• (satu) bundel Kontrak nomor : HK.02.03/Bb/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018.
• (satu) bundle Gambar Rencana Kerja PT. Mulia Permai Laksono.
• (tiga) bundle Gambar Kerja Shop Drawing PT. Mulia Permai Laksono.
• (satu) bundle Dokumen Addendum 1 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/413 tanggal 25 Mei 2018.
• 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/675 tanggal 04 September 2018.

• 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018.
• 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1089 tanggal 31 Desember 2018.
• Sertifikat Bulananan MC 1 s/d 8 PT. Mulia Permai Laksono.
• 1 (satu) bundle dokumen Show Cause Meeting (SCM) 1, 2, dan 3 dalam map plastic warna kuning.

• ;

  35)

  Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;

  36)

  Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.

  ;

  45)

  Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.

  ;

  46)

  1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.

  ;

  47)

  1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;

  48)

  Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.

  ;

  51)

  Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.;

  52)

  1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain lainnya.

• 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Nomor: SA.02.03-Av/IX/488 tanggal 17 September 2021. Perihal Teguran Pengusahaan Sumber Daya Air Tanpa Izin.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

• Jakarta, Perihal:Permohonan Pembatalan Sertipikat No. 4925/LebakBulus, Sertipikat No. 4926/Lebak Bulus danSertipikat No. 5303/Lebak Bulus (fotokopi sesualdengan asli);Surat dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor:MP.02.03/27231/I/2020, tanggal 24 Januari 2020,Perihal: Pembatalan Sertipikat No. 4925/LebakBulus, Sertipikat No. 4926/Lebak Bulus danSertipikat No. 5303/Lebak Bulus, kesemuanyatercatat atas nama Nyonya DAMAYANTI (fotokopisesuai dengan asili);Keputusan

  permohonan yang diajukan oleh Ike Dewi Helmi selanjutnyaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telahmelaksanakan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa, Konflik Dan PerkaraNomor: BAP/9/IV/ PM&PP/2019, tanggal 09042019 (vide bukti T4); bahwa atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan tertanggal 19112019, selanjutnya Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor:MP.02.03

• 35)

  Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu

  36)

  Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.

  37)

  Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.

  42)

  Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011.

  43)

  Foto copy surat PPK Nomor:30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.

  44)

  1 (satu) jepitanlembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.

  45)

  Foto copy surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.

  46)

  1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.

  47)

  1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.

  48)

  Foto copy surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.

  51)

  Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.

  52)

  1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain lainnya.

  53)

  1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri: 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,- untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20% kepada PT.

• tidak sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan baik dari segi usahamaupun penghasilan.KTP dan KK yang dipinjam dari anggota terdakwa Beni Siregar disampaikanuntuk tambahan modal agar usahanya maju dan anggotanya tidak kehilanganpekerjaan, setelah kredit terealisasi mereka dijanjikan diberi sejumlah uang.Pihak BRI Agroniaga ada melakukan kunjungan ketempat usaha dan ketempat agunan debitur sebanyak 23 debitur sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 24 Juni2016 berdasarkan Surat Keputusan B.003/DIR.02.03

  Bahwa nama nama debitur yang masuk dalam kelompok Beni Siregar antaralain:Halaman 63 dari 104 PutusanNomor 14/Pid.SusTPK/2019/PT MDNTanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkanSurat Keputusan B.003/DIR.02.03/MSDM/VI/2016, telah dilakukankunjungan ketempat usaha dan ke tempat agunan debitur sebanyak 23debitur, total lokasi agunan yang dikunjungi rencananya terhadap 40SHM, namun ada 25 lokasi SHM yang dikunjungi belum ditemukandimana letak lokasi agunannya, yakni;1.SHM No. 106

• Fotokopi Surat Keterangan Nomor JP.02.03/IIL2 A /16922/2017 yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sardjito, Yogyakarta, selanjutnya diberitanda P9b;c. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan per group instalasi rawat inap atas namaDara Pangling Supraba tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh RumahSakit Umum Dr.Sardjito, Yogyakarta, selanjutnya diberitanda P9c ;10) a. Fotokopi nota pembelian obat di Apotik Mitra tertanggal 9 Maret 2015,selanjutnya diberi tanda P10a;b.

  Sardjito, Yogyakarta;Bukti P9b berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor JP.02.03/IIlL2 A/16922/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sardjito, Yogyakarta;Bukti P9c berupa Fotokopi Rincian Biaya Perawatan per group instalasi rawatinap atas nama Dara Pangling Supraba tertanggal 28 Juli 2015 yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr.

• Berdasarkan surattertanggal 16 Juni 2015 dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian danKemahasiswaan Fakultas llmu Pengetahuan Budaya Universitas IndonesiaNomor 3743/UN2.F7.D2/PDP.01.05.01/2015, perihal Mahasiswa Undur Diriditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan KemahasiswaanUniversitas Indonesia.Surat tertanggal 10 September 2015, Nomor 2436/UN2.R5.2/HKP.02.03/2015a.n.

  Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran KementerianPendidikan dan Kebudayaan Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Nomor. 696/E.E3/M1/2014 tertanggal11 Agustus 2014 Perihal Linieritas Bidang Ilmu BagiDosen;Halaman 42 dari 72 Putusan Perkara Nomor 219/Pdt.G/2017/PN Dpk.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Bukti T.29Bukti T.30Bukti T.31aBukti T.31bBukti T.32Bukti T.33Bukti 1.34Bukti 1.35Bukti T.36Bukti 1.37Bukti 7.38Bukti T.39Bukti T.40Bukti T.41:Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor2436/UN2.R5.2/HKP.02.03

• Fotokopi Surat Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor IP.02.03/55352.71/VI/2020 tertanggal 07 Apil 2020, selanjutnyadiberi tanda T19;10. Fotokopi aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian Agraria & TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda T110;11.

• ;

  35)

  Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;

  36)

  Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.

  ;

  45)

  Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.

  ;

  46)

  1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.

  ;

  47)

  1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;

  48)

  Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.

  ;

  51)

  Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.;

  52)

  1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain lainnya.

• produsendalam hal ini PT PETROKIMIA GRESIK akan menerbitkan DeliveryOrder (DO) dengan dasar DO tersebut distributor mengambil sendiripupuk ke gudang milik PT PETROKIMIA GRESIKK yang berada di KotaBengkulu;Bahwa pada tahun 2014 dan 2015, penyalur pupuk jenis Phonskauntuk wilayah Kecamatan Kepahiang adalah PT PPI berdasarkane Surat Perjanjian jual beli (SPJB) Nomor : 2306/ TU.04.06/ 25/SP/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 untuk penjualan tahun2014;e Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor : 3087/ SA.02.03

• Bahwa Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Riau) telah membatalkan ke 2 (dua) SertipikatHak Milik (SHM) tersebut berdasarkan : Surat Keputusan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau Nomor : 01/SK 14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15Putusan Sela Nomor 106/Pat.G/INV/2020/PN Pbr, halaman 27 dari 38 halaman Januari 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor7029/Kubang Jaya tanggal 4 Juni2015 Seluas 13.330 M?

• (lima ratus kilo gram);Atas Keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapidalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan pula saksiSyahdan,S.ST. dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba berdasarkanSurat Tugas Nomor 904/ST73.02.UP.02.03/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yangmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi Syahdan S&S.

• Saksi URIP BUDIYANTO, A.Ptnh dari Badan Pertanahan Nasionaldengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongantanggal 27 April 2021, Surat Tugas Nomor: 52/ST33.75.MP.02.03/IV/2021, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat tertanda P6 berupa surattanda terima dokumen yang berisi lampiran berupa:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 3375040608480003;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas Pemilik Hak;3.

• Veteran no. 88 Bareng lor, KlatenUtara , Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Agus Riyanto, S,H. berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 05/SKU33.10.100.UP.02.03/1/2019 tanggal 29 Januari 2019,selanjutnya sebagai Terbanding V semula Tergugat IV;Halaman 2 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SMGPengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Surakarta Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal7 Agustus 2019 serta suratsurat yang berhubungan dengan

• Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Alamat JI.Veteran No.88 BarenglorKlaten Utara Kabupaten Klaten 57401;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUHARLAN,SH dkk berdasarkansurat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 Nomor 23SKU33.10.100.UP.02.03/V1//2020;selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;5.

• Kantor Badan Pertanahan Nasional Klaten, beralamat di Jl.Veteran No. 88 Bareng Lor, Desa Bareng Lor, Kecamatan KlatenUtara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaHalaman 1 dari 37 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KInSUTIKNO, S.ST, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor14/SKU33.10.100.UP.02.03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti

• Asli Undangan Pemeriksaan Lapangan Dan Pengukuran BatasBidang Tanah Nomor : 1p.02.03/1084.53.15/Ix/2019, Tanggal 2September 2019 ;5/3. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;574. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;575. Asli Kwitansi Permohonan Sk Pemberian Hak Milik Perorangan,Tanggal 22 Agustus 2019 ;576.

  Niko Naput)) tanggal O06 Mei1996;1188. 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan KabupatenManggarai Barat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22September 2020;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 146 dari halaman3941189. 1 (satu) jepitan Surat dari HAJ! MUH. ABUBAKAR ADAMDJUDJE nomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

  /VII/2019 tentangPemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 tanggal 05Juli 2019;1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan PegawaiPemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat tahun 2019 nomor: 20/SK53.15.KP.02.03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran yang bermaterai Rp 6000.

  Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten ManggaraiBarat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;1 (satu) jepitan Surat dari HAJ! MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJEnomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala BadanPertanahan Nasional Kab.

  Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;1 (Satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten ManggaraiBarat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September2020;1 (Satu) jepitan Surat dari HAJ! MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJEnomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional Kab.

• (Fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Jaminan Penawaran tanggal 18Desember 2017 (Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Perjanjian NomorHK.02.03/TMB01/78/2018, tanggal 08 Februari2018. (Fotokopi sesuai aslinya);Fotokopim Konfirmasi Jaminan Garansi tanggal5 Februari 2018. (Fotokopi dari fotokopi); Putusan Perkara No: 09/G/2018/PTUN.Mdo Halaman 3116. Bukti TIl.Int16 : Fotokopi Keabsahan Jaminan Pelaksanaantanggal 5 Februari 2018. (Fotokopi darifotokopi) ;17.

• melakukan audit pada bulan Desember2014 dengan hasil temuan beberapa dokumen yang diragukankeabsahannya dan ada 41 debitur yang berhubungan dengan MULYONOdimana ditemukan kejanggalan dari kepemilikan jaminan berupa SuratHak Milik (SHM) yang satu sama lain berkaitan dan namanama di tradechecking ada menyebut nama MULYONO.Kemudian Audit melakukan kunjungan ketempat usaha dan ke tempatagunan debitur sebanyak 41 debitur sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 24Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan B.003/DIR.02.03

  beberapa dokumen yang diragukankeabsahannya dan ada 41 debitur yang berhubungan dengan MULYONOdimana ditemukan kejanggalan dari kepemilikan jaminan berupa SuratHalaman 26 dari 80 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT MDNHak Milik (SHM) yang satu sama lain berkaitan dan namanama di tradechecking ada menyebut nama MULYONO.Kemudian Audit melakukan kunjungan ketempat usaha dan ke tempatagunan debitur sebanyak 41 debitur sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 24Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan B.003/DIR.02.03