Ditemukan 1341 data
280 — 75
Hana Lines Nomor: 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal: PenyesuaianBiaya Ongkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yangditandatangani oleh Ashar (Direktur Utama), ditujukan kepadaDirektur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor:L9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal: PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
Hana Lines Nomor : 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian BiayaOngkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yang ditandatangani olehAshar (Direktur Utama), ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :LOPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHS Total E&PIndonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (Direktur Utama) ditujukankepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorL9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
430 — 214
hukum yang dilakukan oleh PT.PARAHYANGAN TRANS EXPRESSINDO terhadap Pemohon II PKPUsetelah putusan pernyataan pailit.Bahwa hal ini telah diperkuat dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 125PK/PDT.SUSPAILIT/2015 dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksaperkara yang menyatakan:Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekalikalau cessie tersebut telah diberitahukan kepada si berutangsebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata, mempedomaniPutusan MA RI Nomor 18 K/N/2000 antara BPPN
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2030 K/Pdt/2016.Bahwa pada tahun 1999, sehubungan dengan PT Kiani Kertas mengalamikerugian (defisit) yang sangat besar sesuai dengan poin 3 tersebut di atasdan PT Kiani Kertas mempunyai hutang kepada beberapa BankPemerintah, maka Pemerintah RI melalui BPPN (Badan PenyehatanPerbankan Nasional) melakukan tindakan pemberesan dengan caraPenggugat bersamasama pemegang saham yang lain menjual seluruhsaham yang ada pada Tergugat kepada pihak ketiga dan termasukcatatan modalnya milik Didi Dawis sejumlah
258 — 113
BPPN, hak atau piutangBank Indonesia kepada PT. South East Asia Bank (DL) dialinkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah.9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentangPencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank jo.
49 — 30
Bahwa hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan No.2/KN/2017 TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan LelangPasal 6 AYAT 5 Point B 1 yang berbunyi : dokumen bersifat khusus yangdisampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :Salinan atau fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur kecuali debitur Hak Tanggunganadalan Bank dalam likidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.
1.MUHAMAD RAMLI, SH
2.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
NENG DEWI SETIAWATI SAID
179 — 69
Bandung Jawa Barat,adalah bekas debitur PT Bank Artha Graha, oleh karena PT Giri Asihpembayarannya macet maka jaminannya yaitu berupa Aset PT Giri Asihmenjadi milik PT Bank Artha Graha;Bahwa PT Giri Asih yang beralamat di Batujajar Bandung Jawa Barattersebut meminjam uang di PT Bank Artha Graha sejak tahun 2002,adapun awalnya sebelum tahun 2002 PT Giri Asih meminjam kepadapihak Bank lain yang saksi tidak tahu, Dan pada tahun 1998, PT GiriAsih masuk ke dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
),lalu pada tahun 2002, PT Bank Artha Graha membeli aset PT Giri Asihtersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),sedangkan untuk nilai pembeliannya berapa saksi tidak tahu.
111 — 21
Debitur wanprestasi antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailitpenetapan Insolvensi (dalam hal pemohon lelang kredituratau:3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku oprasibeku kegiatan usaha, atau eks BPPN6) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isbertanggung jawab pabila terjadi gugatandan/ atau tuntutan7) Salinan/foto copy pemberitahuan rencana pelaksanaan lelarlikuidasi, bank beku oprasional, bank beku kegiatan usaha,BPPN
65 — 23
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon dan Pejabat lainnya yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;g. Panitera Pengadilan;h.
1.I MADE SUTRISNA
2.GST. AYU PT. SUSILAWATI
Tergugat:
1.PT. BPR LESTARI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA (KPKNL) SINGARAJA
3.NI MADE KENDRIANI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA
116 — 64
rendah.Bahwa sesuai dengan pasal 6 angka 5 b nomor 1) Peraturan DJKN No2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwadokumen bersifat khusus yang harus disampaikan kreditur kepada KPKNLHal 14 dari 40 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021PN Dps28.29.30;31.32:sebelum pelaksanaan lelang berupa salinan surat pemberitahuan pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur, kecuali debitur hak tanggungan adalahbank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha ataueks BPPN
63 — 41
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat No.8 terbukti para penggugat tidakmengecek secara langsung ke BPPN mengenai tanah yangmenjadi objek gugatan para Penggugat, melainkan meminta bantuan EVISARKOWISH untuk mengeceknya. Ternyata Evi Sarkowi,SH telahmemberikan keterangan yang tidak benar, buktinya tanah tersebut masihdalam sengketa.Bahwa dalil para Penggugat No. 9, 10, dan 11 sebab pada waktu perkara tersebutberlangsung, Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX belum memiliki data yangotentik.
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini kembali disampaikan sebagaimana penjelasan Sayamelalui Surat Terdahulu tertanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli2013 yang merupakan satu kesatuan jawaban utuh yang tidak terpisahdari jawaban ini yaitu bahwa pada intinya permasalahan kredit tersebutmuncul dilatarbelakang adanya krisis moneter tahun 19971999 yangmelanda dunia & tidak terkecuali Indonesia yang kemudiandikeluarkan kebijakan Pemerintah RI dengan dibentuknya BPPN danselanjutnya ditindaklanjuti Manajemen Bank melalui adanya
123 — 46
Padahal berdasarkan Pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999,terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada dibawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apapunyang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, hanya dapat dilakukanoleh mandatory. Eksepsi tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agungdengan menyatakan surat kuasa yang diterbitkan direktur itu tidak sahkarena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.
96 — 31
Bank Mandiri(Persero) kepada Badan Penyehatan PerbankanIndonesia (BPPN).Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin No : 03/G/2009/PTUN.BJM, tanggal29 Juni 2009.Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No : 194/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 02November 2009.Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 40/K/TUN/2010, tanggal 21 Juni 2010.Halaman 71 dari 90 Halaman Putusan Perkara
102 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dahniar akan menyelesaikannya secara tersendiri;13.Bahwa adapun berkaitan dengan beban Hak tanggungan di atas HGBNo. 304/Kebon Sirih sehingga sejak tahun 2000 berada dalampenguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danTermohon PK III/PT. Mardhika Artha Upaya Intervensi memperoleh tanahyang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Nomor : 48 50 tersebut denganmembeli melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, namun AktaJual Belinya dilakukan antara PT.
826 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2630 K/Pdt/2003Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak,karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa saatini berasal dari pemilik asal/pemilik lama/pewaris dari para Penggugat.Penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dilakukan melalui prosespembebasan tanah yang melibatkan 3 (tiga) unsur instansi pemerintah yakniBadan Pertanahan Nasional/BPPN, Pemda Kabupaten ekasi (termasuk pihakKelurahan dan Kecamatan), dan Tergugat I, yang dibentuk dalam kepanitiaanbernama
82 — 38
memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi ;a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD,bPimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
12.BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
13.PT.
87 — 0
BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
12.BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
13.PT.
251 — 143
Salinan/fotocopy bukti bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon lelang Kreditur separatis);atau3) Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinya akanbertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata/dan atau tuntutanpidana;g.
145 — 33
Fotokopi Surat No. 298/Kpg/IV/1999 tertanggal 27 April 1999 perihal PengalihanFasilitas ke BPPN, tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I09 ;Hat 27 dari65 hat PutisanNo: 9/ PAG /2019/ PN Soe10. Fotokopi Surat No. 58/Kpg/1/2000 tertanggal 24 Januari 2000, perihal PenyempurnaanData A/n, Debitur Nadar Sutan Basa, tanpa aslinya diberi tanda buktiT.I10 ;11.
123 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pilar Papan Nusantaraperinal Tanggapan atas surat konfirmasi, yang menyatakan : Bahwa PT.Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkanSertfikat Hak Guna Bangunan Nomor : 939/HGB/KWBPN/1997, dan Nomor: 318/HGB/ BPN/1999, dengan pihak Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BadanPenyehatan Perbankan Nasional, adalah bagian dari pengakuan, yangmembuktikan telah terjadi penerbitan