Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanPemohon dengan S*** bin T*** atas asas tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelistelah mendengar keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga danatau orangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telahsejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tarang atas asas tidakberlaku surutnya Suatu peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukanpernikahan berdasarkan ketentuan Al Quran Surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24dan Pasal 8 sampai 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39sampai Pasal 44 Kompilasi

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanpemohon dengan Bakir Aripa atas asas tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukanpernikahan berdasarkan ketentuan Al Quran Surat

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanPemohon dengan Sainuddin atas asas tidak berlaku surutnya Ssuatu peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/permikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor

Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihHal.9 dari 20 halm.Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Mlgmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tanggaPemohon dengan Termohon sebagai suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)orang saksi Pemohon yakni SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON ,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

olehKasan Munadi untuk menjadi bagian dan Penggugat sebagai anak kandungnyayang sah ;Bahwa niat Kasan Munadi untuk menyerahkan tanah Jalan Krakatausebagai bagian milik Penggugat Sartini Munadi sebagai anak kandung dariKasan Munadi sangat ditentang oleh Tergugat Said Munadi hanya karenaPenggugat telah menikah dengan seorang Kristiani dan Penggugat telahmenjadi penganut iman Kristiani ;Bahwa adapun penyerahan bagian milik Penggugat tersebut masihditunda oleh alm Kasan Munadi adalah untuk menunggu surutnya

Bahwa begitu juga dengan barangbarang dagangan sebagaimanadisebutkan oleh Penggugat pada posita nomor 4 point 3 halaman 2 olehPenggugat tersebut, memang pada perhitungan awalnya pada saatpinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ituditerima, memang benar jumlah bilangannya seperti yang disebutkanPenggugat tersebut, akan tetapi dalam proses berjalannya usaha dagangtersebut, tentu saja ada proses dagang yang naik dan pasang surutnya,dalam dalam keadaan fakta sesungguhnya ternyata

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Saya menyadari dalam berumah tangga pasti adapasang surutnya karena tidak ada manusia yang sempurna (termasuk saya);9.

Benar Tergugat tidak maumengubah pekerjaan Tergugat, tapi usaha Tergugat tidak bangkrut,meskipunusaha tersebut ada pasang surutnya; c.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum,karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yaitupaman Penggugat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dankepribadian kedua belah pihak berperkara serta pasang surutnya perjalananbahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami ister!

Kab.Mlg.berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sebagai Suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)orang saksi Penggugat yakni AMIN ROCHMAN BUDI bin NURSALAM danBUAT bin YASMURI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan mengetahulkeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisanlagi karena para saksi mengetahui

;Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat juga menuntut untukditetapkan mutah sebesar uang sewa sebuah rumah yang dikelola Penggugatuntuk usaha warung yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yangmenceraikan isteri, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan Penggugatselama lebih kurang 17 tahun lamanya, Penggugat dalam keadaan suka danduka menjalani pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya