Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS
43 — 27
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN PANDANGAN 02 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan/atau
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
1.ST.ROSDIANAH, SH
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
DANDI BIN BURAHIN
51 — 18
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
50 — 57
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
YONDRA Bin SYAMSUDIN
95 — 13
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 11-04-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
TRIMURIANI MT.L,SH
Terdakwa:
5.ALI KADIR
6.BOBY
7.REYNALDI
8.ANDRI
71 — 6
  • Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengantanggal 12 Mei 2018;Memperhatikan, Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI No.45 tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan Terdakwa
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 218/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SUCIPTO, SH
Terbanding/Terdakwa : TARIS bin KARNO
65 — 35
  • SRI INDAH DUA PUTRI Panjang 11. 40 M, lebar 4.55 M, mesin mitsubishi100 PK.Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai jumlah awak kapal16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda dan kawankawan.Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan joPeraturan Menteri
    Register Perkara: PDM Ill 38 / Ciro / 05 / 2017 tanggal 03 Juli 2017Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TARIS BIN KARNO, terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja telahberlayar dengan menggunakan kapal perikanan, dengan tidak memiliki Suratiin berlayar kapal perikanan yang sah atau surat persetujuan berlayar yangsah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 98UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan
    harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Memperhatikan, Pasal 98 UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Jth
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DHIKA SAVANA, S.H.M.H.,
Terdakwa:
1.SAMSUAR BIN NURDIN
2.BANTASYAH BIN NURDIN
54 — 21
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 434/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
SOPYAN Bin ARSYAD
25 — 7
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN SDA
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
PARTONO
64 — 22
  • Pasal 26 Ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
    wilayah batam, tempatdilakukannya kejahatan tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Indonesia, dengan demikian telah terpenuhi sub unsur "wilayahpengelolaan perikanan Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, makaperbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Syaichon dan saksiSukardi untuk mengirimkan koper yang berisi benih lobster merupakanperbuatan melakukan usaha di bidang pengangkutan ikan yang dimaksuddalam Pasal 92 Undangundang Nomor 31 tahun 2004
    Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 02-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
WILDAN Bin SURIANI
57 — 13
  • terdakwa WILDAN Bin SURIANI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan sepat berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh)ekor, ikan papuyu sejumlah sekitar 15 (lima belas) ekor kurang lebih 3 kgsedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa peroleh dari temanterdakwa yang bernama AMAT yang beralamatkan di Kecamatan danaupanggang kabupaten HSU, dan terdakwa mengetahui kalau menangkapikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semula.Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan sepat berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh)ekor, ikan papuyu sejumlah sekitar 15 (lima belas) ekor kurang lebih 3 kgsedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa peroleh dari temanterdakwa yang bernama AMAT yang beralamatkan di Kecamatan danaupanggang kabupaten HSU, dan terdakwa mengetahui kalau menangkapikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Pasal 85 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 ataukedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undangundang Nomor 31Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN KgnTahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dalwaanaternatif maka Majelis Hakim langsung memilin dakwaan pertama yaitu Pasal84 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    undang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 13-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI
2.MUHAMMAD DONI SETIAWAN
10 — 13
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 21-09-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.IWAN WINARSO, SH.,M.Hum
2.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
3.AGUS DARMAWIJAYA, SH
Terdakwa:
HAIRON
46 — 8
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
M. Yusuf. R. SH
Terdakwa:
Abu Bakar Bin Daeng Tapa
104 — 8
  • (Perikanan)wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapatmerugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan danatau lingkungannya sebagaimana diatur dalam: Pasal 84 UndangUndang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimanadalam dakwaan tunggal;2.
    (Perikanan)nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karangmeminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantai.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal84 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentangperikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah
    Setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Perikanan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukumsebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapatdimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dalamhal ini menunjuk pada siapa
    (Perikanan)dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan diuraikan bahwa penggunaanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarianSumber daya ikan dan
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH
Terdakwa:
YUSUF Bin ALIMUDDIN
26 — 12
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seinenets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN kKdiPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 2004
    Sultradengan menggunakan kapal Patroli KP XX 2004;Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kapal Jolor Tanpa nama warnahijau putih, saksi menemukan dugaan tindak pidana Perikanan = yaitukapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih melakukan penangkapan ikanmenggunakan jaring trawl atau menggunakan alat penangkapan ikan danatau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yangditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratanatau standar yang ditetapkan; Bahwa dari keterangan
    tentang perikanan danUU RI No. 7 tahun 2016 tentang tentang perlindungan danpemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garammelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls yang dilarangberdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diwilayah pengolaan perikanan Republik Indonesia yang melanggarketentuan pasal 9 UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 tahun 2004 tentang perikanan
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 06-06-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 12 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : AJI SUKARTAJI, SH.
Terbanding/Terdakwa : SOPYAN MAULANA alias IYAN bin AMAR alm
101 — 50
  • Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan benih lobstertersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan IlmuPengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari DinasKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau InstansiPemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untukhal tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Bahwa perbuatan terdakwa yang ikut membantu bertujuan akanmemperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengankepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenangmengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No.45 Tahun 2009 tentang
    mengadakan,mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dariDinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atauInstansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkanpenjinan untuk hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
MAMMANG Bin H SARIFUDDIN
32 — 8
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan olehNelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    lebih lanjut.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Sus/2019/PN.kKditentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 25-05-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjt
Tanggal 9 Juni 2023 — Penuntut Umum:
PARAS SETIO,S.H.,M.H.,Li
Terdakwa:
1.SAFRI AGUS WIBOWO Alias SAFRI Bin SAMSUDIN (Alm)
2.HERMANSYAH Bin MANGSIR PANJAITAN Alm
87 — 12
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 05-03-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PN BANTUL Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Btl
Tanggal 27 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Andri Dewi Astuty, SH
2.Meladissa Arwasari, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FATKHURROHMAN Bin MARYOTO
24 — 40
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 26-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 71/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RENDI WINATA,SH
Terbanding/Terdakwa : SABIRIN bin H.ISMAIL
50 — 17
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARPANDI Alias Pandi Bin ROJALI Alm
79 — 40
  • Bahwa Lobster dapat dikategorikan jenis ikan berdasarkan Depperik (2003), Sumber daya ikan adalah semua Jenis ikan termasuk biota perairan ain (pisces, crustae, mollusca, colenterata, amphibila, reptilian, mamalia)berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananan.
    No.31 tahun 2004 tentangPerikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
    Suanto aliasAlay selaku pemiliknya benih lobster yang memerintahkan kepada Arpandidan Arwlison untuk diangkut dengan menggunakan mobil Innova sebagai18.032 ekor yang diambil dari Kabupaten Kaur menuju ke Jambi dapatdikatagorikan telah melakukan kejahatan dimaksud pasal 88 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2004 tentangPerikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
    daya ikan, dan/atau sumberdaya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan Teks dari pasal 88 juncto pasal 16 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanantersebut diatas, maka dapat ditarikan unsurunsurnya sebagaiberikut dibawahini:1.
    Arpandidan Arwilson yang mengangkut benih lobster sebanyak 18.032 ekor dariKabupaten Kaur menuju Jambi dapat dikatagorikan telah turut serta melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 88 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan PermenKelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.56/PERMENKP/2016 tentanglarangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster, sedangkan sdr.