Oleh karena untuk memenuhipersyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punyakantor cabang dan izinizin usaha di Kabupaten Siak danapabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuaidengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan ataudapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidakberlaku atau batal Gugur berdasarkan PMK RI No:1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga BAB IV Pasal 14 poinb..

Berdasarkan PMK RI Nomor1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor : 715/ Menkes/SK/V/2003Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hemat Penggugatpanitia lelang (Tergugat) terindikasi mengabaikan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1096/MENKES/PER/VV2011 tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Pesyaratan HygieneSanitasi JasaBoga. Sehingga menetapkan Calon Pemenangseperti dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 201 7;.

Bahwa Berdasarkan PMK Rl Nomor:1096/MENKES/PER/VV/201 1 tentang Hygiene SanitasiJasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor. : 715/Menkes/SK/V/2003tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga badan usahakami miliki sudah sepatutnya secara kualifikasi, badan usahakami yang menjadi Calon Pemenang. Tapi di dalam dokumenBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha kamimalah sebagai calon pemenang cadangan 1 ;.

Pokja ULP melaksanakan pelelanganterobuka untuk umum berdasarkan dokumen pengadaan danprinsipprinsip dasar pelelangan menurut Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya bahwa pejabat pengadaan tidakboleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calonpenyedia barang/jasa dari luar propinsi/kota dan juga telahmemenuhi ketentuan Permenkes Rl Nomor1096/MENKES/PER/VV/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Bogadan Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK

Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku.1:Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit;Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraanKomite Medik Rumah Sakit;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai

M.DJAMIL PADANG untuk menerbitkan objek sengketa a quo (videPutusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUNPDG tanggal 17 Juli2012 Hal. 53);e Menimbang bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan KomiteMedik di Rumah Sakit knhususnya BAB V, menyebutkan mekanismepemeriksaan yang dilakukan oleh Subkomite Etika dan Profesi dalamupaya pendisiplinan perilaku profesional adalah sebagai berikut:a.

Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit, melainkan mengacu pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil (Bukti T8);Bahwa di RSUP dr.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian ijin apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

keputusan Menteri Kesehatan RI No.167/Kab/B.VIN/1972 Tentang Pedagang eceran obat sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1331/MENKES/PER/X/2002.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pembenan ijm apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasiyang kemudian didistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah diatur dalamMenteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/10/2002 tentang Perubahan atasperaturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Men/Per/X/1993 tentang Ketentuandan tata cara pemberian jjin apotek sedangkan untuk toko obat sesuai dengankeputusan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagangeceran obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.133 1/MENKES/PER/X/2002

Banding Administrasi berupa Surat Keberatan PENGGUGAT atas SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEk) tertanggal 15 Mei 2019;4. Banding Administrasi berupa Surat Keberatan PENGGUGAT .atasSuratKeputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/555/2018 kepadaKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 20 Mei 2019;5.

Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasar padaHal.9 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKSpertimbangan sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan MenteriKesehatanNomor KP.04.01/MENKES/555/2018 : pada poin Menimbanga.bahwa atas nama dr.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah :SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama3 (tiga) Tahun;Jawaban Somasi TERGUGAT IINomor KP.04.01/2.1/5876/2019,tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.KesDirektur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;Hal.22 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS3.

Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mencabut : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin RendahSelama 3 (tiga) Tahun; Surat Jawaban Somasi TERGUGAT II Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019,tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.KesDirektur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;4.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun (selanjutnya disebut sebagai objekgugatan 1); danHal.23 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS2. Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tig1448/Menkes/Per/VV/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau;

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VV2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/PenasihatHukumnya

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamHalaman 12 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tlgperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Nomor 510 PK/Pdt/2016Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materimuatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpangdari materi yang diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004"Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis", sedangkan berdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 tanggal 12 Maret2008 pada Pasal

/Per/II/2008 bahwa" isi rekammedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekamanmedis ", maka sanaat ielas teriihat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telah mereduksi(mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalambentuk "isi rekam medis" oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 direduksi (dikurangi) menjadi hanya

dalam bentuk "ringkasan rekam medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/Il/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangka menjalankanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyata materi muatan Pasal12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telahmereduksi (mengurangi) materi muatan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, maka dengan demikian telah teroukti bahwaketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 telah menyimpang (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf eUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 (sekarang telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011);Halaman 20 dari 22 Hal.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/II/2008 lebih rendah dari kekuatan Hukum UndangUndang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara a quo rujukan yang harusdipakai berkaitan dengan " hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis "adalah ketentuan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 demi hukum harus dikesampingkan, bandingkandengan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/ Menkes/V I/2008 tanggal 06 juni 2008tentang pelaksanaan teknis laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika menyebutkan bahwa lembagakesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Menurut Penasehat Hukum berdasarkankepada Kep Menkes bahwa yang berwenang mengeluarkanhasil laboratorium pemeriksaan spesimen narkotika adalahLaboratorium dilingkungan Departemen Kesehatan yaitu UnitLaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar dan yang berwenangmengeluarkan hasil laboratorium pemeriksaan bahan bakunarkotika adalah Balai Pemeriksa/Pengawas Obat danMakanan Propinsi Kaloar.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kompetensi sesuai denganketentuan yang berlaku.d.

Bahwa terhadap keberatan Kesatu yang intinya Pemohonbanding/Terdakwa mempermasalahkan bahwa berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV/2008tanggal 06 Juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika menyebutkan bahwalembaga kesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyaikeahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV2008tanggal 06 juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika

., masingmasing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarangdiketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis 5FLUOROPYPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang

PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa

RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS binJOKO

Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagiHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKDiri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35

Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RIHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo.SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturanperaturan perundangundanganyang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.:125/Pid.Sus/2020/PN.

Sl Apt terhadap minuman kerasyang mengandung kadar Etanol diatas 30 % ( Tiga Puluh persen ) yangtermasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan dengan peraturanPERMENKES RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman kerasdan Permenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 pada Pasal 3 berbunyidilarang mengedarkan, memproduksi dan mengimport minuman kerasyang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia,jadi dalam mengedarkan dan atau menjual minuman

No.59/Menkes/Per/II/1982tentang larangan peredaran, produksi dan menginpor minuman kerasyang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, Kep Menkes No.86 /Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras. dan undang undangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009Bahwa berdasarkan dengan Undang Undang Pangan maupunUndang Undang Kesehatan bahwa setiap minuman yang beralkoholtidak dibenarkan sesuai dengan Permenkes Nomor 59/Menkes/Per/Il/1982 pada Pasal 3 berbunyi dilarang mengedarkan memproduksi,mengimpor minuman keras

lama dapat menyebebkan kerusakan padaorgan atau bagian tubuh peminumnya seperti kerusakan jaringanlunak di rongga mulut, tenggorokan, percernakan, otak dan organ hatidan bias menimbulkan penyakit pengroposan tulang, mempercepatfase monopos, bagi wanita hamil yang akan ndilahirkan mempunyairesiko keterbelakangan mental.Bahwa minuman keras yang mengandung kadar etanol diatas 30 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan Permenkes RI Nomor :86/Menkes

SI Aptterhadap minuman keras yang mengandung kadar Etanol diatas 30 % ( TigaPuluh persen ) yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan dengan peraturanPERMENKES RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras danPermenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 pada Pasal 3 berbunyi dilarangmengedarkan, memproduksi dan mengimport minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jadi dalammengedarkan dan atau menjual minuman

keras yang mengandung Etanolharus memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.27Menimbang, bahwa minuman keras yang mengandung kadar etanoldiatas 30 % yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan Permenkes RI Nomor : 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras bahwa dalam mengedarkandan atau menjual minuman keras yang mengandung Etanol harus memlikiizin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurYang Menyelenggarakan kegiatan atau

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2016/PN.TlgNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil double L (LL)yang termasuk

Nomor 12 tanggal 3 Maret2006 ;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat melalui Surat Nomor822/AKBNUS/XII/2008 melaporkan kelulusan bidan ke52 (lima puluh dua)orang kepada Kantor Dinas Provinsi Sumatera Selatan sesuai KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasidan Praktik Bidan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pada tanggal 22Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Bidan(SIB) tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008 besertalampirannya

sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 kepada Tergugat ;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5Januari 2009 perihal : Surat Izin Bidan menjawab Surat Penggugattertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008, surat manadiserahkan kepada Penggugat setelah selesai rapat tanggal 14 April 2009mengenai Surat Izin Bidan dengan Sekretaris Daerah atas undanganSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sedianya akandilaksanakan pada

Departemen Kesehatan RI menjawab Surat Penggugatmelalui surat tertanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05.01/I/II/2239/2009 perihalSurat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat danditembuskan kepada Penggugat yang pada pokok surat butir 4menyebutkan : oleh karena Dinas Kesehatan Sumatera Selatan belummempunyai MTKP sebagai wadah uji kompetensi atau regulasi lain diProvinsi yang berkaitan dengan hal itu, maka Dinkes Provinsi dapatmelakukan registrasi dengan mengacu kepada Kepmenkes RI Normor900/MENKES

Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan SuratIzin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPPSDM Kesehatan Depkestanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPPSDMKesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalamkeputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal manatelah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan

No. 136 K/TUN/2010dengan demikian seharusnya Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidankepada 52 (lima puluh dua) lulusan Penggugat yang mengacu kepadaKepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi danPraktik Bidan :Dengan tidak diterbitkannya Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua)orang lulusan Penggugat tersebut, jelasjelas telah merugikan Penggugatkarena alasan Tergugat yang menyebutkan saat ini di Provinsi SumateraSelatan telah ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

(Vide konsideran Membaca padaKeputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat;Halaman 14 dari 44 halaman.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPemohon Kasasi peroleh sebagai bukti, karena memang surattersebut sifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publikapalagi untuk Pemohon Kasasi.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);3.

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep.MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

SK Menkes tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Menurut Kontrak Menurut SK Menkes (HNA) Juml = HargaHarga Harga .Satuan ah per SelisihNama.

SK Menkes Nomor302/Menkes/2008, b. Survei Harga Pasar ; dan c.

Infonnasi dari Instansi Fannasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Fannasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 302/Menkes/2008, b.Survei Hargapasar ; dan c.

Informasi dari Instansi Farmasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN. Yyk2.

YykBahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan MenKes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

;Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diriterdakwa dilakukan Tes Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulansebagai berikut : BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRObersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN SkhGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

BB1808/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB1809/2019/NNF berupa urineadalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut : 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika.BB1809/2019/NNF berisi irisan daun linting terrsebut mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) , terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam peraturan Menkes

Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaanPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua dan berdasarkan fakta hukumdi persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwamemenuhi 2 (dua) aturan hukum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

Lab : 881/NNF/2019 tanggal 9 April 2019, yang menerangkanBB1809/2019/NNF berisi irisan daun linting terrsebut mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 95(sembilan puluh lima), terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasdapat

Basuki Rahmad No 812 Surabaya masingmasing 1 (satu) butir ;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 5411/NNF/2014 barang bukti yag diterima ;6767/2014/NNEFE berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "" dengan berat netto1,008 gram mengandung bahan aktif ;MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan

I Nomor urut 81Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapimasuk daftar obat keras ;6768/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam

golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotikan ; 922225222222 nnn nn nn nnn nnn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 05September 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan September tahun 2014, bertempat didepan diskotik

No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 81Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi masukdaftar obat keras ;= 6768/2014/NNEF berupa (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik

tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotika ; 22222225 nonin nnn nnn nnn nnn ncn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : $222 nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nnn ccc cnn encBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa obat jenis Trihnexyphenidy

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupaHalaman 21 dari 31 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Smnirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FluoroADBFUBAMB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 danmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yang unsurunsumya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. tanpahak atau melawan hukum3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupairisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Bonaventura Digdyan Cahya Kusuma als Cahyo telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan 1;2.

SEMPRANG BinTRIYANTANA secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Smn.127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang

BB3161/2019/NNF berupa irisan daun dalam punting rokok tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapimengandung senyawa sintetis 5FLOUROPYPICA.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa FENDY AVRIYANTO Als.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada saat menggunakanNarkotika Golongan jenis Tembbakau Gorilla tersebut, terdakwa tidakdilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi denganResep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang

RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ataue Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

P;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum disusun secara alternative maka dalam hal ini Mejelis akan langsungmemilin dakwaan yang menurut faktafakta dipandang memenuhi unsurdakwaan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsurunsurnya sebagai berikut:e Unsur setiap