Ditemukan 20198 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 200/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7143
  • SASANA MITRA LESTARI NOMOR : 556.4/15321, NOMOR01/SMILE/2003 tanggal 27 Agustus 2003, sehingga temuan dari TurutTergugat adalah temuan berdasarkan informasi yang keliru;Bahwa adapun Kerugian Immateriil Penggugat yaitu :a.
    untuk dikabulkandengan menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan ini termasukmencabut temuan turut Tergugat dengan kewajiban Penggugat padaperjanjian kerjasama.
    Sasana Mitra Lestari danmenerbitkan laporan atau temuan sebagaimana didalilkan dalam gugatanTerbanding/semula Penggugat.Bahwa dalam persidangan a quo, faktanya Terbanding/semulaPenggugat sama sekali tidak pernah bisa membuktikan bahwa temuanyang dipemasalahkan dalam gugatan adalah temuan BPKP, bahkandalam persidangan Terbanding/semula Penggugat tidak juga mengajukanbukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan sumber dari temuan yangdipermasalahkan tersebut, namun nyatanya Majelis Hakim TingkatPertama dalam
    Sasana Mitra Lestari, sehingga temuan yang tercantumdalam gugatan Penggugat bukanlah temuan dari BPKP Sumut.g. Namun dalam persidangan a quo, surat tersebut justru dimaknai olehMajelis Hakim sebagai surat jawaban dari BPK RI Perwakilan SumateraUtara.
    SasanaMitra Lestari, sehingga BPKP tidak memiliki temuan apapun terkaitpelaksanaan perjanjian tersebut.Sehingga amar putusan PN Medan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Mdntanggal 13 September 2018 pada angka 7 yang menyatakan:Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara initermasuk mencabut temuan Turut Tergugat dengan kewajiban Penggugatpada perjanjian kerjasama adalah keliru dan harus dibatalkan.b.
Register : 21-03-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO VS I. GUBERNUR BANK INDONESIA., II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
5434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permasalahan kredit KC.Medan diangkat menjadi temuan pada Tahun 2001 setelah sayamenjadi Kepala Cabang Bandung.
    Bahwa temuan hasil Audit IAD tidak pernah merekomendasikanuntuk adanya pemindahbukuan ke laba rugi berdasarkan kutipanRisalah Temuan Hasil Audit sebagai berikut:Judul Temuan: Kekurang hatihatian Penggunaan AkunKewajiban Segera Lainnya;Isi Temuan Audit Intern: Kewajiban Segera Lainnya KewajibanKepada Pihak Ketiga Penjualan Rumah (211.9.564);Akun ini digunakan sebagai penampungan atas kelebihanhasil lelang dengan posisi per 30 Agustus 2012 sebesarRp 578.629.785,31 atas saldo tersebut perlu. dilakukanpenyelesaian
    ,Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 79 PK/TUN/201725.26.tepatnya pada tahun 1997 manakala Penggugat menjabat sebagai KepalaBTN Cabang Medan, temuan ini tentunya tidak sesuai dengan bunyiKeputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/126/KEP.GBI/DpG/2013tanggal 6 Desember 2013 yang membatasi temuan Penggugat dalamproses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper) selaku InternalAudit Division Head PT.
    Risalah Temuan Audit KC.
    Tangerang (posita angka8.2.60) serta melakukan tindakan menyembunyikan dan/ataumengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangandan/atau transaksi yang sebenarnya (posita angka 8.3), temuan inidibandingkan dengan temuan pada posita angka 8.1. dan posita angka8.2.a. justru mempunyai kaitan erat dengan kedudukan Penggugat selakuInternal Audit Division Head PT.
Register : 06-06-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 319/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 September 2017 — SUMARMIASIH (DIREKTUR PT.SUKHAWATI LOKA FUNERAL) >< PRIMER KOPERASI RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT
8638
  • Olehkarenanya dalildalil tersebut haruslah DITOLAK.Bahwa dalam Petitumnya hal. 13 angka 3.4, PENGGUGATmenguraikan adanya temuan BPK RI (TERGUGAT V) sebagaimanadalam Surat No : B/1194/IV/2015 tanggal 15 April 2015 Jo.
    Bahwa PENGGUGAT dalam Petitiumnya hal. 138 angka 3.4 hanyamenguraikan adanya temuan BPK RI (TERGUGAT V) sebagaimanadalam Surat No : B/1194/INV/2015 tanggal 15 April 2015 Jo. SuratNomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, padahal yangmelatarbelakangi substansi Surat No : B/1194/IV/2015 tanggal 15 April2015 Jo. Surat Nomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015sebagaimana dalil PENGGUGAT diatas adalah adanya temuan BPK RI(TERGUGAT V) dan Itien Kemhan TNI tersebut.c.
    Bahwa selanjutnya atas Kerjasama Pemanfaatan Rumah Dukaantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di atas lahanTERGUGAT Il, berdasarkan hasil temuan TERGUGAT V (BPK RI)Nomor 36/S/XIV.1/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 diberitahukanbahwa TERGUGAT IV menemukan kekeliruan atau kesalahanprosedur dalam pemanfaatan tanah tersebut.Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil temuan Tim WasrikTERGUGAT V (BPK RI) atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan RIHalaman 36 Putusan No. 319/PDT/2017/PT.DKITA. 2014 dan Hasil temuan Tim Wasrik
    Bahwa isi dari temuan atas perjanjian kerjasama Nomor SPK/087/XIV/2006 tanggal 1 Desember 2006, adalah :1) Menghentikan pemanfaatan asset BMN yang dilaksanakan olehKoperasi RSPAD Gatot Subroto dengan PT.
    tersebut di atas adalah bukan kehendak dariPenggugat Rekonpensi, namun karena adanya temuan dari instansiyang berwenang perihal adanya kesalahan prosedural.
Register : 14-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-10-2018
Putusan PN UNAAHA Nomor 153/Pid.B/2018/PN Unh
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.IKWAN EDUARD RUITAN, SH
2.GDE ANCANA, SH
3.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.Husnih, SH Bin Muslimin
2.Ari Bin Hasim
3.Ismail Bin Bahasa
4.Juharto Bin Labinggiri
10789
  • Setelah itu. saudara ISMAIL menginterogasi saksimenyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnyake dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan.Setelah mengintrogasi saksi, Saudara ARI langsung berkatabahwa banyak temuan untuk dana desa ( DD ) Desa Sawapatanikemudian saudara JUHARTO langsung memanggil saudaraIHWAN JAYA dan berkata "ko panggil itu Pak Desamu, supayadia tidak lanjut ini temuan dan setelah itu saudara JUHARTOlangsung menyuruh saudara ARI untuk mengajak saksi masuk
    Saat itu pula barulahsaksi tahu bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengancara mendatang rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudaraMASUD kemudian melakukan pemeriksan dan dalampemeriksaan tersebut ditemukanlah beberapa temuan oleh paraterdakwa. Setelah itu) para terdakwa mengancam akanmelaporkan temuan tersebut jika saudara ARIPIN AHBARU dansaudara MASUD tidak memberikan sejumlah uang sesuai yangpara terdakwa minta.
    Setelah diinterogasiolehsaudara ISMAIL, kemudian saksi melihat saudara ARImenjelaskan tentang Undang Undang yang menjadi dasarpenyelenggaraan Dana Desa dan saat itu saksi sempat melihat diatas meja terdapat catatan yang telah dibuat oleh para terdakwayang bertuliskan daftar temuan diantaranya "tidak adapembangunan kantor BUMDES. Melihat hal tersebut, saksilangsung bertanya kepada saudara ARI dengan berkata "pak,kok ini daftar temuan?
    interogasi kepada saudara ARIPINAHBARU dan hasil interogasi tersebut dikatakan oleh terdakwaterdapat banyak temuan.
    Mendengarhal tersebut saksi langsung kembali duduk dan tidak lamakemudian saudara JUHARTO kembali memanggil saksi danberkata "Pak Desamu tidak mengerti, jelaskan cepat jangansampai itu catatan temuan dikasih masuk di kejaksaan. Bayarsaja berapa berapa dan setelah itu saksi langsung kembaliduduk dan berkata kepada saudara ARIPIN AHBARU "dia bilangitu supirnya, kita minta kembali itu catatan jangan sampaidibawa itu catatan temuan.
Register : 31-05-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717 K/Pid/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut vs Muhammad Muksin als Husen bin Mursid, dkk
10130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RONI BARON bin BASRI mencaricari kesalahan dan menakutnakutisaksi TUGIMIN bin JOPARTO bahwa terdapat tanda tangan yang berbedaantara tanda tangan yang ada di dalam data BSM dengan tanda tangan penerimaBSM sehingga oleh mereka Terdakwa dikatakan sebagai bahan temuan,kemudian Terdakwa HI. RONI BARON bin BASRI bertanya kepada saksiTUGIMIN bin JOPARTO : MAU BAGAIMANA PAK, ADA TEMUANSEPERTI INI ?
    yang dijawab oleh saksi TUGIMIN bin JOPARTO : BIARTIDAK APAAPA PAK KALAU DIANGGAP SEBAGAI TEMUAN lalumereka Terdakwa I. MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN bin MURSID,Terdakwa II. BENI ASWANDI bin ABAS dan Terdakwa III. RONI BARON binBASRI mengancam saksi TUGIMIN bin JOPARTO dengan katakata : SAYAAKAN MENYAMPAIKAN TEMUAN KEPADA ATASAN SAYA.Selanjutnya saksi TUGIMIN bin JOPARTO berinisiatif memberikan uang untukakomodasi mereka Terdakwa I. MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN binMURSID, Terdakwa II.
    RONI BARON bin BASRI mencaricari kesalahan dan menakutnakuti saksiTUGIMIN bin JOPARTO bahwa terdapat tanda tangan yang berbeda antaratanda tangan yang ada di dalam data BSM dengan tanda tangan penerima BSMsehingga oleh mereka Terdakwa dikatakan sebagai bahan temuan, kemudianTerdakwa III. RONI BARON bin BASRI bertanya kepada saksi TUGIMIN binJOPARTO : MAU BAGAIMANA PAK, ADA TEMUAN SEPERTI INI ?
    yang dijawab oleh saksi TUGIMIN bin JOPARTO : BIAR TIDAK APAAPAPAK KALAU DIANGGAP SEBAGAI TEMUAN lalu mereka Terdakwa I.MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN bin MURSID, Terdakwa II. BENIASWANDI bin ABAS dan Terdakwa II. RONI BARON bin BASRImengancam saksi TUGIMIN bin JOPARTO dengan katakata : SAYA AKANMENY AMPAIKAN TEMUAN KEPADA ATASAN SAYA.Selanjutnya saksi TUGIMIN bin JOPARTO berinisiatif memberikan uang untukakomodasi mereka Terdakwa I. MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN binMURSID, Terdakwa II.
    yang dijawab oleh saksi TUGIMIN bin JOPARTO : BIARTIDAK APAAPA PAK KALAU DIANGGAP SEBAGAI TEMUAN lalumereka Terdakwa I. MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN bin MURSID,Terdakwa II. BENI ASWANDI bin ABAS dan Terdakwa III. RONI BARON binBASRI mengancam saksi TUGIMIN bin JOPARTO dengan katakata : SAYAAKAN MENYAMPAIKAN TEMUAN KEPADA ATASAN SAYA.Selanjutnya saksi TUGIMIN bin JOPARTO berinisiatif memberikan uang untukakomodasi mereka Terdakwa I. MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN binMURSID, Terdakwa Il.
Register : 24-04-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sml
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.SUDARMONO TUHULELE, S.H.
2.RICHARD C. B. LAWALATA, S.H.
3.EKA JACOB HAYER, S.H.
Terdakwa:
1.ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY Alias AMPI
2.JANTJIE FRANS Alias YAN
3.ONISIMUS ROBIWALA Alias ONI
4.SEPTIAN DION IRYANTO FRANS Alias DION
11256
  • MEIKDELY ITUAKAN MENJADI TEMUAN kemudian terdakwa 1 ABRAHAMEDWIN REHARD SAHETAPY dan saksi Wiston keluar dari ruangankerja kepala desa ke ruang staf. Pada saat diruang staf, terdakwa 1ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY menyampaikan katakataINI TEMUAN JADI MEREKA BISA LAPOR POLISI, KALAU SENGBAPA BISA MASUK PENJARA, atas katakata terdakwa 1Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN SmlABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY tersebut membuat saksiWISTON L.
    karena ada temuan, pa kades kasih katonguang sepuluh juta jua untuk transport jua;Bahwa Saksi tidak ada tujuan untuk memberikan kepada mereka, namunkarena permintaan saudara ABRAHAM SAHETAPY untuk meminta uangtransport, sehingga saksi selaku bendahara memberikan uang kepadamereka karena takut ada temuan;Bahwa Saudara JANTJE FRANS mengancan saya dengan mengatakanbahwa Administrasi laporan pertanggung jawab salah di buat dan ini jaditemuan , nanti mereka lapor ke polres , setelah itu juga saudara
    Pembangunan rumah dinsa kepala desa Werawuru belumdiselesaikan;Bahwa dari temuan tersebut Kepala Desa Werawuru meminta solusi terbaikuntuk mengamankan program pembangunan yang tidak diselesaikan tersebut,Kepala Desa meminta agar Para Terdakwa agar jangan melapor temuan tersebutkepada pihak berwajib kepolisian, ketika persetujuan antara kepala desa denganpara terdakwa tim Komisi Pengawas Korupsi (tipikor), sehingga Kepala Desa danbendahara desa memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta
    Pembangunan rumah dinsa kepala desa Werawuru belumdiselesaikan;Bahwa dari temuan tersebut Kepala Desa Werawuru meminta solusi terbaik untukmengamankan program pembangunan yang tidak diselesaikan tersebut, KepalaDesa meminta agar Para Terdakwa agar jangan melapor temuan tersebut kepadapihak berwajio kepolisian, ketika persetujuan antara kepala desa dengan paraterdakwa tim Komisi Pengawas Korupsi (tipikor), sehingga Kepala Desa danbendahara desa memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 —
136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor6 harus dikoreksi dengan membatalkan temuan ini;Bahwa Terbanding membandingkan data GR barang yang diimpor melalui DHLdengan data barang impor di rekapitulasi data PIB (BC 2.0) atas namaPemohon Banding. Tentu saja data GR tersebut tidak akan ditemukan dalamrekapitulasi data PIB (BC 2.0) tersebut karena impor melalui DHL diselesaikandengan PIBK (BC 2.1).
    Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6harus dikoreksi dengan membatalkan temuan ini;Bahwa perubahan part number barang yang dipesan (part number ordered)dengan part number barang yang dikirim (part number shipped). GR mencatatpenerimaan barang tersebut dengan part number saat pemesanan (part numberordered), namun PIB di input dengan part number barang yang dikirimkan (partnumber shipped).
    Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6 harusdikoreksi dengan membatalkan temuan ini:Bahwa Terbanding melakukan duplikasi rekapitulasi GR barang yang diimpor ditahun 2010 juga diperhitungkan sebagai penerimaan di GR tahun 2009.Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6 harus dikoreksi denganmembatalkan temuan ini;Bahwa Terbanding menyatakan adanya beberapa penerimaan barang impor diGR tahun 2009 yang tidak ditemukan PIB nya.
    Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6 harusdikoreksi dengan membatalkan temuan ini:Bahwa kesalahan penulisan P/N di GR. GR diisi secara manual dengan datayang terdapat dalam invoice attached sheet. Data tersebut adalah P/N, partname, lot number, quantity yang disalin dari invoice attached sheet dan tanggalditerimanya barang di gudang. Pengisian secara manual berisiko terjadinyakesalahan tulis.
    Sehubungan dengan hal tersebutmaka KKA Nomor 6 harus dikoreksi dengan membatalkan temuan ini;Bahwa dari temuan Terbanding dalam KKA Nomor 6 hanya terdapat 1 (satu)penerimaan barang impor melalui DHL yang tidak ditemukan fotokopi PIBKnya. Pemohon Banding setuju untuk melunasi tagihan bea masuk dan pajakdalam rangka impornya. Temuan tersebut terdapat dalam KKA Nomor 6 NomorUrut 169 berupa JET PILOT 40, NINJA 250 sejumlah 500 pcs yang diterima digudang pada tanggal 2 April 2011.
Putus : 20-08-2014 — Upload : 28-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 1239/PID.SUS/2014/PN.TNG
Tanggal 20 Agustus 2014 — H.M. HAERAT SAMAD ALIAS H.YAYA BIN SAMAD
264
  • #%2 S@7* ( 5S" & 5' BtIfkantor PT FEDEX yang beralamat di Jalan Batu I No.19 Menteng Jakarta SelatanBarang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastic klip berisi 6(Enam) bungkusplastic klip masingmasing berisikan berisikan Kristal warna putih dengan beratnetto 9,2568 grammengandung Metamfenamina yaitu narkotika jenis shabu,Atas kejadian tersebutsaksi petugas Bea Cukai melaporkan dan menyerahkan barang temuan tersebutkepada petugas kepolisian Polres
    dibawasaksi PANDU ERANG Alias PANDU Bin Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Surat Dakwaaanya tesebutdipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:e (Satu) bungkus plastic klip berisi 6(Enam) bungkus plastic klip masingmasingberisikan berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebutdiatas adalah benar mengandung metamfenaminamengandung Metamfenamina yaitu narkotika jenis shabu .dansaksi petugas BeaCukai melaporkan dan menyerahkan barang temuan
    dan AFWANDI melakukanpengecekan secara manual guna mengetahui isi paket secara pasti, ternyatasetelah paket tersebut dibuka diketahui didalamnya terdapat popok bayiberisikan 6(Enam) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan beratbruto seluruhnya keseluruhannya 156(Seratus lima puluh enam) gram dandilakukan pengetesan dengan menggunakan Narkotesasilnya dan hasilnya positifmengandung Metamfenamina yaitu narkotika jenis shabu .dan saksi petugasBea Cukai melaporkan dan menyerahkan barang temuan
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
248148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, PerihalPenyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2)khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibatkekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesarRp1.728.918.991 ,54;4.
    Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.
    Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25Juni 2010, Perihnal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RIbukan objek tata usaha negara;3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.
    Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.
    Laporanhasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, danrekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuatkesimpulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalamlaporan hasil pemeriksaan. Penggunaan kata "wajib" bersifat imperatif.Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhisanksi.
Putus : 26-06-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 26 Juni 2014 — IRMAWATI
6619
  • Surat Pelimpahan temuan kerugian Negrara / Daeran Nomor : 900/3236/WK tanggal 25 Nopember 2009. 5. Surat Keterangan tanggung jawab mutlak dari sdri. IRMAWATI tanggal 02 Agustus 2010.6. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 951/137/ITKOT/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pembebanan ganti rugi.7. Surat Pernyataan sdri. IRMAWATI tentang kesediaan pemotongan gaji Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan tanggal 17 Januari 2012.8. Surat Pernyataan tersangka DAHYAR AK.
    Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat ;Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S. MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Palu.- Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.- (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah). Disetor ke Kas Negara8.
    Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesarRp. 2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat> Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S.MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat KotaPalu.10. Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.
    MANSOBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupunhubungan pekerjaan;Bahwa saksi bekerja pada Inspektorat Kota Palu jabatan Kasubag Evaluasi danPelaporan pada Inspektorat Kota Palu sejak tahun 2008;Bahwa setelah ada temuan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Palu yang dimuatdalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), saksi menerima dan mengarsipkanlaporan, selanjutnya saksi mengevaluasi tindak lanjut temuan dalam Laporan HasilPemeriksaan
    (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah).Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec.
    MEYDILASRIE (Ketua Tim), EMMA AWALI, ST (Anggota), SAMSIR, SH (Anggota) danSUPRATMAN AJAUNA, SE (Anggota) dan pada saat itu terdapat temuan berupapenggunaan langsung penerimaan retribusi Pasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah), dimana kemudian dari temuan tersebutsudah dikembalikan oleh Terdakwa bersamasama dengan terdakwa bersama samadengan Sdr.
    (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) tersebut ke kasdaerah.Menimbang, bahwa ketika pada tahun 2009 ada pemeriksaan di Kecamatan PaluBarat, pada saat itu terdapat temuan berupa penggunaan langsung penerimaan retribusiPasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang VS ALEX TICOGIROTH
113103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menindaklanjuti adanya segel yang tidak sesuaisebagaimana dimaksud huruf b di atas dan untuk lebih meyakinkanbahwa pemeriksaan terhadap temuan P2TL bukan rekayasa sehinggadilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi fisik bagian dalamkWh meter yang kemudian ditemukan sesuai dengan hasil tera yaituCounter/putaran angka kWh tidak sesuai dengan data di name plate yangtertulis 80 putaran/kWh, kenyataannya pada kWh meter yang diujiputaran sebanyak 80 putaran pada counter kWh menghasilkan
    Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 12 yangmengatakan: justru Termohon yang melakukan rekayasa pada temuan danatas tuduhan yang diberikan Termohon atau dengan kata lain berdasarkanbuktibukti yang akan Pemohon buktikan didalam dalildalil berikutnya padagugatan a quo ini sehingga oleh karenanya di hadapan hukum bilamanakesepakatan terhadap suatu tipu muslihat dan atau rekayasa maka secarahukum perjanjian atau surat yang dimaksud otomatis batal demi hukumsebagaimana diamanatkan Pasal 1320
    ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1355 KUHPerdata adalah dalilyang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan faktafakta yangsebenarnya, adanya temuan dan penetapan sanksi berupa tagihan susulandilakukan atas dasar keadaan yang sebenarbenarnya/apa adanya yangterjadi pada kWh meter yang terdapat di persil Termohon/Tergugat/Konsumen yang seluruh proses P2TLnya baik dari pemeriksaan kWh meterdi persil Termohon/Tergugat/Konsumen sampai dengan pemeriksaan dilaboratorium
    Termohon (PLN) terlalu premature menuduh langsung sebagaimanadalam dokumen P20 yang seharusnya hasil temuan dikatakan terbuktibilamana sudah ada uji laboratorium independen;e. Terdapat rekayasa oleh kedua orang Termohon (PLN) yang mengatakanantara surat panggilan , Il, Ill, dan keIV terdapat tuduhan terhadaptemuan berbedabeda (Bukti P1, P2, P3, dan P4) dan Termohonsudah melakukan temuan dan temuan dimaksud hanya merekayasaHal. 5 dari 19 hal. Put.
    Bahwa tuduhan Termohon/Tergugat/Konsumen yang mengatakanPemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merekayasa hasil temuan P2TL yangterdapat dalam surat panggilan , Il, Ill, dan IV adalah dalil yang mengadaada dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa surat Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha Nomor 1310/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Nomor 1390/155/A.CPT/2012tanggal 7 Agustus 2012 dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal27 Agustus 2012 menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012yang berupa temuan pada
Register : 13-09-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 31 Juli 2013 — PM. BANJARNAHOR, MSc., MELAWAN 1. PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk. 2. EAMON JOHN GINLEY, 3. JANNUS ONGGUNG HUTAPEA,
6031
  • Laporan yang Penggugatsiapkan sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat selaku professionalkepada Tergugat dalam menyelesaikan Kasus atas Temuan Audit BPK RItersebut (Bukti P4) 5 22 222 222 non nn nnn nnn nen nn ene eeHal 4 dari 66 hal.
    Penggugat telah diminta oleh Tergugat melalui Tergugat Ill untukmembantu menyelesaikan Kasus atas temuan audit BPK RI yangsedang dihadapi oleh Trgugat sebagaimana dibuktikan dengan emailtanggal 18 Agustus 2010 yang dikirimkan Penggugat. Email yangdikirimkan Penggugat merupana atas dasar permintaan Tergugat melalui Tergugat Ill untuk meminta Penggugat membuat surattanggapan Tergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM (d/hDepartemen Kehakiman dan HAM RI) atas temuan audit BPK RI.
    Dimana Tergugat Ill memintaPenggugat untuk membuat dan menyelesaikan surat tanggapanTergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM (d/h DepartemenKehakiman dan HAM RI) atas temuan audit BPK RI.
    Bahwa seandainyapun benar Tergugat Ill pernah menghubungi Penggugatuntuk membantu menyelesaikan masalah Temuan Audit Badan PemeriksaKeuangan pada bulan Agustus 2010 quod non, hal itu sematamata karenaPenggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang tugasnya bertanggungjawab untuk masalah ini. Jadi bukan karena dirinya konsultan pertambanganyang diminta memberi jasa konsultan.
    Temuan audit BPK hanyalah masalahketidak jelasan atas rumusan yang tercantum dalam Pernjanjian Kerjasamasehingga dijelaskan kembali bukan karena jasa Penggugat. Bagaimanamungkin Penggugat mampu menyulap tagihan kepada Negara yang harusdibayar Tergugat hanya menjadi 2,5%?
Register : 10-04-2008 — Putus : 23-06-2008 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2008 — 1. Harry Syahrial, S.H, 2. dr. Okky Sofyan, Sp.OG, DKK;Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
211104
  • ternyatatelah terjadi pergantian Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Makassar, dan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Makassar yang baru tidak dapatmenjelaskan alasan ketidak hadiran Penggugat,padahal yang sebenarnya ketidakhadiran Penggugattelah diketahui dan atas izin secara lisan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassaryang lama, atau dengan kata lain ketidakhadiranPenggugat adalah sah dan dapat dibenarkan;Bahwa Tim pemeriksa menjadikan ketidakhadiranPenggugat sebagai temuan
    KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yanglama, dan pada saat itu) Tim Pemeriksa menyatakanakan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan danHalaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.10.11.12.memerintahkan Penggugat untuk kembali bertugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;Bahwa atas hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksatersebut, Penggugat merasa lega dan kemudiansetelah itu) Penggugat kembali melaksanakan tugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarsebagaimana
    mestinya seorang pegawai negeri sipildengan mengisi data absensi dari bulan Desember2006 sampai dengan bulan Maret 2007;Bahwa ternyata tanpa surat keputusan dari pejabatyang berwenang, gaji Penggugat ditahan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarterhitung sejak bulan Oktober 2007 dan terhadapkenyataan ini Penggugat tetap bersabar dan tetapmelakssanakan tugas yang diberikan pada Penggugat;Bahwa kemudian ternyata data hasil temuan TimPemeriksa mengenai ketidakhadiran Penggugat selama2
    bagi Penggugat adalah bahwa ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan itu adalah untukmembaktikan diri sebagai seorang anak denganmengurus dan merawat Ibu kandung (sebagaimana yangdiajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW)yang sedang sakit dan ketidakhadiran Penggugattersebut sah dan dapat dibenarkan karena telahmendapat izin secara lisan dari atasan Penggugat.Apalagi Tim Pemeriksa sudah menerima penjelasanPenggugat mengenai' ketidakhadiran Penggugat dansudaha berjanji akan memperbaiki data temuan
    Asas Pengharapan Yang Wajar, yaitu TimPemeriksa telah menjanjikan akan memperbaikidataihasil temuan mengenai ketidakhadiranPenggugat selama 2 bulan ketika Penggugatdatang untuk mengklarifikasinya. Akan tetapisebaiknya ternyata janji / harapan tersebuttidak dipenuhi oleh Terugat; c.
Register : 31-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 421/Pid.B/2016/PN Bkn
Tanggal 6 Oktober 2016 — META FITRIZA GUSTI NINGSIH Als META Binti ZAINUDIN YUSUF
4825
  • Bahwa terhadap temuan dari Tim Audit Intenal PT.PER kemudian Terdakwamelakukan pengembalian setoran angsuran pinjaman dari Nasabahdiantaranya sebesar Rp.2.889.000. (dua juta delapan ratus delapan puluhSembilan ribu rupiah) sehingga total uang setoran angsuran pinjamanterhadap 55 (lima puluh lima) orang nasabah yang tidak disetorkan olehTerdakwa sebesar Rp.114.462.511.
    Putusan No.421/Pid.B/2016/PN.Bkn.Bahwa terhadap temuan dari Tim Audit Internal PT Permodalan EkonomiRakyat Cab.
    Menimbang, bahwa terhadap temuan dari Tim Audit Intenal PT.PERkemudian Terdakwa melakukan pengembalian setoran angsuran pinjaman dariNasabah diantaranya sebesar Rp.2.889.000. (dua juta delapan ratus delapan puluhSembilan ribu rupiah) sehingga total uang setoran angsuran pinjaman terhadap 55(lima puluh lima) orang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesarRp.114.462.511.
Upload : 14-06-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2016/PT.BTN
TUAN ALEX TICOGIROTH, beralamat di Jalan Pamulang Permai 2 Desa D26/1 RT 002 RW 011, Kelurahan/Desa Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi Tanuwijaya, S.H. dan Andre Yosua M., S.H. masing masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Suryadi Tanuwijaya SH & Associates yang beralamat di Jl. Agung Barat 36 A/35 Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; L A W A N PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) AREA CIPUTAT (PT PLN AREA CIPUTAT), beralamat di Jalan RE Martadinata Km 27 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Yoserianto, S.H., Demi Irfan, S.H., Idus Hutabarat, S.H., Andarini Sarwopeni, S.H., Marthaine Kiatwati Tjandrasolihin, S.H., Evi Purnama Sari, S.H., Galih Saptriono Nugroho, S.H. dan Muhammad Hillmy Y. A., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0003.SKU/HKM.02.01/A.CPT/2015 tertanggal 29 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 134/SK.Insdt/2015/PN.Tng. tanggal 6 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;
140115
  • , sementara didalam surat tugas yang dibawapetugas P2TL Tergugat tidak ada menyebutkan tentang ketentuanpetugas yang ditunjuk berwenang membawa barang bukti;Keempat, sebagaimana disebutkan didalam lampiran I1 danlampiran I2.1 SK DIR PLN 1486 bahwa terhadap temuan dimaksud,pihak petugas P2TL Tergugat terlalu premature telah menuduhlangsung terhadap temuan yang terjadi, sebagaimana dokumen yangsalah/fatal didalam Berita Acara Pemeriksaan Bukti pada Bukti P20,bahwa sepatutnya harus menyampaikan temuan
    dalam bentuk dugaan/indikasi terhadap temuan yang terjadi.
    Rekayasa temuan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrikterhadap Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama : 1.Teddy Syahruddin, jabatan Asman Transaksi Energi dan 2.
    Tergugat (PLN) terialu premature menuduh langsung sebagaimanadalam dokumen P20 yang seharusnya hasil temuan dikatakanterbukti bilamana sudah ada uji laboratorium independen;e.
    No. 46/PDT/2016/PT.BTN58tanggal 7 Agustus 2012 (Vide Bukti T12) dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (Vide Bukti T13)menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012 yangberupa temuan Pada saat diperiksa Segel tera (KEBY 02 2005)kin dan kanan ada.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 52/B/PK/PJK/2013jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Pasal 14 ayat (1): Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertuliskepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.
    Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan Nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).
    Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidakmencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan
    Dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampirandari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut7 tertulis antara lain sebagai berikut:PPN Dalam Negeri Masa Jan 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan:a Ekspor;b Tidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPT;c Dibebaskan;Halaman 13 dari 23 halaman.
    Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.......... 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).
Register : 08-01-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BUOL Nomor 2/PDT.G/2015/PN BUL
Tanggal 24 Juni 2015 —
3815
  • Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sisa pinjaman kepadaPenggugat, Penggugat tidak dapat membayar temuan dariInspektorat Kabupaten Buol, yang mengakibatkan sertifikatPenggugat di minta Inspektorat kabupaten Buol sebagai jaminandengan POUT err crs srs cress russ emnancomanaemanaemansemane apm a Rp.102.000.000,00d. Bunga bank selama 30 bulan30 x 2% X Rp. 94.745.630,18. 2... eee Rp. 76.872.965,009.1.
    Buol atas perintah dariAmran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan diketahui oleh Ir.Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;Bahwa Penggugat atas perjanjian secara lisan dengan Tergugat telahmenyerahkan uang sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluhempat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiahdelapan belas sen) yang digunakan Tergugat untuk menutupi temuan BPKRI atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan KaliKantong Produksi TahunAnggaran 2011 oleh
    Daftar temuan BPK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda (P 5);6. Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 36 tanggal 24 Mei 2003 tentangpenetapan Ani T. Wangi sebagai direktris CV. Fanndy, yangselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P 6); dan7. Akta Notaris Irwan Delcano, S.H.
    Agus Harimax untukmenyelesaikan masalah tersebut dengan segera mengembalikan uangtemuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitualat bukti surat P1 tentang surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buoldan bukti surat P5 tentang hasil temuan dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, serta keterangan saksiIr.
    Supangat dan saksi lrawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkanbahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bulsesuai dengan hasil temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buoltelah disetorkan pada tanggal 25 Mei 2012 oleh Usman Tarakuku selakuBendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Ir.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 21 Februari 2017 —
389
  • Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 04/LHP/XIX.BJM/01/2014 Tanggal 15 Januari 2014;12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Konsep Penilaian Potensi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Potensi Denda Keterlambatan atas Pembangunan Pasar Desa Manunggal; 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 057/049/TU-DP/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Panggilan Pertama untuk Penyelesaian Temuan
    Salamiah Kode Sertifikat 17.01.04.08.3.00880;15. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanggapan Surat Kantor Pengelolaan Pasar atas hasil temuan LHP BPK RI Tanggal 13 Desember 2013;16. 1 (lembar) Fotocopy Surat PT Meratus Jaya Utama Nomor: 06/SK-Umum/MJU/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan LHP BPK;17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Peringatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 012/MP.TGR/TB/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Kepada Direktur Utama PT.Meratus Jaya
    bahwa adaNomorpekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.
    Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.
    bahwa adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.
    Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4, Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.
    Sebelum kejadian tersebut kamisudah melakukan penyerahan kepada Desa.Bahwa saat saksi menjabat ternyata ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan fisikproyek dan benar kemudian saksi mengetahui ada temuan adanya keterlambatanpekerjaan dan juga ada kekurangan fisik pekerjaan ;Bahwa terkait dengan temuan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tetapi kemudiansaksi tahu dan langkah yang saksi lakukan adalah bersurat ke Direktur PT MeratusJaya Utama untuk menyelesaikan temuan tersebut tetapi sampai dengan
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
7345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Risalah Exit Meeting tanggal 25 April 2013, padaprinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat danbertanggungjawab dengan temuan hasil pemeriksaansebagaimana yang tercantum dalam matrix temuan sertaberkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;13.3.
    Sehingga masih menjadi temuan pemeriksaan posisi 31Maret 2012 dan baru diperbaiki sebagian pada bulan Desember 2012:Bahwa tengarai/tuduhan Tergugat tersebut di atas tidak benar karenaBank BIN telah menindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut danmelaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada SuratBank BIN Nomor 322/IAD/ ARA/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011,perinal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank IndonesiaTahun 2011, disamping itu ICTD juga telah melakukan berbagai
    Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Memo Nomor 311/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atas accrueinterest yang bernilai negative;Memo Nomor 312/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perinal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi ataskelebihan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah;Memo Nomor 314/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perinal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atasrekening
    Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat setelan mendapat laporan,selaku Direksi mengambil langkahlangkah tegas, seperti tertuang dalamRisalan Rapat Direksi Nomor 111 tanggal 23 November 2012, dalamRisalan tersebut secara terang dan jelas berisi arahan Direksi yangdilatarbelakangi hasil pemeriksaan Bank Indonesia dengan menindak lanjutbeberapa hal sebagai berikut: Menindak lanjuti temuan dengan upaya perbaikan sehingga temuan tidakterulang kembali di masa datang; Tim Task Force dan Divisi/Desk
    Dengan demikian Penggugat tidak dapatbertanggung jawab secara perorangan terhadap temuan Bank Indonesiatersebut;Halaman 19 dari 57 halaman.
Register : 29-11-2011 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43348/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 20 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10618
  • Sebagai contoh daridata yang semula belum terungkap antara lain adalah sumbangan yangdiperhitungkan sebagai biaya umum dengan tidak disertai rinciannya,sehingga tidak dapat diketahui bahwa sumbangan tersebut sebenarnya tidakdapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.bahwa menurut Terbanding data baru dan/atau data yang semula belumterungkap adalah temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan berupapenyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung pemerintah ataudibebaskan
    dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.bahwa Majelis berpendapat temuan Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan a quo tidak termasuk dalam pengertian data baru dan/atau datayang semula belum terungkap menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan karena yang dimaksud data baru adalah data yang belumdilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan dan yang dimaksuddata yang semula belum terungkap adalah data yang sudah dilaporkan
    olehWajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan namun tidak diungkapkan secarajelas.bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor:470/WPJ.05/KP.127/2001 tanggal 22 Juni 2001, Pemohon Banding telahmenyampaikan datadata dan dokumen pendukung dalam rangka pemeriksaansehingga temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan tidak dapatdianggap sebagai data baru dan/atau data yang semula belum terungkapkarena semua data dan dokumen yang dipakai dalam menentukan temuanInspektorat Jenderal Departemen Keuangan
    berikan dalam pemeriksaan berupa dokumen Faktur PajakNomor: EAXXJ0350000946, EAXXJ0350000963 berisi data tentang jenisBarang Kena Pajak yang diserahkan, Pengusaha Kena Pajak Pembeli, daninformasi penyerahan Barang Kena Pajak lainnya, dokumen tersebut telahmemperoleh pengesahan dari Terbanding dengan tanda berupa cap telahMemperhatikanMengingatMemutuskandimanfaatkan untuk penetapan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai/PajakPenjualan atas Barang Mewah.bahwa sesuai uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa temuan