U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

:Whacd ule Ge prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Lap 9 IVo Lo Elis Ujcia nigh NoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

U,c1a cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CN 5h jalArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cllicoall ls Bye 15) alia 2 2Artinyasmencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:faba Lge dte sh le slap casesArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 247/10/XI/1993 tanggal 12Nopember 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama dan tanggal lahir,

P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal ble He 5th le lal jueArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 320/15/II/1999 tanggal 10 Februari 1999yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon

Uj, cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellacal) Gila gle athe wuildall 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

Tei. paeip ees,Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fated Ls te He LY ahsArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 423/53/X1I/1999 tanggal 29November 1999 yang dikeluarkan

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacdl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U casa cigle sVosolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan8dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Jt 4,5, SallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:pita me AD sh Insle 51655Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:a BG = ste =a= los js. art yJl ole ola & jArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 439/71/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mojoroto adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Ao 8Sb 74,5, %allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi: Oo oO oO =rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:= ee wo ww = swe Lam Loe Ths ac JI ote ol x Cpa =Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/42/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, adalah milikPemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta

Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:< o z . aslinall, bots atc $I le playl 29 505Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 388/32/IX/2005 tanggal 24September 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKebonsari, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu PEMOHON ASLI satu tidak sesuai dengan namaPemohon yang

PENETAPANNomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Siti Nur Wahyunitersebut dengan XXXXX meskipun SitiNur Wahyuni belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 p05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

sl ,>Artinya :Menghindari mafsadat lebin diutamakan untuk menjagakemaslahatan.Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wanNadzair halaman 128 yang telah diambil alin sebagai pendapat Majelis yangberbunyi:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan

PENETAPANNomor 80/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXX meskipunXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbuny/i:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang

ale prtorwlallis 5sArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan XXXXXX meskipun XXXXXXHalaman 19 dari 22 halamanPenetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Mkd.belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arboodb bgio as Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

Nomor 0230/Pdt.P/2020/PA.SlwArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.