Ditemukan 1219 data
428 — 150
Bank BPD Aceh Nomor. 5767/DKK.01/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tidak dipenuhi oleh terdakwa selaku pimpinanbank BPD Aceh cabang Lhokseumawe adalah syarat pont 2.1 yaitu fasilitas kredit tidakdianggarkan pengembaliannya dalam APBD Perubahan Kab. Aceh Utara tahun 2009, dansyarat 2.2, yaitu tidak ada surat kuasa khusus atau berupa cek/bilyet giro dari Pemda Acehutara;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dianggarkan pengembalian kredit oleh DPRDKab.
61 — 2
sertifikat 215 m2 dan obyek sengketa 197 m2 sehingga dapat dinyatakansertifikat tersebut adalah cacat hukumdan dapat dibatalkan.Sedangkan posita (point 6) dan posita (point 7) sangat keliru hanya mengada ada saja karenatahun 1987 Almarhum Abdul Kadir Suratinoyo tidak pernah mengambil kredit di BankPembangunan Sulut hanya ada ditahun 1986 kakak tergugat I Almarhum Iwan Suratinoyo itu punatas Kuasa Ibunda Hawa Lapian, Almarhum Istri dari Abdul Kadir Suratinoyo, maka apa yangdidalilkan dalam posita pont
80 — 54
Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada pont 15 gugatan yang menyatakanperbuatan Tergugat yang membangun restaurant di area taman adalah perbuatanhukum, karena Vegas Restaurant didirikan pada tempat yang telah disediakan olehTergugat It selaku PPRS Sementara pada unit OG17, OG1 Garend, OGB (Void) TehBellagio Residence dan oleh karenanya Vegas Restaurant dalam menjalankan usahanyatidak melakukan perbuatan melawan hukum ;10.
288 — 130
Jadi bukanTergugat yang tidak mau mengirimkan IDO sebanyak 2000 KL tersebuttetapi yang terjadi adalah Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak dapatmenjamin bahwa pengiriman kedua akan aman dan akan diterima olehTurut Tergugat juga untuk pengiriman selanjutnya.35.Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada halaman 4 pont 12 yang menyatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian kerja sama atau CooperationAgreement tertanggal 12 Agustus
Jadi bukanTergugat yang tidak mau mengirimkan IDO sebanyak 2000 KL tersebuttetapi yang terjadi adalah Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak dapatmenjamin bahwa pengiriman kedua akan aman dan akan diterima olehTurut Tergugat juga untuk pengiriman selanjutnya.Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada halaman 4 pont 12 yang menyatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian kerja sama atau CooperationAgreement tertanggal 12 Agustus 2011
1.PENGKI SUMARDI, SH
2.ANNISA RATNA KINANTI, S.H
Terdakwa:
1.SUTAMSIR Pgl TAMSIR Bin SURAHMAT
2.SYAFRINAL Pgl INAL Bin NIBUS
75 — 16
Dan bila point D dan pont E telah menyatu maka kemudianditerbitkan sertifikat oleh BPN.Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah di lapangandilakukan prosedur ketentuan dalam melakukan atau menjalankankegiatan program redist tersebut.Bahwa saksi menerangkan untuk program redist tersebut tidak dibebanibiaya atau gratis.Bahwa saksi menerangkan kuota untuk program redist di Nagari SungaiSirah adalah sebanyak 300 (tiga ratus) persil.Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pnn Bahwa saksi
41 — 24
., padahal jelas Para PENGGUGATmenyatakan sertifikat tersebut adalah milik PENGGUGAT , jadiseharusnya PENGGUGAT lah yang mengajukan pinjaman kredit, bukanhanya sekedar memberikan persetujuan ;Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil Para PENGGUGAT tersebutadalah dalil yan sangat mengadaada, maka dalil Para PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau seidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada pont no.15 halaman 8 adalah dalilyang tidak benat dan mengadaada, karena
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Termohon:
Mansurya Manik
222 — 113
sebagai Badan Publik di dalam sengketainformasi,;Menimbang, bahwa Mansurya Manik selaku Pemohon informasi sekarangtermohon keberatan ingin meminta data siswa kelas X SMA Negeri tahun ajaran2019/2020 yang didaftarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat SMA Negeriyang terdiri dari:SMA Negeri se Kota Bandung;SMA Negeri se Kota Cimahi;SMA Negeri se Kota Bekasi;SMA Negeri se Kota Depok;SMA Negeri se Kota Cirebon;SMA Negeri Sse Kota Bogor;SMA Negeri se Kabupaten Bandung;SMA Negeri se Kabupaten Bekasi;pont
596 — 520
Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pont 1 :Bahwa berdasarkan Putusan Landraad Amboina Nomor: 43/1899, tanggal 11Oktober 1899 dalam sengketa antara ELIZA SOPLANIT dan BERNADUSSOPLANIT selaku Penggugat Melawan PETRUS TALAKUA anak dariLAMBERT TALAKUA adalah moyang dari TergugatVIIl dan berhak atasDusun Lopulari, Karena keputusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum tetap (kracht van Gewijsde) yang berati putusan sudah pasti, tidakbisa diubah sebagaimana dtmaksud dalam asas hukum Litis Finiri
Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pont 2 :Bahwa dalil gugatan Penggugat poinl 2 adalah dalil tanpa dasar dan terlalumengada ada dan sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat PutusanLandraad Amboina Nomor : 43/1899, tanggal 11 Oktober 1899, karena diatasDusun Lopulari yang telah diklaim oleh Penggugat seolaholah adalah milikPenggugat, dan telah dijad obyek sengketa oleh Penggugat untukmenggugat TergugatVIIl adalah diatas Dusun milik TergugatVIIl sendiri,maka untuk itu dalil demikian patutlah
Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pont 13, 14,15,16 dan Point17; Bahwa Penggugat telah membuat kesimpulan tanpa memiliki dasarhukum, demikian pula dengan kesepakatan yang dikehendaki Penggugatdalam dalil gugatannya atas obyek sengketa, memberi kesan adanyapemaksaan kehendak oleh Penggugat yang sangat bertentangan denganhukum diatas Hak milik orang lain;Halaman 62 dari 180 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Amb Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki hak atas obyeksengketa dan tidak
163 — 71
Bahwa termohon menolak dengan tegas uraian HJBUNGAN HUKUMdari pemohon pada halaman 2 point 1, 3 kecuali pont 2 karena prosesHalaman 18 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfmpenangkapan dan penahanan pemohon oleh termohon sudah sesuaidengan Hukum Acara Pidana yang berlaku (sesuai dengan KUHAP)B.
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah pengajuan tersebut pada pont 1 (satu) pihak ke II (Kedua)melakukan pemeriksaan di lapangan dan hasilnya dicantumkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan. Selanjutnya pihak ke (Kesatu) menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dansejak saat itu masa pemeliharaan mulai berlaku ;3.
221 — 56
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TANGERANGyang memeriksa pokok perkaraAdapun dasar hukum dan alasan TERGUGAT HI, TERGUGAT IV, TERGUGAT V.mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut adalah sebagai berikut :1Bahwa kami Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V,setelah kami mempelejajari Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada point 49, pont 50,point 51, point 52, halaman 27 dan point 58
50 — 18
Menyatakan barang bukti pont dst poin 8 terlapir dikembalikan kepada yangberhak ;5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terhadap TerdakwaAJAT SUDRAJAT Bin SUKANDI ;6.
44 — 8
Menyatakan barang bukti pont dst poin 8 terlapir dikembalikan kepada yangberhak ;5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terhadap TerdakwaAJAT SUDRAJAT Bin SUKANDI ;6.
111 — 33
Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pont (4), bahwa Kantor AgrariaKabupaten Luwu sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur telahmensertifikatkan obyek sengketa dan melahirkan SHM No. 679 Tahun 1983 DesaTarengge seluas 2,5 Ha atas nama Hj. Haniah dan SHM No. 680 Tahun 1983Desa Tarengge seluas 2,5 Ha atas nama Surahman Hafid (Penggugat). Adalahtidak benar dan berdasar hukum.
124 — 42
pihak Tergugat danTergugat Il serta Turut Tergugat tidak membantahnya, maka Majelis dapatmenerima bukti tersebut, serta pihak para Penggugat telah mengadakan perjanjiankredit dengan Turut Tergugat sebagaimana bukti TT1, TT7, TT11, TT17, TT22,TT26, TT31, TT35, TT40, TT52, TT59;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya yaitu apakahpara pihak Penggugat telah menerima mobil sesuai dengan transaksi jual belliantara Para Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat pont
Terbanding/Penggugat : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk
92 — 44
barang/benda yang tersangkut dalamtindak pidana cukai (vide pasal 62 ayat (1), (2) dan (3) undangUndangHalaman 29 dari 55 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT PDG15.16.Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai) tidak dapat dirampas untuk Negara,bahkan Pelawan yang telah keliru memahami dan menafsirkan maksudpasal 28G ayat (1), 28H ayat (4)UUD 1945, pasal 574 KUHPerdata danprinsip Due Process Of Law serta kaidah hukum dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI tersebut;Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada pont
41 — 202
Penggugat hanyalah dengan cara diajukanusulan oleh Tergugat Il dalam rancangan Perda tentang APBD atau APBDPerubahan tahun anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam tahunanggaran yang berjalan;Menimbang, bahwa terhadap petitum Petitum Penggugat point ke6mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau sertamerta meskipun ada uoaya banding maupun kasasi ( uitvoeerbaar bij vooraad), olehkarena tidak memenhuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR makapetitum pont
ke6 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke7 agarmenghukum Tergugat 1 dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa/dwangsomsejumlah Rp.5.000.000, ( Lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusanperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan perkara inidilaksanakan , oleh putusan ini berupa hukuman untuk membayar sejumlah uangmaka peritum poin ke 7 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pont ke 8 agarmemerintahkan kepada para
105 — 13
Seperti yang telah Para Tergugat Uraikan di atas, Terhadap objekyang di dalilkan Penggugat dalam Dalil repliknya Pont 6, itu merupakanHarta Pribadi Tergugat 1, yang mana terhadap Objek tersebut, Tergugat 1dapatkan setelah M. SALEH HASBALLAH meninggal, dan semua itu darihasil usaha jerih payah Tergugat 1 sendiri.
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
395 — 214
Penjatunan Hukuman Disiplin angka 3 huruf, pont 1 mengatur bahwa untuk jenis hukuman disiplin berupaPembebasan dari Jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebutdalam anak lampiran IO Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur klarifikasi urusan pemerintah sebagai berikut:Pasal 9;(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
ABDULLAH PELU
Tergugat:
1.Hi. ALI SLAMAT
2.MUHAMAD SALEH SLAMAT
3.SANIRI NEGERI HITU MESSING
111 — 74
Tergugat (II) dikarenakan tanggal 29 Juni 2017 SudahAda Surat Keputusan oleh Tergugat III nomor 03/KBSNHM/VI/2017 TentangPenetapan Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Hltumessing KecamatanLeihitu Kabupaten Maluku Tengah, Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keterlambatan memasukan nama calonadalah Penggugat sendiri dan bukan kesalahan Tergugat III;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita point13 (tiga belas telah dibantah oleh Para Tergugat dengan jawaban pont