Ditemukan 274900 data
86 — 9
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
30 — 8
tidakadanya rasa bertanggung jawab kepada isteri, maka oleh karena itu Penggugat11memutuskan untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak dapatdipertahankan lagi.Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka tindakanPenggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat danTergugat dengan Perceraian karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (6) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
untukmengabulkan petitum ke 3 gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan , makaTergugat berada dipihak yang dikalahkan dan sesuai pasal 181 ayat (3) HIRoleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaTergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan pasal 125 HIR, Pasalpasal UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 1
Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perma Nomor1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yangterus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yangmendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283R.Bg jo.
Tergugatadalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanyaperselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatyang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dansudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masingmasing sebagaisuami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidakberhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapailagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 UndangUndang Nomor1
28 — 0
KemudianMajelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara untuk rukun, namun para pihak menyatakantetap pada pendiriannya masing masing;Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Perma Nomor1 Tahun 2008.
karenanyagugatan penggugat dapat diperiksa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi tergugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagai mana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun dantetap mempertahankan rumah tangga namun Penggugatmenyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai denganpenggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor1
18 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
18 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPutusan Nomor 745/Padt.G/2020/PA.Rbg Hal. 9 dari 13 hal.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
27 — 7
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam danmaksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkanHal. 11 dari 13 Hal.
28 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPutusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Ktl Hal. 8 dari 13 hal.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
29 — 5
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam danmaksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkankepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebutHal. 11 dari 13 Hal.
36 — 15
Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KH),Pemohon telah hadir in person di persidangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal1850 BW jo.
tua masingmasing,puncaknya pada bulan September 2014 Pemohon meninggalkan Termohonsehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama1 tahun 2 bulan, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dantidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikianpermohonan Pemohon tidak sesuai dengan alasanalasan diperbolehkanmelakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
44 — 12
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumPutusan Nomor 558/Padt.G/2020/PA.Sgat Hal. 7 dari 13 hal.Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindakPutusan Nomor 558/Padt.G/2020/PA.Sgat Hal. 8 dari 13 hal.sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
18 — 18
salahsatu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanyaperlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karenamenurut Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuahperkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
sebagai pendapat hukum Majelis Hakim;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebutdiajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon denganPemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahirananaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan HukumPerkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
99 — 35
seorang pria denganseorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya agar perkawinan tersebut dinyatakan sahmaka perkawinan tersebut haruslah dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya dan setelah itu tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor1
Menimbang, bahwa didalam Undangundang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur tatacara perkawinandidalam Undangundang ini juga mengatur tentang terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang berakhirnya ikatan rumahtangga/ perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dinubungkandengan Keterangan saksisaksi
30 — 5
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
35 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara PenggugatPutusan Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 8 dari 14 hal.dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
50 — 7
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukupalasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tanggasebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Seharusnya kedua belah pihak saling pedulidan mengindahkan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami isteriuntuk saling cintamencintai, hormatmenghormati dan memberi bantuan lahirbathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka
33 — 4
Perkara No. 0154/Pdt.G/2018/PA Dbsperselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Perkara No. 0154/Pdt.G/2018/PA DbsMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis.
14 — 6
Nomor 44/Pdt.G/2016/PA Batg.tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimanaditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta
maslahatnya, dan terhadap masalah iniMajelis Hakim sependapat dengan kaidah figih yang berbunyi :celled) Gila (le arte auladlle yoArtinya: Mencegah halhal yang memudharatkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
20 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHim. 7 dari 14 hlm.
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1