KemanggisanUtama Il Blok H Nomor Ill Kelurahan Kemanggisan, KecamatanPalmerah Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No.1065/Kemanggisan Surat Ukur Nomor 2/KMS/1998 tanggal 26 Januari1998 seluas 483 m2: Bahwa novum berupa Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo.459/PDT/2018/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 279/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatanhukum tetap juga sangat menentukan karena membuktikan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Utaratanggal 27 Juli 2015, No. 1195/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 28 Juli2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yangberalamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masingmasing bernama:Yana Sukma Permana, S.H.

1 Desember 2009 di atas materaicukup yang dilegalisir oleh Notaris ATIKA ASHIBLIE di Surabayadisita dari HAMIDI SOETOPO;9. 1 (satu) buah copy pernyataan atas nama NADIH yang dibuat di atasmaterai cukup tanggal 3 Desember 2009 yang dilegalisir oleh NotarisATIKA ASHIBLIE di Surabaya disita dari HAMIDI SOETOPO;tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor /76/PID/2012/PT.DKI

Membebankan kepada negara membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 06 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29September 2016 Nomor 770/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dimintakanbanding tersebut di atas;3. Memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa II tetap ditahan;4.

Bentuk dukungan terhadap program Pemerintahyang ingin memberantas peredaran narkotika, seharusnya diwujudnyatakanpara penegak hukum dengan cara bekerjasama dengan PEMOHON KASASI untuk mencari dan menangkap sindikat peredaran narkotika dengan baik,bukan sekedar menyatakan bahwa PEMOHON KASASI lah orang yangpaling layak dihukum, sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor 375/PID.SUS/2016/PT.DKI jo.

Jakarta nomor 375/PID.SUS/2016/PT.DKI, kami melihatbahwa Majelis Hakim yang memeriksa tidaklah memiliki alasan (pertimbangan)sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Alasan utamapengajuan kasasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari PEMOHONKASASI adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap PEMOHONKASASI belum memenuhi rasa keadilan.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17Desember 2021 Nomor 721/PDT/2021/PT.DKI tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding;2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor: 721/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 24 Desember 2021 tentangPenentuan hari sidang;3.

Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:721/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2021 dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakimhakim Anggota, serta dihadiri oleh Dr Sugeng Tarsono.S, S.H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;2.

Berkas perkara Nomor 398/PDT/2018/PT.DKI dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 25November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Utara pada tanggal 28 November 2016 dalam Register Nomor :575/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., telah mengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.

biayaperkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018oleh kami : SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DAHLIABRAHMANA, SH, MH dan SRI ANGGARWATI, SH, M.Hum masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 398/PEN/PDT/2018/PT.DKI

No.2605K/Pdt/2010Tergugat II dan IIIl/para Pembanding putusan PengadilanNegeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusannya No.127/PDT/2009/PT.DKI. tanggal26 Mei 2009;Menimbang, bahwa = sesudah putusan terakhir inidiberitahukan kepada Tergugat Il, Ill/para Pembandingpada tanggal 29 Desember 2009 kemudian terhadapnya olehTergugat I, lll/para Pembanding dengan perantaraankuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April2007 diajukan permohonan kasasi secara liSan

No.2605K/Pdt/2010Menimbang, bahwa berdasarkan~ pertimbangan diatas,menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiDepartemen Pertanahan Keamanan RI (Dephankam R.1) yangmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.127/PDT /2009/PT.DKI. tanggal 26 Mei 2009 yang menguatkan' putusanPengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.421/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL. tanggal 22 Januari 2008serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana

(DEPHANKAM R.1)tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.127/PDT/2009 /PT.DKI. tanggal 26 Mei 2009 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.421/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL. tanggal 22 Januari 2008 ;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi para Tergugat I, II dan III untukseluruhnya; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenanguntuk mengadili perkara ini;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat ;Hal. 38 dari 31 hal. Put.

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor366/PDT/2020/PT.DKI tanggal 6 Juli 2020 tentang Penunjukan PaniteraPengganti;3.

daripada Para Turut Terlawan Derden Verzet bahwaberkenaan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlawan DerdenVerzet a guo, maka Para Turut Terlawan Derden Verzet telahmemperkarakannya, dimana Terlawan Derden Verzet telah diputus bersalahdan diberi sanksi hukuman pidana penjara atas perbuatannya.Sebagaimana Putusan Nomor 870/Pid/B/2015/PN.Jkt.Tim PengadilanNegeri Jakarta Timur tanggal 5 November 2015 Jo.Putusan Nomor:Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT DKI10.11.290/Pid/2015/PT.DKI

Putusan Nomor: 290/Pid/2015/PT.DKI tanggal18 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Bahwa berdasarkan hal hal sesuai Hukum tersebut, maka sangatlahwajar jika Pelawan Derden Verzet "Beranggapan" bahwa permasalahanantara Para Turut Terlawan Derden Verzet dengan Terlawan Derden Verzetadalah telah selesai. Sehingga kemudian di tahun 2016 Pelawan DerdenVerzet bersedia untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Para TurutTerlawan Derden Verzet.

., berdasarkan alasan, sebagaiberikut :Hal 13 putusan perk No. 240/PDT/2019/PT.DKI Merujuk Perinsip Umum yang diterapkan dalam kasus sengketatanah mengharuskan menarik pihak ketiga dalamperkara,apabila tanah yang disengketakan tersebut berasal dari pihakketiga; Merujuk Putusan MA RI No.2752K/Pdt/1983 dan Putusan MA RINo.1125K/Pdt/1984, menegaskan : pihak ketiga dari mana asaltanah harus digugat dijadikan pihak dalam perkara;berlandaskan hukum diatas, Bernard Boro, H.Tassa, BambangHeryanto, S.H.,

JAKARTA sebidang tanah luas 1.450 m2,terletak di RT.013, RW.02, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing,Jakarta Utara, til) TANDA TERIMA BERKAS No.11/02/Adj/98 tanggal 8101998 yang dibuat TURUT TERGUGAT II REKONPENSI, dan iv)BERITA ACARA Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data YuridisNo.013/BA.AJD/CLC/I/99 tanggal 22 Januari 1999, TURUT TERGUGATIl REKONPENSI, melakukan Pengumuman di Cilincing denganNo.02/13/TU/PAP/1998 tanggal 5 Desember 1998, sah menurut hukum;Hal 34 putusan perk No. 240/PDT/2019/PT.DKI

2011 sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 2511999, luas 211 m2,terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota JakartaUtara, DKI Jakarta, atas nama DARMAWANSYAH (PENGGUGAT IVREKONPENSI);SHGB No.1212, Surat Ukur tanggal 1622011 No.00004/Cilincing/2011 sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 2511999No.02417/1999, luas 210 m2, terletak di Kelurahan Cilincing,Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, atas namaHARDIANSYAH (PENGGUGAT V REKONPENSI);Hal 36 putusan perk No. 240/PDT/2019/PT.DKI

MH., masing masing Hakim Tinggi Pengadilan TinggiDKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 240/PEN/PDT/2019/PT.DKI.

Pemberkasan ......... : Rp. 134.000,Jumlah ..........0006 .: Rp. 150. 000,Hal 47 putusan perk No. 240/PDT/2019/PT.DKI

Mengenai obyek sengketa maupunpihak Para Penggugat dahulu sekarang Para Terlawan adalah orang yang sama juga,sehingga dalildalil yang dikemukakan Pelawan dalam gugatan Perlawanannyasudah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganPutusan Nomor : 1239/PDT.G/2007.PN.JKT.SEL. tanggal 12 Pebruari 2008 JoPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 236/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 16Nopember 2009, maka gugatan Perlawanan ini harus dinyatakan Nebis In Idem ;IV.

Agust Simanjuntak suami sah Pelawanmelakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan telahdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan PutusanNomor : 236/Pdt/2009/PT.DKI tertanggal 16 Nopember 2009 dengan menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;17. Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat asal Drs.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :236/Pdt/2009/PT.DKI, telah dinyatakan berkekuatan hukum pasti ;Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, Para Terlawan I, IJ, dan IJ mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus sebagai berikut :Primair :1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;3.

MDN ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 184/Senayan Atas Nama Drs.Basatua Gultom, Panangian Hamonangan Gultom dan MaharajaGultom ;Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1239/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Pebruari 2008 ;Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 236/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 16 Nopember 2009 ;Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1239/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Maret 2010,membuktikan putusan telah berkekuatan hukum pasti danpemanggilan

Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/PID.SUSTPK/2016/PN.Jkt.Psttersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding telah pulamemberikan putusannya No. 13/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI tanggal 9 Mei2017 yang amarnya antara lain sebagai berikut :Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 103/PDT/2018/PT BTNe Menyatakan Terdakwva H.

Likotama Harum) telah dijatuhi pidanaselama 13 (tiga belas) tahun dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.204.686.223.777, (dua ratus empat miliar enam ratus delapan puluh enam jutadua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimanadimaksud di dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI Tanggal 9 Mei 2017.Bahwa subjek hukum yang menjadi Pelawan dalam perkara a quo adalah PT.Likotama Harum selaku badan hukum yang berbeda dengan H.Supendi selakupribadi

piutangnya dari hasil penjualantersebut.Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 103/PDT/2018/PT BTN13.Bahwa Terlawan menolak secara tegas dalildalil Pelawan pada angka 9,10, 11 dan 12 Perlawanan a quo, berdasarkan alasanalasan dan faktahukum sebagai berikut :a.Bahwa status hukum objek jaminan Hak Tanggungan berupaSertifikat Hak Milik No. 237/Teluk Lada dari tingkat penyidikan sampaidengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap(incasu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 13/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI

24 dari 38 Putusan Nomor 103/PDT/2018/PT BTN17.Bahwa terlebih lagi sampai dengan Perlawanan a quo diajukan olehPelawan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, Pelawansama sekali belum memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikansehingga menyebabkan kredit yang diberikan oleh Terlawan kepadaPelawan menjadi menunggak dan/atau macet dan sama sekali belummembayar uang pengganti sebesar Rp. 204.686.223.777,sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo. 13/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI

DAN REKONPENSI.Menghukum Tergugat Konvensi , Il, III dan IV/Penggugat Rekonvens: , Il, IIIdan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini berjumlah Rp.1.544.000, (satu juta lima ratus empat puluhempat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh PengadilanTinggi Jakarta dengan putusan No. 82/PDT/2008/PT.DKI., tanggal 31 Juli 2008yang amarnya sebagai berikut :Menerima permohonan

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukan kepadaPenggugat / Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2008 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 04 September 2008) diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 10 September 2008 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 82/PDT/2008/PT.DKI

PenggugatTerbanding) pada akhirnya juga mendapatkanPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta NO. 82/PDT/2008/ PT.DKl/tertanggal 31Juli 2008:Bahwa benar ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amarputusannya No. 82/Pdt/2008/PT.DKI tertanggal 31 Juli 2008 yang dimaksud,telan TANPA DASAR HUKUM yang jelas/significant terbukti SAMASEKALITIDAK PERNAH MENGADILI/dan TIDAK PERNAH MEMUTUSKAN 2 (dua)hal dari/diantara pokokpokok permohonan/gugatan Pemohon Kasasi cq.Tridjoko ST bin Palwoko SH (dahulu/semula : Penggugat

Tridjoko ST bin Palwoko SH (dahulu/scmula : Penggugat/Terbanding)serta merta dapat mendalilkan bahwa HAKIM (yang berwenang/terkait) padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum,sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.82/PDT/2008/PT.DKI tanggal 31 Juli 2008 yang terkait sudah sepatutnyadibatalkan:Bahwa dengan demikian setidaktidaknya MAHKAMAH AGUNG RI dapatmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.109/PDT.G/ 2006/PN.JKTTIM tanggal 01 Pebruari

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan Nomor 569/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnyaoleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Oktober

dalam hal ini memberikuasa kepada Tatang Maulana, S.H. dan kawankawan,Kepala KPKNL Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Maret6 2016;Turut Termohon Peninjauan Kembali Ill dahulu Turut TergugatVTurut Terbanding Ill;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor654/PDT/2014/PT.DKI

Nomor 409 PK/Pdt/201615.16.17.18.tanggal 23 Juli 2003, juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor67/Pid/2002/PT.DKI.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehinggabatas waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan Undang Undang untukmengajukan keberatan telah terlampaui;Seperti yang kita ketahui bahwa terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsiatas nama David Nusa Wijaya alias Tjuen Wie telah diputus olehPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar,tertanggal 11 Maret 2002, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor67/PID/2002/PT.DKI. tertanggal 12 Agustus 2002, Putusan MahkamahAgung RI Nomor

dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Februari2014 Nomor 469/Padt.G/201 2/PN Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang belumtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor654/PDT/2014/PT.DKI

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat bandinguntuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;(Alinea ke2 halaman 45, Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 654/PDT/2014/PT DKI. tertanggal 7Januari 2015);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 20 Februari 2014 Nomor 469/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dapat dipertahankan dan dikuatkan olehPengadilan Tinggi;(Alinea ke1 halaman 5, Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 654/PDT/2014/PT.DKI

Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (Turut Tergugat 1) Nomor 07/SK/KPA.PFKPLPIIV/2015tanggal 22 April 2015 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmenhalaman 16 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI(PPK) pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut danPantai Direktorat Perhubungan Laut T.A. 2015;2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/JasaPemerintah, dinyatakan bahwa PPK adalah pejabat

KUHPer, yang menyampaikanpada prinsipnya Somasi kepadaKapan = saja membutuhkan Turut Tergugatterjadi PMH, pernyataanpihak yang lalai (somasi)dirugikanlangsungmendapathak untukmenuntutganti rugiTuntutan KUHPer tidak KUHPer Penggugat halaman 21 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI dapat dituntutbatas akhirganti rugi mengatur mengatur mengajukanbagaimana tentang jangka tuntutan ganti rugibentuk dan waktu didasarkan atasrincian ganti pengajuan metode gugatanrugi.

HH.timbul akibat persetujuan 01/Senjata/PFKPLPperbuatan (agreement) tertanggal 10orang Desember 2015Timbulnya Hak Hak menuntut Penggugathak menuntut ganti rugi dalam sebelummenuntut ganti rugi wanprestasi mengajukankarena PMH timbul dari gugatan terlebihtidak perlu Pasal 1243 dahulu halaman 38 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI somasi.

tersebut pada angka 7 butir b halaman 4Gugatan, yang berbunyi:Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUTTERGUGAT II dalam bentuk bond WNomor1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900, (duamiliar dua ratus empet puluh jute tiga ratus enam puluhdelapan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan olehAsuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif sejak 8Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;halaman 49 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI

Rp. 134.000,+Jumlah......................Rp. 150.000,halaman 59 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKIhalaman 60 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI

Nomor 655 PK/Padt/2016546/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat Il; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20Oktober 2011 Nomor 262/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Para Pembanding dan Para Turut Terbanding semula ParaTergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan,yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.150.000,00

,tanggal 20 Oktober 2011 juncto Nomor 546/PDT/2012/PT.DKI.,tanggal 14 Mei 2013;B. Alasan Pemohon Peninjauan Kembali a quo substansinya didasarkanpada ketentuan Pasal 67 huruf (f) UndangUndang Mahkamah AgungNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, berbunyi:Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata, yaitu berdasarkan faktafakta hukum sebagaiberikut:a.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan No. 385/PDT/2006/PT.DKI tanggal 22 Januari 2007;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat I/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2008 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2008) diajukan

Sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR,berdasarkan domisili Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut, maka gugatanterhadap Pemohon Kasasi/ Tergugat harus dimasukkan ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah yangmempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo maka putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo. 385/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Januari 2007

Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugatdalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.131.000,00(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan PutusanNomor 430/PD1T/2012/PT.DKI

Bahwa putusan Judex Facti sangat keliru dan bertentangan denganketentuan hukum acara yaitu:Dalam putusan Judex Facti disebutkan putusan perkara a quo diputuskandalam permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 4 Maret 2012, tetapiPenetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi pada tanggal 30Juli 2012 Nomor 349/Pen/2012/302/PDT/2012/PT.DKI serta putusandiucapkan pada tanggal 30 Juli 2012;2.

DAN REKONPENSI : Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpesi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.184.000, (dua jutaseratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan No. 435/PDT/2009/PT.DKI tanggal 19 Januari 2010,dengan amar selengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

dengan mengacu pada ketentuan pasal 134 HIR,tentang kewenangan absolut, padahal secara yuridis ketentuan pasal 134HIR mengisyaratkan secara tegas dan nyata, yaitu harus diminta, makahal init membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah kelirudalam menerapkan hukum (Onvoeldoende Gernotiveerd);Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah keliru dalammenerapkan hukum, maka sudah selayaknya Ketua Mahkamah AgungR.I., membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 435/PDT/2009/ PT.DKI

CamatKecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara tanggal 10082011, diberitanda T.I 6;Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSNI ORIENTdan WIDODO WIDJAJA, diberi tanda T.I 7;Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Perkara nomor:278/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT. antara YUSNI ORIENT (Penggugat) melawanWIDODO WIDJAJA (Tergugat) tanggal 20 Januari 2014, diberi tanda T.I 8;Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Perkara) nomor497/PDT/2014/PT.DKI. antara WIDODO WIDJAJA (Pembanding) melawanYUSNI ORIENT

G/2013/PN.JKT.UT tanggal 20 Januari 2014 tentang Perceraian antaraYUSNI ORIENT dengan WIDODO WIDJAJA, bukti surat T I 9 berupa foto copysesuail aseli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No:497/PDT/2014/PT.DKI tanggal 11 Nopember 2014 tentang Perceraian antaraWIDODO WIDJAJA dengan YUSNI ORIENT, bukti surat T I 12 berupa foto copysesuai aseli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.