Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C.q. Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi - Sukabumi I
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Kantor Cabang Ajibarang
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI, cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto

tidakmengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secaralisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis hakimmenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersediamembayar uang iwad sebesar Rpi0.000, (sepuluh ribu rupiah)sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadkepada hakim Ketua Majelis sebesar Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah)untuk diserahkan kepada Kementerian

Istri membayar uang iwad sebesar Rp10.000, kepada PengadilanAgama untuk disampaikan ke Dirjen Bimas Islam kementerian AgamaRI di Jakarta;Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1) yang oleh majelis hakim menilai bahwawalaupun alat bukti (P.1) tersebut adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahyang telah disesuaikan dengan Buku Kutipan aslinya, sehingga sesuaiketentuan pasal 1888 BW

diperjanjikan Tergugat dalam sigat taklik talak yangdiucapkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkankepada Hakim ketua majelis uang sejumlah Rpi0.000, ( sepuluh riburupiah ) sebagai iwad sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talakyang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, untuk diserahkankepada Kementerian

Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mengkendek, tanggal 2 Agustus 2004, tanda bukti P.1;b Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4290/CS/VIII/2008 an.XXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Bagian Catatan SipilSetda Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 1 Agustus 2008,tanda bukti P.2;c Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7318052201070003, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTana Toraja, tanggal 06 Januari 2010, tanda bukti P.3;d Daftar Gaji Pegawai Golongan HI Kantor Kementerian

Alat bukti saksisaksi, sebagai berikut :a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umMur 36 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja,JI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale,Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dekat, selainitu Pemohon IJ adalah rekan kerja saksi;Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan

telah diangkat dan diasuh olehPara Pemohon sejak tahun 2009 atau sejak berumur satu tahun;Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi dan memperlakukanXXXXXXXXXXXX binti XXXXX seperti anak Para Pemohon sendiri;Bahwa Para Pemohon pantas dan mampu memelihara XXXXXXXXX XXXXXbinti XXXXX karena Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sehinggamampu membiayai kebutuhan XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX ;b Masniati Pakanna, S.Pd.I. binti Mustakim Pakanna, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Nomor 24Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN MadPenduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yangpelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidakmengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presidenini, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepadaPemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, SuratDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Kelautan dan PerikananRI berupa daftar nama nama calon penerima BLM PUMPP2HP untukPOKLAHSAR, yang di kirim melalui eMail (kantor Dinas Kelautan danPerikanan Kab.Majene;Bahwa awalnya POKLAHSAR memasukkan Proposal yang ditujukanke kementerian kelautan dan perikanan RI, ke Dinas Kelautan danPerikanan Kab.Majene, yang kemudian di kirim ke Kementeriankelautan dan Perikanan RI, setelah itu dari kementerian mengirimsurat lewat email berupa daftar nama nama calon penerima BLMPUMPP2HP untuk POKLAHSAR, kemudian

Bahwa program tersebut telah dianggarkan oleh Direktur JenderalPengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian KelautanDan Perikanan Republik Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2012;4.

Surat Keputusan Penetapan kelompok tersebutditeruskan kepada Direktur Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran HasilPerikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.Kemudian Dirjen tersebut menyetujuinya dengan melakukanpembayaran ke rekening kelompok;6.

Surat Keputusan Penetapan10.11.kelompok tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal PengolahanDan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia.

Surat Keputusan Penetapankelompok tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal PengolahanDan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia.

.- 1 (satu) buku salinan akta Risalah RUPS Luas Biasa PT Kolingkas No.80 tanggal 30 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- 1 (satu) buku salinan akta pernyataan Keputusan rapat Perseroang Terbatas PT Kolingkas No.264 tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar surat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2011.- 6 (Enam) lembar bukti penyerahan uang tunai sebesar RP.2.348.750.000,- (Dua Milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)- 38 (Tiga puluh delapan) lembar bukti penyerahan uang tunai

Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara,termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundangundangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis,serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiapkebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untukmenghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusiasetiap warga negara, saat ini Pemohon Keberatan XIll bersamasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukumdan HAM menyusun Rancangan UndangUndang

Mengajukan permohonan informasi publik ke Kementerian DalamNegeri dalam hal meminta informasi terkait pengesahan QanunJinayat, termasuk didalamnya menanyakan kewenanganpeninjauan Perda oleh Kementerian dalam negeri;b. Menyusun laporan akhir tahun ICJR 20142015, laporan iniditujukan untuk memberikan gambaran kondisi hukum pidana diIndonesia sepanjang 2014 dan pandangan umum kondisi hukumpidana di 2015.

Beberapa diantaranyamenginisiasi partisipasi masyarakat Kementerian Dalam Negeriuntuk melakukan pengawasan terhadap Qanun Jinayat;Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/201538.39.40.b. Advokasi kebijakan, secara terus menerus melakukan advokasiQanun Jinayat yang telah dimulai semenjak 2009;c. Melakukan kajian dan roadshow terkait masukan terhadap QanunJinayat, kajian tersebut kemudian diuji dengan diskusi publik yangmenghasilkan berbagai pemikiran;d.

Dalam Negeripada tanggal 29 Oktober 2014, yang sampai saat ini tidak adahasil klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri RI;Bahwa atas dasar bukti tersebut diatas, bila mengacu padaUndangUndang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (yang pada waktu itu undangundang tersebut masihberlaku).

Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas, terlihat bahwa pihak Kementerian Dalam Negerimempunyai peranan sangat penting dalam melegalitaskanproduk hukum daerah, sehingga tidaklah tepat menuruthukum pihak Kementerian Dalam Negeri tidak diikutsertakansebagai Termohon;Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayattidak bertentangan dengan UndangUndang yang LebihTinggi;Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh Pasal

pendidikan untuk mengikutiTugas Belajar Strata Satu (S1) di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS,dimana PENGGUGAT telah melaksanakan secara baik kepercayaan tersebut,sehingga akhirnya PENGGUGAT berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dalamUFO WAKIU 2 (GUS) FENO ~m~~m mannan minnie ieee.Bahwa setelah PENGGUGAT menyelesaikan pendidikan S1, makaPENGGUGAT kembali mengabdi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malukuyang merupakan penggabungan dari Akademi Kesehatan Lingkungan danakademi lainnya di lingkungan Kementerian

Bahwa selain itu PENGGUGAT sebagai Dosen telah memberikan kontribusipositif bagi perkembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, sehinggapada bulan November 2010 kembali dipercayakan dan diangkat sebagaiHalaman 9 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 166/G/2016/PTUNJKT.Pembantu Direktur Il di bidang Administrasi Umum, Keuangan & KepegawaianPoliteknik Kesehatan Kemenkes Maluku dengan tidak meninggalkan tugasPokok PENGGUGAT sebagai Dosen sebagaimana Surat Keputusan DirekturPoliteknik Kesehatan Kementerian

166/G/2016/PTUNJKT.25.menginginkan PENGGUGAT mengabdi sebagai Dosen Politeknik KesehatanBanten, oleh karenanya tindakan TERGUGAT tersebut justru bertentangandengan Objek Sengketa yang diterbitkan sendiri oleh TERGUGAT, dengandemikian membawa konsekuensi yuridis pada tidak sahnya Objek Sengketayang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dan sangat tepat dan berdasarkanhukum apabila TERGUGAT merehabilitasi hakhak dan kedudukanPENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja PoliteknikKesehatan Kementerian

nee en neBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sahObjek Sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dan mewajibkanTERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa yang telah diterbitkan olehTERGUGAT maupun memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi hakhak dan kedudukan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UnitKerja Politeknik Kesehatan Kementerian

Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi hakhak dan kedudukanPENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja PoliteknikKesehatan Kementerian Kesehatan Banten.; 5.

., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0233968, tertanggal 20 Agustus 2018;

,Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018,serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018.

SUMBER SENTOSA CEMERLANG yang Sah dan Mengikat Secara Hukum adalah sebagaimana berdasarkan akta nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, yang dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diberitahukan kepada Kementerian

Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan putusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.327.500,- (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

., Notaris berkedudukan di Kota AdministrasiJakarta Pusat dan atas perubahan tersebut telah diberitahukankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan nomor AHUAH.01.030233968,tertanggal 20 Agustus 2018;b.

Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkanputusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum AHUOnline pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo;13.

,MSc) membuktikan bahwa Para Penggugatsetelah mendapatkan informasi dari pihak ketiga dan telah mendapatkanProfil Perusahaan atas nama Perseroan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Profil PerusahaanPT.

Sumber Sentosa Cemerlang,membuktikan bahwa telah ada persetujuan dari Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang adanya perubahan AnggaranDasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dengan Modal Dasar sebesarRp50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dan Modal DitempatkanHalaman 84 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkanputusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum AHUOnline pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp4.327.500, (empat juta tiga ratus dua puluhtujuh ribu lima ratus rupiah);12.

Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor C.HT.05.15-03, beralamat kantor di Apartemen Mediterania Palace, Jl.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 68 AH.04.03-2017, tanggal 16 Mei 2017, berkantor di Bintaro Business Center, Jl. R.C. Veteran No. 1-I, Bintaro, Jakarta Selatan.

Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Keluarga Nomor: 7604030803210011 tertanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604045905050005, tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

- Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-32 Dd/13 0003924 tertanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-32/D-SMP/13/ 2811112 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

yang mana nama Yovania Caroline Yo, tempat lahir di Makassar, tanggal 19 Mei 2005 adalah identitas anak Pemohon yang digunakan saat ini;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq. Badan Petanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Kecamatan Tarumajaya Cq. Kepala Desa Pantai makmur.- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Kecamatan Tarumajaya Cq.

Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2T) Pengadaan Tanah Jalan Toll Cibitung-Cilincing.- H. Saifudin Bin Tamit.- Jawahir.

No. 0237/Pdt.G/2017/PTA Bdg.Tasikmalaya, dengan Nomor 1209/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal13 Juli 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding 1;Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara Dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN BandungKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya,berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 19 Kota Tasikmalaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.

LIE SIOK KIAUW danRAHARJO WIBOWO (TERGUGAT 1), seharusnya TERGUGAT 2melakukan prosedur yang benar secara administrasi sebagaimanadisyaratkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Cq.

denganmenyebutkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Indonesia.bahwa konsekuensi yuridis apabila Kementerian ATR/BadanPertanahan Nasional RI digugat maka harus menggugat pulaPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang merupakaninstansi vertical atau instansi atasan dari Tergugat 3;Bahwa Tergugat 3 bukan badan hukum yang berdiri sendiriberdasarkan Perpres No. 20

Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Notaris secaraseksama sesuai dengan keteranganketerangan yang diberikan olehPUSPARATNA LILA kepada Tergugat 2, dengan didukung olehbuktibukti secukupnya sebagaimana mestinya.Bahwa Tergugat 2 sebelum menerbitkan Surat Keterangan Hak WarisNo.02/Not/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang mana surat terdatardi dalam daftar surat Notaris sebagaimana Nomor yang tertera dalamSurat Keterangan Hak Waris tersebut, daftar surat tersebut telahdilaporka kepada Kementerian

Hukum dan HAM RI tiap tahun sesuaidengan ketentuan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM RI.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris telah seksama membuat AktaPernyataan No.42 tanggal 3 Agustus 2015, yang mana akta otentiktersebut telah sah dibuat karena dilangsungkan dihadapan Tergugat 2,dan menuta akta tersebut tersusun dengan baik terdaftar dalam bukuDaftar Akta Otentik sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Hukumdan HAM RI.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris tiap tahun telah melaporkan datar aktatiap tahun

kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai denganketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan UU Jabatan Notarishal 29 dari 39 hal Put.No.185/PDT/2017/PT.SMG11.12.13.14.15.sebagaimana UU NO. 30 Tahun 2004 jo.

Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si menjadi bahan cerita di BiroKepegawaian Kementerian Dalam Negeri serta dengan adanya suratsurattersebut berdampak pada pekerjaan saksi DR. Rotua WendeilynaSimarmata, M.Si karena saksi DR. Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Sidianggap bermasalah di dalam lingkungan kantor sehingga berakibat saksitidak diberikan jabatan.Bahwa tujuan saksi DR. Rotua Wendeilyna Simarmata M.

Rotua Wendeilyna Simarmata, M.SIsedang menghadapi kasus tindak pidana penculikan pasal 328 KUHPdan pencurian pasal 362 KUHP dan kasus tersebut telah dilaporkanpada Polda Sumatera Utara dan surat tersebut ditembuskan kepadaSekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kepala BiroKepegawaian Sekjen Kementerian Dalam Negeri.Bahwa selanjutnya sekira tanggal 14 Desember 2011, terdakwa kembalimengirim surat kepada Direktur Utama Bank DKI yang isinya Bahwa saksiDR.

Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si menjadi bahan cerita di BiroKepegawaian Kementerian Dalam Negeri serta dengan adanya suratsurattersebut berdampak pada pekerjaan saksi DR. Rotua WendeilynaSimarmata, M.Si karena saksi DR. Rotua Wendeilyna Simarmata, M.SiHal. 9 dari 29 hal. Put. No. 264/Pid.B/2017/PN. Jkt. Brt.dianggap bermasalah di dalam lingkungan keluarga sehingga saksi tidakdiberikan jabatan. Bahwa tujuan saksi DR. Rotua Wendeilyna Simarmata M.

RotuaWendeilyna Simarmata, M.SI sedang menghadapi kasus tindak pidanapenculikan pasal 328 KUHP dan pencurian pasal 362 KUHP dan kasustersebut telah dilaporkan pada Polda Sumatera Utara dan surat tersebutditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri danKepala Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Dalam Negeri.Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 264/Pid.B/2017/PN. Jkt.

Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si menjadi bahan cerita di BiroKepegawaian Kementerian Dalam Negeri serta dengan adanya suratsurattersebut berdampak pada pekerjaan saksi DR. Rotua WendeilynaSimarmata, M.Si karena saksi DR. Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Sidianggap bermasalah di dalam lingkungan keluarga sehingga saksi tidakdiberikan jabatan.Bahwa tujuan saksi DR. Rotua Wendeilyna Simarmata M.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ca.PEMERINTAH PROVINSI KALTIM Cq. DINAS PERKEBUNAN PROVINSIKALTIM, karena makna dari Cq. menunjukan adanya hubungan hierarkhisHalaman 7 dari 34 halaman putusan No. 32/PDT/2016/PT.SMRdan tanggung jawab diantara instusi instusi yang disebutkan dalam Cqtersebut.Oleh karena makna dari isi "Cq" Menunjukkan adanya hubungan hierarkhisdan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas maka sudah seharusnyadalam menyebutan Cq. Tersebut harus lengkap.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)3.1 Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, sebab tanah / lahan yangdiklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut dalam perkara inidibeli oleh DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RIdari SDR. HADI SUMITRO dengan luas 44 X 100 M2 (4.400 M2) tahun1980/1981, yang terdaftar sesuai dengan KARTU INVENTARISBARANG (K.LB) yang dimiliki oleh DIRJEN PERKEBUNAN, denganinventaris data data sebagai berikut :a. Nomor Urut 38;b.

Oleh karena gugatan Penggugat ini salahalamat / ERROR IN PERSONA maka sudah selayak dan wajar apabilagugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3.2. bahwa dalam perkara a quo tersebut yang perlu diketahui olehPenggugat bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TimurBUKAN merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Akan tetapi Dinas Perkebunan Prov.

Dan secara de fakto dan de jure tanah a quo tersebut sejak dibelioleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI 1980/1981 selalu dipeliharadan dimanfaatkan terus menerus oleh Tergugat.

Lalu diserahkan pengelolaan dan penggunaannya kepada Tergugat,dansampai sekarang belum ada penyerahan fisik tanah itu dari Dirjen PerkebunanKementerian Pertanian kepada Tergugat sehingga asset tersebut masih tetapterdaftar sebagai milik dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Tergugattelah mengajukan bukti surat antara lain bukti T2 dimana tercantum bahwabenar ada terdaftar asset berupa tanah seluas 4.400 M2 (Ukuran 44 x 100)Register

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU, beralamat diJalan Sudirman No. 468 Pekanbaru cq. KesatuanPengelolaan Hutan (KPH) beralamat di JalanJenderal Sudirman Kelurahan LanggamKecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOWELBARANSANO, S.E., RUSLI, S.SOS, SUHAILI,S.SOS., ZULPANCA HARIADI, S.H., yangmerupakan Kuasa hukum dari Kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Sorek, beralamatKantor di Jl.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATENPELALAWAN (BUPATI PELALAWAN), dalam halini memberikan kuasa kepada KAMILUDDIN, S.H.,M.H., HENDRI, S.H., T., SYAIFUL BAHRI, S.H.,ISWAHYANTO FADIL, S.H., dan FERA SASNITA,S.H.,ANDRO KURNIA, S.H.,M.H. yang merupakankuasa hukum dari Bupati Kabupaten Pelalawan,beralamat di Komplek Perkantoran PemdaPelalawan Jl.

Bahwa PENGGUGAT pada poin 7 s.d. poin 25 halaman 3 s.d. halaman 6gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT adalahbadan usaha yang melakukan kegiaan perkebunan kelapa sawit yangberada pada KM 66 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan LanggapKabupaten Pelalawan, dimana dalam kegiatan perkebunan tersebut padapokoknya PENGGUGAT menuduhkan kepada TERGUGAT melakukannya tanpa jin dari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, dimana tuduhan terhadap TERGUGAT yang diuraikan dalamgugatan PENGGUGAT

Foto copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHUAH.01.060015864 perihalPenerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi yang ditujukan kepadaNotaris Victor Yonathan, SH.,M.KN, ditetapkan di Jakarta, tanggal 15Oktober 2019, yang diberi tanda P5;Halaman 23 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PlwMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah melampirkan bukti Surat, sebagai berikut :1.

Foto copy Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Yayasan FirmarAbadi Nomor AHU0017211.AH.01.04 Tahun 2018 yang telah diunduh olehTergugat pada tanggal 22 April 2020, yang diberi tanda TI1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansyarat pertama apakah Penggugat (Yayasan Firmar Abadi) sebagai organisasilingkungan hidup yang telah berbentuk

Muhammad Efendi, serta mengaku bahwakapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memilikiDokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untukmenangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya kapalbeserta Nakhoda dan ABK dibawa/kawal Ad Hock ke Dumai untukdiserahkan kepada penyidik dari Kementerian Kelautan dan PerikananDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananStasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan; Pada

Muhammad Efendi, serta mengaku bahwakapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memilikiDokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untukmenangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya kapalbeserta Nakhoda dan ABK dibawa/kawal Ad Hock ke Dumai untukdiserahkan kepada penyidik dari Kementerian Kelautan dan PerikananDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananStasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;Pada

Muhammad efendi semuannya warga negara Indonesia;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABKmengaku bahwa kapal tersebut adalah kapal Malaysia dan tidak memilikiDokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untukmenangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnyaKapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/dikawal/ Ad hock ke Dumaiuntuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan danPerikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan