Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN POSO Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 13 Desember 2022 — Penuntut Umum:
La Ode Muhammad Nuzul, SH.
Terdakwa:
RUSLIN SADO alias SADO
48 — 18
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 27-09-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN POSO Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Mugyadi, SH.
Terdakwa:
1.ADI FAJAR
2.BARMO BIN USMAN
3.RAHMAT S. SULING BIN SARPIN
4.FADLI SARPIN BIN SARPIN
5.ARYADI FAJAR BIN FAJAR
6.RUDI
19 — 9
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 30-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sbw
Tanggal 19 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
2.IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
3.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
4.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
Terdakwa:
1.MARDIANTO Alias ABIT
2.YOKI PUTRA Alias OKI
5 — 4
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Lgs
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
121 — 0

  • Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
33 — 14
  • Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
    Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
    Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
    22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 07-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Vendy Trilaksono, S.H.
5.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
1.DAMIN alias DAMIN
2.ALDI RYADIN alias ALDI
3.MUSTAMIN alias TAMIN
4.RUSTAM alias RUSTAM
5.TAJUDIN alias TAJUDIN
6.RUSTAN alias RUSTAN
94 — 60
  • diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta perbuatan yang dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu) penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dan diancam Pldana dalam Pasal 85 Jopasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004
    NTT, merekaterdakwa ditemukan dan diperiksa oleh saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU AliasADI dan temantemannya.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaHalaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjtelah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut
    RUSTAN AliasRUSTAN) dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkanunsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidanaHalaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjdalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur unsur lainnyadari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara RepublikIndonesia; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwayang dimaksud dengan alat
    bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasukdiantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan dalam unsur kedua dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum
Register : 15-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kot
Tanggal 7 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Andi Purnomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.DADANG PRAYOGA Bin KHABUDDIN.
2.SUBIAN JAMIN Bin BUSTAMI
3.SUPENDI Bin MISRO.
64 — 33
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI SH
Terdakwa:
WAGIMAN Bin NYAMAN Alm
39 — 16
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BARABAI Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
JUHDI Bin BASRAN
37 — 22
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 26/PID/2013/PT AMB
Tanggal 19 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : VICTOR MAILOA, SH
Terbanding/Terdakwa : JALALIN BIN LAHASENG
55 — 21
  • Eviuta Jaya GT 27 untuk mengangkat jankarkemudian melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan Saumlaki dan akhirnya ditangkap ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimaan diatur dan diancam pidana dalam pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Reg. Perk.
    Menyatakan Terdakwa JALAIN BIN LAHASENG Alias MURE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana perikanan sebagaimana dakwaan pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Hal 3 dari 9 Hal Put.
    Evita Jaya GT 27 tersebut tidak dilengkapi dengansuratsurat secara lengkap dan memang seharusnya apabila suratsurat tersebut masaberlakunya sudah habis maka pemilik kapal haruslah memperbaharui kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan kapal tersebut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI no. 31 tahun 2004,tentang Perikanan, dan pasal 76 a Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 2004, tentang Perikanan, di dalam penjelasannya tidak pernahditemukan
    atas, maka putusanpengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk biaya perkara tingkatbanding sebersar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat pasal 93 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun2004 tentang Perikaan sebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun2009, pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004
    tentang Perikaan dan pasal76 (a) UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 2004 tentang perikanan, pasal 197 KUHAP (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;Hal 8 dari 9 Hal Put.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 22-09-2021 — Putus : 15-10-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pct
Tanggal 15 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.DEDY PURBO WIDIANTO Alias SITAM Bin KADENl
2.DWI HASAN KURNIAWAN Bin TUMARNO
67 — 0
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 25-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Prg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
Terdakwa:
1.RINAL alias UTI
2.FIRMANSA alias KOMAR
39 — 0
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
36 — 15
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
    pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 09-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN BIAK Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
NIKO ASARIBAB
81 — 20
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko Asaribab dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Dendasebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulanpenjara;3.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    akibat perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibatitu pasti akan mengikuti perbuatannya itu; (iii) Sengaja dengan kesadarankemungkinan (opzet bij heidsbewusizijn) yaitu apabila dalam gagasan pelakuhanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yangbersangkutan tanpa dituju;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN BikRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
    yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 12-05-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
2.FELISYA RISKA IMAMA, SH
Terdakwa:
1.SYAHRANI Als SAHRULKAN Bin ARBAIN
2.JUNAIDI Bin AHMAD SAMAD
33 — 14
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum
Register : 17-11-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pdl
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
Terdakwa:
ANANG Bin (Alm) SAMUJI
62 — 0
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Umum
Register : 18-08-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Klt
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD NENDRI ADIYANTO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ALEX SANDER SIANTURI Als ALEX anak dari (Alm) DATAR SIANTURI
2.DONAL PIRNANDO Als DONAL Bin SAMSUL ANWAR
3.WENDI APRIZAL Als WENDI Bin ALVIN NUMIZA
62 — 0
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 01-12-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Rkb
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
2.Nia Yuniawati. SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.RISKI HARUNA, S.H.
5.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL
2.HARTONO Bin MISTAR
36 — 23
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 04-10-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2013/PT PDG
Tanggal 11 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DESWIARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : JONEDI Pgl. JON
16 — 8
  • Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan membawaSurat Izin Penangkapan Ikan yang masa berlakuknya sudah habis maka terhadapterdakwa dapat dikatakan melanggar pasdal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun2004 tentang perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa JONEDI PGL.
    Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan SuratPertsetujuan Berlayar tidak ada maka terhadap terdakwa dapat dikatakanmelanggar pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004tentang perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2013 No. Reg.
    Perkara: PDS02/N.3.10/Ft.2/PDANG/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JONEDI Panggilan JON terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANPENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGOLAHAN PERIKANANNEGERA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MEMILIK SIPI sebagaimanadi atur dan diancam pidana dalam pasalm93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 2004 tentang
    tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Agustus 2013No.379/Pid.B/2013/PN.PDG haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah,maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amarputusan ;Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) UndangUndang UU No.45 tahun2009 atas perubahan dari UU No.31 tahun 2004
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
SUGIANTO Bin SANUNGKI ST
20 — 8