lain selain dari penghasilan suaminya.Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon mengajukanpermohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Karawang, AYAHKANDUNG ANAK ANGKAT dengan Isterinya IBU KANDUNG ANAKANGKAT secara lisan dan secara adat kebiasaan setempat pada tahun 2011telah menyerahkan anak kandungnya bernama ANAK ANGKAT kepada paraPutusan Nomor 31/Pdt P/2017/PAKrw halaman 12 dari 17 halaman.Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat sesuai dengan aturanagama Islam demi kebahagiaan kesejah teraan

Fotokopi Keputusan yangdikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Umu Tekominikasi Kepala Sub.Direktorat Administrasi kepegawaian Kesejah teraan Nomor : KD.9451/KP06/PEG13/1991 tanggal 05 September 1991 yang telahdilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlinatkandi persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dandiberi tanda (Bukti P.7;B. Bukti Saksi1.

Yaitu, menikah diKecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 22 Desember 2006 dantelah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana teraan tanda tanganTergugat di dalamnya.

saksibaru kenal dengan Terdakwa dalam persidangan ini;Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN AmbBahwa saksi adalah sebagai PNS pada Kantor Imigrasi Kelas 1Ambon, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Statuskim;Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Statuskim adalahmemberikan ijin tinggal terhadap orang asing sebagaimana diaturdalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat 3huruf c, d dan huruf e, diantaranya tugas saksi adalah sebagaimemberikan perpanjangan ijin tinggal/Teraan

terhadap orang asingseperti teraan dalam Seaman Book dan Pasport;Bahwa prosedur Teraan dalam Seaman Book dan Pasport terhadaporang asing tersebut ialah awalnya perusahaan/Agen mengajukanpermohonan ke Kantor Imigrasi dengan melampirkan KTP, SuratKeputusan jin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi,pasport atau Seaman Book kemudian data tersebut dimasukkan kesistem eoffice Kantor Imigrasi Ambon untuk di entri di komputer,setelah selesai, Kemudian Seaman Book dan Pasport di terakan/dicapoleh

For Migran (lIOM);Bahwa proses pemulangan secara besarbesaran tersebut terjadisejak Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan padabulan November 2014, sehingga Kedutaan Asing masingmasingNegara bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran(IOM memulangkan ABK secara bertahap, kemudian pada bulanNovember 2014 Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat pemberitahuanbahwa tidak mengeluarkan Skep Dahsuskim lagi;Bahwa sejak tahun 2015 kami dari pihak Imigrasi Ambon tidak pernahmengeluarkan Teraan

Samudera Pratama Jaya;Bahwa SOP Permohonan Teraan Dahsuskim ke Kantor ImigrasiAmbon terhadap ABK/Awak Kapal warganegara Asing di KantorImigrasi Kelas 1 Ambon tersebut sesuai Permen Kemenkumham RINo. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur tinggal diantaranya TeraanDahsuskim pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang dalam ayat (1)dijelaskan bahwa ljin tinggal terbatas Perairan (Dahsuskim) diberikanHalaman 30 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Ambkepada orang Asing yang bekerja sebagai Nahkoda Kapal, AwakKapal

Desember 2009 sebagian besar terdapat teraan yang seolah oleh benardari Bank BIT Cabang Palembang.Bahwa terdakwa menggunakan bukti setoraanpajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya tersebut sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 21masa pajak Januari 2009 s.d.

xxxxxx, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, xxxxxx, umur 42 tahun,Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TidakBekerja, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxx,Kota Batam sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan menilai surat bukti danketerangan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nyatertanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepani teraan

AKTA PERDAMAIANcelal ssPada hari ini Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 bertempat di RuangMediasi Pengadilan Agama Batulicin, dalam proses mediasi perkara gugatanwaris Nomor 0451/Pdt.G/2017/PA.Blcn. antara:, sebagai Penggugat ;, sebagai Penggugat II;, sebagai Penggugat III;, sebagai Penggugat IV;, sebagai Penggugat V;DAN, sebagai Tergugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat mengahir sengketasepert termuat dalam surat gugatan tanggal 12 Oktober 2017 yang didaf tardikepani teraan Pengadilan Agama

xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Beralamat diXXXXXXXXXXX Namang Kabupaten Bangka Tengah, SebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksisaksi;Himn 1 dari 17 him Pts No 0491/Pdt.G/2018/PA.SgItDUDUK PERKARANYABahwa Pemohon telah mengajukan menggugat cerai Termohon melaluikuasanya sesuai surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang telahdidaftarkan di Kepani teraan

Surat Perjanjian Kerja ( Konterak )antara Lembaga Kesejah Teraan Sosial ( LKS ) dengan CV.RISULA,2.Berita Acara Serah Terima Barang antara Lembaga Kesejah TeraanSosial ( LKS ) dengan CV.RISULA. 3. Faktur Pembelian 50 ( limapuluh ) Unit OBM Yamaha E, DMHL Komplit perlengkapan,4. Notapembelian alat pertukangan,5. Nota pembelian Sembako TgI. 18 April2017,5. Cek Giro Bank BNI Cabang Ambon sebanyak, 5 ( lima)lembar,6. Laporan Kegiatan kerja LKSE untuk CV.RISULA Tahun 2017dalam pembagian sembako,7.

Unsur Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau Supaya memberi hutang maupun menghapus piutang :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwasebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwaterdakwa yang mengaku sebagai pimpinan Lembaga Kesejah Teraan SosialEkonomi ( LKSE ) berkerjasama dengan CV.RISULA LKSE dan bekerja samadengan Pemerintah Australia dan Kantor pusatnya yang ada di

No. 847K/Pid.Sus/2010Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Pebruari2010 dari Terdakwa yang diajukan untuk dan atas namaTerdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memorikasasi mana telah diterima di Kepani teraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebuttelah diberi tahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 18 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi

Siamindo adalah mengenakan dengan Finger print,apabila pegawai masuk terlihat rnemasukkan jarinya di alat Finger print tersebutbahwa tidak masuk tidak kelihatan hasil teraan jari tangannya di komputer;Bahwa untuk hakhak Penggugat dari bulan Juni s/d bulan Oktober tahun 2008saksi tidak tahu;Bahwa karena penggugat tidak masuk bekerja Perusahaan pernah meyerahkansurat panggilan kepada Penggugat + 2 kali;Bahwa surat panggilan tersebut dikirim meialui Via Pos ke aiamat rumahPenggugat;Bahwa setahu saksi

delapan rupiah).Sedangkan sebesar Rp388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta limaratus sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) Terdakwa titipkanpada Emy Falufi teman Terdakwa yang bekerja pada staf verifikasi bagian keuanganSekretariat Daerah Kota Palembang untuk disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratamallir Barat dengan Nomor NPWP. 00.374.267.3307.000 melalui Bank dan KantorPos Palembang yang ditunjuk dan dalam waktu satu atau dua hari kemudian SSPyang telah diberi teraan

delapan rupiah).Sedangkan sebesar Rp388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta limaratus sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) Terdakwa titipkanpada Emy Falufi teman Terdakwa yang bekerja pada Staf Verifikasi BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk disetorkan ke Kantor PajakKPP Pratama Ilir Barat dengan Nomor NPWP. 00.374.267.3307.000 melalui Bankdan Kantor Pos Palembang yang ditunjuk dan dalam waktu satu atau dua harikemudian SSP yang telah diberi teraan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnyadengan berdasarkan pada jawaban konfirmasi yang dilakukan TermohonPeninjaun Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Ditjen Bea dan Cukaiserta Bank dan mengabaikan fakta bahwa SSP atas pembayaran PPh 22impor tersebut meskipun telah ditandatangani dan dicap petugas bank tapitanoa ada teraan/validasi bank, telah mengabulkan seluruhnya bandingHalaman 29 dari 34 halaman.

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa jelas dan nyata atas Kredit Pajak PPh Pasal 22 sebesarRp346.948.662,00 dilakukan koreksi karena jawaban konfirmasi ulang SuratSetoran Pajak dan Surat Setoran Pabean (SSPCP) ke bank tempatpembayaran pada saat keberatan dijawab "tidak ada";Bahwa terbukti pula pada persidangan banding, SSPCP yang ditunjukkanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meskipun telahdicap dan ditandatangani petugas bank, tetapi tidak ada validasi/teraan

, dan Termohon Kasasi IV/semula TergugatIV/Terbanding IV;Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1877 KUHPerdata, yangmenentukan bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atautandatangannya, maka Hakim harus memerintahkan supayakebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di mukapengadilan, namun dalam perkara ini judex facti tidak melakukanhal itu meski Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembandingtelah menunjukan adanya perbedaan bentuk teraan

selanjutnya disebut sebagai PenggugatmelawanTergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di KabupatenPelalawan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukangugatan cerai tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan diKep...teraan

Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000, tanggal12/01/11 antara Sigit Murtiyoso (Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September2010 tertera cap Materai Tempel Rp6.000, antara Sigit Murtiyoso(Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);Fotokopi Surat Keputusan PT.

diajukan oleh:PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di , KecamatanKundur Barat Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon",Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon, orang tuacalon isteri anak Pemohon serta memeriksa buktibukti surat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal02 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kep teraan

Kit.jo Akta Cerai yangdikeluarkan oleh Kepani teraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 7 Pebruari 2011Nomor ; 0132/AC/ 201 1/PA/KIt.

terhadap diri Penggugat dan juga terhadap kedua anakPenggugat dengan Tergugat semakin menjadijadi ;Bahwa atas sikap penelantaran yang dilakukan Tergugat secara terusmenerus tersebut, Penggugat akhirnya membuat laporan pengaduan kepadaHalaran 4 dan 17Putusan No.38/Pdt.G/2014/PN.Mdnpihak kepolisian sebagaimana tersebut Surat Tanda Terima Laporan PolisiNomor : STTLP/93/1/2014/SPKT RESTA MEDAN tertanggal 12 Januari 2014 ;Bahwa di samping itu juga, hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat padaKepani teraan

yang terdapatpada copy suratsurat disbursement request yang dilekatkan padasalinan Aktaakta termaksud, sematamata untuk mencegah agarlampiran pada salinan Aktaakta tersebut tidak diubah atau digantiatau direkayasa oleh siapapun, yang mana hal ini telah sesuaidengan Pasal 56 (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), bukanuntuk mengesahkan suratsurat Disbursement Request dimaksud;Pasal 56 (2) UU Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:(2) Teraan

Adapun stempel dan paraf yang terdapat pada copysuratsurat Disbursement Request yang dilekatkan pada salinan aktaaktatermaksud, sematamata untuk mencegah agar lampiran pada salinanaktaakta tersebut tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun,yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 56 (2) UU Jabatan Notaris,bukan untuk mengesahkan suratsurat Disbursement Request dimaksud;Pasal 56 (2) UU Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut :(2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus