Foto Copy ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atas namaHUSIN TEFRUAM Nomor 188.4/531, yang di beri tanda bukti P.3 ;4.Foto Copy ljazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2007/2008atas nama Husin Tefruam dengan nomor induk 161, yang di beri tanda buktiP.4 ;5.

keterangan Para Saksi yangbersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalahPenetapan Nomor: 14/Pdt.P/2019/PN Kmn Halaman 5 dari 8 Himtanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis 12 Nopember1993 menjadi tanggal 21 Desember 1992;Menimbang, bahwa berdasarkan ljazah SD, SMP dan SMU atas namaPemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 21 Desember 1992 (Vide P.3yang berupa foto copy ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atasnama HUSIN TEFRUAM Nomor 188.4

Pertama tahun pelajaran 2007/2008 atas nama HusinTefruam dengan nomor induk 161 dan P.5 yang berupa foto copy IjazahSekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2010/2011 atas nama Husin Tefruamdengan nomor induk 4207)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yangbersesuaian dapat diketahui Pemohon lahir tanggal 21 Desember 1992;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang berupa foto copydan P.3 yang berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005atas nama HUSIN TEFRUAM Nomor 188.4

Supriyadi (Kaling), Muhtasi (Kaling),Sutrisno (Ketua RT), Sudarmin (Ketua RT), Sarto (KetuaRT) ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010 tanggal 20 September 2010 tersebut tugasTim Penjualan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan SemawungKembaran adalah sebagai berikut :a. Melaporkan hasil pelaksanaan penjualan sewa eks tanah bengkokKelurahan Semawung Kembaran tahun 2010/ 2011, kepada Lurah ;b.

Supriyadi (Kaling), Muhtasi (Kaling),Sutrisno (Ketua RT), Sudarmin (Ketua RT), Sarto (KetuaRT) ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010, tanggal 20 September 2010, tersebut tugasTim Penjualan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan SemawungKembaran adalah sebagai berikut :a. Melaporkan hasil pelaksanaan penjualan sewa eks tanah bengkokKelurahan Semawung Kembaran tahun 2010/ 2011, kepada Lurah ;b.

Mudji, Msi ;Bahwa tujuan audit/ pemeriksaan untuk menelusuri/ menyelidiki atasadauan dari masyarakat kelurahan Semawung Kembaran, apakah benartelah terjadi penyalahgunaan keuangan hasil lelang eks tanah bengkokKelurahan Semawaung Kembaran ;Bahwa datadata yang digunakan dalam melakukan audit yaitu := Surat Keputusan Kepala Lurah Nomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010, tanggal20 September 2010 tentang Pembentukan Tim lelang sewa eks tanahBengkok Kel.

Purworejo ;40Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010 tanggal 20 September 2010, telah dibentukPanitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :Ketua : Setiyanto Adi Widodo. (Kalur) ;Sekretaris : Eko Setiyono, S.IP. (Seklur) ;Bendahara 1 : Sundari (Kasi Pemberdayaan) ;Bendahara 2 : Puji Lestari (Kasi Kesra) ;Anggota : Heru Riyadi (Kasi pemerintahan), BambangSW, SE.

Purworejo telahmengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ X/ 2010, tanggal 20 September 2010 tentangPembentukan Tim Penjualan Sewa Eks Tanah Bengkok KelurahanSemawung Kembaran Musim Tanam Tahun 2010/2011 dengan ketuaSETIYATNO ADI WIDODO (terdakwa sendiri selaku Lurah) danBendahara Sundari ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010, tanggal 20 September 2010 tersebut TimPenjualan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan

Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkanterkait dengan gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT WanaKencana Sejati Unit Il terhadap Keputusan Bupati HalmaheraTimur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28November 2007. Adapun Amar Putusan perkara ini dapat dilihatdalam tabel dibawah ini; PERKARA NOMOR : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 JULI 2008PENGGUGAT :1. PT WANA KENCANA SEJATI ( PENGGUGAT 1!)2.

Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati HalmaheraTimur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin KuasaPertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMATAMBANG terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan,Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;5.

Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG No.188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 danPemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan WesileSelatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;AMAR PUTUSAN :MENGADILIA.

Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG 38 (Tergugat II Intervensi I);d. Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG(Tergugat II Intervensi I);3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amatlah jelasbahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera TimurNomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 yangdiberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti UtamaTambang) adalah sah dan berdasar hukum;36.

Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0340 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117525.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2793/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 04 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Februari 2017 Nomor973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp19.806.462.144,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a

Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Air Permukaan973/1501 tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113371.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016 dan;4.

Putusan Nomor 2791/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peinjauan Kemaballidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000

SKPDPAP 973/0582, dan oleh karena itu kami mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/00582 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari2016 Nomor 973/0582/DISPENDA tanggal 7 April 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1Juni 2016; dan4.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4

Kontrak 027/01/SET/2015 tanggal 07 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;

rupiah) sebagaimana tertuangdalam DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran2015 nomor: 1.03.03.00.5.2 bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesarRp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan uraian untuk kegiatansebagai berikut:O Belanja Modal Pengadaan Solar Cell Pembangunan danPengadaan Solar Cell 1 Paket harga Rp.8.000.000.000,00 ( delapanmilyar rupiah); Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi MARDILES KIKISEMBAY,S.STP,M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4

Bupati Kabupaten Sarmi yakni:= Nomor: 188.4/11/BUP/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentangPembentukkan Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Solar CellKabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagai berikut: Ketua Panitia Pengadaan : HAROLD J.SENIS; Sekretaris Pengadaan : RISMA UDUAS, SH Anggota: EDITHA SEFA, SE.

,M.Si, GUSTAF SOUMELENA, SH,FRENGKY MOTTY;" Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4/12/TAHUN/2015, Tanggal 5Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaanpada Sekertariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2015 denganSsusunan sebagai berikut: Ketua Herfin. m. Sirem, SH.,MH,SekretarisYuliana Borom, A. Md,S.Sos, Anggota ZULKIFLI R.YAAS,Amd.Tek, M.

/10/TAHUN /2015 tanggal 5 Maret 2015selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan saksi Drs.PEKPEKAI VIKTOR,M.SI selakuPlt.Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi dan Pengguna Anggaran, saksiDrs.PEKPEKAI VIKTOR,M.Si mengeluarkan Surat Keputusan tentangPembentukan Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Solar Cell TahunAnggaran 2015 An.Bupati Kabupaten Sarmi yakni :" Nomor: 188.4/11/BUP/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentangPembentukkan Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Solar CellKabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2015

dengan susunan sebagaiberikut, Ketua Panitia Pengadaan HAROLD J.SENIS, SekretarisPengadaan, RISMA UDUAS,SH, Anggota yaitu EDITHASEFA,SE,M.Si, GUSTAF SOUMELENA,SH, FRENGKY MOTTY;" Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.4/12/TAHUN/2015, Tanggal5 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa HasilPekerjaan pada Sekertariat Daerah Kabupaten SarmiTahun Anggaran2015 dengan susunan sebagai berikut, KetuaHerfin.m.Sirem,SH.

/02/PJGM/DPU/2007 tanggal 1 Maret 2007, Nomor : 188.4/106/PJGM/DPU/2008tanggal 9 Januari 2008 dan Surat Perintah Tugas dari Kabid Bina Marga Dinas PU PropinsiBengkulu Nomor : 800/039/B.IV/DPU/2009 tanggal 2 Maret 2010, dan terdakwa IV.

No.106/Pid.2011/PT.BKL96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.461 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal13 Januari 2008.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatangantung muara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /134/PJGM/DPU/2009, tanggal O8 April 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan

pembangunan jembatangantung muara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/142/PJGM/DPU/2009, tanggal O6 Mei 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatangantung muara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /143/PJGM/DPU/2009, tanggal 25 Mei 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatangantung muara Il.2 (dua) lembar asli surat keterangan yang di buat oleh PPTK An.ASYARI, BE, tertanggal

/1804/PJGM/DPU/ 08, tanggal 06Oktober 2008.1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/186/PJGM/DPU/08, tanggal 06Oktober 2008.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan LapanganPembangunan Jembatan gantung Muara II Bengkulu.1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal 13Januari 2008.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantungmuara

Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /134/PJGM/DPU/2009, tanggal O08 April 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantungmuara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/142/PJGM/DPU/2009, tanggal O6 Mei 2009, perihal teguranHal 63 dari 78 hal Pidana.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79860/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Mei 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/63/Tahun 2015tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4

Putusan Nomor 333/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1010/Dispenda tanggal 4 Mei 2015 untuk Masa Pajak April2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/224/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Il. 1 / 188.4 / VII / 2004 yangberalamat di JIn. Flamboyan No 12 Rt Il RW Krajan , Kel. Banyubiru, Kec.Banyubiru, Kab. Semarang dan/atau menetapkan sita jaminan terhadapHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 36/Padt.G/2019/PN Unrharta harta milik tergugat sebagai jaminan agar tanggung jawab koperasiterhadap penggugat bisa terselesaikan;Berdasarkan pada alasan alasan tersebut diatas, perkenankanlahPENGGUGAT memohon kepada Yth.

Il. 1 / 188.4 / VII / 2004 yang beralamat di JIn.Flamboyan No 12 Rt Il RW I Krajan , Kel. Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab.Semarang dan/atau menetapkan sita jaminan terhadap harta harta miliktergugat sebagai jaminan agar tanggung jawab koperasi terhadap penggugatbisa terselesaikan yaitu tanggung jawabnya yang berupa mengembalikan danaDeposito + laba milik Penggugat serta uang tabungan milik Penggugat yang diKSU Cemara Buawana yang berkedudukan di Banyubiru Kab.

Il. 1 / 188.4 / VII / 2004 yang beralamat di JIn. FlamboyanNo 12 Rt Il RW Krajan , Kel. Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarangsebesar Rp. 92. 100.000 ( sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji ( Wanprestasi ) karenatidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan antarapenggugat dan tergugat;4.

Il. 1 / 188.4/ Vil / 2004 yang beralamat di JI. Flamboyan 12 Rt Il Rw Krajan , Kel.Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang dan kemudian dapat di lelangoleh Lembaga lelang yang hasil lelang untuk menutupi seluruh TanggungHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Padt.G/2019/PN Unrjawab Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 92. 100.000(sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah );5.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan Konsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No. 188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tgl 30 Januari 2009 atas nama syarifudin molangga ; 4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/Dikdas/2009 bulan Pebruari 2009 ; 5.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 ; 6. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPM-SMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;7.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlah raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan KonsultanManajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melaluiPerluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No.188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tgl 30 Januari 2009 atas namaSyarifudin Molangga ;4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah ragaPropinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanSubsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12 Dulupi danSMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/Dikdas/2009bulan Pebruari 2009 ;5.

Boalemosesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi GorontaloNomor : 188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009pada Proyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di DesaTangga Barito Kec. Dulupi Kab.

., beserta Lampiran Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentangPengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksana AnggaranDana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan danKetransmigrasian Tahun 2013.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program PembangunanKawasan

RahmatFajri, M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, KonstriuksiDan Jasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.

Rahmat Fajri,M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/02/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan ProgramPembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran2013 tanggal Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa PenggunaAnggaran Drs.

RahmatFajri, M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konstriuksi DanJasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013,ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.

., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KegiatanProgram Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor:188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten BangkaBarat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan TransmigrasiPada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Si BIN NAZARUDDIN dalamjabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat sekaligus sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor :188.4/39/1.13.01/2013 tanpa tanggal bulan April 2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03

/812/DPKKPS/X/2008 tanggal 03 Oktober 2008 Tentang PerubahanPertama Atas Keputusan Kepala Dinas Perkebunan DanKehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/477/DPKKPS/VIIV2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPk),Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas PerkebunanKehutanan Kabupaten Kapuas beserta lampiran.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/881/DKPHal. 37 dari 69 Hal.

Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK192.193.194.195.196.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Kapuas Nomor : 188.4/812/DPKKPS/X/2008 tanggal 03Oktober 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KepalaDinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor :188.4/477/DPKKPS/VII/2008 Tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan PembantuPejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan

Dinas Perkebunandan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/878/DKPKPS/6/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasidan Pelaksana / Kelompok Tani Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan (Reboisasi dan Penghijauan) Sumber Dana DBH SDADRKabupaten Kapuas Tahun 2008 beserta lampiran.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunandan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/DKP/KPS/I/2009tanggal Febuari 2009 Tentang Penetapan Pejabat dan UaraianTugas Pengguna Anggaran/Barang

Tahun 2009 besertalampiran.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/1603/DKPKPS/6.3/XV/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang PenetapanLokasi dan Pelaksana Kegiatan Budidaya Lebah Madu Sumber DanaBagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDADR)Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Tahun 2009beserta lampiran.1 (satu) lembar fotokopi Memo tulisan tangan dari Kepala DinasPerkebunan dan Kehutanan Kab.

Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak AirPermukaan 973/0948 tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2087/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25 November 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016 Nomor973

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURARAHMAN, Cs.SH.Msi (Copy).; 19.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentangPenunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada KantorDinas Pertanian Kab.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.

Sampang nomor :188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan danpengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor DinasPertanian Kab.

Bahwa KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) yang menjadiobjek sengketa adalah :Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa MorompaitongaNomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.3.

Mewajibkan Tergugat Kepala Desa Morompaitonga untukmencabut Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga yaitu SuratPemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa MorompaitongaNomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.4.

Dalam EksepsiBahwa setelah mencermati Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugattanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya mempersoalkan Surat KeputusanKepala Desa Morompaitonga Nomor: 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat DesaMorompaitonga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali sepanjang lampirandengan atas nama 1). Lian Sari Amka mayo, 2). Hj. Rosdiana Pombala, 3).Sarman Samir, 4).

Gugatan Penggugat Kabur (Error In Objecto)Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat keputusanNomor: 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Kec.Menui Kepulauan Kab.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Mahfudin yangmerupakan Ketua BPD Desa Morompaitonga, menjelaskan menerima objeksengketa, yakni Surat Kepala Desa Morompaitonga Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020tanggal 17 Februari 2020.

Putusan Nomor 359 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107557.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016,tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesiaatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA, Tanggal 7 April 2016, juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2Juni 2016; dan,4.

Putusan Nomor 359 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Maret