Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.

Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunKantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;.

Self Financing sudah ada ;4.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelis syarat Self Finanching telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

/Putusan Nomor 348/Pid.B/2014/PN Mtp Bahwa benar maksud dari pada Terdakwa RAHMADANI Als AMATBin MAKSUM dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self defense); Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umumtelah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentukdakwaan tunggal yaitu: =2 2222222 202 oon ene eneMelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen

Di mana maksud dari pada TerdakwaRAHMADANI Als AMAT Bin MAKSUM dalam membawa senjata penikam aquo adalah guna berjagajaga semata (self defense); Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi,maka menurut Majelis Hakim unsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentangMengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948Nomor 17) dan UndangUndang

oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self

kedudukanyapada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 dan Tahun 2013) Termohonselaku perusahaan dari negara British Virgin Island yang tidak dan / atau belummenerapkan / mengikatkan / meratifikasi Konvensi New York 1958 sehinggapatut dan layak Termohon tidak dapat dan / atau belum mendapatkan hak dan/ atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing,sebagaimana ditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 di tentukan :A Contracting State shall not be entitled to avail it self

of the presentConvention against other Contracting States except to the extent that it is self bound to apply the convention, Bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan dan Putusan arbitrase dijatunkanserta dan pada saat hubungan hukum jual beli (penandatanganan kontrak)antara Pemohon dengan Termohon, negara Termohon (BVI) belummenerapkan dan/atau mengikatkan diri (meratifikasi) Konvensi New York 1958,maka Termohon tidak dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri ataskonvensi New York 1958 tentang

Bahwa sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini adalah Self Assessmentdimana Wajib Pajak~ diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009:Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah sistem self assessment, yaitu

Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memiliki Kewajibanuntuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang ;3. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak melakukan kewajibannya untukmelakukan pembayaran pajak sendiri namun malah menitipkan uangpembayaran pajak kepada Tergugat. Hal tersebut menunjukkan itikad tidakbaik Penggugat dalam membayar kewajiban perpajakan ;4.

a.Bahwa Turut Tergugat atau aparat di bawahnya tidak pernahmelakukan penagihan pajak kepada Penggugat ;Bahwa proses yang sedang dijalankan oleh Turut Tergugat adalahmelakukan proses penyidikan kepada Wajib Pajak PT KencanaMenggalaprima dimana berdasarkan data perpajakan Penggugatmerupakan salah satu Direktur PT Kencana Menggalaprima ;Bahwa proses penyidikan dilakukan dapat Turut Tergugat jelaskansebagai berikut:1) Bahwa Turut Tergugat jelaskan kembali sistem perpajakan yangberlaku sekarang ini adalah Self

Hal inisesuai dengan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009:"Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakanyang anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang" ;Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan

Nomor 299/PDT/2017/PT SBY2)3)4)5)6)Bahwa dalam sistem Self Assessment Wajib Pajak mempunyaikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang ;Bahwa pada fakta Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima untukTahun Pajak 2007 dan 2008 tidak melaporkan Surat PemberitahuanPajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mass Januari 2007sampai dengan Masa Desember 2008 ;Bahwa karena Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima tidakmelaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak

Oleh karena itu Pemohon Banding melakukanpembetulan SPT PPN Masa Pajak Januari 2009 dengan itikad baik dansuka rela serta sebenarbenarnya dengan kesadaran sendiri, sesuai dengansistem self assessment yang dianut oleh perpajakan di Indonesiasebagaimana telah diterangkan pada bagian Penjelasan UndangUndangNegara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan pada Bagian .

Umum Angka 3 yang berbunyi:Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahanUndangUndang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehinggamasyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya dengan lebih baik;Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban PemohonBanding sebagai

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama;SELF ATURROHMAH binti DIDIK, tanggal lahir 22 April 2004 (umur 16 tahun, 8bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun SumberKokap RT.002 RW. 016 Desa Pringgondani Kecamatan SumberjambeKabupaten Jember;Dengan calon suaminya:hal. 1 dari 10 hal.Salinan Penetapan Nomor 3255/Pdt.P/2020/PA.JrM. ALFIYAN bin MOH.

BAHRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SELF ATURROHMAH binti DIDIK tidak adahubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenalserta telah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 19 tahundianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yangsah;Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yangpada pokoknya perkawinan anak Para Pemohon bernama SELFI ATURROHMAHbinti

Kepada debiturdiingatkan untuk menggunakan KAP yang tercatat diBNI ;e Agar diteliti + dandiinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat dipertanggungjawabkankebenarannya 5e Agar disyaratkansetoran Self Financing berasal dari setoran murni pemegang saham untukkemudian didudukkan sebagai setoran modal dalam akta nota riil perusahaan atauhutang pemegang saham yang diikat oleh aktaaae Agar diteliti dandiverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa Kredit atas performancesusunan pemegang

bertentangan dengan :e Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi danMenengah (IN/023/MAR tgl. 20022006) :e Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :e Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;e Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka RM/PemimpinKelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive RM kemudian mengumpulkandata yang diperlukan (berkaitan dengan debitur/calon debitur maupun pihake Self

Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.Buktibukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam kontrol ataudikuasai Bank, antara lain melalui :(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;(2.2) Akta Pendirian/Perubahan 5(2.3) Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;e Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank wajibmeminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPhTahun Pajak Terakhir dan bertanda terima

Atakana tersebut24telah lunas, setelah pembayaran oleh Pembeli dari dana si Pembeli sendirimaupun dana dari pembiayaan Bank BNI telah direalisasikan untuk pelunasankepada Pembeli ; e Penerima kredit harus menyediakan Self Financing di rekening Penerimakredit dan atau apabila Self Financing tersebut sudah Penerima kredit setor dalambentuk uang muka pembelian maka bukti setoran tersebut harus Penerima kreditserahkan ; e Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukanterdakwa DARUL

Dapat kami jelaskandengan berpijak pada prinsip self regulatory bodies. Dalam sistem HukumAdministrasi Negara kita peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebutdapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.

di daerah untukmenjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapun kebijakan yang dibuatnyaharuslah dilakukan artinya hak uji materiel terhadap peraturanperaturan KPUada pada lembaga tersebut, tidakmutlak harus dimintakan pengujian ke Mahkamah Agung sebagaimana yangPemohon lakukan saat ini ;Secara langsung pembatalan atau pengecualian terhadap penerapanperaturanperaturan KPU ada dalam wewenang dari lembaga itu sendiri.Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yang belum cukupdiatur dalam self

Bahwa seharusnya nama Ayah yang benar yaitu LADAN HAWADI,Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentinganPemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan danmenetapkan sebagai berikut :halaman 1 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.KphMengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa ELIYA SELF!

Kabupaten Kepahiang meminta agarhalaman 6 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Kph Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeritempat domisili Pemohon;Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohonmengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebutdiatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkanmaka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohonsebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemohon ELIYA SELF

menyetujui koreksi Pajak Masukan tersebut, namunmeminta Pajak Masukan tersebut dapat dibebankan ke perhitungan Harga PokokPenjualan dalam SPT PPh Badan dengan alasan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan dapat dibiayakan sebagai Harga Pokok Penjualan;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa menurut Majelis, pelaporan suatu transaksi sebagai Pajak Masukan ataudibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, seharusnya dilakukan oleh WajibPajak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan melalui system self

Divisi Self Employed Mas Market Manado Cq. SEMM(Danamon Simpan Pinjam Self Employed Mas Market) pasarBastiong, berkedudukan di Ternate ;Sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;6. MENTERI KEUANGAN RI Cqg.Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq.KantorWilayah 16 Manado Cq.Kepala Kantor KPKNL, beralamatdijalan Manonutu Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate ;Sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;7. Hi.

November 2003 (bukan 6 November 2004)tidak dikaji oleh Majelis Hakim, padahal Penggugat dalam gugatannyatertanggal 28 September 2005 telah memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk menyatakan bahwaperjanjian kredit tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.Penggugat memohon demikian karena melihat adanya ketidak benarandalam pembuatan perjanjian kredit antara Tergugat II dan Tergugat Vtertanggal 6 November 2003 dan ketidak benaran dalam menerimaobyek perkara dari Show Room Self

No.293 PK/Pdt/2007.Jadi kalau ada surat yang menyatakan bahwa pada tanggal6 November 2003 Tergugat II menerima obyek perkara dari ShowRoom Self Bina Motor sepoerti yang diterangkan pada angka 2.1.2.tersebut diatas, maka hal ini jelas tidak benar dan mustahil bisa terjadi,kecuali hanya rekayasa saja.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaalasanalasan tersebut tidak termasuk alasan permohonan

TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA. TSe

Terhadap RDKUPS yang menyebutkan adanya self financingsebesar20% dari nilai kredit yaitu sebesar Rp.7.507.500.000, (tujuhmiliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidakmempertimbangkan kemampuan KUD Giri Tani dalam membiayaiself financing tersebut, padahal sesuai laporan keuangan yangdisajikan, nilai kas dan setara kas lainnya hanya sejumlahRp.317.405.000, (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima riburupiah) serta nilai piutang usaha Rp.2.015.000.000, (dua miliar limabelas

juta rupiah) yang dimiliki oleh KUD Giri Tani masih tidakmencukupi dana self financing yang harus disediakan sebesarRp.7.507.500.000, (tujuh miliar lima ratus tujuh juta lima ratus riburupiah);7.

tanggal permohonan 20 Februari 2012, tanggal pencairan22 Februari 2012, sebesar Rp.1.079.120.000, (Satu miliar tujuhpuluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudianPutusan Nomor 20/TIPIKOR/2020/PT.BDG, Halaman 10ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1320011650661 atasnama PEPEN EFFENDI.Bahwa pada permohonan pencairan kredit tersebut, terdakwa bersamaRIZAL ZAINAL tidak meneliti kebenaran dokumen persyaratanpermohonan pencairan kredit, padahal pada kenyataannyabuktipengeluaran self

Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan serelahpengeluaran self financing sebesar Rp11,581 juta direalisasikan disertaidengan bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada Bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga denganfasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar dapat dioperasikandengan baik;d.

Masa hakSHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011;Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT.

BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Syahminal,MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Knumas telah memperkaya diri sendirimenyebabkan kerugian keuangan Negara cq. PT.

dandiserahkan kepada Bank;Disposisi faislitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama,dilakukan setelah self financing tertanam seluruhnya dalam bentuk progresfisik bangunan.

No. 2351 K/Pid.Sus/2016Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada;Bahwa fasilitas kredit yang diebrikan oleh PT.

oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self

Komputer Self Acces Student 4 Unit@ Rp. 4.500.000, = Rp. 18.000.000,8. Meja Student 9 Unit @ Rp.750.000. = Rp. 6.750.000,9. Meja Self Acces 2 Unit @ Rp.750.000, =Rp. 1.500.000.10. Meja Master1 Unit @ Rp.1.050.000, = Rp. 1.050.000,11. Kabel Instalasi1 Unit @ Rp. 3.600.000, =Rp. 3.600.000.12. Kursi Guru 1 Unit @ Rp. 1.250.000. =Rp. 1.250.000,13. Kursi Siswa40 Unit @ Rp.200.000, = Rp. 8.000.000.14. Sistem Instalasi Kabel 1 Unit @ =Rp. 2.000.000.Rp.2.000.000,15.

;Bahwa dalam Memorandum Self Employed Mass MarketPT.Bnank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 11 Februari 2010Nomor B. 0494/MM/2010.

Bank Danamon Indonesia Tbk,dan memorandum yang dikeluarkan oleh self Employed Mass MarketPT. Bank Danamon Indonesia Tbk, yang disetujui oleh Vice PresidentDirector dan Micro Business Director PT.

Foto copy tanpa aslinya MEMORANDUM Self Employed Mass MarketPT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Tertanggal 11 Februari 2010 Nomor ;B.0494/MM/0210, Perihal : Permohonan Persetujuan Penalti KPRPegawai Bagi Pegawai Resign, diberi tanda bukti T. 3. ;4. Foto copy sesuai aslinya Perihal : Surat Pengunduran Diri Karyawan atasnama M. Rizal, dengan alasan pribadi Istirahat tertanggal 3 Desember2014, diberi tanda bukti T. 4. ;5. Foto copy tanpa aslinya Perihal : Surat Pemberitahuan kepada M. Rizaldari PT.

Rizal (Penggugat) yakni bahwa apabilapermohonan kredit ini disetujuil, Saya dengan ini memberi kuasa kepada BankDanamon untuk memotong gaji saya setiap bulan guna pembayaran angsuranserta memotong pesangon, merubah status dan suku bunga pinjaman menjadikomersial jika Saya mengundurkan diri dari Bank Danamon, dan juga dalamsalah satu poin, Penggugat menyatakan bahwa saya telah membaca semuapolicy Bank Danamon dan akan mematuhinya ;Menimbang, bahwa didalam Memorandum dari Self Employed MassMarket PT

Kemudian Saksi pergi kesanadan memergoki hubungan intim yang dilakukan antara Terdakwa denganSaksi SELF!

KASIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SELF, yangmana Saksi merupakan bude daripada Saksi SELFI dan tinggalbersebelahan rumah dengan Saksi SELFI; Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUMIYATI bahwa padahari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, sekira pukul 15.00 wib, bertempat dibelakang SD Negeri 1 Widang Dusun Mandungan RT.11 RW.03 DesaWidang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban telah terjadi hubunganintim Terdakwa dengan

NAJWA AULIA NILFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan Saksi SELFI anak yang baik dan pendiam,setiap hari bepergian bersama Saksi dan Saksi YULIA, namun padaHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN TbnTanggal 2 Juli 2019 tersebut, Saksi SELF!

YULIA DWI SEFIYANA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan Saksi SELFI anak yang baik dan pendiam,setiap hari bepergian bersama Saksi dan Saksi NAJWA, namun padaTanggal 2 Juli 2019 tersebut, Saksi SELF!