Engkus Prihatin, AMK115K/TUN/ 2006200620090105 0000:00:00200901050000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. ;Prof.Dr.Ahmad Sukardja, SHSamirErdy,SH.MH.MARI1inl'), ('e3df22e 6bdd44ce31f780ab0e812df07', 'e3df22e6bdd44ce3 178 0ab0e812df07',1,'Putusan Mahkamah Agung Nomor25PK/KPUD/2008 Tahun 2008 AMPERA A. Y. MEBAS, SE. ; EDI SUHARTO, S.Sos.,vs.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metafixedTitle>Tanah HARIS PAEWA ; KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metaptsPihak>2 4K/TUN/20082008200807210000:00:00200807210000:00:00MAtunkTiti Nurmala Siagian,SH.MH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc danMarina Sidabutar, SH.MH.BenarSihombing,SH.MH.MARI1inx /metafixedLanguage>1l') , ('004b8622e330c42d8879750cflcc8dcl', '00468622e330c42d887975Ocflcc8dcl',1,'24KTUN2008 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 24K/TUN/2008004b8622e330c42d8879750cf1cc8dcl .dat24

Rehngena Purba, SH.MS.IMade Tara, SH. ; Andar Purba, SH.BudiSantoso,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('a465b6c008 49 080 ded8ea82fa5700eE77', 'a465b6c0084908 0ded8ea8 2fa5700e77',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor192K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. RUMINDO PRATAMA vs. PANITIA PENYELESATANPERSELISIHAN PERBURUHANPUSATBuruh PT. RUMINDO PRATAMA ;PANITIA PENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT192K/TUN/20072007200805080000:00:00200805080000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E.

,M.H.MARI1in1l'), ('182a4780e41 9cd5dc6dcf334cab39fb2', '182a4780e419cd5dcdcf334cab39fb2',1,'822KPID2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No. 822K/PID/2007182a4780e419cd5dc6dcf334cab39fb2 .dat822KPID2007.pdf45069application/pdf< /metadocNumTime sDownloaded>'), ('182a4780e419cd5dc 6dcf334cab39fb2"', 'ab26404a44998 14 6bo6be 74d fbbO0dd06f',2,NULL) , ('b458317d89bce749eb3 5c6e2bfb821e', 'b458317d8 9bce7 49eb3 5c be2bfb821le',1,'192KTUN2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 192K/TUN

MUCHSIN, SH. ; I MADETARA, SH.RITA ELSY,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('c366c86659b1 99aealc433eedc2d7e20', 'c366c86659b199aealc433eedc2d7e20',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor193K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. PERTAMINA vs. PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)Buruh PT. PERTAMINA ; PANITIAPENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)193K/TUN/20072007200806180000:00:00200806180000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ;Prof. DR.

Rappocini Raya tidak dalam sengketaberdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir SiamaDg. Naba.

Terdakwa Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktuitu telah meregister dengan Nomor : 12/BK/X1I/2013 tertanggal 18 November2013 kemudian menandatanganinya, padahal surat pemyataan tersebutmengandung isi yang tidak benar karena berdasarkan putusan MahkamahAgung RI No. 347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Nabadinyatakan sebagai pihak yang kalah. Bahwa selain itu Muhammad Kasimbersama Terdakwa II Drs.

tanggal4 April 2013 ;1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING BinTJONGA Ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D Kohir31 Cl;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegeriUjung Pandang Nomor : 55 / G.Tun / 1999 /P.TUN.Uj Pdg tanggal26 Pebruari 2000 ;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 21 / Bdg.TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal11 Desember 2000 ;4 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN

TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal11 Desember 2000 ;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABAtanggal 06 November ; Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal28 Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH,SIP, Msi ;4 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik namapajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 olehABD....

. : 19781213 200604 2 003JABATAN : Staf Seksi Perkara TUN, Wilayah I, Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RI.2.

NAMA : Marcellinus Wiendarto,S.H.Halaman dari 14 Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUNBJMNIP : 19860426 201101 1 008JABATAN Staf Seksi Perkara TUN Wilayah I,Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RISelanjutnya disebut sebagai ..............csssccssssesssees TERLAWAN I;Il. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSIKALIMANTANSELATANJalan D.I Penjaitan No. 20 Kota Banjarmasin.

PutusanMahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo.

PutusanMahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketigayurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidakdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atautidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingandirugikan

Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90(sembilan puluh) hari sehingga Pelawan masih memiliki 31 (tiga puluh satu) hari untukmengajukan Gugatan setelah Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT berkekuatanhukum tetap ;Menimbang, bahwa Pelawan kemudian mengajukan gugatan kembali diPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibawah register perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 17 Januari 2013 setelah adanya Putusan KasasiNomor 146 K/TUN

Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan, juga telah menguatkan PutusanPTUN Tanjungpinang perkara Nomor: 2/G/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017,dan kemudian PT. Bintan Lagoon Resort juga telah dimenangkan olehPengadilan Tinggi TUN Medan dengan Nomor register Perkara Nomor157/B/2017/PT TUNMDN pada tanggal 13 September 2017, yang amarputusannya sbb ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan tergugat IIIntervensi/Pembanding;2.

Bahwa kemudian perkara aquo telah diputus oleh Mahkamah Agungdengan register Perkara No. 104 K/TUN/2018, pada tanggal 6 Maret 2018yang amarnya berbuny! :MENGADILI :1. Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DANTENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, dan pemohonHalama 4 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.10.Kasasi Il PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATAFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASIPT.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjung PinangNomor : 2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017jo Putusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelan berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusi03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo Nomor 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyai dasarlagi untuk itu haruslah dinyatakan batal dilaksanakan atau

PENETAPANNomor 197/PENPP/2019/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, membaca : Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2019 denganregister Nomor 197/G/2019/PTUN.JKT; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta, tentang Penunjukan MajelisHakim tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 197/PENMH/2019/PTUN.JKT;Dalam perkara antara:UJANG

TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 04/BDG/2006/ PT.TUN.MDNtanggal 23 Februari 2006 telah membatalkan dan mencabut Surat No.

S243/MK.6/2005 tertanggal 31 Januari 2005 pada PengadilanTata Usaha Negara Medan dan telah dimenangkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Medan melalui putusannya tertanggal 1 September 2005 No.11/G.TUN/2005/PTUNMDN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan No. 04/BDG/2006/PT.TUN.MDN tanggal 23 Februari 2006 joPutusan Mahkamah Agung RI No. 202 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 joNo. 13 PK/TUN/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;Hal. 25 dari 35 hal. Put.

No. 13 PK/TUN/2008yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah membatalkan suratMenteri Keuangan No. S243/MK.6/2005 tanggal 31 Januari 2005perinal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No.232, Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar ;Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan peralihan hakatas obyek sengketa karena ketika pembayaran belum dilunasi olehTermohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang ditentukan olehsurat Menteri Keuangan No.

No. 202 K/TUN/2006. jo. Nomor3313 PK/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi amarputusannya menghukum Menteri Keuangan untuk membatalkan suratMenteri Keuangan No. S243/Mk.6/2005 tanggal 31 Januari 2005perinal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di JI. MerdekaNo. 232, Kelurahan Dwikora Pematang Siantar. Pemohon Kasasijuga telah menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengansurat No.

No. 202 K/TUN/2006 jo. No. 13 PK/TUN/2008 yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medandimana Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini tidak dapatmelaksanakan putusan tersebut dikarenakan alasanalasan antaralain :a.

Bahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 14Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahHalaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak, Nomor : 141/07 Tahun 2018, TentangPengangkatan SDR.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSURBESLISSING: Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapantertulis (beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang,Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/07 Tahun2018, Tentang Pengangkatan SDR.

;Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan TUN tersebutdi atas, memiliki unsur Beslissing ataupun putusan adanyapernyataan kehendak dari Kepala Desa Sampang ?. PengangkatanKeputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak,Nomor : 141/07 Tahun 2018, TentangPengangkatan SDR.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsurBeslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahUndangUndang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukankemauan dari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putusan)maupun pernyataan kehendak dari Tergugat; 3.

/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10November 1994 Jo.

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

Stella MarisMakassar untuk mendapatkan perawatan.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 16/G TUN 2002/PTUNMakassar dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 65 BDG TUN/2002/PT TUMMakassar serta Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor :16/G.TUN/2002/PT TUN Makassar jo No. 65/BGTUN/2002/PT TUN Makassar jo Nomor : 317 K/Tahun2003 menyatakan bahwa tanah pesisir pantaiPanambungan yang berada di Jalan Rajawali KotaMakassar tepatnya di belakang Tempat Pelelangan

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 16/G TUN 2002/PTUNMakassar dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 65 BDG TUN/2002/PT TUMMakassar serta Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor :/16/G....16/G.TUN/2002/PT TUN Makassar jo No. 65/BGTUN/2002/PT TUN Makassar jo Nomor : 317 K/Tahun2003 menyatakan bahwa tanah opesisir pantaiPanambungan yang berada di Jalan Rajawali KotaMakassar tepatnya di belakang Tempat Pelelangan Ikan(TPl) seluas 1.500 M2 adalah

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN,KABUPATEN SIDOARUJO Berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor : 17 KecamatanTaman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepadaABDUL HABIR, S.H.

TUN.

TUN. SBY. hendakmempertimbangkan aspek substansial permohonan banding dari PembandingI/Tergugat dan Pembanding Il/Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN.SBY.setelah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 63/G/2018/PTUN.

TUN. SBY;Menimbang, bahwa dengan diterima, diresepsi, dan diambil alih menjadipertimbangan hukum sendiri Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 oleh Majelis Hakim Bandingpada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkaraNomor : 191/B/2018/PT. TUN.

yang medalilkanmemiliki sebidang tanah seluas 142 M2 dengan berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No. 1545 tanggal 25 Mei 2009 dengan Surat Ukur No.304/ Titipapan/2009 tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat),dalil mana adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkanPutusan Pengailan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNmdn tanggal 18 Januari 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor45/B/2012/PT.TUNMdn tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN

angka 1 yang menyatakantanah objek sengketa dalam perkara aquo sebidang tanah seluas 142m2 dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1545/ tanggal25 Mei 2009 dengan surat ukur No. 304/ Titipapan/ 2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) karena berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNMdn tanggal 18 Januari 2012 jo.Pengadilan Tinggi11Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/B/2012/ PT.TUNMdn tanggal31 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348K/TUN

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23 Januari 2013 terdapatfakta bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 1545/ tanggal 25 Mei 2009dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009 tercatat/ terdaftar atasnama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum makacukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan danditolak seluruhnya;Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sebelum terbit Sertifikat HakMilik (SHM) No. 1355 atas nama Turut Tergugat (Surianto) yangmenjadi landasan dibuatnya

Lagipula berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2011/PTUNMdntanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 45/B/2012/PT.TUN Medn tanggal 31 Mei 2012Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.231545 tanggal 25 mei 2009 dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan bataldemi hukum maka cukup alasan

Surat ukurNo.304/Titipapan tanggal 21 April 2009 luas 142 M2 a.nSURIANTO seluas 142 M2 yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355.Menimbang, bahwa surat bukti 1.114 adalah putusan MahkamahAgung RI tanggal 22 + Januari 2013 No.348 K/TUN/2012 yang amarnyaDalam Pokok Perkara antara lain sebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:No.9 SHM No.1545/Titipapan tanggal 25 Mei 2009.

tersebut, sangat jelas berlaku bagi masyarakat (subjekhukum), yang dalam hal ini menerima akibat hukum daripada ObjekGugatan tersebut termasuk juga termasuk PENGGUGAT in casu,Halaman 12 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdosebagai orang per orang, Warga Negara Indonesia yang mempunyaikepentingan hukum pada Keputusan TUN tersebut;ll.

: 34/G/2020/PTUN.Mdosemestinya Tergugat berkewajiban memberikan keputusan dan/ataupenetapan dan/atau sekurangkurangnya jawaban dan/atau tanggapanatas upaya administratifkeberatan terhadap Objek Keberatan yangadalah merupakan Keputusan TUN tersebut, paling lama atau selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, maka dengan diajukannya gugatanoleh Pengugat pada tanggal 16 September 2020 terhadap ObjekGugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, semestinya masihdalam waktu dan/atau memenuhi jangka waktu

Terhadap Alas Hak dan Kepentingan Pengqugat1) Bahwa kepentingan PENGGUGAT sangat jelas dirugikan atas penerbitanObjek Gugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, sehinga dasarPENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadapKEPUTUSAN TUN yang merupakan Objek Gugatan dalam Perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 1 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangtertuang sebagai berikut: orang

(kurang lebih lima ribu enam ratus delapan belas meter persegi),yang diatasnya telah diterbitkan Objek Gugatan yang merupakanHalaman 44 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MdoKeputusan TUN oleh Tergugat, semestinya Tergugat dalammenerbitkan Objek Gugatan yang merupakan Keputusan TUNtersebut haruslah menjalankan prinsip keterbukaan sesuai denganasasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10Nopember 1994, jo.

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

TUN. JKT Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Juli2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majlis, BOYMIRWADI, S.H. dan T.

TUN. JKTPerincian BiayaPerkara :1. Surat Pemberitahuan ...................3. REdakSi ... 0.6... eee cee eee ees4. Materal ......... 00... cece creer eee tee ees5. BiayaProses Banding ..........ceeee eeeJumlahTerbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.: Rp. 54.500.: Rp. 45.000.: Rp. 5.000.: Rp. 6.000.: Ro. 139.500.: Rp. 250.000.Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN. JKT

257 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 257 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BUPATI NIAS, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Udara Binika KM. 9Ononamolo I Lot Gunung Sitoli Selatan, Gunung Sitoli Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya memberi kuasa kepada :e SATIZARO ZILIWU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Nias ; KRISTINA PS ZEBUA, S.H., kewarganegaraan

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.nama Agustina Lase NIP. 19700806 201001 2 003 Golongan Ruang (II/a) jabatanStaf Kantor Kecamatan Hili serangkai Kabupaten Nias;II Tenggang Waktu :Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/167/K/ 2013tanggal 16 April 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat Agustina Lase NIP. 19700806 201001 2 003Golongan Ruang (II/a) jabatan Staf Kantor Kecamatan Hili serangkai KabupatenNias Penggugat terima pada tanggal

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.5 Surat Keputusan Sementara No. 022/YEI/SKS/V/2006 tgl. 01Januari 2006.6 Surat Keterangan No. 57/YEI/SK/2007 tgl. 01 Januari 2007.7 Surat Keterangan No. 25/YEI/SK/IV/2008 tgl. 01 Januari 2008.8 Surat Keterangan No. 079/YEI/SK/II/2007 tgl. 25 Mei 2008.Il Sebagai Karyawati di Perusahaan Koperasi Serba Usaha(KSU) Harapan Firdaus Hilizia:1 Surat Keputusan No. 06/KSU/HF/HZ/2008 tgl. 26 Mei 2008.2 Surat Keputusan No. 10/KSU/HF/HZ/2009 tgl.25 Mei 2009.3 Surat Keputusan No. 015

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias pada formasi tahun 2009 adaketerangan atau bukti yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat(1) huruf g jo.

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.12Kantor Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias (bukti T10 dan bukti T11)demikian juga pada saat proses pembuktian serta pemeriksaan saksi Julius Irama JayaHarefa (panitia penerima berkas lamaran CPNS TA 2009) dalam perkara sengketa aquo.Sehingga tindakan PEMOHON KASASI semula Pembanding/Tergugat menerbitkansurat Keputusan Nomor: 800/167/K/2013 tanggal 16 April 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil An.

Permohonan kasasiyang diajukan Penggugat, telah ditolak denganputusan Mahkamah Agung tanggal 15September 1998 nomor 89/TUN/1996 nomor33/B/1995/PT.TUN.JKT.

Selain Yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapatYurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengan demikian Tergugatadalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yangkemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalamsengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenangBadan atau Pejabt TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakahatribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi).Sehubung dengan Surat Penunjukan Penyedia

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam suratggatan dibat oelh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan SelakuPengguna Anggaran Nomor : 6 00/001.1/DPUTR tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Kota Tarakan;3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalammengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

Naba; Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan badik pada hari Minggu tanggal24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan SupermaketGiant di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Romang Polong Kec.

Naba;Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan membawa badik pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Romang Polong Kec.Somba Opu Kab.

perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangantersebut adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana yangterdakwa lakukan yaitu membawa Senjata tajam/senjata penusuk jenis badik; Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan membawa badik pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun

yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya bergagang cokelat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Sgm Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Gowa pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun

., yang dikuatkan baik pada tingkat banding dengan putusan perkara No. 32/B/TUN/1988/PT.TUN.SBY., serta dikuatkan pada tingkat Kasasi No.271.K/TUN/ 1998, yang padaakhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali ( M ) juga dikuatkan dengan Putusan Perkara No.3PK/TUN/2001, yang pada amarnya memerintahkan kepada Tergugat yaita KAKANWIL BPNProp.

Bukti P3 : Fotocopy Salinan Putusan No.271/TUN/1998 antara Kepala KantorWilayah Kota Surabaya serta Sonny Ongko Hardjo Ongkojoyo melawanJeremi Lemanto / Liem Hing Kiem dan Siswono Soehari / Siek You Ming ;4.

Bukti P4 : Fotocopy Salinan Putusan No.3PK/TUN/2001 antara Sonny OngkohardjoOngkojoyo melawan Jeremi Limanto / Liem Hing Kiem serta kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya danSISWONO SOEHARI/ SIEK YOU MING ;=s Bukti P5 : Fotocopy Kutipan Akta Pelawanan No.1412/WNI/1987 antara LIEM HONGKIEM dengan HOO BIE BIOK alias HOO MIE NJOOK ;6. Bukti P6 : Fotocopy Susunan Kartu Keluarga No. 125614/97/030802 a/n Liem JeremiLimanto ;7.

Soegito Sastroatmodjo (Pensiunan PNS)adalah jelasjelas perkara TUN, karena agar Penggugat berhak atasmanfaat pensiun tersebut harus terdaftar dan tercatat dalam SK No.882.2/18567/1989 tanggal 30 Oktober 1989 jo. No.C.010866/KEP/KC17/A/95 tanggal 1 September 1995 yang diterbitkanoleh Badan Kepegawaian Negara.Bahwa dalil Tergugat Ill sebagaimana disebut diatas sesuai denganPasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai DanPensiun Janda/Duda Pegawai jo.

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atauPejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa bila disimak dan dicermati, objek gugatan dari Penggugatadalah ; pada prinsipnya yang menjadi permasalahan adalah sengketa yangtimbul karena dikeluarkannya Keputusan TUN

berupa surat keputusan pensiun dan atausurat penetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama SoegitoSastroatmodjo (alm) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.Menimbang, bahwa surat keputusan pensiun dan atau surat penetapanpenyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm)menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual dan finalsehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Hal mana surat keputusan pensiun dan atau surat penetapan penyesuaian pensiunpokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm) dimaksud telah memenuhipersyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN yangmeliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a fF eo Ny =Bersifat

, bahwa dengan demikian surat keputusan pensiun dan atau suratpenetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo(alm), yang termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, menurut pendapat majelis Hakimpembatalanya harus dilakukan di Pengadilan Tata usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka MajelisHakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat II tentangkompetensi