sebagaiberikut:Bahwa saksi pemah memberikan keterangan dan apa yang diterangkanadalah benar;Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika saksi sedangmelaksanakan tugas di bagian sarana prasarana, lalu saksi berencana akanmenyampuli arsiparsip laporan aset tahun 2013, tetapi ternyata arsiparsipyang akan saksi kerjakan tidak ada, lalu saksi mencari arsiparsip yang lainuntuk saksi sampul tapi ternyata tidak ada juga , dan saksi juga sempatbertanya ke temanteman termasuk ke Terdakwa selaku bagian kearsipan

diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika saksiJumama sedang melaksanakan tugas di bagian sarana prasarana, lalusaksi Jumama berencana akan menyampuli arsiparsip laporan asettahun 2013, tetapi ternyata arsiparsip yang akan saksi Jurmanakerjakan tidak ada, lalu saksi Jumama mencari arsiparsip yang lainuntuk saksi Jumama sampul tapi ternyata tidak ada juga , dan saksiJumama juga sempat bertanya ke temanteman termasuk ke Terdakwaselaku bagian kearsipan

dipersidangan diketahui sebagaiberikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika saksiJumama sedang melaksanakan tugas di bagian sarana prasarana, lalu saksiJUmarna berencana akan menyampuli arsiparsip laporan aset tahun 2013,tetapi ternyata arsiparsip yang akan saksi Jurmana kerjakan tidak ada, lalusaksi Jumama mencari arsiparsip yang lain untuk saksi Jumarna sampul tapiternyata tidak ada juga , dan saksi Jumarna juga sempat bertanya ke temanteman termasuk ke Terdakwa selaku bagian kearsipan

MAHA ESAPengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Hadhonah dan Nafkah Anak antara:Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Kalabahi Kota,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi NTT,sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer(Kantor Kearsipan

340008/BKSDSulbar/2007Tanggal 14122007;28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104477H/178/112 Tanggal 18Agustus 2007;29) Satu Bendel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR:40.A/ASOSBKSD/V1IV2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengandokumendokumen lelang dan dokumen perencanaan;30) Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran danPejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosialdan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Propinsi SulawesiBarat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;31) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa PenggunaAnggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan BadanKesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan DaerahPropinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;32) Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial DaerahSulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VIV2007 tentang PenunjukanPejabat

No. 2343/PID.SUS/201129.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Satu Bundel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR :40.A/ASOSBKSD/V1IV2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengandokumendokumen lelang dan dokumen perencanaan;Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggarandan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan KesejahteraanSosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah PropinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei

2007;Foto copy lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa PenggunaAnggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan BadanKesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan DaerahPropinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial DaerahSulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VIV/2007 tentang PenunjukkanPejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial DaerahPropinsi

/PN.kdi.pengalihnan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan ProvinsiSulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 /11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalinan Hak atasRumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggaraadalah di Sistem Informasi Kearsipan dimana surat tersebut tidakterdaftar dan tidak tercatat di SIK.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat SuratNomor : P.657.

MENLHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hakatas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara danSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember2018 tentang pengalinan Hak atas Rumah Negara di Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara karena surat tersebut tidak terdaftar dantercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan RI

MENLHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hakatas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara danSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember2018 tentang pengalinan Hak atas Rumah Negara di Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara adalah di Sistem Informasi Kearsipan dimanasurat tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di SIK.Bahwa Surat Nomor : P.657.

Berdasarkan hasil penelusuran pada aplikasi SistemInformasi Kearsipan ( SIK ) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan, bahwa sebelumnya tidak ada suratusulan permohonan atas nama Terdakwa mengajukanpermohonan untuk memiliki rumah Dinas KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.657.

MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018,tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara diDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atasRumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena surattersebut tidak terdaftar dan tercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jabatan Kabid PerpustakaanPembudayaan Kegemaran Membaca dan Penyelenggaraan Kearsipan, 5. FANDHA GUNAERI HARAHAP.,S.Psi. Jabatan Kasubbid Penilaian Kinerja Disiplin danHalaman 1, Putusan Nomor 222/B/2019/PT.TUN.MDNFormul02/Proksi01/KIMPenghargaan ASN, Kesemuanya KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan SutomoNo.26A, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/924/2019tanggal 6 Mei 2019;selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT/TERBANDING:1.

PendidikanKabupaten Brebes.e Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30Wib saksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebesuntuk melakukan pengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) Sekolah Pendidikan Guru Negeri Brebes atas nama RUBIANTOdi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan JawaTengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dan saksi BUDIINDRAPATI bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupun DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data kearsipan

PendidikanKabupaten Brebes.Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30Wib saksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebesuntuk melakukan pengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) Sekolah Pendidikan Guru Negeri Brebes atas nama RUBIANTOdi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan JawaTengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dan saksi BUDIINDRAPATI bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupun DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data kearsipan

Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimanalaporan mediator tanggal 20 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil menyatakan telahmelapor dan telah memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang,yaitu Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan tertanggal 24 Februari 2020.Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalamsidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap dengan

Nomor 50 Tahun 2009;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.SkwMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemenuhi tertio administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat telah menyerahkanSurat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Majelis Hakim Tinggi telah mengenyampingkan pengakuan para saksi,pada hal pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna ;Bahwa pada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggiberikutnya yaitu menyangkut kearsipan yang ada Kantor CamatRantau Selamat, dahulu sewaktu Pemohon Kasasi bertugas diRantau Selamat, kearsipan PPAT tersebut benar ada dan baik, tetapisetelah Pemohon Kasasi pindah tugas ke Simpang Ulim, apakaharsip PPAT tersebut masih terkelola dengan baik oleh Camatpengganti yang berikutnya

Pengadaan kendaraan 30.000.000.dinas/operasionalO Penunjang penyelenggaraan 100.000.000.kearsipan SKPD3. Bidang anggarana. Penyusunan analisa standar belanja 317.593.000,b. Penyusunan rancangan' peraturan 816.085.000,daerah tentang APBDCc Penyusunan rancangan peraturan 447.694.800,KDH tentang penjabaran APBDd. Penyusunan rancangan' peraturan 578.285.000,daerah tentang perubahan APBDe. Penyusunan rancangan peraturan 247.444.800,KDH tentang perubahan penjabaranAPBDf.

Pengadaan kendaraan 30.000.000. 24.200.000.dinas/operasionalO Penunjang 100.000.000, 100.000.000.penyelenggaraan Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.Hal. 54 dari 196 Halaman kearsipan SKPD JUMLAH 2.380.516.500, 1.922.625.432,Bidang anggarana. Penyusunan analisa 317.593.000, 315.991.600.standar belanjab. Penyusunan rancangan 816.085.000, 816.074.200.peraturan daerah tentangAPBDc. Penyusunan rancangan 447.694.800, 447.694.800.peraturan KDH tentangpenjabaran APBDd.

SKPD yakni biayahonorarium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPD tahun2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya untukkegiatan penunjang pencari berkas/dokumen tahun 2004 2005 sebesar Rp.44.000.000,00, (empat puluh empat juta rupiah) ternyata :Biaya honorarium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPDtahun 2011, dari total pertanggung jawaban sebesar Rp. 44.000.000,00terdapat 5 kejadian dengan nilai sebesar Rp. 8.500.000,00 berupa honor yangtidak

SKPD yakni biaya honorariumtim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPD tahun 2011 sebesarRp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya untuk kegiatanpenunjang pencari berkas/dokumen tahun 2004 2005 sebesar Rp.44.000.000,00, (empat puluh empat juta rupiah) ternyata :Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.

Hal. 174 dari 196 Halaman3) Biaya honorarium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPDtahun 2011, dari total pertanggung jawaban sebesar Rp. 44.000.000,00terdapat 5 kejadian dengan nilai sebesar Rp. 8.500.000,00 berupa honor yangtidak dibayarkan kepada yang bersangkutan dan 1 kejadian yang dipotongsebesar Rp. 500.000,00 dari yang seharusnya Rp. 1.000.000,00 dengan rinciansebagai berikut : Soe Nama SPJ Diterima Selisih Tgl(Rp) (Rp) BAP1.

kekuatan hukum tetap terbukti fakta hukum, bahwa Pembandingdahulu Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana Bersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi dipidana penjaraselama 1(satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000, denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanaselama 2(dua) bulan,jabatan sebagai Kepala Bidang Pengolahan layanan,pelestarian dan Pembinaan Kearsipan

Bahwa Penggugat bekerja selaku staf Pranata Kearsipan di DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, dan dalammengajukan cerai gugat ini telah mendapatkan izin dari Bupati AcehUtara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keputusan BupatiAceh Utara Nomor: 800 /170 tanggal 12 Desember 2018 TentangPemberian Izin Perceraian;Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohonkepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Lhoksukon untuk memanggilkami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang

Bahwa Majelis Komisioner berpendapat terhadap pengecualianinformasi dalam sengketa a quo yang didalilkan Termohonberdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,pertimbangan Majelis Komisioner sesungguhnya secara umumtelah diuraikan pada angka 1 di atas, namun berdasarkan faktayang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi faktahukum bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonaninformasi yang diperoleh dari instansi lain yang mengeluarkaninformasi

Bahwa Majelis Komisioner dalam memberikan pendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh dikarenakan dalammemberikan alasan penolakan atas permohonan informasi yangdimintakan oleh Termohon Keberatan selain Pasal 17 huruf h angka3 UU KIP dan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keardipan (selanjutnyadisebut UU Kearsipan ), Pemohon Keberatan juga meyertakanPasal 17 huruf j; UU KIP, Pasal 79 ayat (3) UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Yaitu kondisi keuangan, aset,pendapatan, dan rekening bank seseorang2) Pasal 17 huruf ; UU KIP beserta penjelasannyaSetiap badan publik wajib membuka akses bagi setiappemohon informasi publik, kecuali kecuali informasi yang tidakboleh diungkap berdasarkan UndangUndang3) Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU Kearsipan besertapenjelasannya;(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip denganalasan apabila arsip dibuka untuk dapat:h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;(2) Pencipta arsip

Dharmasrayayang sudah tidak ada lagi; Bahwa ketika membuat ijazah paket A dan paket B atas namasaksi Iramsi tersebut Terdakwa tidak lagi bekerja dan bertugas di DinasPendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi Terdakwa sudahdipindah tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan KabupatenDharmasraya dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untukmembuat ijazah paket A dan paket B dan saksi sudah mengetahulbahwa Terdakwa tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah

Terdakwa sudah dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasrayadan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket Adan paket B dan saksi Bustami panggilan Ibut sudah mengetahui bahwaTerdakwa tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas namasaksi lramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karenadijanjikan keuntungan oleh Saksi Bustami panggilan Ibut yangmenyatakan uang transportasi aman

Terdakwa sudah dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasrayadan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket Adan paket B dan Saksi Bustami panggilan lbut sudah mengetahui bahwaTerdakwa tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas namasaksi lramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karenadijanjikan keuntungan oleh Saksi Bustami panggilan Ibut yangmenyatakan uang transportasi aman

sendiri bahwa terdakwa bersama sama dengan Saksi Bustami panggilan lbut (terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) telah membuat surat palsu dan memalsukan surat dimana SaksiBustami panggilan lbut menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untukmembuatkan ijazah paket A dan paket B atas nama saksi lramsi secara tidaksah atau tanpa melalui prosedur dimana terdakwa mengetahui bahwa Terdakwatidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan tjazah paket A dan B karenatelah berdinas dikantor Perpustakaan dan Kearsipan

Bahwa semasa hidupnya, Andarias bin Ita (Ghaib) bekerja sebagaiSupir, sedangkan Busrah binti Badaruddin (Almarhumah) bekerjasebagai PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Mamuju;. Bahwa setelah Orang tua Anak tersebut meninggal dunia, yang di bawahumur dan belum cakap secara hukum berada dibawah asuhan Pemohonsebagai Tantenya (Saudara kandung Ibunya);Hal. 2 dari 11 Put. No. 43/Pdt.P/2019/PA.Mmj7. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kedua anak dibawahumur tersebut;8.

Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 800/357/BPKAD/I/2019, yang di keluarkan oleh Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, tertanggal 27 Juni2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkaradapat dilanjutkan;Bahwa, demikian juga terhadap status Tergugat sebagai PNS, Tergugattelah menyerahkan asli Surat Keterangan Nomor : 094/475/DKPUS/2019, yangdi keluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan

relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi danpatut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai NegeriSipil, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyerahkan asli SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/357/BPKAD/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bangka, tertanggal 27 Juni 2019, dan Tergugat telah menyerahkanasli Surat Keterangan Nomor : 094/475/DKPUS/2019, yang di keluarkan olehKepala Dinas Kearsipan

PUTUSANNomor 300/Pdt.G/2020/PA.StgBw 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiTalak antara:Nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pontianak, 28 Februari 1994 (umur 26tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Daerah Sintang, tempatkediaman di Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;melawanNama Termohon, tempat tanggal

lahir Sintang, 20 Mei 1997 (umur 23 tahun),agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Daerah Sintang, tempatkediaman di Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan

(Pasal 167, 266, 385 KUHP)Menyetujui Tergugat dan Il mengajukan GUGATAN REKONPENSI DEMITEGAKNYA Hukum dan Keadilan. bahwa Peradilandilakukan DemiKeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " (UU nomor 48 th.2009tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2) GUGATAN REKONPENSISehubungan dengan gugatan Penggugat , maka Tergugat dan Il , Mohonmengajukan Gugatan REKONPENSI untuk itu mohon berkenan Bapak MajelisHakim mengijinkan, sesuai dengan dasar UU dan peraturan berlaku :tl,UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :Tindakan Lurah Gunung Lingai dan

Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg10.Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan dan menandatanganiSurat Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan DiLingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;Pasal 19:Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pemerintah melakukanpenemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)huruf d, melalui:a. indeks;b. kode klasifikasi;c. nomor urut; dand. asal

Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdgmu AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi asas:kepastian hukum;kemanfaatan;ketidakberpihakan;kecermatan;tidak menyalahgunakan kewenangan;keterbukaan;kepentingan umum; danpelayanan yang baik;ahwa tindakan Tergugat secara nyata melanggar:Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 ~ Tata Kearsipan DiRepmwsea72Q0o8Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;C.

Nomor 78 Tahun 2012Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian DalamHalaman 35 dari 69 halaman.

para pihak dan denganmemperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 tahun2004 dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaPengugat menguraikan alasanalasan gugatan baik berdasarkan peraturanperundangundangan seperti ketentuan dalam Undangundang Nomor 6 Tahun2014 tentang Pemerintahan Desa, ketentuan dalam Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, ketentuan dalam Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan

Penggugat pada pokoknyamenyatakan dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangatdirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan objek sengketaa quo tidak berdasarkan Peraturan Perundangundangan diantaranya ketentuanPasal 29 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Negara, ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyaHalaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smryang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.