Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2103 B/PK/PJK/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — PT. DENSO SALES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding,sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;3.
    Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)Pasal 26 untuk Masa Pajak Maret Tahun 2015 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: ; Menurut PK (semulaNo UraianPemohon Banding)1. Dasar Pengenaan Pajak 335.901.3772. PPh Terutang 3.792.495 Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2103/B/PK/Pjk/2021 3. Kredit Pajak 3.792.4954. PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar 05. Sanksi Administrasi 06. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar 0 3.
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52123/PP/M.IXB/19/2014
Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11319
  • diklasifikasikan kedalam Pos Tarif 2507.00.00.00.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan BeaKeluar dan Tarif Bea Keluar, Lampiran IV Nomor Urut 24 tercantum Kaolindan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak, dengan pos tarif2507.00.00.00 dikenakan tarif Bea Keluar 20%.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2168/KM.4/2012tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan
    Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP80/KPU.01/2013tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea KeluarAtas Barang Yang Diekspor, dan menetapkan atas Activated Kaolin Clayyang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor:413417 tanggal 10 Juli 2012 diklasifikasikan ke
Register : 15-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 B/PK/PJK/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;
11527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 1952/B/PK/PJK/2018, tanggal 3 September 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanseluruhnya, sehingga perhitungan
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil:c. Adanya jumlah pajak yang telah dibayar sebesar Rp3.841.390.788 harusdikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan yang dihitung sejak tanggal pembayaran yangmenyebabkan kelebihnan pembayaran pajak sampai denganditerbitkannya Surat Putusan Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Juni 2016;Halaman 2 dari 6 halaman.
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. INDOPACK PRATAMA
3129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh Badan Rp.64.567.582.814,00; (bukan Rp. 68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. Bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 38.740.606,00 tidak dapatditerima, kKarena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3.
    atasPPh tersebut;Menurut Pemohon BandingBahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan pengurangan ataupembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atas PPh tidakmempengaruhi perhitungan
    Bahwa datadata dalam menentukan saldoawal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku danbahan penolong untuk tahun 2010 merupakan data yang validkarena diambil dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembalidan dari Faktur Pajak Masukan yang merupakan bukti transaksiyang sangat kuat;7) Bahwa dengan diperolehnya angka saldo awal dan saldo akhirserta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuktahun 2010 maka dapat diketahui jumlah koreksi pemakaianbahan baku dan bahan penolong dengan perhitungan
    Apabilamemang perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali salah makaseharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membantahdengan memberikan buktibukti angka yang sebenarnya, dimulaidari angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku danbahan penolong.
    Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quoyaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilaiberdasarkan Perhitungan GrossUp Peredaran Usaha Rp184.561.021,00yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta
Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2165 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOE MAKMUR RESOURCES
16364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp468.864.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (nol rupiah) atau "Nihil", sehingga berdasarkan Pasal 36Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan
    Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus0,00 316.800.000,00 dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalammasa pajak yang sama eee meeb.2. Pajak Masukan an dapatSioorhitungKan mee meeb.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat 0,00 0,00diperhitungkan e.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang0,00 316.800.000,00Bayar 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 316.800.000,005. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 152.064.000,006.
    Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil)dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri .............:: Rp0,00;Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus
    Rp0,00; Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan..............ceeeeeeeeeeeees Rp0,00;Jumlah perhitungan PPN kurang bayatl................
Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. TECHNOPIA JAKARTA
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Penolakan Permohonan Keberatanbahwa Perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Semula Ditambah/ a.Uraian Menjadi(sesuai SKPKB) Dikurangi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 13.020.235 13.020.235Sanksi Bunga 6.249.713 6.249.713Sanksi Kenaikan 4Jumlah PPN yang masih19.269.948 19.269.948harus (lebih) dibayar Koreksi Terbandingbahwa Koreksi yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalahKoreksi Positif atas DPP PPN sebesar Rp. 1.012.490.004,00;Pokok Sengketabahwa
    adalah Koreksi Positif atas DPP PPNsebesar Rp. 1.012.490.004,00;Alasan Banding Atas Koreksi Dopp Ppn Sebesar Rp 1.012.490.004,00Alasan Koreksibahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;bahwa Perhitungan
    Technopia Jakarta, NPWP : 02.026.542.7052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang,41371, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2007 sebagai berikut: DPP PPN Rp. 12.277.597.902,00Pajak Keluaran Rp. 1.028.664.462,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. (1.116.893.227,00)PPN yang kurang dibayar Rp. (88.228.765,00)Sanksi Administrasi Bunga KUP Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (88.228.765,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum
    Technopia Lever melakukan fungsiyang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat marginyang sama.Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak,dengan menggunakan metode cost plus (harga pokok plus), telah sesuaidengan KEP01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar denganmenambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi.Disamping itu, berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPh BadanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahuibahwa Termohon Peninjauan
    Bahwadikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan,Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangka hubunganistimewa maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (8) UndangundangPPh, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menentukankembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yang wajar dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kbu
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
G. Yuhda Pramana, SH
Terdakwa:
Bagus Sujatmiko Bin Bambang Jatmiko
7013
  • li>
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
    • 1 (satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 26 November 2018 dengan hasil perhitungan
    terdapat selisih kurang fisik sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
  • 1 (satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 28 November 2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisih kurang fisik sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar potokopi Laporan Saldo Harian Tanggal 26 November 2018;
  • 1 (satu) lembar potokopi Laporan Saldo Harian Tanggal 28 November 2018;
  • 1 (satu
    Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 26November 2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisin Kurang fisiksebesar Rp. 594.000.000.
    (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);1 (satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 28November 2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisin kurang fisiksebesar Rp. 484.000.000, (empat ratus delapan puluh empat jutarupiah);1 (Satu) lembar potokopi Laporan Saldo Harian Tanggal 26 November2018;1 (Satu) lembar potokopi Laporan Saldo Harian Tanggal 28 November2018;1 (satu) lembar potokopi pencatatan Laporan buku besar Tanggal 26November 2018;1 (satu) lembar potokopi pencatatan
    SSI tanpa izin dan digunakanoleh terdakwa untuk keperluan seharihari dan bermain judi online; Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telahmengajukan barang bukti berupa:Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 26 November2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisin kurang fisik sebesar Rp.594.000.000.
    (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 28 November2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisin kurang fisik sebesar Rp.484.000.000, (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kbu1 (satu) lembar Surat pernyataan yang menerangkan tentang penggunaanuang yang digelapkan oleh BAGUS SUJATMIKO yang dibuat oleh BAGUSSUJATMIKO di Kotabumi tanggal 28 November 2018;1 (satu) lembar SK pengangkatan
    Menetapkan terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 26November 2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisin kurang fisiksebesar Rp. 594.000.000.
Register : 27-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
1.NUR AISYAH
2.TINA ESTHERIA SIAHAAN
3.LASRINASITUMORANG
Tergugat:
PT. AGRO ENERGI INDONESIA
637
  • N G A D I L I

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat total keseluruhan pesangon, penghargaan masa kerjadan penganti hak PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 128.413.498 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu empat ratus Sembilan puluh delapan Rupiah), dengan perhitungan
    -

    (Empat puluh juta lima ratus Lima puluh satu Ribu enam ratus tiga puluh satu

      1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut ;

    PENGGUGAT I

    2 (dua) bulan, yaitu : 2 (dua) bulan x 2.938.524-= Rp5.877.048,00

    PENGGUGAT II

    2 (dua) bulan, yaitu : 2 (dua) bulan x

Register : 12-04-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN CBN
Tanggal 13 Juli 2016 — *Pidana -Jaksa penuntut Umum ROHMAN, SH -Terdakwa BERDI SUDARDESYANA BIN ABU DAHLAN ALM
10379
  • Menetapkan barang bukti berupa ;- 2 ( dua ) lembar kertas kerja perhitungan selisih Khasanah tanggal 4 November 2013;- 1 ( satu ) lembar Rekap Perhitungan selisih ATM tanggal 31 Oktober 2015;- 1 ( satu ) bendel List penarikan tunai di ATM Cabang Plered 28413 (f) Oct-13;- 1 ( satu ) bendel List penarikan tunai di ATM Alfa Cirebon 28396 (d) Oct-13;- 1 ( satu ) bendel List penarikan tunai di ATM Cab. Yos 28245 (c) Oct-13;- 1 ( satu ) bendel List penarikan tunai di ATM Cab.
Register : 21-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Smg
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon:
Boyamin
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
2.Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Profinsi Jawa Tengah
11450
  • Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan dan Penetapan TersangkaAchmad Wardoyo dalam perkara korupsi aquo telah meminta bantuan TurutTERMOHON yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara(PKN), namun kemudian ternyata BPKP belum menyelesaikan audit dan belummenyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negara tetapi Termohon telahmenerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo. Jadi SP3 terbit tanpa adanya audit PKNBPKP ;6.
    Memerintahkan kepada Termohon melanjutkan penyidikan dan menerbitkanSurat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi aquo denganHal 8 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.Prap/2018/PN Smg.Tersangka Achmad Wardoyo berdasarkan ketentuan KUHAPdan UndangUndangyang berlaku; Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan data dan bukti yangdibutuhkan Turut Termohon (BPKP Propinsi Jawa Tengah) guna menyelesaikanaudit Perhitungan Kerugian Negara atas perkara korupsi aquo; Memerintahkan Turut Termohon
    (BPKP Propinsi Jawa Tengah) untukmematuhi putusan ini berupa segera menyelesaikan audit Perhitungan KerugianNegara atas perkara korupsi aqguo dan menyerahkan hasilnya kepada Termohon; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;SUBSIDAIR :Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini denganseadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Pemohon PraPeradilan, Termohon Pra Peradilan dan Turut
    Bahwa dalil PEMOHON pada angka 5 bahwa Termohon dalam melakukanPenyidikan dan Penetapan Tersangka Achmad Wardoyo dalam perkarakorupsi aquo telah meminta bantuan TURUT TERMOHON yaitu BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengahuntuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN), namunkemudian ternyata BPKP belum menyelesaikan audit dan belummenyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negara tetapi Termohon telahmenerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo.
    Bahwa dalil PEMOHON bahwa Termohon dalam melakukanPenyidikan dan Penetapan Tersangka Achmad Wardoyo dalamperkara korupsi a quo telah meminta bantuan TURUT TERMOHONyaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit Perhitungan KerugianNegara (PKN), namun kemudian ternyata BPKP belum menyelesaikanaudit dan belum menyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negaratetapi Termohon telah menerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo.
Putus : 09-04-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 9 April 2015 — RAMENA F. LETELAY, ST
7140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1539 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku atas Dugaan PenyimpanganPenggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan SilaPoliuPilan diKecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran2010, surat Nomor : S1616/PW25/5/2010 tanggal 25 Mei 2010 yaituPembayaran yang telah dilakukan kepada Penyedia Jasa PembangunanJalan SilaPoliuPilan sebesar Rp. 622.316.197, (enam ratus dua puluh duaJuta tiga ratus enam belas ribu
    seratus sembilan tujuh rupiah) tidak sesuaidengan realisasi fisik yang sebenarnya yaitu sampai dengan berakhirnyamasa kontrak penyedia jasa sama sekali belum melakukan kegiatanPembangunan Jalan SilaPoliuPilan (0%) dan perhitungan kerugiankeuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlahpengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima tidak meningkatkanpelayanan masyarakat sebagai berikut : 1.
    Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasuspenyimpangan Paket Pembangunan Jalan SilaPoliunPilan KecamatanMoa Lakor Tahun 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku terdapatkerugian negara sekurangkurangnya Rp. 622.316.197, (enam ratus duapuluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuhrupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut karena PaketPembangunan Jalan SilaPoliuPilan tersebut tidak dilaksanakan sesuaidengan kontrak.Perbuatan Terdakwa Ramena Florence
    No. 1539 K/Pid.Sus/2014Pembangunan Jalan SilaPoliuPilan (0%) dan perhitungan kerugiankeuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlahpengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima tidak meningkatkanpelayanan masyarakat sebagai berikut : 1. Kontrak kontruksi :Nomor : 910.916/21/APBD/PEMB.JLNSPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010Pembangunan Jalan Sila Poliun Pilana. Uang muka Rp. 387.937.200,00b.
    Sehingga paraf yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanyasebatas untuk meneliti kebenaran perhitungan angka tapi paraf tersebutjuga mengandung pertanggungjawaban terhadap muatan materi, substansidan redaksi atau dengan kata lain paraf yang dilakukan oleh Terdakwa jugamempunyai peran dalam proses pencairan dana sehingga pada akhirnyadana bisa dicairkan.Jika memang maksud Terdakwa melakukan paraf pada MC 01 s/d MC 03hanya sebatas meneliti perhitungan angka seharusnya Terdakwa cukupdengan memberi tanda
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630/B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 425.060.0005 Bayar Sharp Apliance 8541000253 250405 1.057.500,00 9.786,72 9.24494 572.928.1946 Sayar Sharp Apliance 8541000253 250405 9.009,04 9.370,52 9.24494 1.131.3555.445.882.4115) Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding seluruh biaya selisin kursharusnya diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;Bahwa dengan penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding mohonagar seluruh koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak agardibatalkan;Bahwa berdasarkan dengan perhitungan
    berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP283/PJ.07/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan, Tahun Pajak 2005, Nomor: 00001/206/05/092/08 tanggal 28 April 2008,Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 1630/B/PK/PJK/2017atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP 01.001.880.2092.000,beralamat di Jalan Swadaya IV RT 14/04, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur,sehingga perhitungan
    SPT Pemohon Banding (fiskal)Rp 268.591.542.713,00;Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 1630/B/PK/PJK/2017> Jumlah rabat yang diakui cfm Peneliti (cfm SPUH No.S1831/PJ.0711/2009 tanggal 4 Maret 2009) Rp254.096.270.503,00;> Koreksi rabat yang dipertahankan di tingkat keberatanRp14.495.272.210,00;Dari perhitungan koreksi tersebut di atas, dapat diketahui bahwaperhitungan koreksi didasarkan pada Laporan Keuangan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal ini LaporanKeuangan komersil
    Bahwa Majelis berpendapat dalam koreksi Pembelian sebesarRp23.608.966.248,00 terdapat bukti pembelian TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yang tidakmenggunakan faktur pajak standar sebesarRp19.329.893.852,00 sehingga berakibat tidak dimasukkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)dalam melakukan perhitungan nilai pembelian berdasarkanekualisasi dengan SPT Masa PPN;b.
    PPh Badan tahunPajak 2005 menjadi sesuai dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilanyang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas:adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang
Register : 28-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0579/Pdt.G/2019/PA.Bdw
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
183
  • Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidilkarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga Penggugatbekerja sendiri untuk mermenuhi kebutuhan seharihari;5.
    sekarang sudah tahun lamanya tidak pernahkembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugatjuga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama dan , saksi saksi tersebuttelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya parasaksi mengetahui sejak bulan tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena masalah nafkah Tergugat perhitungan
    Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat tanpa pamit tidak pernah kembali sampaisekarang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidakdiketahui alamatnya;Menimbang, bahwa perdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka harusdinyatakan telah terbukti dalildalil gugatan Penggugat, yaitu sejak bulan tahunantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan karena masalah nafkah Tergugat perhitungan dalammemberikan
Register : 24-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 1304/Pdt.G/2016/PA.Pas
Tanggal 6 Oktober 2016 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
50
  • Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkanTergugat mempunyai watak yang keras, setiap kali ada permasalahan selalutidak mau diajak berunding tapi malah marah, ngambek, dan ujungujungnyaPenggugatlah yang diminta untuk mencari solusi, selain itu Tergugat jugasangat perhitungan dan kurang jujur dalam hal keuangan, sehinggaPenggugat merasa menderita lahir dan batin ;5.
    dapat menemukan faktahukum bahwa Penggugat dengan Tergugattelah terikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalil Gugatan Penggugat yangmendalilkan sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyaiwatak yang keras, setiap kali ada permasalahan selalu tidak mau diajakberunding tapi malah marah, ngambek, dan ujungujungnya Penggugatlah yangdiminta untuk mencari solusi, selain itu Tergugat juga sangat perhitungan
    tinggalselama 1,3 tahun tidak pernah rukun lagi;Menimbang, bahwa daiildalilnya tersebut, Penggugat telahmenghadirkan dua orang saksi di bawah sumpahnya saksi saksi memberikanketerangan yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi saksi bahwa rumahtangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai watak yang keras, setiapkali ada permasalahan selalu tidak mau diajak berunding tapi malah marah,selain itu Tergugat juga sangat perhitungan
Putus : 15-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2274/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 —
8614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2274/B/PK/Pjk/2020Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor KEP00655/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 20 April 2017 tidak dapat dipertahankan;Menyatakan perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajakterutang masaOktober 2011 sesuai Permohonan Banding dengan rincian sebagaiberikut: No.Menurut PemohonUraian Banding (Rp) Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor a.2.
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.418.024.526,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.418.024.526,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam
Register : 08-04-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 B/PK/PJK/2011
Tanggal 25 Juli 2011 — PT. MOHTRA AGUNG PERSADA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan asumsi hargajual pada Tahun 1996 dikalikan 10.116,96 sehingga ada penjualan sebesar Rp.1.808.153.676,00 dan terhutang pajak plus denda sebesar Rp. 588.262.852,00;Bahwa pada Surat Penggugat Nomor : 042/MAP/VII/2007 Penggugat melakukanpermohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dengandisertai alasan dan perhitungan menurut Penggugat.
    Di dalam perhitungan tersebutPenggugat memohon untuk pembatalan keuntungan sebesar Rp. 1.808.153.676,00;Dasar dan Alasan Permohonan1.
    Bahwa pada surat kami Nomor : 043/MAP/VII/2007 kami melakukanpermohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benardengan disertai alasan dan perhitungan menurut kami. Di dalam perhitungantersebut kami memohon untuk pembatalan penjualan yang belum dilaporkansebesar Rp. 1.808.153.676,;c. Bahwa inventory yang dipersengketakan adalah bukan milik PT. MAP,sehingga tidak mungkin PT. MAP melakukan penjualan. Lihat perjanjianNo. 2121/V/7/Inh/95 dan No. 2409/V/7/Inhutani/96. PT.
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2929 B/PK/PJK/2020
Tanggal 23 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JOB PERTAMINA-PETROCHINA SALAWATI;
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak terutang masa Mei sesuaiPermohonan Banding dengan rincian sebagai berikut: Menurut PemohonNo. Uraian Banding (Rp) 1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPN:a.1 . Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPNnyadipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnyatidak dipungut a.5.
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.552.212.516,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke 0.00masa pajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,Halaman 6 dari 13 halaman.
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.552.212.516,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00 Halaman 11 dari 13 halaman.
Register : 04-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1370/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepadaPenggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasilkerja Tergugat lebih banyak dipergunakan Tergugat untukkepentingannya sendiri, Tergugat juga terlalu perhitungan dalammemberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat seringkalimeminta Tergugat agar lebih bertanggung jawab, namunTergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat tersebutdengan baikbaik bahkan malah marahmarah sehinggaberujung pertengkaran antara keduanya.
    tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan iniadalah ingin bercerai dengan Tergugat;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorangtua Tergugat;Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaawalnya memang sudah sering berselisih dan bertengkar, disebabkankarena Tergugat kurang bertanggung jawab atasnafkahkepadaPenggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanhasil kerjaTergugatlebin banyak dipergunakan Tergugat untuk kepentingannyasendiri, Tergugat jugaterlalu perhitungan
    yang menikah padatanggal 28 Agustus 2008 dan belum dikaruniai anak; Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugattelah pisah rumah selama 4 bulan; Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkankarena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepadaPenggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerjaTergugat lebin banyak dipergunakan Tergugat untuk kepentingannyasendiri, Tergugat juga terlalu perhitungan
Register : 15-11-2011 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49356/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11020
  • .49356/PP/M.XIV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambhan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Terutang PPN sebesar Rp.1.438.052.028,00;: bahwa Pemeriksa menggunakan analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi atasobyek PPN yang belum dipungut PPN yaitu koreksi DPP Penyerahan dengan tarifefektif, sebagaimana koreksi atas Peredaran Usaha dalam perhitungan
    dimulaidengan menghitung besarnya pemakaian filter selama satu tahun denganpenghitungan pemakaian filter berdasarkan saldo awal, pembelian dan saldo akhirsehingga diketahui besarnya pemakaian filter menurut Terbanding adalah sebesar55.738.880 buah filter, selanjutnya karena setiap satu buah filter tersebutmenghasilkan 6 batang rokok maka atas pemakaian filter sebanyak 55.738.880 dikali6 batang sehingga total produksi rokok menurut Terbanding adalah sebesar334.415.280 batang rokok filter;bahwa atas perhitungan
    131.614,051 17.460.451S Special.Biru 16 0.12% 336.000 387.393 51.393S Super Biru 16 18.29% 53.046.400 61.160.153 8.113.753S Slim 16 10.10% 29.305.600 33.788.060 4.482.460Jumlah 100.00 % 290.050.400 334.415.2800 44.364.880 bahwa atas selisih produksi rokok sebesar 44.364.880 batang tersebut harusdikonversi terlebih dahulu ke dalam pack yang kemudian dihitung berdasarkan HargaJual Eceran (HJE) per pack sebagai dasar untuk menentukan besarnya penyerahanyang belum dipungut PPN menurut Terbanding, berdasarkan perhitungan
Register : 19-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X7 No.6, Jakarta 12940,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: NoUraianJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor3.585.239.022.096 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2.271.529.061.143 a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN0 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut0 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0 a.6. Jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4 + a.5)5.856.768.083.239 b.
    Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e a)22.288.792.515 Kelebihan pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0c.
    Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e 22.288.792.515 3 Kelebihan pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) 4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f 3.c) 22.288.792.51 W1O/O!