon PKTermohon PK Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2,947,417,2252,947,417,225 a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)7,807,514,4347,937,969, 133 Kelebihan Pajak yang sudah: 3a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7,807,514,434 7,807,514,434b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 7,807,514,434 7,807,514,4344 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 269,545,301 Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 269,545,301 e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 269,545,301g.

Uraian Menurut MenurPemohon Banding Terban1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.660.680.153 1.660.68Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 166.068.015 166.062 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.352.516.313 4,948.67Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (5.186.448.298) (4.782.6113 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.186.448.298 5.186.444 PPN yang Kurang Dibayar 0 403.835 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP

Putusan Nomor 534/B/PK/PJK/2015Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP502/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: Uraian Semula Cikenangh Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 403.837.026 403.837.026Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP Sanksi Kenaikan pasal 13 (8) KUP 403.837.026 403.837.026Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 807.674.052 807.674.052 Bahwa materi

Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN masukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNmasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keselurunhan penyerahanBKP dan non BKP.

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Mei 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:wenwt fey PeNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 2 5,186,448, 298 4,782,611,2723 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5,186,448, 298 5, 186,448,298b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 5,186,448, 298 5,186,448,2984 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 403,837,0265 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 403,837,026e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp2.320.747.193,00 dengan PPN sebesar Rp232.074.719,00bahwa adapun rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan PPNTerbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah terdiri dari: Keterangan DPP PPNSe dart Luar Usaha p, 2.328,443.713,00 Rp 232.844.371,00Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha (Rp 7.696.520,00) (Rp 769.652,00)yang diterima sebagian Total Koreksi Penghasilan dariLuar Usaha Rp =. 2..320.747.193,00 Rp 232.074.719,00 bahwa adapun dasar perhitungan koreksi

penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak) dan berdasarkan hasilSurat Kep.

Rp 86.114.131.134,00Saldo awal piutang dagang (d) (Rp 1.827.032.616,00)Total omset penjualan tahun 2008 versi Terbanding (e)=(c)+(d) Rp 84.287.098.518,0Omset penjualan berdasarkan General Ledger (GL):Penjualan Lokal Rp 46.083.499.720,00Jasa Rp 3.800.763.793.00Jumlah omset penjualan menurut GL Rp = 49.884.263.513,00PPN Rp 4.988.426.351,00Ekspor Rp 1.473.084.101,00Total omset penjualan menurut GL (f) (Rp56.345.773.965,00)Koreksi penghasilan dari luar usaha Rp = 27.941.324.553,00bahwa adapun dasar perhitungan

koreksi penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak);bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi Terbanding(dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskanHalaman 3 dari 35 halaman.

Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services...Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.

BPKP ProvinsiKalimantan Selatan ;Bahwa sesuai Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian HASIP/LINMASPersiapan Pemilu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi KalimantanSelatan, Nomor : S8186/PW16/5/2009 tanggal 04 Desember 2009, terdapatkerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbusebesar Rp. 452.318.181,82 dengan rincian sebagai berikut : Harga Pekerjaan

Judex Facti dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan adanyakerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan sebagaimana surat Nomor S8186/PW 16/5/2009tanggal 04 Desember 2009, dimana terdapat kerugian keuangan Negarasebesar Rp.452.318.181,82 serta alasanalasannya sehingga faktatersebut tidak termuat dalam pertimbangan putusan perkara aquo.Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, merupakaninstitusi yang berwenang

melakukan penghitungan kerugian keuanganNegara, tehnik perhitungan keuangan Negara yang dilakukan telahdilakukan dengan caracara yang dibenarkan menurut mengenai teknispengelolaan keuangan yakni dengan Review Dokumen dan ReviewBerita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi Judex Facti dalampertimbangannya justru menilai tekhnis cara perhitungan kerugianNegara yang dilakukan oleh BPKP yang seharusnya hal tersebut bukanmerupakan ranah/ kewenangan Judex Facti ;B.

Judex Facti dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan adanyakerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan sebagaimana surat Nomor S8186/PW 16/5/2009tanggal 04 Desember 2009, dimana terdapat kerugian keuangan NegaraHal. 27 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011sebesar Rp.452.318,181,82 serta alasanalasannya sehingga faktatersebut tidak termuat dalam pertimbangan putusan perkara aquo ;b.